6. PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG - PT Bandung

PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
KETUA MAHKAMAH AGUNG DENGAN
PENGADILAN TINGKAT BANDING
SE INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL
KETUA MAHKAMAH AGUNG DENGAN
PENGADILAN TINGKAT BANDING
SE INDONESIA
Manado, 29 Oktober 2012
Tema
Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan
Meningkatkan Profesionalisme Hakim
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh, selamat pagi dan salam
sejahtera untuk kita semua ..
Yang Mulia,
Ø Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Ø Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
Ø Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI
Yang Terhormat,
Ø Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara
Ø Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara
Ø Ketua DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara
Ø Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara,
Ø Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Utara
Ø Walikota Manado
1

Ø Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tingkat II Kotamadya Manado
Ø Walikota Bitung
Yang saya cintai para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dari
empat lingkungan peradilan berikut para Panitera / Sekretaris,
Hadirin, peninjau, dan khalayak yang saya hormati,
Tidak terasa bahwa Rakernas akbar peradilan tahun 2011 di Jakarta telah
berlalu genap satu tahun, dan Rakernas kali ini adalah Rakernas ke-tiga sejak
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diluncurkan di Rakernas
Palembang. Saya rasa kita semua setuju, bahwa pada dasarnya waktu selalu
berada didepan mereka yang tidak awas dan tidak waspada, serta sering
membuang-buang waktu mereka dari kesempatan berbuat kebaikan, baik bagi
diri mereka, organisasi, dan bangsa ini.
Masih terngiang di kepala saya, Visi yang dicanangkan pada rakernas
Palembang 2010, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
melalui pelaksanaan empat Misi, yaitu (1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
(2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3)
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan (4) Meningkatkan
kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Selain itu perlu saya ingatkan kembali akan nilai-nilai yang kita junjung dalam
mewujudkan visi dan misi kita ini, yaitu (1) Kemandirian kekuasaan kehakiman;
(2) Integritas dan Kejujuran; (3) Akuntabilitas; (4) Responsibilitas; (5)
Keterbukaan; (6) Ketidak-berpihakan; dan (7) Perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Terdapat 7 (tujuh) area yang perlu kita fokuskan untuk mewujudkan visi dan misi
pengadilan, yaitu (1) adanya Kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan
manajemen pengadilan yang responsif, (2) adanya; Kebijakan-kebijakan
pengadilan yang beroritentasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan;
(3) adanya Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana
prasarana dan anggaran yang memadi; (4) adanya Penyelenggaraan
persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (5) terpenuhinya
kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan; (6) tersedianya
2

pelayanan pengadilan yang terjangkau; serta (7) meningkatnya kepercayaan dan
keyakinan masyarakat pada pengadilan.
Adalah waktu yang tepat pula saya rasa, apabila kesempatan Rakernas ini kita
juga melakukan refleksi ulang terhadap sejauh mana kita semua telah
menggunakan waktu dan sumber daya kita selama ini dengan bijak demi
perwujudan visi dan misi organisasi kita. Saya pikir ini kesempatan yang sangat
baik untuk memikirkan ulang, tiga tahun telah berlalu, apakah kita puas dengan
bagaimana cara kita menggunakan waktu dan semua daya upaya kita dalam
mewujudkan visi dan misi badan peradilan?
Saudara-saudara sekalian,
Rakernas kali ini mengambil tajuk “Pemantapan Sistem Kamar untuk
Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”. Perlu
dicatat, bahwa untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung
yang didukung dengan kepecayaan publik yang tinggi diperlukan adanya
pembenahan menyeluruh atas cara kerja sistem peradilan, atau lazimnya
dikenal dengan istilah business process reengineering, sehingga cara kerja dan
pelayanan peradilan kita bisa menjadi lebih optimal.
Salah satu elemen penting dalam business process reengineering ini adalah
sistem kamar yang efektif dan konsisten, yang akan menjamin kepastian hukum
dan keadilan. Sistem kamar telah efektif dimulai sejak awal 2012. Sampai saat ini
telah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diawali
dengan SK KMA Nomor 142 tahun 2011 tentang Pedoman Implementasi Sistem
Kamar disahkan pada September 2011, infrastruktur sistem kamar terus
disempurnakan dengan antara lain, SK KMA 143 tahun 2011 tentang
Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung
Republik Indonesia, SK KMA Nomor 144 tahun 2011 tentang Penunjukan Hakim
Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor 164 tahun 2011 tantang Pemberian
Nama Tim Pada Kamar-Kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dan terakhir SK KMA 142 sendiri disempurnakan melalui SK KMA
Nomor 017 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor
142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada
Mahkamah Agung. Kesemuanya menunjukkan sebagai komitmen Mahkamah
3

Agung untuk terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan sistem kamar
dengan seoptimal mungkin dan berkelanjutan.
Dalam melakukan business process re-engineering ini, Mahkamah Agung
menetapkan 4 (empat) prioritas program di sektor teknis peradilan yang harus
dituntaskan pada tahun 2014. Secara lengkap, prioritas pembaruan pada sektor
teknis peradilan meliputi Pembatasan Perkara, Penyederhanaan Proses
Berperkara, Penguatan Akses pada Keadilan dan Penerapan Sistem Kamar
secara Konsisten.
Sistem Kamar
Saudara-saudara sekalian,
Pelaksanaan sistem kamar pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan
keadilan melalui konsistensi putusan dengan meningkatkan profesionalisme
hakim dalam memutus. Mahkamah Agung melakukan hal ini melalui
pengelompokan hakim berdasarkan asal lingkungan peradilan, pengalaman,
dan/atau latar belakang pendidikan formal, distribusi perkara yang lebih ketat
kepada kamar yang relevan, proses pengambilan keputusan yang lebih kolektif
serta proses yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal ada ketidak
sepakatan diantara hakim majelis.
Dengan sistem ini maka perkara-perkara sejenis akan ditangani oleh kelompok
hakim agung yang sama, dan dengan sendirinya diharapkan dapat menekan
disparitas antar putusan dan mendorong percepatan proses pemeriksaan
perkara itu sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik
dan citra badan peradilan.
Kita harus memahami dimensi pentingnya memberikan kepastian hukum yang
berkeadilan dalam proses peradilan. Ketidakpastian hukum membawa ongkos
sosial yang sangat tinggi, baik bagi individu maupun bagi negara. Tidak adanya
kepastian mengenai apa yang akan diputus pengadilan terhadap suatu masalah
berpotensi untuk menjadikan proses peradilan menjadi sedemikian panjang,
karena para pihak akan selalu terdorong untuk mencoba melakukan upaya
hukum, ketimbang menerima dan mempercayai putusan pengadilan tingkat
pertama maupun banding. Dalam banyak kesempatan diskusi, banyak pihak
memandang bahwa Pengadilan pada tingkat kasasi/ Peninjauan Kembali adalah
4

