PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

pengadilan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran ham yang berat dan oleh karenanya ada korban maka putusan mengenai kompensasi tersebut harus dapat dilaksanakan. Pengaturan mengenai bentuk kompensasi dan rehabilitasi juga tidak mempunyai indikator yang jelas dan bagaimana hakim menentukan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya. Pasal 2 ayat (2) PP No. 3/2002 menyatakan bahwa pemberian kompensasi harus diberikan secara tepat, layak dan cepat sementara mengenai besarnya ganti kerugian diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memeriksa perkara. Penjelasan umum PP No. 3/2002 menyatakan: “Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara yang dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak, dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.” Rumusan istilah tepat, layak dan cepat ini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya terutama berkaitan dengan pemberian kompensasi secara cepat. Penjelasan istilan cepat ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sementara pengaturan dalam pasal lain, sebagaimana disebutkan diatas, pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan keputusan pengadilan HAM yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berarti pula bahwa korban harus menunggu sampai putusan kasasi untuk mendapatkan hak nya atas kompensasi. Penjelasan mengenai besarnya ganti kerugian dan pemulihan kebutuhan dasar yang adil, layak dan cepat dalam prakteknya menyulitkan dalam penerapannya. Rumusan bahwa ganti kerugian berdasarkan atas adil, layak dan cepat sangat tergantung dan hanya berdasarkan atas subyektifitas hakim. Tidak ada aturan yang jelas mengenai penghitungan ganti kerugian ini mengingat ketentuan mengenai ganti kerugian yang ada tidak bisa dipersamakan untuk diterapkan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Ketentuan dalam PP tentang Kompensasi, restitusi ini seharusnya juga mengatur tentang bagaimana bentuk ganti kerugian bagaimana cara menghitung besarannya jika misalnya kompensasi atau restitusi ini berupa uang. Ketiadaan atas rumusan cara penghitungan ini mengakibatkan putusan mengenai kompensasi tidak mempunyai acuan yang jelas sementara pengaturan mengenai kompensasi untuk korban pelanggaran HAM yang berat. Konsekuensi atas lemahnya rumusan ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini pada akhirnya akan merugikan korban dan hal ini terbukti misalnya putusan pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok yang memberikan putusan kompensasi kepada korban. Majelis hakim menyatakan memberikan kompensasi kepada korban dan ahli warisnya yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan putusan ini membingungkan karena kewenangan menganai jumlah atau besarnya ganti kerugian adalah sepenuhnya kewanangan majelis hakim untuk menentukan sementara majelis hakim malah menunjuk besar jumlah komensasi kepada peraturan yang berlaku sementara sampai dengan saat ini tidak ada peraturan mengenai bagaimana menghitung jumlah kompensasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Dengan adanya UU No. 13/2006, terdapat regulasi yang memberikan ketentuan tentang hak-hak pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat. Selain kompensasi dan restitusi, UU No. 13 juga memberikan korban pelanggaran HAM yang berat dengan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial. 76 Sementara rumusan tentang pengertian kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13/2006, yang diatur dalam PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 26/2000. Prosedur Pengajuan PP No. 3 Tahun 2002 mengatur tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam kaitan dengan tata cara dan dapat diterimanya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat diterima setelah 76 Lihat pasal 6 UU No. 13 tahun 2006. 26
adanya keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian pelaksanaan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban baru dapat dilaksanakan setelah perkara selesai dan tidak ada upaya hukum lagi. PP ini juga tidak mengatur tentang mekanisme pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Tidak adanya pengaturan tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini menimbulkan kesulitan atau tentang siapa yang berhak mengajukan tuntutan dan bagaimana tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi itu diajukan kepengadilan. 