HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL - Elsam

Ifdhal Kasim

“law that deals with the protection ofindividuals and groups against violations bygovernments of their internationallyguaranteed rights, and with the promotion ofthese rights”. (Buergental, 1:1992) “… consists of the body international rules,procedures, and institutions developed toimplement this concept and to promote respectfor human rights in all countries on a worldwidebasis”. (Bilder, 3:1984).

“suatu klaim yang dapat dibenarkan,berdasarkan landasan moral dan hukum, untukmemiliki atau memperoleh sesuatu, atau untukbertindak dengan cara tertentu”. (Dworkin,267:1978) “klaim-klaim yang bisa kita buat semata-matakarena kita adalah manusia”. (Natural RightsTheory, Locke).

Klaim-klaim atas kemerdekaan dankebebasan; Klaim-klaim atas pengakuan terhadap statussipil, Legal dan politis; Klaim-klaim atas keamanan sosial danstandar hidup

Teori Hukum Kodrati (Natural Law Theory)- Santo Thomas Aquinas : pendekatan teistik- Hugo de Groot (Grotius): pendekatan sekularistik Teori Hak Kodrati (Natural Rights Theory)- Hak yang melekat pada setiap insan semata-matakarena ia adalah manusia (Jhon Locke)

Bantahan pokok: Teori hak-hak kodrati tidak bisadikorfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Edmund Burke:“propaganda terhadap ‘rekaan yang menakutkantentang persamaan manusia”“ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yangsia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalanihidup yang tidak jelas dan susah payah”.

Jeremy Bentham (Utilitarian):“hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hakyang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omongkosong yang retorik, atau puncak omong kosong yangberbahaya”.“Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama,karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagisaya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsihukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalahanak yang tidak pernah punya ayah”.

John Austin (Positivism):“Eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkandari hukum negara”“Satu-satunya hukum yang sahih adalahperintah dari yang berdaulat, bukan datangdari “alam atau “moral”.

Karl Max (Marxism):“hak asasi manusia merupakan “bualan ideologis”(ideological nonsense) dan “sampah kata-kata yangkedaluwarsa” (obselute verbal rubbish).“HAM hanya mutlak diperlukan dalam kurun prasejarah ketika individu-individu membutuhkanperlindungan dari dunia yg tidak sempurna. Tatkaladunia itu sudah diubah, manusia yang telahteremansipasi akan berkembang dan melepaskandirinya dari kebutuhan akan hak-hak”.

HAM adalah ikhtiar melindungi individu2 agartidak menjadi korban utilitarianisme (“theGreatest Happiness of the Greatest Number”); HAM adalah ikhtiar melawan paksaan2komunitarianisme (“utilitas populi suprema lexest”); HAM adalah ikhtiar melawan kediktaroran denganalasan penciptaan “dunia baru”.

Pra Perang Dunia II◦ Hukum Internasional Klasik◦ Intervensi Kemanusiaan◦ Penghapusan Perbudakan (Mandate System)◦ Palang Merah Internasional◦ Liga Bangsa-Bangsa

Pasca PD II◦ Piagam PBB◦ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia◦ Komisi Hak Asasi Manusia PBB◦ Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik◦ Kovenan Internasional Hak-hakl Ekonomi, Sosial danBudaya.

Perjanjian atau “Treaty” Kebiasaan atau “Customary” Opini Jurist atau Doktrin

Individu sebagai pemegang hak (rights-holders) Negara sebagai pemegang kewajiban (dutyholders) Masyarakat Internasional (PBB) sebagaipengawas pelaksanaan hak dan kewajibantersebut

Kewajiban untuk Memajukan (obligation topromote) Kewajiban untuk Melindungi (obligation toprotect) Kewajiban untuk memenuhi (obligation tofulfil)

Dewan Hak Asasi Manusia Komite yang Dibentuk oleh Konvensinya(treaty based organs) Hukum Nasional

Ajaran Dualis◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakandua sistem hukum yang terpisah Ajaran Monist◦ Hukum internasional dan hukum nasional merupakanbagian integral dari sistem yang sama.

Konvensi Hak Anak; Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasiterhadap Perempuan; Konvensi Anti Penyiksaan; Konvensi Anti Diskriminasi Rasial; Kovenan Hak Sipil dan Politik Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perdebatan Awal◦ Soekarno dan Soepomo◦ Hatta, Yamin, dan Liem Koen Hian Perdebatan Kedua◦ Konstituante Perdebatan Ketiga◦ Awal Orde Baru

I. Melalui Hukum Dasar1. TAP MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM2. Amandemen UUD 1945 II. Melalui Legislasi1. UU No. 39/1999 tentang HAM2. UU Ratifikasi3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM4. UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran& Rekonsiliasi

UUD 1945 UUD Sementara UUD RIS Kembali Ke UUD 1945 UUD 1945 setelah Perubahan

Diperbolehkan pada saat terjadi keadaan daruratyg mengancam negara; Diperbolehkan demi menjaga ketertiban umum,moralitas dan kesehatan umum; Diperbolehkan demi melindungi hak dankebebasan orang lain.

hak atas hidup; hak bebas daripenyiksaan; hak bebas dariperbudakan; hak bebas daripenahanan karena gagal memenuhiutang; hak bebas dari pemidanaanyang berlaku surut; hak sebagaisubyek hukum; dan hak ataskebebasan berpikir, keyakinan danagama.

- hak atas kebebasan berkumpul;- hak atas kebebasan berserikat;- hak atas kebebasan menyatakan pendapat,berekspresi, mencari dan memperoleh informasi

Terima Kasih