uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik termasuk dalam hal memberi penjelasan tentang kondisi tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa. c. Karakter hukum acara lainnya yang berbeda, yaitu ketika terjadi sengketa informasi publik di peradilan tata usaha negara, pihak yang bersengketa adalah pengguna informasi publik dengan penyelenggara informasi publik. Penyelenggara informasi publik sesuai karakter hukum acara peradilan tata usaha negara adalah jabatan tata usaha negara yang senantiasa berkedudukan sebagai Tergugat. Namun dalam sengketa informasi publik, dapat bertindak sebagai Penggugat. Begitu pula seseorang atau badan hukum perdata yang dalam karakter hukum acara peradilan tata usaha negara selalu berposisi sebagai penggugat, dalam sengketa informasi publik dapat berposisi sebagai tergugat. d. Oleh karena Sengketa Informasi Publik menurut ketentuan undangundang harus diselesaikan secara cepat, maka seiring dengan citacita mewujudkan peradilan modern, dukungan teknologi informasi (E- Court) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. C. Terhadap Topik Bahasan Sertifikasi Hakim Yang Menangani Sengketa Lingkungan Hidup, disimpulkan : Bahwa bagi Hakim Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan memeriksa , mengadili dan memutus sengketa lingkungan hidup dituntut pemahaman dan empatinya terhadap perlunya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan faktor “manusia Hakim” mempunyai peranan penting sehingga sertifikasi bagi hakim tata Usaha Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kemampuan profesionalnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa lingkungan hidup. 6
D. Terhadap Hasil Pembahasan Permasalahan Bidang Teknis dan Non Teknis Yudisial, dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar disimpulkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Rumusan Diskusi Kelompok IV. E. Penutup. Diminta kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar Rumusan Hasil Rakernas Tahun <strong>2012</strong> Kelompok IV dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas Peradilan. Manado, 30 Oktober <strong>2012</strong> 7
Page 1 and 2: RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK IV B
Page 3 and 4: c. Penghitungan tenggang waktu terk
Page 5: c. Keterbukaan informasi publik mer
Page 9: C. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA

uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?