Kertas Posisi Keadilan Transisional Nomor 3 - Elsam

More documents

Recommendations

Info

KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL SERI #3 “Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:” 22. 1991- Pembangunan Waduk Koto Panjang Kehilangan tanah, pengusiran dan pemindahan paksa 1998 23. 1993 Pembunuhan Marsinah Pembunuhan, penyiksaan 24. Kasus Nipah, Madura Penembakan terhadap 3 petani 25. Peristiwa Haur Koneng, Majalengka Penembakan 26. 1996 Berbagai kasus sengketa tanah Terjadi di berbagai daerah 27. 1996 Kerusuhan di Situbondo Pembakaran gereja-gereja, sekolah, toko-toko milik orang Tionghoa dan ada korban jiwa 28. Pembunuhan Fuad M. Syafudin Penganiayaan, pembunuhan (Udin) 29. Penyerangan Kantor DPP PDI 27 Juli Pembunuhan, penghilangan paksa 30. 1996- 1997 31. 1997- 1998 32. 1997- 1998 Kerusuhan Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat Kasus dukun santet di Jawa Timur Penculikan aktivis Pembunuhan, penganiayaan, penduduk mengungsi Pembunuhan orang-orang yang dituduh dukun santet Penculikan dan penghilangan aktivis, hingga kini masih ada yang hilang 33. 1998 Penembakan mahasiswa Trisakti Pembunuhan kilat 34. Kasus Semanggi I Pembunuhan kilat 35. Kerusuhan Mei Pembunuhan, penghilangan paksa, pembakaran 36. 1998- Kerusuhan Poso Pembunuhan, penganiayaan, hancurnya harta benda. 2000 37. 1999 Kasus semanggi II Pembunuhan kilat 38. Peristiwa pra dan paska jajak pendapat di Timor-Timur 39. Kerusuhan di Sambas, Kalimantan Barat Pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penghilangan paksa, pengusiran paksa, penghancuran harta benda, dll. Pembunuhan, penganiayaan, rusaknya harta benda dan fasilitas penduduk, pengungsian penduduk 40. Kerusuhan di Ambon Pembunuhan, penganiayaan, rusaknya harta benda penduduk 41. Pembantaian Tengku Bantaqiah dan Pembunuhan, penyiksaan santrinya di Aceh 42. Peristiwa Idi Cut, Aceh Timur, Pembunuhan kilat 43. 1969- 2000 Pelanggaran HAM di Papua Berbagai pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1969-hingga kini, diantaranya kasus penyerangan kampung penduduk, pembunuhan kilat, pengusiran paksa, penyiksaan, penganiayaan, pengungsian paksa, penghilangan paksa, penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, perusakan harta benda, dll. Diolah dari Dokumentasi ELSAM (www.dokumentasi.elsam.or.id) 18
KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL SERI #3 “Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:” Tabel 2: Landasan hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu No Kebijakan Mandat Keterangan 1. Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Masih Berlaku sebelum terbentuk KKR 2. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM 3. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM yang Berat 4. PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat 5. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua 6. UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR 7. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 8. UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 9. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (1) Memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu (1) kejahatan genosida dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan (2) Mengatur penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Mengatur tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat Mengatur teknis pelaksanaan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Pembentukan KKR di Papua Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pencarian kebenaran Pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Nangroe Aceh Darussalam (1) Mengatur perlindungan saksi dan korban, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (2) Mengatur mekanisme kompensasi dan restitusi korban kejahatan, termasuk pelanggaran HAM yang berat (3) Mengatur hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan bantuan medis dan psiko sosial Mengatur teknis pemberikan Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Untuk pelanggaran HAM yang berat sebelum dan sesudah tahun 2000 Pelanggaran HAM yang berat sebelum tahun 2000 Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000 Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000 Belum terimplementasi Dibatalkan MK tahun 2006 Belum terimplementasi Belum diuji di pengadilan Belum diuji di pengadilan Sudah terimplementasi secara terbatas Sudah terimplementasi secara terbatas 19
Page 4 and 5: KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL
Page 32: KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL

Kertas Posisi Keadilan Transisional Nomor 3 - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?