Laporan Keberlanjutan Tahun 2011 - PT PLN

Bekerja Secara 

Berkelanjutan 

Work Sustainably 

Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report

DAFTAR ISI Table of Contents 

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN 

PT PLN (PERSERO) 

SUSTAINABILITY REPORT OF PT PLN (PERSERO) 

2 

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM 

77 

LAPORAN DIREKSI 

Message from the Board of Directors 

PROFIL PT PLN (PERSERO) 

PT PLN (Persero) Profile 

Sekilas PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in brief 13 

Visi, Misi, Moto dan Strategi Umum Perusahaan 

The Company’s Vision, Mission, Motto, and 

General Strategy 

Grup Usaha PLN PLN Business Group 20 

Bidang Usaha Line of Business 22 

Peta Operasional Perusahaan 

Map of Company’s Operational Regions 

Struktur Organisasi Organization Structure 28 

Peristiwa Penting Significant Events 30 

Penghargaan dan Sertifikasi 

Awards and Certifications 

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN 

SUSTAINABLE GOVERNANCE 

Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola 

GCG Guidelines, Structure and Mechanism 

RUPS GMS 46 

Dewan Komisaris dan Direksi 

The Board of Commissioners and The Board Directors 

Dewan Komisaris Board of Commissioners 48 

Direksi Board of Directors 49 

Remunerasi Komisaris dan Direksi 

Remuneration of the BoC and BoD 

Komite Dewan Komisaris 

Committees under the Board of Commissioners 

5 

12 

16 

26 

40 

44 

46 

47 

49 

50 

Maksud dan Tujuan Purpose and Objectives 78 

Visi dan Misi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PLN 

The Vision and Mission of PLN’s 

Social Responsibility Program 

Struktur Organisasi Pelaksana 

Executive Board Organizational Structure 

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Tanggung 

Jawab Sosial 

Legal Foundation of CSR Program Implementation 

Program dan Pelaksanaan Program 

Program and their Implementation 

Kisah Mitra Binaan Foster Partners Stories 90 

PENGEMBANGAN SDM 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

Hubungan dengan Pegawai Employee Relations 96 

Kepatuhan pada Peraturan Perundangan 

Bidang Kepegawaian 

Compliance with Labor Laws and Regulations 

Demografi dan Jumlah Pegawai 

Demography and Worker Numbers 

Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir 

Competence Improvement and Career Development 

79 

80 

82 

83 

94 

97 

103 

108 

Paket Kesejahteraan Welfare Package 112 

Penyelarasan Organisasi dan Penyempurnaan 

Sistem Manajemen SDM 

Organizational Coordination and Perfection of the 

Human Resources System 

Peningkatan Budaya Unggul 

Enhancement of Excellence Culture 

116 

117 

Komite Direksi Board of Directors’ Committee 51 

Kebijakan Pokok Tata Kelola 

Corporate Basic Governance Policies 

Kode Etik Perilaku dan Budaya Perusahaan 

Code of Conduct and Corporate Culture 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Stakeholder Engagement 

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan 

Litigation 

53 

57 

58 

63

PT PLN (Persero) 

Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report 

1 

Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) 

Occupational Environment, Safety and 

Health 

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Occupational Environment, Safety and Health 

Komite Keselamatan Ketenagalistrikan 

Electrical Power Safety Committee 

Kegiatan-kegiatan Utama di Tahun 2011 

Major Activities in 2011 

118 

119 

120 

122 

Kecelakaan Kerja Occupational Safety 123 

Kesehatan Kerja Occupational Health 129 

Penghargaan Awards 130 

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE 131 

Kontribusi pada Negara 

Contribution to the Nation 

Subsidi Listrik Pemerintah 

Government Electricity Power Subsidy 

Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah 

dan Nasional 

Promoting Regional dan National Economic Growth 

Hubungan dengan Mitra Kerja 

Relationship with business Partners 

136 

137 

138 

139 

Produk dan Jasa Products and Services 140 

Manajemen Produk Product Management 145 

Pengendalian Mutu Quality Control 147 

Layanan Kepada Pelanggan Service to Customers 149 

Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion 156 

Implikasi Keuangan terhadap Perubahan Iklim 

Financial Implication of Climate Change 

157 

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN 

LINGKUNGAN 

159 

Environmental Management and 

Protection 

Kebijakan Lingkungan Environmental Policy 161 

Pengelolaan Lingkungan dengan Sistem 

Terakreditasi 

Accredited System on Environmental Management 

Pengelolaan Lingkungan sekitar Instalasi 

Management of Installation Environment 

162 

164 

Pemakaian Bahan Materials Usage 167 

Penggunaan Energi Energy Usage 171 

Penggunaan Air Use of Water and Geothermal 173 

Biodiversitas Biodiversity 174 

Pengendalian Emisi Emission Control 174 

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah 

Waste Management and Processing 

Penelitian dan Pengembangan 

Research and Development 

Kegiatan Terkait Mitigasi Perubahan Iklim 

Climate Change Mitigation Activities 

Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan 

Pelestarian Lingkungan 

Environmental Management and Preservation 

Costs and Rewards 

Referensi Silang dengan GRI – G 3.0- 

Industri Listrik dan Utilitas Lain 

CROSS REFERENCES GRI - G 3.0 - electricity 

industry and other utilities 

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE (2.1, 2.4) 