simbol pemenuhan hak asasi, dimana hal ini bergeser dari ide dasar
pembentukan pengadilan kasasi itu sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa
mengenai pertanyaan hukum (judex juris-question of law), bukan pertanyaan
mengenai fakta (judex facti- question of fact), sehingga dapat menjaga dan
memelihara kesatuan hukum. Pemikiran seperti ini akan cenderung
memperlambat penyelesaian perkara, yang artinya makin lama pula pencari
keadilan memperoleh haknya, yang apabila tidak diwaspadai akan berpotensi
menciptakan lahan subur bagi para pemburu rente yang hanya bertujuan
memperoleh keuntungan pribadi dari panjangnya proses berperkara. Adagium
‘justice delayed justice denied’ (penundaan keadilan adalah penolakan keadilan)
benar-benar akan terjadi.
Sistem kamar dilaksanakan melalui pembangunan dua hal, yaitu mekanisme
koordinasi dan mekanisme pengelolaan pengetahuan yang keduanya bertujuan
untuk mencapai kesatuan hukum. SK sistem kamar memperkenalkan
mekanisme rapat pleno kamar. Rapat pleno kamar penting dalam menjamin
konsistensi, karena disinilah forum pembentukan preseden terjadi.
Perlu dicatat, bahwa mekanisme pleno ini pun tidak sepenuhnya baru, karena
pada jaman awal periode Mahkamah Agung pada tahun 60an sampai awal 70an,
para hakim agung-pun bersidang secara pleno, hal mana masih dimungkinkan,
karena jumlah perkara yang sedikit, sehingga institusionalisasi rapat pleno kamar
merupakan elemen yang sangat penting bagi kepastian hukum dan implementasi
sistem kamar. Selain itu mekanisme pleno ini pun sudah di kenal di negaranegara
lainnya yang menerapkan sistem kamar pada Mahkamah Agungnya.
Rapat pleno kamar sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Rapat Pleno Rutin dan
Rapat Pleno Perkara. Rapat pleno Rutin wajib dihadiri oleh seluruh Hakim
Agung, Panitera, Panitera Muda, Panitera Muda Tim, Panitera Pengganti dan
Koordinator Sub Kamar di kamar tersebut. Sementara itu Rapat Pleno Perkara
dilaksanakan pada kamar masing-masing untuk membahas perkara-perkara
sebagai berikut:
1. Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat
kasasi,
2. Perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara terpisah dan diperiksa
oleh majelis hakim yang berbeda dan kemungkinan penjatuhan putusan
yang berbeda,
5

3. Dalam hal terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki permasalahan
hukum yang serupa yang ditangani oleh Majelis Hakim Agung yang
berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau saling
bertentangan,
4. Memerlukan penafsiran yang lebih luas atas suatu permasalahan hukum,
5. Adanya perubahan terhadap jurisprudensi tetap,
6. Ketua Majelis yang berbeda pendapat dengan dua orang anggotanya
dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat, atau
7. Alasan lain yang dianggap penting.
Mahkamah Agung memandang penting masalah kepastian hukum ini, namun di
sisi lain juga memahami bahwa ada masalah kemandirian yang tidak bisa begitu
saja dikesampingkan, sehingga sifat kepatuhan majelis terhadap hasil keputusan
pleno adalah bersifat selektif, dalam aturan sistem kamar ini disebutkan bahwa
‘Putusan Rapat Pleno Perkara sedapat-dapatnya ditaati oleh majelis hakim’.
Tentunya jalan seperti dissenting opinion sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU
Mahkamah Agung masih bisa ditempuh oleh salah seorang hakim yang tidak
setuju terhadap hasil putusan Rapat Pleno Perkara, namun dalam hal
keseluruhan majelis tidak setuju terhadap hasil Rapat Pleno Perkara, maka
anggota majelis yang tidak setuju dengan putusan Rapat Pleno Perkara, dapat
mengajukan pengunduran diri atas perkara tersebut dan terhadap perkara
tersebut akan ditunjuk majelis hakim baru.
Selain Rapat Pleno Kamar, maka sistem ini juga memungkinkan dilakukannya
Rapat Pleno Antar Kamar, dalam hal terdapat perkara yang mengandung
masalah hukum yang menjadi wilayah 2 (dua) kamar atau lebih sekaligus. Rapat
Pleno Antar Kamar diusulkan oleh salah satu Ketua Kamar dan disampaikan
kepada Ketua Mahkamah Agung; atau ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
untuk perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materil, dan
sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan. Rapat Pleno Antar Kamar
dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Yudisial.
Dalam konteks pengelolaan pengetahuan (knowledge management), bagi setiap
perkara yang putusannya mengabulkan permohonan kasasi, maka Panitera
Pengganti wajib menyusun risalah putusan dan memasukkannya dalam
database elektronik. Risalah merupakan hal yang penting, karena hal ini
6

merupakan elemen pendukung dari konsistensi, karena dari sinilah pengetahuan
bisa disimpan, dikelola, dan dibagi ke para hakim dan siapapun yang
memerlukan.
Selama ini Mahkamah Agung memang telah melakukan capaian luar biasa
dengan publikasi putusan, namun ternyata itu belum cukup. Dengan puluhan ribu
putusan tersedia untuk diakses, timbul masalah lain, yaitu membedakan mana
putusan yang lebih penting dibanding lainnya, sehingga perlu diketahui oleh
hakim lain. Pada organisasi lama, kita memiliki Kepala Seksi Kaedah Hukum
pada masing-masing Direktorat Perkara sebagai penanggung jawab pengelolaan
pengetahuan ini, namun tupoksi ini tidak muncul di struktur baru, yang dalam hal
ini perlu dipikirkan, siapa di kepaniteraan Mahkamah Agung bertanggung jawab
hal ini akan dijalankan, dan bagaimana dukungan sumber dayanya.
Saudara saudara sekalian,
Bulan September lalu ada dua kebijakan penting yang saya tandatangani terkait
dengan sistem kamar, yaitu SK KMA Nomor 106/KMA/SK/IX/2012 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem
Kamar Pada Mahkamah Agung RI. Pokja ini memiliki tiga mandat, sebagai
berikut :
1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun
kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; dan
2. Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di
Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.
Pembentukan pokja ini dimaksudkan agar pelaksanaan sistem kamar yang
dicanangkan sejak awal, bisa sepenuhnya dipetakan pelaksanaannya, dan pada
gilirannya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan kita semua.
Kebijakan kedua adalah SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan. SEMA ini mengukuhkan bahwa hasil rapat pleno kamar,
selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga
harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara
7

