6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

dalam cetak biru, dimana posisi kita dalam memenuhi tuntutan parameter Court
Excellence, sejauh mana presepsi masyarakat terhadap upaya-upaya perubahan
yang terjadi di organisasi kita. Sungguh tidak bijak apabila kita membabi buta
melakukan perubahan, tanpa melihat secara obyektif situasi disekeliling kita.
Pada era globalisasi ini apapun yang kita lakukan akan diketahui oleh orang di
seluruh dunia, awal bulan Oktober saya baru menghadiri rapat kerja dengan
sahabat kita dari Federal Court of Australia dan Family Court of Australia, dimana
disebut bahwa Mahkamah Agung telah berhasil mengelola informasi dan
menyajikan laporan informasi perkara dengan kualitas sebagaimana layaknya
pengadilan kelas dunia (world class). Hampir semua parameter pengadilan yang
berkelas dunia dalam hal manajemen perkara telah berhasil ditampilkan oleh
Mahkamah Agung, secara berkala dan terbuka pada setiap laporan tahunan.
Suatu awal yang luar biasa menurut saya.
Saudara-saudara sekalian,
Kembali ke wacana tentang sistem kamar, Pada akhirnya, sistem kamar
hanyalah merupakan alat yang bertujuan untuk mengantar Mahkamah Agung
untuk mencapai tujuannya yaitu konsistensi hukum. Ia tidak akan bekerja apabila
infrastruktur yang diatur dalam surat keputusan ini tidak berjalan.
Hal ini menjadi beban kolektif pimpinan kamar untuk memastikan tercapainya
tujuan tersebut. Dari kepastian masalah rekruitmen, pelaksanaan pleno, dan
penghimpunan risalah dijalankan secara konsisten. Saya ingin agar semua
pucuk pimpinan kamar memahami betul mekanisme kerja yang tersedia dalam
sistem kamar, dan benar-benar menggunakannya untuk mewujudkan kepastian
hukum.
Saya mengharapkan tidak lagi terjadi pengabaian terhadap mekanisme pleno
kamar yang beresiko menghasilkan putusan-putusan yang bisa memancing
reaksi publik negatif, terutama dalam hal komposisi majelisnya masih belum
sepenuhnya mencerminkan keanggotaan dalam kamar mengingat saat ini kita
masih dalam proses transisi.
Mahkamah Agung juga menyadari bahwa tujuan ini hanya dapat tercapai dengan
dukungan dari para pemangku kepentingan yang terkait, antara lain Komisi
Yudisial dan DPR. Mahkamah Agung berharap Komisi Yudisial dan DPR yang
23