175 

177 

177 

178 

179 


Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 

Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia 

Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122 

Fax. +62 21 7221330 

www.pln.co.id


Tentang laporan keberlanjutan pt pln (persero) 

Sustainability Report of PT PLN (Persero) 

2 

TENTANG LAPORAN 

KEBERLANJUTAN 



Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero)—selanjutnya disebut pula dengan PLN atau 

Perseroan—memberi gambaran menyeluruh tentang 

upaya Perseroan melakukan aktivitas ekonomi, 

program tanggung jawab sosial, dan pelestarian 

lingkungan secara berkelanjutan. Dengan Laporan 

ini PLN menunjukkan usahanya dalam memastikan 

keberlanjutan Perseroan yang menghasilkan kinerja 

ekonomi dalam jangka panjang, memberikan 

kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk 

ikut berkembang bersama Perseroan, serta menjamin 

pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab 

untuk diwariskan kepada generasi mendatang. 

The Sustainability Report of PT Perusahaan Listrik Negara – 

hereinafter referred to as PLN or “the Company” – provides 

a full picture of the Company’s efforts in carrying out its 

economic activities, social responsibility program, and 

sustainable environmental preservation. This report shows 

PLN’s efforts in ensuring its own sustainability, resulting 

in long-term economic performance, providing ample 

opportunity for the public to develop alongside the Company, 

and guarantees that the management of the environment is 

responsible for next generation. 

Laporan Keberlanjutan ini meski dibuat terpisah namun 

tidak dapat dipisahkan dari laporan kinerja perusahaan 

selama satu tahun operasional yang disajikan dalam 

bentuk Laporan Tahunan PT PLN (Persero). Sebelumnya, 

laporan ini juga pernah dibuat terpisah pada Mei 2008 dan 

Juni 2011. (3.2) 

This Sustainability Report is made separately but cannot be 

separated from the company’s performance report covering 

the last one year of operation, which is presented as the PT 

PLN Annual Report. This report was previously published 

separately in May 2008 and June 2011. (3.2) 

Melalui laporan ini, PLN berupaya menyampaikan laporan 

pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut secara menyeluruh 

dan transparan tanpa terpaku pada pedoman Sustainability 

Reporting Guidelines (SRG) versi 3.0, yang dikeluarkan oleh 

Global Reporting Initiative (GRI) atau GRI-G3.0. 

Laporan ini mengemukakan beberapa poin ketaatan (point 

of compliance) sesuai dengan pedoman, yang tidak terbatas 

pada kegiatan Perseroan saja tetapi mencakup seluruh 

kegiatan PLN, satuan usaha dan seluruh anak perusahaan. 

Laporan tentang informasi finansial disusun menggunakan 

metode ekuitas dan investasi berdasarkan laporan 

keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Sementara 

data atau informasi nonfinansial disajikan berdasarkan 

prinsip materialitas serta mempertimbangkan pengaruh 

dan signifikansi materi tersebut terhadap PLN secara 

keseluruhan. (3.7, 3.8) 

Through this report, PLN aims to report fully and transparently 

its implementation of all such activities without being 

completely bound to Sustainability Reporting Guidelines 

(SRG) version 3.0, issued by the Global Reporting Initiatives 

(GRI) or GRI-G30. 

This report articulates several points of compliance in 

accordance with the guidelines, which are not limited to 

the activities of the just the Company but also cover all of 

PLN’s activities, the business units and subsidiaries. The 

report on the financial information is prepared according 

to the equity method and investments based on the 

audited consolidated financial report. Meanwhile, data or 

non-financial information presented is based on material 

principles and has taken into consideration the influence 

and significance of such materials on PLN. (3.7, 3.8)



3 

Untuk menggambarkan keberhasilan seluruh program, 

pengukuran diambil melalui metode pengumpulan data 

terstandar. Untuk informasi keuangan PLN menggunakan 

metode pencatatan sesuai dengan ketentuan PSAK yang 

berlaku. Sementara informasi nonfinansial menggunakan 

ukuran-ukuran yang lazim dan metode pengumpulan 

informasi sesuai standar terakreditasi lain, seperti 

pada pengukuran informasi hasil pemantauan 

lingkungan, metode pencatatan kualitas dan kuantitas 

daya dan sebagainya. (3.9) 

Dengan demikian Perseroan telah menerapkan prinsip 

keseimbangan antara kinerja ekonomi (profit), kinerja 

lingkungan (planet) dan kinerja sosial (people), serta 

mengungkapkan hal-hal tersebut secara transparan, 

akuntabel dan berimbang, baik mengenai hal yang positif 

maupun yang negatif. 