di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya
berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
Sehingga hal ini perlu dipahami oleh semua jajaran pimpinan dan segenap
aparat peradilan, bahwa melalui sistem kamar, Mahkamah Agung mengharapkan
agar apa yang dikerjakan oleh Kamar benar-benar dipahami sepenuhnya di
lapangan dan benar-benar terefleksikan dalam proses peradilan tingkat pertama
dan banding. Selanjutnya, dalam Rapat komisi-komisi pada Rakernas, juga akan
disampaikan hasil-hasil dari rapat pleno yang telah dicapai.
Akses pada Keadilan
Saudara-saudara sekalian,
Tahun ini Mahkamah Agung kembali telah cukup banyak membuat kebijakan
fundamental yang bertujuan untuk membuka pintu lebih luas bagi akses
masyarakat terhadap keadilan yang lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Pertama, Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian batasan tindak
pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisi ulang nilai kerugian
sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP
sehingga batasan kategori tindak pidana ringan disesuaikan dengan nilai
ekonomis yang berlaku saat ini. Dengan Perma ini, pelaku tindak pidana yang
melanggar pasal-pasal yang saya sebut tadi, dan nilai kerugiannya dibawah
Rp.2,500,000 harus diproses melalui acara singkat, tidak perlu ditahan,
melainkan secepat mungkin dilimpahkan ke pengadilan, dan Ketua Pengadilan
akan menetapkan acara singkat, dimana perkara cukup disidang oleh hakim
tunggal, dan diberi putusan segera. Perma ini tidak dimaksudkan untuk
menghilangkan pemidanaan penjara bilamana terdakwa telah terbukti bersalah
dan sesuai dengan rasa keadilan memang harus dikenakan hukuman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini pastinya akan lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seraya
menghindari kritikan masyarakat akibat proses persidangan yang sering dituding
tidak proporsional, padahal hal ini semata-mata disebabkan oleh telah sudah
tidak relevannya produk aturan hukum pidana di negeri ini, dan bukannya
absennya hatinurani badan peradilan terhadap keadilan masyarakat.
8

Saya mencatat bahwa di lapangan masih banyak kesulitan dalam
implementasinya, khususnya mengingat aturan ini melibatkan instansi diluar
Mahkamah Agung, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Kementrian Hukum dan
HAM. Masih ada kebutuhan untuk mensinkronisasi pemahaman antar instansi
tersebut untuk memastikan operasionalisasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 ini.
Perlu saya informasikan, bahwa tanggal 17 Oktober 2012 lalu, suatu nota
kesepahaman antara keempat lembaga mengenai hal ini telah ditanda tangani di
Mahkamah Agung, harapan saya adalah, kesepahaman ini bisa membantu
membawa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat melalui proses penanganan
perkara tindak pidana ringan yang lebih operatif.
Kedua, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 06 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Akta Kelahiran yang Terlambat Satu Tahun. Surat edaran ini
dikeluarkan setelah melalui konsultasi intensif dengan pemerintah, dan
pemangku kepentingan lainnya. Pada awalnya ini merupakan upaya untuk
mengoperasionalisasi perintah Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang
menyatakan bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu)
tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Namun ternyata masalahnya tidak se-sederhana itu. Masih banyak penduduk
yang belum memiliki Akta Kelahiran, Data Sensus Penduduk Badan Pusat
Statistik Tahun 2005 menunjukkan, bahwa hanya 42,82 persen penduduk
Indonesia yang memiliki akta kelahiran, dan tidak sedikit dari mereka ini
merupakan bagian dari kelompok miskin-marginal, yang memiliki kesulitan dalam
mengakses keadilan, padahal akta kelahiran adalah dokumen yang amat penting
bagi warga negara. Karena selain merupakan hak dasar warga negara
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akta kelahiran
merupakan syarat dasar bagi akses terhadap banyak pelayanan negara,
misalnya untuk masuk sekolah, mengikuti Ujian Nasional, membuat paspor, dan
lain sebagainya.
9

Pada intinya SEMA ini Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
mengajukan permohonan penetapan pengadilan tentang pencatatan kelahiran
melalui proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, melalui
beberapa kebijakan, yaitu
• Pengajuan permohonan secara kolektif,
Selain prosedur normal pengajuan permohonan ke Pengadilan, maka
dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan
pengajuan permohonan tersebut.
• Pemanggilan secara kolektif
Dilakukan untuk menghapus/mengurangi komponen biaya perkara untuk
pemanggilan pemohon, hal ini dilakukan dengan cara Juru sita
menyerahkan relaas panggilan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk dikoordinasikan oleh Dinas.
• Pelaksanaan sidang keliling bekerjasama dengan pemerintah daerah
Dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat marginal
dalam mengikuti sidang pemeriksaan permohonan dan bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya yang terkait
• Pembebasan biaya perkara
Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan pembebasan biaya
perkara yang pelaksanaannya merujuk pada SEMA No.10 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
• Upaya untuk memastikan proses penetapan dan pencatatan dalam
satu hari
Dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan
penerapan proses yang cepat melalui pelaksanaan penetapan dan
pencatatan pada hari yang sama
Pengadilan Negeri bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan sidang dan pencatatan
Sehingga diharapkan agar kerja pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar
warganya bisa lebih mudah terlaksana
10

