uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

i. Oleh karena regim PEMILU membutuhkan percepatan waktu dalam penyelenggaraannya, maka dalam sengketa Tata usaha Negara PEMILU tidak mengenal lembaga penundaan (skorsing) sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 67 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara itu untuk mendukung percepatan penanganan perkaranya dimungkinkan penggunaan jasa e-mail (surat elektronik). j. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dalam sengketa Tata Usaha Negara PEMILU biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) menjadi kewajiban KPU. 4. Agar terdapat kesamaan dalam penyelenggaraan peradilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, Mahkamah Agung akan menerbitkan PERMA tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU sebagai pegangan bagi Hakim Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketanya, yang sementara ini dalam proses finalisasi oleh Tim yang dibentuk oleh pimpinan Mahkamah Agung. B. Terhadap Pembahasan Menyangkut Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, dismpulkan : 1. Ratio legis pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasari pertimbangan bahwa: a. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. b. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 4
c. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik. 2. Bahwa atas dasar itu, perlu ada jaminan perlindungan hukum terhadap hak untuk memperoleh informasi publik, sehingga dibutuhkan badan peradilan yang independen yang diberi kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi publik, yaitu sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang. 3. Terdapat dua mekanisme atau prosedur yang dapat ditempuh sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan, yaitu melalui proses mediasi dan ajudikasi yang penyelesaian sengketanya melalui Komisi Informasi (Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). 4. Bahwa terkait dengan sengketa informasi publik, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai pegangan bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa informasi publik. 5. Bahwa yang perlu mendapat perhatian Hakim Tata usaha Negara adalah : a. Komisi Informasi Publik (KIP) merupakan lembaga ajudikasi non litigasi yang merumuskan pendapat profesionalnya terkait dengan bagaimana seharusnya keterbukaan informasi publik tersebut dilaksanakan. b. Sesuai karakter hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, KIP digolongkan sebagai lembaga peradilan semu (quasi rechtspraak), namun tidak demikian halnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karenanya Hakim tata Usaha Negara harus memahami tentang perbedaan karakter hukum tersebut dan harus sudah siap menerapkannya 5
Page 1 and 2: RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK IV B
Page 3: c. Penghitungan tenggang waktu terk
Page 7 and 8: D. Terhadap Hasil Pembahasan Permas
Page 9: C. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA

uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?