PERIODE LAPORAN DAN PEDOMAN PELAPORAN 

Laporan Keberlanjutan ini dibuat secara tahunan, meliputi 

periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011, mengacu pada 

Sustainability Reporting Guidelines versi 3.0 dari GRI. 

(3.3, 3.1) Indeks GRI G3.0 yang ditetapkan dalam 

laporan ini disajikan dengan huruf berwarna hijau di 

dalam kurung pada setiap pernyataan yang relevan, untuk 

memudahkan pembaca memahami ketaatan yang telah 

dipenuhi dan dilaporkan oleh Perseroan. Pemenuhan 

seluruh poin ketaatan dan referensi silang dengan indeks 

GRI dikompilasi dalam satu tabel yang dapat dilihat pada 

halaman 179 (3.12) 

Dalam laporan periode 2011 ini, seperti laporan tahun 

sebelumnya, fokus uraian tertuju pada beberapa topik 

utama berdasarkan prinsip materiali dan relevansinya 

dengan keberlanjutan Perseroan, yaitu mencakup tata 

kelola, pelaksanaan program tanggung jawab sosial, 

pengelolaan SDM, Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, kinerja ekonomi dan pengelolaan 

lingkungan. (3.5) Laporan mencakup kinerja perusahaan 

dan anak perusahaan. (3.11) Perseroan belum 

menggunakan jasa penjamin (assurance) atas Laporan 

Keberlanjutan ini, namun pada tahun-tahun mendatang 

Perseroan berencana menggunakan jasa penjamin dari 

pihak eksternal yang kredibel. (3.13) 

Informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini 

mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan 

anak perusahaan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. 

(3.6) Pada laporan ini seluruh data tahun sebelumnya 

To illustrate the success of the entire program, all measurements 

are based on a standard data collection method. For financial 

information, PLN uses a data recording method that is in 

accordance with the prevailing GAAP regulations. While, 

for non-financial information, PLN uses measuring and 

data-gathering methods that are in accordance with other 

accredited standards, such as the measurement of results of 

environmental monitoring, methods to measure the quality 

and quantity of power, and et cetera. (3.9) 

Thus, the Company applies a principle of balance between 

economic performance (profit), working environment (the 

planet) and social performance (people), and expresses 

these things in a transparent, accountable and balanced way, 

whether about positive or negative issues. 

Reporting Period and Reporting Guidelines 

This Sustainability report is prepared annually, and covers the 

period from January 1 until December 31, 2011, and refers 

to Sustainability Guidelines version 3.01 from GRI. (3.3, 3.1) 

The GRI G3.0 Index set out in this report is presented in green 

lettering in brackets at the end of every relevant statement, to 

help readers understand the Company’s full compliance with 

reporting requirements. The table listed on page 179 shows 

PLN’s compliance with all points and the cross-references with 

the GRI Index. (3.12) 

In the 2011 reporting period, as in previous annual reports, 

the main focus is on several main topics based on the material 

principle and its relevance to the Company’s sustainability, 

namely governance, corporate social responsibility, SDM 

management, Occupational Environment, Safety and Health, 

economic performance and environmental management. (3.5) 

The report covers the performance of the Company and its 

subsidiaries. (3.11) The Company has not utilized an assurance 

service in this Sustainability Report, however the Company 

plans to use an assurance service supplied by a credible 

external party in the years to come. (3.13) 

Information and data presented in this report covers the 

consolidated financial data of the Company and its subsidiaries 

gathered through the equity method. (3.6) This year’s report


4 

Tentang laporan keberlanjutan pt pln (persero) 

yang ditampilkan tidak mengalami pernyataan ulang, 

sedangkan khusus untuk laporan keuangan, yang terjadi 

adalah reklasifikasi atas beberapa posisi akun sesuai 

dengan ketentuan PSAK terbaru yang digunakan. (3.10) 


does not contain any recycled data from previous years, while 

regarding financial reporting; there has been reclassification of 

some account positions in compliance with the most recent 

PSAK provisions. (3.10) 

Dari keseluruhan uraian dan data kompilasi ketaatan yang 

dilakukan, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan 

penilaian sendiri, level aplikasi standar GRI pada laporan 

ini memenuhi kriteria peringkat “B”. 

