Rencana Aksi Energi Terbarukan Provinsi Nusa ... - Casindo

No
Lokasi
4 PLTMH Tepal, Desa
Tepal, Kec.
Batulanteh, Kab.
Sumbawa
5 PLTMH Oi Marai,
Desa Oi Marai, Kec.
Tambora, Kab. Bima
Jumlah
KK
KK
Berlistrik
PLTMH
Listrik/KK
(W)
Total
Supply
(MW)
Total
Potensi
(MW)
Pemanfaatan
(%)
450 290 100 0,029 0,035 82,86
535 200 100 0,020 0,200 10,00
Dari contoh kasus di atas, diketahui bahwa pemanfaatan potensi energi air di 4
(empat) contoh kasus yaitu PLTMH Teres Genit, PLTMH Lantan, PLTMH Bunut
Jambul dan PLTMH Tepal rata-rata sebesar 91,55 % dari daya yang
dibangkitkan. Sedangkan PLTMH Oi Marai karena dibangun di dekat lokasi
pemukiman transmigrasi dengan jumlah penduduk kecil sehingga
pemanfaatannya masih rendah sebesar 10% dari daya yang dibangkitkan.
Di samping jumlah penduduk, faktor lain yang mempengaruhi adalah pola
pemanfaatan listrik oleh masyarakat. Di PLTMH Teres Genit, PLTMH Lantan
dan PLTMH Tepal selain digunakan untuk penerangan, listrik PLTMH digunakan
untuk menggerakkan kegiatan produktif. Misalnya cottage/pariwisata di
PLTMH Teres Genit, pengolahan pakan ternak di PLTMH Lantan dan
pengolahan kopi di PLTMH Tepal. Sedangkan PLTMH Oi Marai, listrik yang
dihasilkan murni digunakan untuk kebutuhan penerangan sehingga persentase
daya yang termanfaatkan dari seluruh daya terbangkit kecil.
Karena pembangunan PLTMH diarahkan pada pengembangan usaha produktif,
nilai 91,55% digunakan untuk mengeneralisasi pemanfaatan potensi energi air
setempat (local) di lokasi lain, dengan catatan pemanfaatan potensi tetap
mempertimbangkan ketersediaan dana. Potensi energi air yang
diperjualbelikan (tradable) pemanfaatannya maksimal atau 100%.
b. PLTS
Pengembangan PLTS baik tersebar dan komunal disesuaikan dengan
kebutuhan dan pola pemukiman daerah tersebut. Misalnya PLTS komunal
lebih tepat diimplementasikan di daerah dengan pola pemukiman mengumpul
(cluster), sedangkan PLTS tersebar lebih cocok untuk daerah dengan pola
pemukiman yang terpencar.
c. Biogas
Berdasarkan data dari dokumen Blue Print Bumi Sejuta Sapi Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta asumsi setiap peternak anggota memiliki
26