Editorial dan Daftar Isi - Elsam

dignitasJurnal Hak Asasi ManusiaVolume VII No. 2 Tahun 2011ISSN 1693-3559Jurnal Dignitas merupakan jurnal yang terbit dua kali setahun,setiap Juni dan Desember, dengan mengangkat isu utama mengenaihak asasi manusia. Tulisan yang diterbitkan di jurnal ini memandanghak asasi manusia secara multidisipliner. Bisa dari sudut pandanghukum, filsafat, politik, kebudayaan, sosiologi, sejarah, danhubungan internasional.Tema yang diterbitkan diharapkan mampu memberikan kontribusipengetahuan dan meramaikan diskursus hak asasi. Kehadiran JurnalDignitas ini ingin mewarnai perdebatan hak asasi yang ada.Misi Jurnal Dignitas adalah menyebarkan gagasan dan pemikiranyang dielaborasi melalui studi, baik teoretik maupun empirik,tentang permasalahan hak asasi manusia atau hukum yangberkaitan dengan hak asasi manusia.Dewan Redaksi: Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ery Seda, Ifdhal Kasim, Karlina L. Supeli,Sandra Moniaga, Soetandyo Wignjosoebroto, Todung Mulya Lubis, Yosep Adi Prasetyo;Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum; Redaktur Pelaksana: Widiyanto StafRedaksi: Ikhana Indah, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, Wahyu Wagiman,Zainal Abidin; Sekretaris Redaksi: E. Rini Pratsnawati Sirkulasi dan Usaha: KhumaedyPenerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)Alamat Redaksi: Jln. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510Telp: 021-7972662, 79192564 Fax: 021-79192519Email: office@elsam.or.id Website: www.elsam.or.id

dignitasJurnal Hak Asasi ManusiaVolume VII No. 2 Tahun 2011ISSN 1693-3559DAFTAR ISIEDITORIAL______ 3FOKUS ______ 7Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, danAgenda Studi Gerakan Agrariaoleh Noer Fauzi Rachman dan Laksmi Savitri______ 9Akar -akar Konflik Intra Umat Islam Indonesiaoleh Mujiburrahman ______ 25Ketika Korban Menjadi ‘Setan’:Kasus Pengadilan Penyerangan Ahmadiyah di Cikeusikoleh Ade Armando ______ 47DISKURSUSRevitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalismeoleh Yudi Latif ______ 63Hak Asasi Manusia Solusi Menghadang Fundamentalismeoleh Roichatul Aswidah ______ 83Politisasi Demokrasi:Memperluas Partisipasi Politik dan Memperbaiki Representasioleh Willy Purna Samadhi ______ 101TINJAUANLangkah Gontai Menuju Pluralismeoleh Teuku Kemal Fasya ______ 115Pelajaran dari Pembantaian My Laioleh Yosep Adi Prasetyo ______ 123KONTRIBUTOR ______ 137PEDOMAN PENULISAN ______ 139PROFIL ELSAM ______ 141

EDITORIALSidang Pembaca,Jurnal dignitas kembali menyapa Anda, kali ini menyuguhkan temautama seputar ”Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme”. Pilihan temaini berdasar atas refleksi sekaligus kegelisahan atas situasi sosial-politikyang berkembangan saat ini. Kami yakin yang mengalami kegalauanterhadap situasi sekarang sangat banyak. Bila diamati, mereka yangmengungkapkan ekspresi secara verbal melalui aksi-aksi protes maupundemonstrasi di jalanan hanya segelintir orang yang sesungguhnya mewakiliperasaan jutaan rakyat lainnya. Mereka bertindak sebagai representasisubstantif dari suara-suara yang tidak didengarkan (voicing of the voiceless).Kegalauan atas nasib perjalanan bangsa ini muncul tatkala kitaterjebak dalam pesona kemajuan demokrasi proseduralisme yang secarasistematis menutupi fakta pilu yang sedang terjadi. Betul bahwasanya kitamemiliki kemajuan sangat pesat dalam pengundangan aturan yangmelindungi hak asasi manusia. Sejak lebih dari satu dekade silamIndonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi hingga dua kovenanutama perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara global: KovenanHak Sipil Politik dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.Pengadopsian (dan reservasi di dalamnya) terhadap norma-norma hukuminternasional tersebut sering digadang-gadang sebagai capaian palingmutakir dari rezim pemerintahan paska Orde Baru Soeharto.Di satu sisi kita memang patut berbangga. Ada sisi positif dalamhal jaminan legislasi instrumen hak asasi manusia seperti diuraikan di atas,sekaligus sejumlah pembentukan lembaga-lembaga khusus bidang hakasasi manusia. Namun bagaimana realitas kepolitikan dan hak asasimanusia sekarang? Menjawab pertanyaan ini niscaya kita akan dapatikembali wajah bangsa yang bermuka kecut, muram, suram, dan seolahkehilangan orientasi.Harapan akan adanya transitional justice versi korban, dimana ada3