Based on all of the descriptions and compliant data 

compilation carried out, the Company is of the opinion, based 

on its own judgement, that this report meets the criteria for 

the “B” rating. 

Untuk permintaan, pertanyaan, masukan atau komentar 

atas laporan ini, dapat menghubungi (3.4): 

For requests, enquiries, input or comments on this report, 

please contact (3.4): 

SEKRETARIS PERUSAHAAN 

BIDANG HUBUNGAN INVESTOR 

CORPORATE SECRETARY 

INVESTOR RELATIONS DIVISION 


Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 

Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia 

Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 

Fax.+62 21 7221330 

www.pln.co.id



5 

LAPORAN DIREKSI 

Message from the Board of Directors 

NUR PAMUDJI 

Kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan satu 

kesatuan yang perlu dicapai oleh Perseroan untuk memastikan 

keberlanjutan usaha Perseroan selama mungkin. 

Economic, environmental and social performance are unity that defines company‘s 

sustainability for lifetime period. 

BEKERJA SECARA BERKELANJUTAN 

Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan tenaga 

listrik bagi masyarakat, PLN menyadari sepenuhnya 

bahwa keberlanjutan usahanya bergantung pada tiga 

pilar utama: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan 

kinerja sosial. 

Working Sustainably 

As a company that provides electrical power for the public, 

PLN is fully aware that the business’ sustainability depends 

on three main pillars: economic performance, environmental 

performance and social performance. 

Kinerja ekonomi yang stabil dan mapan akan menjamin 

keberlanjutan usaha Perseroan dalam menyediakan 

investasi untuk dapat memenuhi pertumbuhan 

permintaan listrik yang semakin tinggi. Kinerja 

Economic performance that is stable and well established 

will ensure the sustainability of the Company’s operations in 

providing investments needed to fulfill the steadily growing 

demand for electricity. Environmental performance will ensure


SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA 

Message from President Director 

6 

lingkungan akan memastikan seluruh aktivitas 

operasional Perseroan, yang berlokasi di wilayah yang 

luas di seluruh Indonesia, dapat mengurangi atau bahkan 

meniadakan kerusakan pada lingkungan; dan sebaliknya 

PLN justru turut aktif mengelola kelestarian lingkungan 

di sekitar lokasi operasi maupun di area yang lebih luas. 

Kinerja sosial menunjukkan pertanggungjawaban sosial 

Perseroan dalam memastikan seluruh aktivitas yang 

dilakukan Perseroan, selain bertujuan meningkatkan 

nilai perusahaan, sekaligus memberi arti dan manfaat 

bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga 

pilar ini merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai 

oleh Perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha 

Perseroan selama mungkin. (1.1) 

that all of the Company’s operational activities, which are 

spread widely across Indonesia, can reduce or even eliminate 

damage to the environment; and vice versa, PLN will also 

actively manage the environment around operational areas 

as well as in larger areas. Social performance shows the 

Company’s social responsibility in ensuring that all activities 

carried out by the Company, as well as aiming to improve 

the value of the firm, and at the same time giving meaning, 

benefitting the public’s welfare and self-reliance. These three 

pillars are a single unit that must be achieved by the Company 

to ensure the sustainability of the Company’s operations for as 

long as possible. (1.1) 

Laporan Keberlanjutan PLN 2011 ini akan memberikan 

gambaran yang transparan dan berimbang tentang ketiga 

hal di atas, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan 

dan kinerja sosial yang dilakukan Perseroan. Laporan ini 

dibuat terpisah dari Laporan Tahunan dengan standar 

pelaporan internasional mengikuti Global Reporting 

Initiative (GRI)-G3.0. Pemisahan laporan ini dibuat agar 

para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang 

luas dapat menilai inisiatif dan kesungguhan Perseroan 

dalam mencapai kinerja yang maksimal secara ekonomis, 

dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan 

dan pemberdayaan sosial masyarakat. 

This PLN Sustainability Report 2011 will provide a transparent 

and balanced picture about these three things, namely 

economic performance, environmental performance and 

social performance, which are carried out by the Company. 

This report is produced separately from the Annual Report and 

in line with reporting standards following the Global Reporting 

initiative (GRI)-G3.0. The reports are separated so that the 

wide range of shareholders and stakeholders can assess the 

Company’s seriousness in achieving the maximal economic 

performance, by taking into account the environmental 

sustainability and social empowerment aspects. 