Saudara-saudara sekalian,
Tidak lama setelah pengesahan SEMA ini, tanggal 19 September lalu Menteri
Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 471-11/3647-SJ tentang
Penetapan Pencatatan Kelahiran yang pada intinya menekankan komitmen
pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap operasionalisasi SEMA ini,
melalui penyiapan data yang diperlukan, termasuk pendanaan yang dibutuhkan,
sampai ke pelaporannya.
Saya mendapat laporan, bahwa di beberapa pengadilan- ternyata dimungkinkan
untuk dilakukan pelayanan satu atap berikut pelayanan hari yang sama (one
stop-one day service) untuk pelayanan akta kelahiran yang terlambat ini, dalam
artian pemohon cukup datang satu hari dan pulang sudah membawa akta
kelahiran. Saya sangat mendukung terobosan dan inovasi ini, dan saya pikir
tidak bertentangan dengan kebijakan SEMA 06 Tahun 2012, bahkan apabila
memungkinkan, praktek terbaik seperti ini bisa cepat direplikasi. Karena hal ini
akan sangat penting untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap peran badan peradilan.
Saya instruksikan agar setiap Ketua Pengadilan Tinggi memastikan bahwa hal ini
dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama di bawah yurisdiksinya. Selanjutnya
saya minta kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum agar memberikan
dukungan secara optimal serta memonitor dan melaporkan kepada saya
pelaksanaan dan kendala-kendala dari pelaksanaan SEMA ini
Saudara-saudara sekalian,
Terkait dengan masalah akses terhadap keadilan, maka segenap badan
peradilan hendaklah untuk benar-benar bisa memahami dan mempersiapkan diri
menyambut keberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Dengan Undang-undang tersebut, maka kewenangan untuk
mengelola pendanaan bantuan hukum secara resmi beralih ke pemerintah
melalui Kementrian Hukum dan HAM, hal mana akan efektif berlaku pada tahun
2013 yang akan datang. Namun perlu dicatat, bahwa pengelolaan bantuan
hukum hanyalah satu diantara beberapa aspek bantuan hukum yang diatur dan
dikelola oleh pengadilan. Pasal 57 Undang-undang No. 48 tahun 2009 jo pasal
68 C ayat (1) UU No. 49 tahun 2009 jo pasal 60 C ayat (1) UU No. 50 tahun 2009
jo pasal 144 D UU No. 51 tahun 2009 menegaskan bahwa pada setiap
11

pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak
mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Selain itu SEMA Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan juga
mengatur bahwa selain pemberian bantuan hukum, maka dalam rangka
pemberian bantuan hukum, pengadilan juga melaksanakan sidang keliling,
pembebasan biaya perkara pada perkara pidana dan perkara perdata, dan zitting
plaats.
Masalahnya adalah, bagaimana memastikan, bahwa memasuki 2013, pelayanan
bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada pengadilan tetap harus bisa
dilaksanakan. Bagaimana Pos Bantuan Hukum pada pengadilan negeri maupun
pengadilan agama dan juga penyelenggaraan prodeo, sidang keliling, zitting
plaats bisa tetap berjalan. Hal ini akan krusial, karena tahun 2013-lah transisi
pengelolaan bantuan hukum ke pemerintah dari yang sebelumnya dikelola
Mahkamah Agung akan berlaku efektif. Apa yang akan diatur dan bagaimana
mekanisme transisinya akan sangat bergantung kepada Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Bantuan Hukum yang merupakan peraturan delegasian dari
UU Bantuan Hukum tersebut. Hal mana peradilan akan sangat memiliki
kepentingan mengingat pada dasarnya bantuan hukum setidaknya memiliki tiga
dimensi, pertama, bantuan hukum pada proses pra-peradilan (penyidikan dan
penuntutan), kedua, bantuan hukum pada proses peradilan-yang mana relevan
dengan proses yang berjalan pada peradilan itu sendiri, dan ketiga, fasilitasi
perlindungan saksi dan korban.
Apapun yang terjadi di tingkatan kebijakan, masyarakat hanya akan tahu bahwa
pelayanan harus terus berjalan seperti biasa, apabila ada penurunan kualitas
pelayanan, maka sudah dipastikan bahwa pengadilan-lah yang akan menerima
dampak negatif dalam bentuk keluhan dan kritik masyarakat. Oleh karena itu kita
harus memastikan bahwa segenap jajaran peradilan untuk siap memberikan
pelayanan yang terbaik.
Untuk itu saya instruksikan kepada para Direktur Jenderal Badan Peradilan untuk
menyusun langkah konkrit berikut seluruh strategi yang diperlukan untuk
memastikan tersalurkannya hak-hak masyarakat miskin secara optimal dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hukum acara, dan Ketua
Pengadilan tingkat banding, untuk memastikan bahwa agenda access to justice
terlaksana di pengadilan dibawah pengawasannya.
12

Di sisi Mahkamah Agung, saya telah membentuk suatu pokja yang dipimpin
Ketua Muda Perdata untuk membantu pimpinan dalam menyusun kebijakan
dalam hal ini, mengingat signifikannya masalah yang dihadapi, dan lingkup
sektoral yang terkena dampak. Tim akan memulai semuanya dengan
memetakan permasalahan, dan menyusun rekomendasi posisi Mahkamah
Agung, supaya kita bisa melihat masalah dengan lebih obyektif dan terstruktur,
dan saya minta, para Direktur Jenderal untuk terus memberikan dukungan
kepada kelompok kerja ini.
Saya pikir, untuk keperluan ini penting untuk memastikan bahwa kualitas
pelayanan publik dalam bantuan hukum bisa setara untuk semua badan
peradilan. Hal ini harus digaris bawahi, karena sebagai suatu institusi, meskipun
peradilan terdiri dari empat lingkungan, namun idealnya, kemanapun publik
datang, maka ia akan memperoleh pelayanan yang sama kualitasnya, sehingga
disinilah pentingnya memiliki suatu Standar Pelayanan Publik, ini bukan tugas
enteng, namun harus diikhtiarkan oleh setiap pimpinan di unit kerja untuk
mencapai hal ini.
Penyederhanaan Proses Berperkara
Saudara-saudara sekalian,
Sebagai bagian dari Business Process Reengineering, penyederhanaan proses
berperkara telah bergulir secara gradual. Setidaknya di Mahkamah Agung, dalam
waktu lima tahun terakhir kita sudah melihat banyak perubahan cara kerja,
pengolahan informasi, pelaporan, keterbukaan dan akuntabilitas. Hal mana, saya
akan terus dorong kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk melanjutkan proses
tersebut, sambil menunggu suatu agenda Business Process Reengineering
sistem penanganan perkara komprehensif pada Mahkamah Agung RI yang akan
diusulkan oleh suatu tim kecil dibawah Kelompok Kerja Manajemen Perkara
Mahkamah Agung RI yang terdiri dari beberapa asisten hakim pada kepaniteraan
MARI.
Tim ini telah secara komprehensif menjalani proses diskusi dan pembelajaran,
bahkan sampai melihat bagaimana pengelolaan peradilan modern dilakukan di
negara tetangga, dan pada akhir Desember ini akan memberikan laporan kepada
pimpinan tentang pilihan langkah-langkah penyempurnaan yang mungkin
13

