6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

pelayanan pengadilan yang terjangkau; serta (7) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. Adalah waktu yang tepat pula saya rasa, apabila kesempatan Rakernas ini kita juga melakukan refleksi ulang terhadap sejauh mana kita semua telah menggunakan waktu dan sumber daya kita selama ini dengan bijak demi perwujudan visi dan misi organisasi kita. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik untuk memikirkan ulang, tiga tahun telah berlalu, apakah kita puas dengan bagaimana cara kita menggunakan waktu dan semua daya upaya kita dalam mewujudkan visi dan misi badan peradilan? Saudara-saudara sekalian, Rakernas kali ini mengambil tajuk “Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”. Perlu dicatat, bahwa untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang didukung dengan kepecayaan publik yang tinggi diperlukan adanya pembenahan menyeluruh atas cara kerja sistem peradilan, atau lazimnya dikenal dengan istilah business process reengineering, sehingga cara kerja dan pelayanan peradilan kita bisa menjadi lebih optimal. Salah satu elemen penting dalam business process reengineering ini adalah sistem kamar yang efektif dan konsisten, yang akan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Sistem kamar telah efektif dimulai sejak awal 2012. Sampai saat ini telah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diawali dengan SK KMA Nomor 142 tahun 2011 tentang Pedoman Implementasi Sistem Kamar disahkan pada September 2011, infrastruktur sistem kamar terus disempurnakan dengan antara lain, SK KMA 143 tahun 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 tahun 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 164 tahun 2011 tantang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir SK KMA 142 sendiri disempurnakan melalui SK KMA Nomor 017 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung. Kesemuanya menunjukkan sebagai komitmen Mahkamah 3
Agung untuk terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem kamar dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan. Dalam melakukan business process re-engineering ini, Mahkamah Agung menetapkan 4 (empat) prioritas program di sektor teknis peradilan yang harus dituntaskan pada tahun 2014. Secara lengkap, prioritas pembaruan pada sektor teknis peradilan meliputi Pembatasan Perkara, Penyederhanaan Proses Berperkara, Penguatan Akses pada Keadilan dan Penerapan Sistem Kamar secara Konsisten. Sistem Kamar Saudara-saudara sekalian, Pelaksanaan sistem kamar pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui konsistensi putusan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dalam memutus. Mahkamah Agung melakukan hal ini melalui pengelompokan hakim berdasarkan asal lingkungan peradilan, pengalaman, dan/atau latar belakang pendidikan formal, distribusi perkara yang lebih ketat kepada kamar yang relevan, proses pengambilan keputusan yang lebih kolektif serta proses yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal ada ketidak sepakatan diantara hakim majelis. Dengan sistem ini maka perkara-perkara sejenis akan ditangani oleh kelompok hakim agung yang sama, dan dengan sendirinya diharapkan dapat menekan disparitas antar putusan dan mendorong percepatan proses pemeriksaan perkara itu sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan citra badan peradilan. Kita harus memahami dimensi pentingnya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam proses peradilan. Ketidakpastian hukum membawa ongkos sosial yang sangat tinggi, baik bagi individu maupun bagi negara. Tidak adanya kepastian mengenai apa yang akan diputus pengadilan terhadap suatu masalah berpotensi untuk menjadikan proses peradilan menjadi sedemikian panjang, karena para pihak akan selalu terdorong untuk mencoba melakukan upaya hukum, ketimbang menerima dan mempercayai putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding. Dalam banyak kesempatan diskusi, banyak pihak memandang bahwa Pengadilan pada tingkat kasasi/ Peninjauan Kembali adalah 4
Page 1 and 2: PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG PADA PE
Page 3: Ø Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Page 7 and 8: 3. Dalam hal terdapat dua perkara a
Page 9 and 10: di pengadilan tingkat pertama dan b
Page 11 and 12: Pada intinya SEMA ini Memberikan ke
Page 13 and 14: pengadilan dibentuk Pos Bantuan Huk
Page 15 and 16: dilakukan. Saya sendiri berharap ag
Page 17 and 18: Meskipun pasal 100 UU tersebut memu
Page 19 and 20: Dalam hal seleksi hakim, peraturan
Page 21 and 22: Pada September lalu, Mahkamah Agung
Page 23 and 24: Saudara-saudara sekalian, Layar tel
Page 25: memegang peran kunci dalam rekrutme

6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?