KINERJA KEBERLANJUTAN 

Bidang usaha Perseroan yang utama bergerak pada kegiatan 

pembangkitan daya listrik, serta menjaga kehandalan 

proses transmisi dan distribusi daya listrik hingga dapat 

digunakan oleh konsumen akhir, yakni kalangan industri, 

komersial, infrastruktur publik dan masyarakat umum. 

Selain menjual tenaga listrik dengan perhitungan bisnis 

untuk menciptakan laba, PLN juga mengemban tugas dari 

pemerintah sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi 

public service obligation (PSO) di bidang penyediaan tenaga 

listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 

Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, 

pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada 

BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan 

umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan 

kegiatan BUMN. 

sustainable performance 

The Company’s main line of business is engaged in electrical 

power generation, as well as maintaining the reliability of 

the transmission and distribution of electrical power so that 

it can be used by the end consumer, industry, commercial, 

public infrastructure and the general public. Apart from 

selling electrical power with the aim to achieve a profit, 

PLN has also been tasked by the government with carrying 

out public service obligations (PSO) in the field of supplying 

electrical power as mandated by Law No. 19 2003 on State- 

Owned Enterprises, Chapter 66, article 1. According to this 

law, the government can provide a special assignment to a 

state-owned company to perform a public welfare function 

while still taking into account the purpose and goals of the 

state-owned enterprise. 

Public Service Obligation (PSO) adalah biaya yang harus 

dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan 

harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas 

produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah 

agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau 

oleh sebagian besar masyarakat (publik). 

Dalam usaha meningkatkan pelayanan publik, PLN 

membangun pembangkit listrik dengan menggunakan 

bauran energi berupa air, gas alam, bahan bakar minyak, 

Public Service Obligations (PSO) are a cost that must be 

covered by the country due to the disparity between the cost 

of sales of SOEs/public companies and the price of certain 

products/services set by the Government so that these 

products/services remain stable and can be afforded by the 

majority of the public. 

In trying to improve public services, PLN has built power 

stations that use a mixture of energy sources, including 

water, natural gas, oil, coal, geothermal, as well as other

atu bara, panas bumi, serta energi terbarukan lainnya. 

Penggunaan sumber energi primer berupa fosil, seperti 

BBM dan batu bara, dapat menghasilkan CO 2 

dan 

meningkatkan emisi gas buang ke udara bebas. Sayangnya, 

pemakaian energi fosil, khususnya minyak diesel, sampai 

dengan saat ini masih belum dapat dihindarkan oleh 

PLN mengingat masih terbatasnya pasokan gas alam dan 

pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. 

Namun demikian, PLN tetap berupaya mengurangi 

dampak kerusakan lingkungan antara lain dengan 

menekan emisi karbon pada pembangkit yang berbahan 

bakar minyak dan batubara, dengan tidak mengurangi 

kemampuan Perseroan dalam melayani listrik kepada 

seluruh pelanggan. Di masa depan, setidaknya sampai 

2019, PLN berencana meningkatkan kapasitas pembangkit 

yang menggunakan panas bumi sebanyak 8.655 MW. 

Perseroan juga melakukan perawatan pembangkit secara 

berkala sehingga lebih efisien dalam mengkonsumsi 

energi primer. 



renewable energy sources. The use of primary fossil 

fuel energy resources, like oil and coal, produce CO 2 

and 

increase the amount of gas emissions released into the 

atmosphere. Unfortunately, the use of fossil energies, 

especially diesel, still has not been avoided by considering 

the limited supply of natural gas, and electrical power 

that uses renewable energies. However, PLN is still trying 

to reduce environmental damage by, among other ways, 

reducing carbon emissions at oil and coal-fired power 

plants, while not reducing the Company’s ability to provide 

power to all of its customers. In the future, at least by 2019, 

PLN plans to increase the capacity of its geothermal power 

generation by 8,655 MW. The Company also carries out 

periodic power station maintenance to increase primary 

energy consumption efficiency. 

7 

Sementara itu, pemantauan emisi dan udara di sekitar 

pembangkitan yang secara rutin dilakukan oleh PLN 

menunjukkan hasil yang aman dan berada di bawah 

baku mutu. 

Meanwhile, routine air and emissions monitoring activities 

that PLN carried out near its power plants has revealed safe 

results that fall within quality standards. 

Ditinjau dari sisi ekonomi, Perseroan mencatat kinerja 

positif dengan perolehan nilai ekonomi yang meningkat 

25,5% menjadi sebesar Rp209 triliun dibandingkan tahun 

2010 sebesar Rp166 triliun. Peningkatan ini ditunjang 

oleh naiknya pendapatan usaha perseroan sebesar 28% 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Seen from an economic standpoint, the Company has recorded 

a positive performance by achieving a 25.5 percent increase in 

economic value to Rp209 trillion, compared to Rp166 trillion 

in 2010. This increase was supported by the increase by a 

28 percent increase in operating revenue compared to the 

previous year. 