dilakukan. Saya sendiri berharap agar ke depannya sistem penanganan perkara
di Mahkamah Agung bisa dilakukan dengan suatu sistem berbasis teknologi,
yang mampu membuat suatu sistem yang transparan, akuntabel dan yang paling
penting, terukur, sampai ke elemen paling kecil, mengingat makin beratnya
tantangan kerja ke depannya.
Sementara itu, di pengadilan tingkat pertama dan banding, saya berharap agar
proses yang sama, juga bisa digulirkan. Hal ini penting, karena pengadilan
tingkat pertama dan banding adalah ujung tombak pelayanan kita. Kita perlu
memastikan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang optimal. Upaya
terintegrasi dan terstruktur perlu dilakukan untuk melakukan hal ini. Sistem kerja
manajemen perkara kita merupakan sistem yang dibangun hampir 40 tahun yang
lalu. Saya pikir kita tidak bisa untuk terus terjebak ke dalam sindrom uji-coba
(piloting), sudah lebih dari lima tahun saya mendengar berbagai inisiatif uji coba
disana-sini, lalu mau kemana kita? Kita harus maju, kita harus lakukan
modernisasi cara kerja, meningkatkan profesionalisme aparat, akuntabilitas dan
transparansi secara terstruktur dan sistematis, supaya apa yang diujicobakan
bisa benar-benar menjadi sistem yang ajeg dan secara seragam dipakai sebagai
bagian dari penyempurnaan sistem kerja.
Tentunya ini tidak sederhana, karena kita memiliki 842 satuan kerja di seluruh
Indonesia, dan untuk memastikan langkah bisa terwujud maka Direktur Jenderal
Badan Peradilan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini.
Segerakan untuk merampungkan konsep penyempurnaan ini. Tuangkan konsep
perubahan sistem kerja yang kalau perlu, radikal- sepanjang untuk kebaikan dan
penyempurnaan pelayanan publik, pastikan bahwa kita memiliki sistem tunggal
yang seragam, untuk memudahkan replikasi ke depannya. Untuk itu saya
harapkan agar Ketua Muda Pembinaan bisa mengkoordinasikan para direktur
jenderal Badan peradilan untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemangku
kepentingan internal maupun eksternal untuk mendorong hal ini. Jangan ragu
untuk menggandeng unit Teknologi Informasi pada Biro Hukum Humas Badan
Urusan Administrasi, PusLitbang Kumdil, sampai Badan Pengawasan, selain
juga donor, masyarakat sipil dan para ahli lain yang mampu dan mau
mengkontribusikan pemikiran, pengalaman, dan sumber dayanya untuk
menyempurnakan sistem kerja manajemen perkara di peradilan tingkat pertama
dan banding.
14

Pembatasan Perkara
Saudara-saudara sekalian,
Terkait dengan pembatasan perkara, kita semua mengetahui bahwa saat ini
RUU Mahkamah Agung yang tengah dibahas di DPR memuat salah satunya
pada pasal 56, beberapa parameter pembatasan perkara, yang bertujuan untuk
memperketat batasan pada pasal 45 A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung. Tentunya ini perlu kita perjuangkan sesuai dengan kerangka fungsi
utama Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan Kasasi. Mahkamah Agung
harus secara intensif terlibat dalam proses legislasi ini, karena pembatasan
perkara adalah hal yang penting bagi Mahkamah Agung, dalam waktu kurun 7
tahun terakhir kita telah melihat peningkatan jumlah perkara masuk ke
Mahkamah Agung telah melebihi 70%, ini merupakan masalah serius, oleh
karenanya saya ingin agar agenda pembatasan perkara haruslah berwawasan
makro, dan tidak sekedar pemikiran pragmatis belaka. Jangan sampai kita lalai
untuk terlibat, karena kita akan terikat.
Disamping itu, saya juga ingin terus mendorong kebijakan-kebijakan yang secara
tidak langsung membatasi naiknya perkara. Antara lain melalui intensifikasi
mediasi, penyempurnaan rezim class action dan pengembangan konsep small
claim court. Saat ini Mahkamah Agung telah menyiapkan langkah-langkah untuk
mengembangkan kedua hal tersebut. Suatu kelompok kerja telah saya bentuk
dan telah ada kerjasama strategis dengan Federal Court dan Family Court of
Australia untuk terus membicarakan peluang penyempurnaan rezim mediasi,
class action, dan small claim court pada sistem hukum kita yang telah dituangkan
dalam lampiran Nota Kesepahaman MA-Federal Court of Australia dan Family
Court of Australia yang ditandatangani 3 Oktober 2012 lalu di Brisbane.
Dengan tiga hal ini, saya berharap agar keadilan bisa lebih cepat diberikan
kepada masyarakat pencari keadilan.
Saudara-saudara sekalian
Pengundangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), membawa era baru dalam rezim perlindungan anak-anak
kita. Pada prinsipnya UU ini baru akan berlaku tanggal 30 Juli 2014, namun
banyak hal-hal yang perlu kita siapkan sejak sedini mungkin.
15