77 Melihat bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat diberikan berdasarkan amar putusan pengadilan HAM maka secara yuridis dalam surat dakwaan tuntutan terhadap parat terdakwa juga harus disertai dengan adanya tututan untuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dengan demikian maka pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Dalam fungsi ini Jaksa Agung mewakili kepentingan korban. Ketentuan lainnya yang dapat dijadikan prosedur untuk dapat dilakukan pengajuan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah berdasarkan KUHAP. Dimana korban sebagai pihak ketiga dalam proses pengadilan mempunyai hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian atas kejahatan yang dialaminya. Prosedur pengajuan tuntutan ini dengan menggunakan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Permintaan atau ganti kerugian ini dalam berupa petitum dari korban yang dapat diajukan sebelum penuntut umum melakukan tuntutan pidana atau jika penuntut umum tidak menghadiri persidangan selambat-lambatnya dengan sebelum putusan pengadilan dibacakan. 78 Untuk mensikapi kebuntuan regulasi yang berkenaan dengan pengajuan kompensasi ini akhirnya korban secara sendirisendiri mengajukan tuntutan kerugian atau kompensasi. Dalam beberapa persidangan dalam pengadilan ham ad hoc Tanjung Priok, saksi-saksi korban mengajukan tuntutan yang jumlahnya bervariasi. Selain ini, sebelum Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, kelompok korban juga mengajukan tuntutan yang disampaikan kepada JPU. Namun tuntutan ini hanya dilampirkan dalam tuntutan pidana dan bukan merupakan satu upaya yang serius dari penuntut umum untuk menuntut kompensasi, hal ini terlihat karena baik jumlah maupun besaran nilai kompensasi ditentukan sendiri olah korban maupun pendampingnya. Dalam praktek pengadilan HAM ad hoc kasus pelanggaran HAM yang berat Timor-timur tidak ada keputusan mengenai adaya kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban meskipun ada terdakwa yang dinyatakan bersalah dan pelakunya dijatuhi pidana. Ketiadaan amar putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini dapat dipahami karena memang tidak ada tuntutan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada pengadilan sehingga tidak ada kewajiban untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan ahli warisnya. Jaksa tidak pernah melakukan upaya penuntutan dengan menyertakan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demikian pula dengan korban dan ahli warisnya. Kasus Tanjung Priok ada 2 keputusan mengenai kompensasi kepada korban yaitu keputusan adanya kompensasi kepada korban tanpa memberikan jumlahnya yang kedua adalah adalah keputusan mengenai kompensasi kepada korban dengan disertai jumlah dan siapa korban yang berhak menerima. Kedua putusan dengan kompensasi ini mendasarkan pada adanya kesalahan terdakwa dimana untuk kasus (berkas) yang terdakwanya dinyatakan tidak bersalah tidak ada putusan mengenai kompensasi keapda korban. 79 Dengan melihat pengaturan dan praktek yang terjadi dalam pengadilan HAM ad hoc dapat menjelaskan tentang perlunya pengaturan secara khusus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terutama berkenaan dengan prosedur pengajuan 77 Mengenai pengaturan pemberian hak-hak reparasi kepada korban ini, dalam pengaturan ICTY, ICTR dan ICC juga berbeda-beda. ICTY dan ICTY tidak memberikan hak-hak reparasi dalam yurisdiksinya. Namun ICTY dan ICTR mengatur tentang mekanisme pengajuan klaim hak reparasi korban ini dengan prosedur tertentu misalnya pengajuan ke otoritas yang lebih kompeten. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam ICC dimana mekanisme untuk menyediakan remedies kepada korban mekanismenya bisa lebih cepat yang tidak mensyaratkan adanya pelaksaan remedies tersebut melalui pengadilan nasional atau lembaga lainnya yang kompeten. 78 Lihat pasal 98 KUHAP. 79 Lihat rumusan kompensasi di PP No. 3/2002 dimana mendasarkan kepada adanya kesalahan pelaku.. 27
Page 1 and 2: PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI IND
Page 3 and 4: Namun terlepas dari penamaan Pengad
Page 5 and 6: erdasarkan atas Laporan KPP HAM, ke
Page 7 and 8: dengan norma-norma yang dibuat untu
Page 9 and 10: presiden. Presiden mengirimkan sura
Page 11 and 12: yudisial mengakibatkan ketidakjelas
Page 13 and 14: Asasi Manusia, Perpu No. 1 tahun 19
Page 15 and 16: e. memindahkan secara paksa anak-an
Page 17 and 18: Kedua, adanya penerjemahan yang kel
Page 19 and 20: harus melibatkan angkatan bersenjat
Page 21 and 22: pengaturan lebih lanjut, penggunaan
Page 23 and 24: 5. Perlindungan Saksi Pengaturan te
Page 25: Pasal 35 ayat (1): “Setiap korban
Page 29 and 30: yang dijatuhi hukuman sehingga tida
Page 31 and 32: Undang-undang No. 26/2000 tidak men
Page 33: 2. Pelanggaran HAM di Tanjung Priok

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?