Dari perolehan ini, nilai ekonomi yang dapat didistribusikan 

kepada pemangku kepentingan mengalami peningkatan 

61,8% atau sebesar Rp205,4 triliun dibandingkan tahun 

2010 sebesar Rp166 triliun. Pendistribusian pendapatan 

masih didominasi oleh keperluan biaya operasional yang 

mengalami kenaikan sebesar 32,3% dari tahun sebelumnya. 

Besarnya biaya operasional ini mempengaruhi nilai ekonomi 

yang dapat ditahan untuk kepentingan pengembangan 

usaha Perseroan, sehingga kemampuan investasi sangat 

bergantung pada dana dari pemerintah atau pinjaman 

perbankan. Selaras dengan hal tersebut, kontribusi 

Perseroan pada negara berupa pajak juga mengalami 

penurunan yang signifikan sebesar 51,7% menjadi Rp679 

miliar dari periode sebelumnya sebesar Rp1,3 triliun. 

Owing to this achievement, the economic value that was 

distributed to stakeholders increased by 61.8 percent or 

Rp205.4 trillion, compared to Rp166 trillion in 2010. Revenue 

distribution was still dominated by operational costs, which 

rose 32.3 percent from the previous year. This large total 

operational cost affected the economic value that can be 

withheld for the development of the Company’s operational 

interests, meaning that the investment capability is greatly 

dependent on government funding or bank loans. In 

line with this, the Company’s state tax contribution also 

decreased significantly by 51.7 percent or Rp679 billion 

from the previous year to Rp1.3 trillion. 

Pada aspek sosial, kinerja PLN ditunjukkan dengan telah 

dilaksanakannya berbagai komitmen yang berhubungan 

dengan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

dalam berbagai tingkat kegiatan. Program tanggung jawab 

sosial yang terdiri dari kegiatan hubungan komunitas, 

pelayanan komunitas, dan pemberdayaan komunitas secara 

rutin dilaksanakan oleh PLN setiap tahun. Kegiatan-kegiatan 

ini dapat meningkatkan hubungan yang saling pengertian dan 

lebih baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, 

On the social front, PLN’s performance was demonstrated 

though several commitments related to all stakeholders 

through various levels of activity. The social responsibility 

program, which consists of community relations, community 

service, and community empowerment activities, is 

routinely carried out by PLN every year. These activities can 

improve relations and mutual understanding between the 

Company and stakeholders, for example: Raising awareness 

about the existence of high voltage electrical installations,




8 

Dampak utama yang paling 

nyata bagi Perseroan adalah 

perubahan iklim ekstrem. 

Cuaca yang memburuk seperti 

hujan lebat disertai angin 

topan dapat menimbulkan 

kerusakan pada jaringan 

transmisi dan distribusi, yang 

mengakibatkan terganggunya 

pasokan listrik ke konsumen. 

The main and most obvious impact 

affecting the Company is extreme climate 

change. Bad weather like heavy rain as 

well as strong winds can trigger damage 

to the distribution and transmission 

networks, which results in the disruption 

of power supply to consumers. 

Sebagai contoh : dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan 

instalasi listrik tegangan tinggi, sehingga masyarakat dapat 

memahami aktivitas perusahaan yang dapat berisiko bagi 

lingkungan, namun memberikan manfaat bagi mereka. 

Masyarakat juga diajak terlibat dalam menentukan kegiatan 

pengembangan atau pemberdayaan komunitas, sehingga 

manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk 

kepentingan komunitas itu sendiri. 

Pada tahun 2011, anggaran CSR ditetapkan sebesar Rp45 

miliar, yang berasal dari dana bergulir dan penyisihan laba 

perusahaan sebesar Rp20 miliar. 

DAMPAK, RISIKO DAN PELUANG USAHA (1.2) 

Sebagai perusahaan pengelola pembangkit dan penyedia 

layanan listrik, PLN menghadapi situasi internal dan 

eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Sebaliknya, aktivitas operasi perusahaan dapat pula 

mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan masyarakat 

di sekitar lokasi usaha Perseroan. 

Dampak utama yang paling nyata bagi Perseroan adalah 

perubahan iklim ekstrem. Cuaca yang memburuk seperti 

hujan lebat disertai angin topan dapat menimbulkan 

kerusakan pada jaringan transmisi dan distribusi, yang 

mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke konsumen. 

Keterbatasan pasokan gas dan batu bara juga memberikan 

dampak besar bagi perusahaan yaitu dari sisi gangguan 

so that the public understands the company activities that 

put their environment at risk, but that also benefit them. 