Meskipun pasal 100 UU tersebut memuat ketentuan yang cenderung
bertentangan dengan kemandirian kehakiman, namun UU ini perlu dilihat
sebagai upaya untuk menjamin perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak
kita. Saya yakin bahwa hakim yang profesional, teliti, dan bertanggung jawab
tidak akan pernah terkena ketentuan pasal tersebut. Tetapi alangkah baiknya
apabila sanksi pidana dalam UU tersebut dipertimbangkan kembali untuk
menunjukkan bahwa sistem hukum kita benar-benar menjunjung tinggi
kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Oleh karena itu Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh hakim-hakimnya mampu memahami, dan mengimplementasikan
ketentuan dalam UU SPPA tersebut. Undang-undang memerintahkan bahwa
pada tahun 2017 pengadilan harus sudah memiliki setidaknya satu orang hakim
anak pada setiap pengadilan. Ini merupakan tantangan, artinya pelatihan teknis
yang akan diberikan haruslah terstruktur dan sistematis, untuk menciptakan
hakim-hakim yang memahami nilai universal hak anak, selain juga peraturan
perundang-undangan itu sendiri.
Selain itu perlu dicermati kebutuhan perubahan lain, yang membatasi bahwa
pemberian salinan putusan pada pengadilan harus dilakukan paling lama 5 (lima)
hari sejak putusan diucapkan (Pasal 62 UU SPPA) dan adanya kewajiban
pembuatan register khusus anak oleh lembaga-lembaga yang menangani
perkara anak. (Pasal 25 UU SPPA). Lagi-lagi kita membenahi sistem
administrasi perkara kita.
Kita harus bersiap, Undang-undang pada intinya mendorong agar setiap anak
yang bermasalah dengan hukum diproses secara lebih cepat, dan dikenakan
sanksi yang lebih manusiawi, sesuai dengan karakteristik anak. Undang-undang
menggariskan, bahwa pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif
dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari
proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam
lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan
pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.
Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah
16

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi
lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak
berdasarkan pembalasan.
Untuk ini semua, Badan Litbang Diklat Kumdil, Direktorat Jenderal badan
Peradilan wajib bersikap responsif untuk menyiapkan ini semua secara
profesional dan sebaik mungkin, untuk memastikan tidak ada masalah dalam
implementasinya, begitu UU SPPA ini berlaku efektif 30 Juli 2014 yang akan
datang.
Saudara-saudara sekalian,
Integritas merupakan modal utama badan peradilan yang harus terus kita
pertahankan, dan junjung tinggi.
Pada tanggal 27 September 2012 yang lalu Mahkamah Agung RI dan Komisi
Yudisial telah menandatangani empat Peraturan Bersama terkait dengan kode
perilaku hakim, yaitu peraturan bersama tentang Majelis Kehormatan Hakim,
Pemeriksaan Bersama, Juklak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan
Seleksi Pengangkatan Hakim.
Dengan selesainya empat peraturan bersama ini, maka saya berharap agar
mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim akan lebih optimal, dan
sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sedapat mungkin
dicapai sinergi dengan Komisi Yudisial dalam penanganan pengaduan Terhadap
pelanggaran Kode Perilaku. Dengan adanya Peraturan Bersama Petunjuk
Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim, maka sekarang sudah
ada acuan yang disepakati bersama tentang sanksi atas setiap pelanggaran
kode etik, dan juga yang terpenting adalah kesepakatan atas pelanggaranpelanggaran
yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan yang mana yang
tidak.
Peraturan Bersama mengenai Majelis Kehormatan Hakim menegaskan
mekanisme pemeriksaan oleh MKH , mulai dari pembentukan MKH, siapa saja
yang dapat duduk dalam MKH sampai bagaimana putusan MKH dilaksanakan.
17

Dalam hal seleksi hakim, peraturan bersama ini merupakan peraturan transisi
sebelum ditentukannya proses seleksi hakim dengan status pejabat negara, oleh
karena itu, masih perlu ditegaskan peranan Komisi Yudisial dalam penentuan
calon hakim menjadi hakim. Untuk itu saya minta perhatian kepada Ketua Muda
Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan agar segera melakukan koordinasi
baik internal maupun dengan pihak KY agar tidak terjadi kesalahpahaman di
kemudian hari.
Meskipun secara infrastruktur integritas, saat ini kita sudah berhasil memenuhi
sepenuhnya kebutuhan peraturan yang diperintahkan undang-undang, bukan
berarti kerja kita telah selesai. Tantangan yang kita hadapi masih sangat besar.
Kita masih harus memastikan bahwa tingkat pelanggaran kode etik/perilaku atau
bahkan tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim dan/atau aparat peradilan
harus dapat ditekan 100%, tidak ada tempat bagi para pelanggar. Saya akan
sangat terganggu apabila masih ada hakim dan aparat pengadilan melakukan
tindakan-tindakan tidak terpuji, dan menjadi terlapor atau terperiksa sebagai
akibat pelanggaran kode etik dan perilaku, apalagi jika sampai tindakan tersebut
tertangkap oleh aparat pengawasan eksternal. Hal ini tidak karena sekedar
pencitraan, namun harus disadari, bahwa pengadilan adalah lembaga yang
bekerja berdasarkan kepercayaan.
Oleh karenanya, integritas dan kepercayaan publik adalah modal utama
lembaga kita, Telah saya tekankan berkali-kali, kepercayaan adalah suatu hal
yang sangat sulit direbut, namun akan sangat mudah hilang dari tangan kita,
padahal, tanpa kepercayaan apalah artinya lembaga peradilan ini. Terlalu
banyak pengorbanan yang dipertaruhkan, sekedar melindungi segelintir orang
yang tidak bertanggung jawab.
Mau dikemanakan perjuangan kita untuk melaksanakan reformasi birokrasi? Lalu
bagaimana dengan Agenda peningkatan kesejahteraan hakim? Seluruh reputasi
badan peradilan dipertaruhkan disini. Kita bisa mundur 30 tahun apabila gagal
mempertahankan yang satu ini. Saya pikir ini dimulai dari komitmen pimpinan.
Pimpinan merupakan lokomotif dan agen perubahan bagi perubahan di
lingkungannya, adalah tugas pimpinan untuk mendorong perubahan, dan ini
semua berawal dari komitmen dan niat yang tulus.
18

