6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

Saudara-saudara sekalian, Tidak lama setelah pengesahan SEMA ini, tanggal 19 September lalu Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471-11/3647-SJ tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang pada intinya menekankan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap operasionalisasi SEMA ini, melalui penyiapan data yang diperlukan, termasuk pendanaan yang dibutuhkan, sampai ke pelaporannya. Saya mendapat laporan, bahwa di beberapa pengadilan- ternyata dimungkinkan untuk dilakukan pelayanan satu atap berikut pelayanan hari yang sama (one stop-one day service) untuk pelayanan akta kelahiran yang terlambat ini, dalam artian pemohon cukup datang satu hari dan pulang sudah membawa akta kelahiran. Saya sangat mendukung terobosan dan inovasi ini, dan saya pikir tidak bertentangan dengan kebijakan SEMA 06 Tahun 2012, bahkan apabila memungkinkan, praktek terbaik seperti ini bisa cepat direplikasi. Karena hal ini akan sangat penting untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peran badan peradilan. Saya instruksikan agar setiap Ketua Pengadilan Tinggi memastikan bahwa hal ini dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama di bawah yurisdiksinya. Selanjutnya saya minta kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum agar memberikan dukungan secara optimal serta memonitor dan melaporkan kepada saya pelaksanaan dan kendala-kendala dari pelaksanaan SEMA ini Saudara-saudara sekalian, Terkait dengan masalah akses terhadap keadilan, maka segenap badan peradilan hendaklah untuk benar-benar bisa memahami dan mempersiapkan diri menyambut keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan Undang-undang tersebut, maka kewenangan untuk mengelola pendanaan bantuan hukum secara resmi beralih ke pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM, hal mana akan efektif berlaku pada tahun 2013 yang akan datang. Namun perlu dicatat, bahwa pengelolaan bantuan hukum hanyalah satu diantara beberapa aspek bantuan hukum yang diatur dan dikelola oleh pengadilan. Pasal 57 Undang-undang No. 48 tahun 2009 jo pasal 68 C ayat (1) UU No. 49 tahun 2009 jo pasal 60 C ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 jo pasal 144 D UU No. 51 tahun 2009 menegaskan bahwa pada setiap 11
pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Selain itu SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan juga mengatur bahwa selain pemberian bantuan hukum, maka dalam rangka pemberian bantuan hukum, pengadilan juga melaksanakan sidang keliling, pembebasan biaya perkara pada perkara pidana dan perkara perdata, dan zitting plaats. Masalahnya adalah, bagaimana memastikan, bahwa memasuki 2013, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada pengadilan tetap harus bisa dilaksanakan. Bagaimana Pos Bantuan Hukum pada pengadilan negeri maupun pengadilan agama dan juga penyelenggaraan prodeo, sidang keliling, zitting plaats bisa tetap berjalan. Hal ini akan krusial, karena tahun 2013-lah transisi pengelolaan bantuan hukum ke pemerintah dari yang sebelumnya dikelola Mahkamah Agung akan berlaku efektif. Apa yang akan diatur dan bagaimana mekanisme transisinya akan sangat bergantung kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum yang merupakan peraturan delegasian dari UU Bantuan Hukum tersebut. Hal mana peradilan akan sangat memiliki kepentingan mengingat pada dasarnya bantuan hukum setidaknya memiliki tiga dimensi, pertama, bantuan hukum pada proses pra-peradilan (penyidikan dan penuntutan), kedua, bantuan hukum pada proses peradilan-yang mana relevan dengan proses yang berjalan pada peradilan itu sendiri, dan ketiga, fasilitasi perlindungan saksi dan korban. Apapun yang terjadi di tingkatan kebijakan, masyarakat hanya akan tahu bahwa pelayanan harus terus berjalan seperti biasa, apabila ada penurunan kualitas pelayanan, maka sudah dipastikan bahwa pengadilan-lah yang akan menerima dampak negatif dalam bentuk keluhan dan kritik masyarakat. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa segenap jajaran peradilan untuk siap memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu saya instruksikan kepada para Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk menyusun langkah konkrit berikut seluruh strategi yang diperlukan untuk memastikan tersalurkannya hak-hak masyarakat miskin secara optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hukum acara, dan Ketua Pengadilan tingkat banding, untuk memastikan bahwa agenda access to justice terlaksana di pengadilan dibawah pengawasannya. 12
Page 1 and 2: PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG PADA PE
Page 3 and 4: Ø Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Page 5 and 6: Agung untuk terus mempersiapkan dir
Page 7 and 8: 3. Dalam hal terdapat dua perkara a
Page 9 and 10: di pengadilan tingkat pertama dan b
Page 11: Pada intinya SEMA ini Memberikan ke
Page 15 and 16: dilakukan. Saya sendiri berharap ag
Page 17 and 18: Meskipun pasal 100 UU tersebut memu
Page 19 and 20: Dalam hal seleksi hakim, peraturan
Page 21 and 22: Pada September lalu, Mahkamah Agung
Page 23 and 24: Saudara-saudara sekalian, Layar tel
Page 25: memegang peran kunci dalam rekrutme

6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?