The public are also invited to get involved in determining 

development or community empowerment activities, so 

that they can get the maximum benefit in the interests of 

their own community. 

In 2011, the CSR budget was set at Rp45 billion, which is drawn 

from a rolling fund, as well as up to a maximum of Rp20 billion 

from the Company’s profits. 

Impacts, Risks and Opportunities (1.2) 

As a company that manages the generation and distribution of 

electricity, PLN faces internal and external situations that can 

affect the company’s performance. Reversely, the company’s 

operational activities can also affect the environment and the 

public in the vicinity of the Company’s operations. 

The main and most obvious impact affecting the Company is 

extreme climate change. Bad weather like heavy rain as well 

as strong winds can trigger damage to the distribution and 

transmission networks, which results in the disruption of 

power supply to consumers. 

The limited supply of gas and coal also has a major 

impact on the company, both financially and in terms of

pelayanan maupun finansial. Akibat terjadinya kondisi 

ini, Perseroan mengoperasikan pembangkitnya dengan 

bahan bakar minyak yang biaya operasionalnya tinggi. 



disruption of service. Where this situation occurs, the 

Company operates power plants fueled by oil, which has 

high operational costs. 

9 

Pengoperasian pembangkit PLN juga memberi dampak 

langsung maupun tidak langsung pada masyarakat, sebagai 

contoh radiasi elektromagnetik, limbah padat, debu, 

pencemaran air dan suara bising. Menghadapi kondisi ini, 

Perseroan telah berkomitmen untuk mengelola semua 

dampak lingkungan bagi kelestarian dan kesejahteraan 

masyarakat. Perseroan juga terus-menerus melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham tentang 

keberadaan dan kegunaan instalasi listrik. 

The operation of PLN’s power stations can also directly as well as 

indirectly impact upon the public, for example electromagnetic 

radiation, solid waste, dust, water, water contamination and 

noise pollution. Faced with this condition, the Company has 

committed to manage all environmental impacts for the 

preservation and welfare of the public. The Company also 

continues to raise awareness among the public so that they 

are aware of the existence and uses of electrical installations. 

Di masa depan, Perseroan dengan dukungan Pemerintah 

membuka peluang yang lebih luas dalam membangun 

pembangkit yang menggunakan energi yang ramah 

lingkungan, seperti pemanfaatan panas bumi, gas alam, 

sinar matahari, bayu, dan mikro hidro dalam skala kecil. 

Perseroan secara rutin memantau dan menjaga kadar udara, 

debu dan air di sekitar lokasi operasi perusahaan pada 

kondisi di bawah baku mutu, selalu memelihara kinerja 

operasi pembangkit, dan meningkatkan bauran energi agar 

pengoperasian pembangkit menjadi lebih efisien. 

In the future, the Company, with the support of the Government, 

will open up wider opportunities in building power stations 

that use environmentally friendly energy, such as the benefits 

of geothermal, natural gas, solar, wind, and micro hydro on a 

small scale. The Company routinely monitors and maintains 

air, dust and water levels in the vicinity of the company’s 

operations in line with quality standards, and always maintains 

the operational performance of power plants, and improves 

energy mixtures so that generators operate more efficiently. 

PERLINDUNGAN KERJA DAN PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 

Sebagai perusahaan penyedia layanan listrik yang 

turut menentukan tingkat kesejahteraan manusia, 

PLN berkomitmen mematuhi dan memenuhi hak-hak 

azasi yang paling dasar yang melekat pada seluruh 

pegawainya maupun pemangku kepentingan yang lebih 

luas, yaitu masyarakat yang paling dekat dengan lokasi 

operasi perusahaan. 

Protection of Work and Community 

Development 

As an electricity service provider that also determines the 

level of human wellbeing, PLN is committed to abiding by 

and fulfilling the most basic rights of all of its employees and 

the wider stakeholders, namely communities who live in the 

vicinity of PLN’s operations. 

Hal yang dilakukan oleh Perseroan adalah menerapkan 

standar Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(LK3) yang maksimum sesuai Standar Manajemen K3 

(SMK3), serta sistem standar K3 dari OHSAS 18001:2007 

yang telah dijalankan oleh beberapa unit usaha, selain 

itu Perseroan juga meminta kepada mitra kerja maupun 

kontraktor pelaksana untuk memberlakukan standar K3 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan persyaratan 

ini, Perseroan berharap tidak terjadi kesalahan yang dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal. 

The Company implements Operational Safety and Health 

standards, which are in maximum accordance with the K3 

Management Standards (SMK3), as well as the K3 system 

standard OHSAS 18001:2007, which has already been put into 

effect by several business units. As well as this, the Company 

also requests the heads of its partner companies as well as 

contractors implement the K3 standards in carrying on their 

work. With these requirements, the Company expects there to 

be no mistakes that could lead to fatal accidents. 