Atas alasan tersebut saya menandatangani Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung RI nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanda Tanganan Pakta Integritas,
menyempurnakan aturan yang lama, sehingga kewajiban penandatanganan
pakta integritas akan meliputi juga , pejabat eselon 1 dan 2 pada Mahkamah
Agung serta yang dipersamakan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat
Banding, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Non Palu,
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pengadaan. Bagi para ketua pengadilan, pelaksanaan pendantanganan Pakta
Integritas dilakukan pada saat penyumpahan, sementara bagi para pejabat KPA,
PPK, dan Pejabat Pengadaan lain penandatanganan Pakta Integritas dilakukan
pada saat tanggal penyerahan surat keputusan, dan bagi hakim non palu, pada
saat yang bersangkutan menyelesaikan hukuman disiplinnya, dan merupakan
syarat pengusulan yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan untuk diaktifkan
kembali.
Perlu saya ingatkan, bahwa penandatanganan pakta itu penting bagi Mahkamah
Agung, dan harus diterima oleh Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala Badan
Pengawasan paling lambat satu bulan setelah penandatanganan dilakukan.
Mereka yang lalai tentunya akan menerima konsekuensi dalam bentuk penilaian
konduite yang buruk, karena informasi ini akan diintegrasikan dengan database
kepegawaian.
Saya tekankan sekali lagi, ketertiban aparat pengadilan adalah tanggung jawab
pimpinan pengadilan, dan tanggung jawab khusus ada pada ketua pengadilan
banding, sebagai kawal depan fungsi pengawasan Mahkamah Agung.
Bertindaklah tegas, hapus kompromi, karena efek penjera harus disampaikan,
jangan sampai pelaku baru terdorong untuk melakukan pelanggaran, karena
ketidak tegasan pimpinan dalam menangani masalah-masalah ini.
Saudara-saudara Sekalian,
Tahun ini tidak melulu diisi hanya dengan tuntutan bagi kita untuk lebih
akuntabel. Seimbang dengan tuntutan untuk memperbaharui komitmen atas
integritas dan akuntabilitas hakim, maka mudah-mudahan dalam waktu dekat
kita akan bisa memetik buah dari upaya kita dalam agenda meningkatkan
kesejahteraan hakim.
19

Pada September lalu, Mahkamah Agung bersama beberapa lembaga negara
dan kementerian terkait telah merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah
mengenai Gaji dan Fasilitas para hakim. Peraturan tersebut diperlukan karena
selain gaji hakim belum mengalami kenaikan semenjak 2008, juga untuk
memberikan payung hukum bagi penyediaan fasilitas bagi para hakim sebagai
pejabat negara, seperti penyediaan fasilitas perumahan, transportasi, kesehatan,
maupun pengamanan. Pada perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah
tersebut, selain terdapat penyesuaian besaran gaji sehingga mencerminkan
beban dan tanggung jawab para hakim, juga diusulkan penyesuaian yang
bersifat variatif, yaitu adanya tambahan tunjangan kemahalan sesuai lokasi kerja
tertentu.
Selain itu juga diusulkan harmonisasi berbagai Peraturan Presiden mengenai
Gaji dan Fasilitas Hakim Ad-hoc sebagai peraturan turunan dari masing-masing
Undang-undang terkait. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah maupun
Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melewati fase harmonisasi
rancangan peraturan perundangan di Kementerian Hukum dan HAM, untuk
kemudian diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kepada
Presiden.
Saya berharap agar kebijakan ini bisa disahkan oleh presiden sebelum akhir
tahun dan bisa berlaku efektif secepat mungkin. Konsekuensinya, penghasilan
yang dibawa pulang bapak-bapak dan ibu-ibu hakim akan meningkat, meskipun
kalkulasi persisnya masih menunggu tanda tangan dari presiden. Namun yang
pasti adalah dengan keluarnya kebijakan ini, maka para hakim tidak lagi berhak
untuk menerima tunjangan Remunerasi. Berbeda dengan Pegawai teknis non
hakim dan pegawai non-teknis yang akan tetap berhak menerima remunerasi,
dan juga telah diperjuangkan untuk mencapai 100%.
Meskipun issue kesejahteraan telah ditangani melalui penyempurnaan kebijakan
penggajian, namun tidak berarti komitmen Mahkamah Agung terhadap
Reformasi Birokrasi akan menurun. Penyempurnaan kebijakan kesejahteraan
hakim justru menimbulkan beban moral yang lebih besar bagi kita untuk
mempercepat pembenahan organisasi, birokrasi, dan kultur kerja. Coba saudarasaudara
lihat, betapa peradilan tidak bisa dikatakan beruntung? pada tahun
2007, sudah menjadi pilot project reformasi birokrasi, dan diganjar 70%
20

emunerasi, hanya dengan melakukan 5 program prioritas, dan belum selesai
kita melaksanakan reformasi birokrasi gelombang kedua, maka sudah ada
perbaikan kesejahteraan. Sungguh sesuatu karunia yang patut kita syukuri, dan
insha allah akan segera terealisir.
Saudara-saudara sekalian,
Upaya lain untuk meningkatkan integritas adalah melalui perekaman audio
visual. SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman Audio Visual merupakan
wajah lain dari upaya meningkatkan integritas badan peradilan. SEMA Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perekaman Sidang Pengadilan, yang mengharuskan bahwa
setiap pengadilan tingkat petama untuk merekam audio dan video persidangan
perkara untuk perkara tindak pidana korupsi dan/atau perkara yang menarik
perhatian publik dan hasilnya harus disimpan, dikelola, diarsip, dan lebih jauh
lagi, bisa dikirimkan ke Mahkamah Agung, sebagai bagian dari berkas upaya
hukum.
Perekaman audio visual merupakan bagian penting bagi integritas dan
akuntabilitas lembaga kita, adanya rekaman memungkinkan kita melangkah lebih
jauh kepada strategi besar pengembangan catatan persidangan, namun juga
sebagai alat verifikasi yang sangat penting dalam proses pengawasan yang
memungkinkan otoritas pengawasan bisa dengan mudah memverifikasi
pengaduan pelanggaran perilaku. Sebagai suatu inisiatif baru, Saya
menginginkan agar proses perekaman audio visual tersebut bisa mulai
dilaksanakan secara bertahap mulai Desember 2012.
Jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu bekerja keras, bahwa
dalam waktu yang ditentukan, sudah akan ada pencapaian yang konkrit. Oleh
karenanya dituntut kreativitas dan berusaha terus menerus untuk mewujudkan
mandat penting ini. Saya yakin, bahwa dengan perkembangan teknologi, insiatif
perekaman audio visual ini bisa diwujudkan secara efektif dan efisien, dan akan
menjadi landasan pengadilan modern masa depan, sistem ini akan
memungkinkan dilakukannya monitoring jarak jauh terhadap situasi persidangan,
lebih jauh lagi, sebagai solusi pengganti bagi kebutuhan transkrip persidangan
yang seringkali menghambat efektivitas dan efisiensi persidangan, khususnya di
pengadilan tingkat pertama.
21

