uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik termasuk dalam hal memberi penjelasan tentang
kondisi tersebut kepada pihak-pihak yang bersengketa.
c. Karakter hukum acara lainnya yang berbeda, yaitu ketika terjadi
sengketa informasi publik di peradilan tata usaha negara, pihak yang
bersengketa adalah pengguna informasi publik dengan
penyelenggara informasi publik. Penyelenggara informasi publik
sesuai karakter hukum acara peradilan tata usaha negara adalah
jabatan tata usaha negara yang senantiasa berkedudukan sebagai
Tergugat. Namun dalam sengketa informasi publik, dapat bertindak
sebagai Penggugat. Begitu pula seseorang atau badan hukum
perdata yang dalam karakter hukum acara peradilan tata usaha
negara selalu berposisi sebagai penggugat, dalam sengketa
informasi publik dapat berposisi sebagai tergugat.
d. Oleh karena Sengketa Informasi Publik menurut ketentuan undangundang
harus diselesaikan secara cepat, maka seiring dengan citacita
mewujudkan peradilan modern, dukungan teknologi informasi (E-
Court) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan.
C. Terhadap Topik Bahasan Sertifikasi Hakim Yang Menangani Sengketa
Lingkungan Hidup, disimpulkan :
Bahwa bagi Hakim Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan
memeriksa , mengadili dan memutus sengketa lingkungan hidup dituntut
pemahaman dan empatinya terhadap perlunya perlindungan dan
pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan faktor “manusia
Hakim” mempunyai peranan penting sehingga sertifikasi bagi hakim tata
Usaha Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dan
kemampuan profesionalnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa lingkungan hidup.
6