uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

Menimbang : Bahwa dari hasil diskusi terhadap topik-topik tersebut di atas Komisi IV menetapkan sebagai berikut : M E N Y I M P U L K A N : Bahwa terhadap topik-topik yang dibahas, terkait didalamnya pembahasan tentang A. Sengketa Tata Usaha Negara PEMILU menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, B. Sengketa Informasi Publik menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, C. Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup terutama terhadap Hakim di lingkungan Peradilan TUN, dan permasalahan bidang teknis dan non teknis yudisial. A. Terhadap Pembahasan Menyangkut Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, disimpulkan : 1. Pasal-pasal yang terkait langsung dengan kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara PEMILU, yaitu Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2); Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8); dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; 2. Sengketa tata Usaha Negara PEMILU bukanlah sengketa PILKADA, melainkan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara PEMILU antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 3. Berkaitan dengan sengketa PEMILU, yang perlu diperhatikan adalah : a. Jika upaya hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 269 ayat (1) belum ditempuh, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). b. Dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, ketentuan Pasal 269 ayat (4) yang menunjuk ketentuan ayat (2) pasal tersebut, apabila dikaitkan dengan konteksnya seharusnya yang ditunjuk adalah ketentuan ayat (3), yakni menyangkut penyempurnaan gugatan. 2
c. Penghitungan tenggang waktu terkait dengan pengajuan gugatan harus dibedakan makna kata “setelah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) dengan makna kata “sejak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (3). - Kata “setelah” harus dimaknai penghitungannya dimulai pada hari berikutnya (dhi. Setelah dikeluarkannya keputusan BAWASLU). - Kata “sejak” harus dimaknai penghitungannya dimulai pada hari itu juga (dhi. Sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi TUN). d. Apabila ketentuan Pasal 269 ayat (7) dikaitkan dengan ketentuan ayat (10) dan ayat (11), dalam sengketa Tata Usaha Negara PEMILU pada asasnya tidak mengenal upaya hukum peninjauan kembali. e. Berkaitan dengan persyaratan minimal 3 tahun sebagai Hakim yang ditunjuk mengadili sengketanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (3), adalah tiga tahun sebagai Hakim Tinggi. f. Pihak-pihak (subyek) yang bersengketa dalam sengketa tata Usaha Negara PEMILU menurut ketentuan Pasal 268 ayat (1) adalah : Antara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. g. Obyek sengketanya menurut ketentuan Pasal 268 ayat (2) adalah : Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta PEMILU yang tidak lolos verifikasi dan Keputusan KPU tentang pencoretan dari daftar calon tetap. h. Masih dalam kaitan dengan pengajuan gugatan menurut Pasal 269 ayat (1), Pengadilan Tinggi TUN baru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketanya jika seluruh upaya administratif di BAWASLU telah ditempuh. Dalam hal ini yang dimaksud “upaya administratif” tidak dibedakan antara banding administrasi dengan upaya keberatan. 3
Page 1: RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK IV B
Page 5 and 6: c. Keterbukaan informasi publik mer
Page 7 and 8: D. Terhadap Hasil Pembahasan Permas
Page 9: C. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA

uploads/16_ RUMUSAN TUN 2012(1).pdf - PT Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?