uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK IV
BIDANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 pada Rapat Kerja Nasional
Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Dari
Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Hotel Sintesa Peninsula
Manado, dengan tema “Pemantapan Sistem Kamar Untuk Mewujudkan
Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”.
Memperhatikan : 1. Pengarahan YM. Ketua Mahkamah Agung- RI
2. Pengarahan YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang
Yudisial
3. Pengarahan YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang
Non Yudisial
4. Pengarahan YM. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang
Pembinaan
5. Pengarahan YM. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang
Pengawasan
Membaca
: 1. Makalah yang disajikan oleh YM. Ketua Muda Urusan
Peradilan TUN, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. yang
berjudul “Aktualisasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara Berkaitan Dengan Kemajuan Teknologi
Informatika”.
2. Beberapa Permasalahan di Lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara
Mendengar
: 1. Tanggapan para peserta,
2. Penjelasan Pemakalah.
1

Menimbang
: Bahwa dari hasil diskusi terhadap topik-topik tersebut di atas
Komisi IV menetapkan sebagai berikut :
M E N Y I M P U L K A N :
Bahwa terhadap topik-topik yang dibahas, terkait didalamnya pembahasan
tentang A. Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012, B. Sengketa Informasi Publik menurut Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, C. Tentang
Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup terutama terhadap Hakim di lingkungan
Peradilan TUN, dan permasalahan bidang teknis dan non teknis yudisial.
A. Terhadap Pembahasan Menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara
Pemilu, disimpulkan :
1. Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili
sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan
ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
ayat (7), ayat (8); dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
2. Sengketa tata Usaha Negara PEMILU bukanlah sengketa PILKADA,
melainkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
PEMILU antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu dengan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Berkaitan dengan sengketa PEMILU, yang perlu diperhatikan adalah :
a. Jika upaya hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 269 ayat
(1) belum ditempuh, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).
b. Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, ketentuan Pasal 269
ayat (4) yang menunjuk ketentuan ayat (2) pasal tersebut, apabila
dikaitkan dengan konteksnya seharusnya yang ditunjuk adalah
ketentuan ayat (3), yakni menyangkut penyempurnaan gugatan.
2

c. Penghitungan tenggang waktu terkait dengan pengajuan gugatan
harus dibedakan makna kata “setelah” sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 269 ayat (2) dengan makna kata “sejak” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 269 ayat (3).
- Kata “setelah” harus dimaknai penghitungannya dimulai pada hari
berikutnya (dhi. Setelah dikeluarkannya keputusan BAWASLU).
- Kata “sejak” harus dimaknai penghitungannya dimulai pada hari
itu juga (dhi. Sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi
TUN).
d. Apabila ketentuan Pasal 269 ayat (7) dikaitkan dengan ketentuan
ayat (10) dan ayat (11), dalam sengketa Tata Usaha Negara
PEMILU pada asasnya tidak mengenal upaya hukum peninjauan
kembali.
e. Berkaitan dengan persyaratan minimal 3 tahun sebagai Hakim yang
ditunjuk mengadili sengketanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
270 ayat (3), adalah tiga tahun sebagai Hakim Tinggi.
f. Pihak-pihak (subyek) yang bersengketa dalam sengketa tata Usaha
Negara PEMILU menurut ketentuan Pasal 268 ayat (1) adalah :
Antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau
partai politik calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota.
g. Obyek sengketanya menurut ketentuan Pasal 268 ayat (2) adalah :
Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta PEMILU
yang tidak lolos verifikasi dan Keputusan KPU tentang pencoretan
dari daftar calon tetap.
h. Masih dalam kaitan dengan pengajuan gugatan menurut Pasal 269
ayat (1), Pengadilan Tinggi TUN baru berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketanya jika seluruh upaya administratif
di BAWASLU telah ditempuh. Dalam hal ini yang dimaksud “upaya
administratif” tidak dibedakan antara banding administrasi dengan
upaya keberatan.
3

i. Oleh karena regim PEMILU membutuhkan percepatan waktu dalam
penyelenggaraannya, maka dalam sengketa Tata usaha Negara
PEMILU tidak mengenal lembaga penundaan (skorsing)
sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu untuk mendukung
percepatan penanganan perkaranya dimungkinkan penggunaan jasa
e-mail (surat elektronik).
j. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam sengketa Tata
Usaha Negara PEMILU biaya perkara dibebankan kepada Negara,
dan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) menjadi kewajiban
KPU.
4. Agar terdapat kesamaan dalam penyelenggaraan peradilan terhadap
sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, Mahkamah Agung akan
menerbitkan PERMA tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata
Usaha Negara PEMILU sebagai pegangan bagi Hakim Tata Usaha
Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketanya, yang
sementara ini dalam proses finalisasi oleh Tim yang dibentuk oleh
pimpinan Mahkamah Agung.
B. Terhadap Pembahasan Menyangkut Sengketa Keterbukaan Informasi
Publik, dismpulkan :
1. Ratio legis pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik didasari pertimbangan bahwa:
a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan
bagian penting bagi ketahanan nasional.
b. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
4

c. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan
pada kepentingan publik.
2. Bahwa atas dasar itu, perlu ada jaminan perlindungan hukum terhadap
hak untuk memperoleh informasi publik, sehingga dibutuhkan badan
peradilan yang independen yang diberi kewenangan memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa informasi publik, yaitu sengketa yang
terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan undang-undang.
3. Terdapat dua mekanisme atau prosedur yang dapat ditempuh sebelum
pengajuan gugatan di Pengadilan, yaitu melalui proses mediasi dan
ajudikasi yang penyelesaian sengketanya melalui Komisi Informasi
(Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).
4. Bahwa terkait dengan sengketa informasi publik, Mahkamah Agung
telah menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai pegangan bagi Hakim
dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi publik.
5. Bahwa yang perlu mendapat perhatian Hakim Tata usaha Negara
adalah :
a. Komisi Informasi Publik (KIP) merupakan lembaga ajudikasi non
litigasi yang merumuskan pendapat profesionalnya terkait dengan
bagaimana seharusnya keterbukaan informasi publik tersebut
dilaksanakan.
b. Sesuai karakter hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, KIP
digolongkan sebagai lembaga peradilan semu (quasi rechtspraak),
namun tidak demikian halnya menurut Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karenanya
Hakim tata Usaha Negara harus memahami tentang perbedaan
karakter hukum tersebut dan harus sudah siap menerapkannya
5

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik termasuk dalam hal memberi penjelasan tentang
kondisi tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa.
c. Karakter hukum acara lainnya yang berbeda, yaitu ketika terjadi
sengketa informasi publik di peradilan tata usaha negara, pihak yang
bersengketa adalah pengguna informasi publik dengan
penyelenggara informasi publik. Penyelenggara informasi publik
sesuai karakter hukum acara peradilan tata usaha negara adalah
jabatan tata usaha negara yang senantiasa berkedudukan sebagai
Tergugat. Namun dalam sengketa informasi publik, dapat bertindak
sebagai Penggugat. Begitu pula seseorang atau badan hukum
perdata yang dalam karakter hukum acara peradilan tata usaha
negara selalu berposisi sebagai penggugat, dalam sengketa
informasi publik dapat berposisi sebagai tergugat.
d. Oleh karena Sengketa Informasi Publik menurut ketentuan undangundang
harus diselesaikan secara cepat, maka seiring dengan citacita
mewujudkan peradilan modern, dukungan teknologi informasi (E-
Court) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan.
C. Terhadap Topik Bahasan Sertifikasi Hakim Yang Menangani Sengketa
Lingkungan Hidup, disimpulkan :
Bahwa bagi Hakim Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan
memeriksa , mengadili dan memutus sengketa lingkungan hidup dituntut
pemahaman dan empatinya terhadap perlunya perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan faktor “manusia
Hakim” mempunyai peranan penting sehingga sertifikasi bagi hakim tata
Usaha Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dan
kemampuan profesionalnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa lingkungan hidup.
6

D. Terhadap Hasil Pembahasan Permasalahan Bidang Teknis dan Non
Teknis Yudisial, dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar disimpulkan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
hasil Rumusan Diskusi Kelompok IV.
E. Penutup.
Diminta kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara agar Rumusan Hasil Rakernas Tahun 2012 Kelompok IV
dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas Peradilan.
Manado, 30 Oktober 2012
7

DAFTAR PESERTA KOMISI IV
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Lampiran
A. KETUA MUDA DAN HAKIM AGUNG
NO. N A M A J A B A T A N
1. Prof. Dr. Paulus E. Lotulug, S.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara
2. Widyatno Sastro Hardjono, S.H., Msc. Ketua Muda Pembinaan
3. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung
4. Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung
5. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim Agung
6. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung
7. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung
B. ESELON I DAN II
1. Soeroso Ono, S.H., M.H. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Sulistyo, S.H., MN.Hum. Dirjen Badan Peradilan Militer dan
TUN
3. Ali Murad Harahap, S.H., M.H. Sekretaris Panitera MARI
4. Sugiyoto, S.H., C.N., M.M. Sekretaris Dirjen Badilmiltun
5. Ashadi, S.H. Panitera Muda TUN
6. M. Yulie Bartin Setianingsih, S.H., M.M. Dir. Pratalak TUN
7. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dir. Binganismin Peratun
8. Kadar Slamet, S.H., M.H. Inspektur Wilayah III
8

C. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
1. Istiwibowo, S.H., M.H. KPT. TUN. Jakarta
2. H.R. Suhardoto, S.H., M.H. KPT. TUN. Surabaya
3. Ismail Baturante, S.H., M.H. KPT.TUN. Makassar
4. Is Sudaryono, S.H., M.H. KPT.TUN. Medan
D. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
1. H. Bambang Edy Sutanto S.H, M.H. WKPT. TUN. Surabaya
2. Syamsul Hadi, S.H. WKPT.TUN. Makassar
3. Iskandar, S.H., M.H. WKPT.TUN. Medan
E. HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
1. H. M. Arief Nurdu’a, S.H., M.H. HT. PT. TUN. Jakarta
F. PENGADILAN PAJAK
1. Dr. Saroyo Atmosudarmo Ketua Pengadilan Pajak
2. Indra J Rivai, S.E., Ak., M.Sc. Wk. Ketua Pengadilan Pajak
G. ASISTEM KOORDINATOR
1. Handri Anik Effendi, S.H. Askor Tim Candra
H. PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TUN
1. H. Bahri, S.H. Panitera/Sekrertaris PT.TUN.
Jakarta
2. Bowo Winoto, S.H. Panitera/Sekrertaris PT.TUN.
Surabaya
3. Riano Ginting, S.H. Panitera/Sekrertaris PT.TUN.
Medan
4. Drs. Sampirin HS, S.H. Panitera/Sekrertaris PT.TUN.
Makassar
5. M. Arif Setiawan, S.H. Wk. Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Pajak
9