uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

Menimbang
: Bahwa dari hasil diskusi terhadap topik-topik tersebut di atas
Komisi IV menetapkan sebagai berikut :
M E N Y I M P U L K A N :
Bahwa terhadap topik-topik yang dibahas, terkait didalamnya pembahasan
tentang A. Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012, B. Sengketa Informasi Publik menurut Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, C. Tentang
Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup terutama terhadap Hakim di lingkungan
Peradilan TUN, dan permasalahan bidang teknis dan non teknis yudisial.
A. Terhadap Pembahasan Menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara
Pemilu, disimpulkan :
1. Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili
sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan
ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
ayat (7), ayat (8); dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
2. Sengketa tata Usaha Negara PEMILU bukanlah sengketa PILKADA,
melainkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara
PEMILU antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu dengan KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Berkaitan dengan sengketa PEMILU, yang perlu diperhatikan adalah :
a. Jika upaya hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 269 ayat
(1) belum ditempuh, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).
b. Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, ketentuan Pasal 269
ayat (4) yang menunjuk ketentuan ayat (2) pasal tersebut, apabila
dikaitkan dengan konteksnya seharusnya yang ditunjuk adalah
ketentuan ayat (3), yakni menyangkut penyempurnaan gugatan.
2