pengadilan yang independen terhadap kasus-kasus masa lalu, adanyakepemimpinan politik yang berpihak kepada korban, adanya vonis beratbagi para penjahat perang, penjahat pelanggaran hak asasi, tampaknyaterbentur tembok rezim yang bermuka pura-pura demokratis. Semuaupaya pengungkapan penyelesaian kejahatan masa lalu dikanalisasi dalamsejumlah aneka rupa kebijakan yang dikemas dalam bungkusproseduralisme berlagak demokratis. Tengok saja bagaimana sejumlahupaya penyelesaian kasus masa lalu yang diajukan oleh Komnas HAMterbentur pada kuatnya institusi penegak hukum yang sesungguhnya harusbertindak mengatasnamakan korban.Belum selesai mengatasi persoalan masa lalu, sekarang bangsa inikemudian dikangkangi oleh menguatnya bentuk-bentuk tantanganlainnya. Mengutip Herry B. Priyono, paska lepas dari perangkapfundamentalisme politik atau rezim otoriter, saat ini Indonesiamenghadapi dua fundamentalisme lainnya yang tak kalah berbahaya:fundamentalisme pasar dan agama. Gejala ini sangat faktual dan aktual.Fundamentalisme sangat bertentangan dengan hak asasi manusia darisejak gagasan hingga ujungnya dalam bentuk kebijakan atau aksi.Guna mengamati menguatnya fundamentalisme pasar, kita bisamelihat betapa sistematis dan kuatnya penetrasi pasar terhadap negara atassektor-sektor publik. Liberalisasi maupun privatisasi yang kesemuanyamengarah pada proses penghambaan terhadap kapitalisme menjadi katakunci yang sangat mujarab. Dengan demikian kekuatan pasar tentubertolak belakang dengan konsep hak asasi manusia terutama di ranah hakekonomi sosial dan budaya yang menuntut tanggung jawab lebih kepadanegara atas kesejahteraan warganya.Kita bisa simak dalam tulisan Noer Fauzi Rachman dan LaksmiSavitri di permulaan terbitan kali ini. Keduanya menulis betapasistematisnya proses kapitalisme di bidang agraria. Kapitalisme mula-mulamemanfaatkan negara supaya bertindak digdaya atas penguasaan lahanwarga yang marjinal secara politik. Lantas, seolah bisa ditebak, negarakemudian menempatkan posisinya sebagai fasilitator para kapitalis untukmenguasai lahan secara massif.Sementara itu, bahaya fundamentalisme agama juga tak kalahmenakutkan. Klaim tunggal atas penafsiran agama membuatfundamentalisme jenis ini sangat menakutkan, rentan mengandung4

konflik komunal, bahkan persekusi terhadap penganut keyakinanminoritas. Pada akhirnya tidak ada lagi rasa aman dan kebebasan dalammenjalankan keyakinan yang sangat asasi. Tulisan Mujiburrahman,pengajar pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, Banjarmasin,menjelaskan hal itu. Mujib secara orisinal memetakan sumber-sumberkonflik yang sering terjadi di kalangan intra-muslim. Sedang, tulisan AdeArmando, dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip)Universitas Indonesia, menganalisis bagaimana framing hakim telahmembingkai persepsi atas korban pembantaian Ahmadiyah di Cikeusik,awal tahun 2011, sebelum vonis dijatuhkan.Dalam rubrik ”Diskursus”, Redaksi dignitas berupayamengidentifikasi strategi-strategi atau sejumlah gagasan penting gunamenghadang laju fundamentalisme. Ada tiga hal yang coba ditawarkanpara penulis di rubrik ini. Roichatul Aswidah, deputi riset Demos,mencoba menawarkan hak asasi manusia. Aswidah menguraikan bahwagagasan hak asasi manusia sangat tepat sebagai solusi menghadang lajufundamentalisme mengingat ia memiliki sifat otonom danmengedepankan kesetaraan. Sementara Willy Purna Samadhi, mahasiswaprogram master demokrasi dan hak asasi manusia, memaparkan perlunyaperluasan partisipasi politik sekaligus menguatkan representasi.Selanjutnya, intelektual muda Yudi Latif mendorong pentingnya bagi kitauntuk melakukan revitalisasi Pancasila dalam kehidupan publik kita.Edisi ini ditutup dengan dua review film dan buku. Review filmberjudul Masacre At My Lai dikerjakan oleh Yosep Adi Prasetyo, wakilketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Film ini bercerita mengenaipersidangan terhadap penjahat kemanusiaan Amerika Serikat dalamPerang Vietnam , pada akhir 1960an. Review buku Pluralisme, Dialog,dan Keadilan: Tantangan Berdemokrasi dalam Negara RepublikIndonesia dan Kontroversi Gereja di Jakarta ditulis oleh Teuku KemalFasya, dosen Universitas Malikussaleh, Banda Aceh.Selamat membaca!WIDIYANTORedaktur Pelaksana5