6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

Atas alasan tersebut saya menandatangani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanda Tanganan Pakta Integritas, menyempurnakan aturan yang lama, sehingga kewajiban penandatanganan pakta integritas akan meliputi juga , pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung serta yang dipersamakan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Non Palu, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Bagi para ketua pengadilan, pelaksanaan pendantanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat penyumpahan, sementara bagi para pejabat KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan lain penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat tanggal penyerahan surat keputusan, dan bagi hakim non palu, pada saat yang bersangkutan menyelesaikan hukuman disiplinnya, dan merupakan syarat pengusulan yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan untuk diaktifkan kembali. Perlu saya ingatkan, bahwa penandatanganan pakta itu penting bagi Mahkamah Agung, dan harus diterima oleh Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala Badan Pengawasan paling lambat satu bulan setelah penandatanganan dilakukan. Mereka yang lalai tentunya akan menerima konsekuensi dalam bentuk penilaian konduite yang buruk, karena informasi ini akan diintegrasikan dengan database kepegawaian. Saya tekankan sekali lagi, ketertiban aparat pengadilan adalah tanggung jawab pimpinan pengadilan, dan tanggung jawab khusus ada pada ketua pengadilan banding, sebagai kawal depan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. Bertindaklah tegas, hapus kompromi, karena efek penjera harus disampaikan, jangan sampai pelaku baru terdorong untuk melakukan pelanggaran, karena ketidak tegasan pimpinan dalam menangani masalah-masalah ini. Saudara-saudara Sekalian, Tahun ini tidak melulu diisi hanya dengan tuntutan bagi kita untuk lebih akuntabel. Seimbang dengan tuntutan untuk memperbaharui komitmen atas integritas dan akuntabilitas hakim, maka mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bisa memetik buah dari upaya kita dalam agenda meningkatkan kesejahteraan hakim. 19
Pada September lalu, Mahkamah Agung bersama beberapa lembaga negara dan kementerian terkait telah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Fasilitas para hakim. Peraturan tersebut diperlukan karena selain gaji hakim belum mengalami kenaikan semenjak 2008, juga untuk memberikan payung hukum bagi penyediaan fasilitas bagi para hakim sebagai pejabat negara, seperti penyediaan fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan, maupun pengamanan. Pada perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, selain terdapat penyesuaian besaran gaji sehingga mencerminkan beban dan tanggung jawab para hakim, juga diusulkan penyesuaian yang bersifat variatif, yaitu adanya tambahan tunjangan kemahalan sesuai lokasi kerja tertentu. Selain itu juga diusulkan harmonisasi berbagai Peraturan Presiden mengenai Gaji dan Fasilitas Hakim Ad-hoc sebagai peraturan turunan dari masing-masing Undang-undang terkait. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah maupun Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melewati fase harmonisasi rancangan peraturan perundangan di Kementerian Hukum dan HAM, untuk kemudian diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Presiden. Saya berharap agar kebijakan ini bisa disahkan oleh presiden sebelum akhir tahun dan bisa berlaku efektif secepat mungkin. Konsekuensinya, penghasilan yang dibawa pulang bapak-bapak dan ibu-ibu hakim akan meningkat, meskipun kalkulasi persisnya masih menunggu tanda tangan dari presiden. Namun yang pasti adalah dengan keluarnya kebijakan ini, maka para hakim tidak lagi berhak untuk menerima tunjangan Remunerasi. Berbeda dengan Pegawai teknis non hakim dan pegawai non-teknis yang akan tetap berhak menerima remunerasi, dan juga telah diperjuangkan untuk mencapai 100%. Meskipun issue kesejahteraan telah ditangani melalui penyempurnaan kebijakan penggajian, namun tidak berarti komitmen Mahkamah Agung terhadap Reformasi Birokrasi akan menurun. Penyempurnaan kebijakan kesejahteraan hakim justru menimbulkan beban moral yang lebih besar bagi kita untuk mempercepat pembenahan organisasi, birokrasi, dan kultur kerja. Coba saudarasaudara lihat, betapa peradilan tidak bisa dikatakan beruntung? pada tahun 2007, sudah menjadi pilot project reformasi birokrasi, dan diganjar 70% 20
Page 1 and 2: PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG PADA PE
Page 3 and 4: Ø Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Page 5 and 6: Agung untuk terus mempersiapkan dir
Page 7 and 8: 3. Dalam hal terdapat dua perkara a
Page 9 and 10: di pengadilan tingkat pertama dan b
Page 11 and 12: Pada intinya SEMA ini Memberikan ke
Page 13 and 14: pengadilan dibentuk Pos Bantuan Huk
Page 15 and 16: dilakukan. Saya sendiri berharap ag
Page 17 and 18: Meskipun pasal 100 UU tersebut memu
Page 19: Dalam hal seleksi hakim, peraturan
Page 23 and 24: Saudara-saudara sekalian, Layar tel
Page 25: memegang peran kunci dalam rekrutme

6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?