Saudara-saudara sekalian,
Layar telah terkembang, tekad telah dibulatkan,
Langkah pembaruan telah melenggang, mundur bukanlah pilihan.
Banyak capaian, pengakuan, dan penghargaan langsung maupun tidak langsung
yang telah diperoleh peradilan lima tahun belakangan ini, sebagai konsekuensi
logis dari dimulainya proses pembaruan. Namun menurut saya, tantangan lebih
berat sudah tiba didepan mata, yaitu bagaimana melanjutkan apa yang telah kita
mulai untuk terus menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya dan
pada akhirnya mencapai tujuan akhir pembaruan peradilan, yaitu mewujudkan
Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Mempertahankan-apalagi meningkatkan jelas lebih sulit daripada mencapainya,
dan dalam konteks inilah kata-kata bijak hidup adalah suatu perjalanan tanpa
henti sangatlah kontekstual bagi kita. Dua puluhan tahun yang lalu Andy Groove,
pimpinan Intel Corporation, sudah mengemukakan, “only paranoids survives”
intinya adalah, hanya orang selalu siap yang akan bertahan, saya pikir
merupakan tantangan yang makin aktual bagi kita. Mahkamah Agung dan badan
peradilan harus memegang prinsip- tiada hari tanpa inovasi dan tiada hari tanpa
perubahan. Janganlah cepat puas atas apa yang anda hasilkan hari ini, namun
tanyakan apa yang bisa lebih baik dilakukan esok hari. Saya ingin meminjam
istilah bijak dalam bahasa Inggris yang menyatakan, the biggest room in the
world-is room for improvement. Tiada kesempurnaan yang optimal, karena
segala sesuatu selalu bisa lebih disempurnakan terus menerus melalui inovasi.
Siapkan jawaban-jawaban terhadap tantangan minggu depan -sesegera
mungkin, apabila mungkin siapkan hari ini juga, jangan tunda..., sudah waktunya
kita terus menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber seperti
statistik yang diperoleh dari pelaporan rutin, informasi pemerintah, perundangan,
media, lingkungan dan seterusnya untuk menyiapkan anda dan organisasi
dibawah pimpinan anda untuk selalu siap menghadapi tantangan esok hari.
Saya melihat bahwa data dan informasi masih belum sepenuhnya dikelola dan
ditata di peradilan. Padahal data dan informasi merupakan dasar dari
pengambilan kebijakan, penganggaran, pelatihan, promosi-mutasi, evaluasi
capaian-capaian sampai pengembangan. Mustahil suatu organisasi bisa
berkembang tanpa data dan informasi, dan Mahkamah agung memerlukan betul
semua data dan informasi dikumpulkan dan dipaparkan sesistematis mungkin
untuk mengukur, sejauh mana kita berhasil menyelesaikan capaian-capaian
22

dalam cetak biru, dimana posisi kita dalam memenuhi tuntutan parameter Court
Excellence, sejauh mana presepsi masyarakat terhadap upaya-upaya perubahan
yang terjadi di organisasi kita. Sungguh tidak bijak apabila kita membabi buta
melakukan perubahan, tanpa melihat secara obyektif situasi disekeliling kita.
Pada era globalisasi ini apapun yang kita lakukan akan diketahui oleh orang di
seluruh dunia, awal bulan Oktober saya baru menghadiri rapat kerja dengan
sahabat kita dari Federal Court of Australia dan Family Court of Australia, dimana
disebut bahwa Mahkamah Agung telah berhasil mengelola informasi dan
menyajikan laporan informasi perkara dengan kualitas sebagaimana layaknya
pengadilan kelas dunia (world class). Hampir semua parameter pengadilan yang
berkelas dunia dalam hal manajemen perkara telah berhasil ditampilkan oleh
Mahkamah Agung, secara berkala dan terbuka pada setiap laporan tahunan.
Suatu awal yang luar biasa menurut saya.
Saudara-saudara sekalian,
Kembali ke wacana tentang sistem kamar, Pada akhirnya, sistem kamar
hanyalah merupakan alat yang bertujuan untuk mengantar Mahkamah Agung
untuk mencapai tujuannya yaitu konsistensi hukum. Ia tidak akan bekerja apabila
infrastruktur yang diatur dalam surat keputusan ini tidak berjalan.
Hal ini menjadi beban kolektif pimpinan kamar untuk memastikan tercapainya
tujuan tersebut. Dari kepastian masalah rekruitmen, pelaksanaan pleno, dan
penghimpunan risalah dijalankan secara konsisten. Saya ingin agar semua
pucuk pimpinan kamar memahami betul mekanisme kerja yang tersedia dalam
sistem kamar, dan benar-benar menggunakannya untuk mewujudkan kepastian
hukum.
Saya mengharapkan tidak lagi terjadi pengabaian terhadap mekanisme pleno
kamar yang beresiko menghasilkan putusan-putusan yang bisa memancing
reaksi publik negatif, terutama dalam hal komposisi majelisnya masih belum
sepenuhnya mencerminkan keanggotaan dalam kamar mengingat saat ini kita
masih dalam proses transisi.
Mahkamah Agung juga menyadari bahwa tujuan ini hanya dapat tercapai dengan
dukungan dari para pemangku kepentingan yang terkait, antara lain Komisi
Yudisial dan DPR. Mahkamah Agung berharap Komisi Yudisial dan DPR yang
23

memegang peran kunci dalam rekrutmen hakim agung memahami pentingnya
penerapan sistem kamar dan pada akhirnya dapat mengambil keputusan yang
tepat bagi upaya pembaruan peradilan yang sedang bersama-sama
dilaksanakan.
Masih banyak Pekerjaan Rumah yang belum selesai, dan ini perlu diseriusi untuk
memastikan bahwa tujuan mulia untuk menciptakan badan peradilan yang agung
dapat benar-benar tercapai.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga Rapat Kerja Nasional ini dapat berjalan
dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak.
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamu alaikum Warahmatullahiwabarakaatuh
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.
Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH
24