Menilik wilayah operasional yang luas dan berlokasi di 

area terbuka, kecelakaan dapat saja terjadi dan tidak dapat 

dihindari. Namun, Perseroan akan terus menerapkan 

standar kerja yang tinggi sehingga di masa depan tingkat 

kecelakaan kerja menjadi nol. 

Given the operations are spread over a vast area and are 

located in the open; accidents can happen and sometimes 

cannot be avoided. However, the Company will continue to 

enforce the highest operational standards so that in the future 

there are no workplace accidents. 

Tingkat kesejahteraan pegawai terus ditingkatkan, 

sehingga diharapkan dapat menghasilkan output kerja 

yang maksimal. Perseroan terus-menerus melakukan 

The level of employee wellbeing continues to be increased 

with the expectation of achieving maximal work output. The 

Company continues to carry out employee empowerment




10 

pemberdayaan pada pegawainya agar menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk kepentingan 

kemajuan perusahaan maupun pengembangan kualitas 

manusia secara umum. Rekrutmen pegawai baru 

dilakukan secara ketat dengan memberikan kesempatan 

kepada semua pihak tanpa diskriminasi, dengan tujuan 

akhir dapat memenuhi kebutuhan Perseroan dengan 

kualifikasi tertentu. 

to produce quality human resources for the interest of the 

Company’s progress as well as the development of people in 

general. New employee recruitment is carried out strictly so that 

it provide opportunities to all parties without discrimination, 

with the eventual goal of fulfilling the needs of the Company 

with certain qualifications. 

Selain menjadi pegawai perusahaan, Perseroan juga 

membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk 

terlibat dalam kemajuan perusahaan. Salah satunya 

melalui program tanggung jawab sosial yang bertujuan 

memberdayakan masyarakat sehingga menjadi 

lebih mandiri. Kegiatan pengembangan kehidupan 

kemasyarakatan tersebut dirancang dengan melibatkan 

partisipasi aktif para tokoh masyarakat sekitar dan 

pemerintah daerah sebagai subjek pelaksana program, 

sehingga hasilnya lebih optimal. Beberapa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan bersama-sama 

dengan perguruan tinggi sebagai bentuk kerja sama yang 

saling menguntungkan, baik dari sisi konsep program, 

sasaran komunitas dan target pencapaian hasil. 

Apart from being an employee’s company, the Company also 

opens up opportunities for the wider public to get involved 

in the Company’s development. One of the ways of doing 

this is through the social responsibility program, which 

aims to empower the people so that they can be more selfreliant. 

Such social life development activities are designed to 

encourage the active participation of community leaders and 

regional governments as the drivers of the program, so that 

the results are optimal. Several public development activities 

have been carried out in cooperation with universities as 

mutually beneficial cooperations, as well as concept programs, 

community targets and achievement targets. 

Kegiatan kemitraan yang diselenggarakan Perseroan 

telah membina 35.672 mitra binaan dengan tingkat 

pengembalian pinjaman yang relatif lancar. Melalui 

program kemitraan ini, Perseroan berharap dapat 

berpartisipasi mengembangkan potensi masyarakat 

dengan memudahkan akses kelompok komunitas 

bermodal lemah kepada sumber keuangan, sehingga 

mereka dapat mandiri dan meningkat derajat hidupnya. 

The Company’s partnership activities have fostered 35,672 

Foster Partners with a relatively sound loan repayment rate. 

Through this partnership program, the Company hopes to be 

able to participate in developing the public’s potential by easing 

community groups’ access to financial resources, so that they 

can be self-reliant and improve their quality of life. 

PRAKTIK TATA KELOLA BERKELANJUTAN 

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan 

menjamin pertumbuhan usaha secara berkelanjutan 

dalam jangka panjang. Setiap tahun, Perseroan terus 

memperbaiki praktik-praktik tata kelola sehingga azasazas 

akuntabilitas, kewajaran, keterbukaan, kemandirian 

dan pemenuhan tanggung jawab dapat dilaksanakan 

dengan lebih baik. 

Sustainable Good Governance Practices 

Implementing good corporate governance will ensure the 

sustainable growth of the business in the long term. Every year, 

the Company continues to improve its governance practices so 

that the principles of accountability, fairness, transparency, 

self-reliance, and the fulfillment of responsibilities can be 

better implemented. 

Seperti yang disiapkan pada periode sebelumnya, pada 

2011 ini PLN telah menyelesaikan studi mengenai tata 

laksana sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system). Kelak diharapkan dengan rencana penerapan 

sistem pelaporan pelanggaran dapat mengurangi kerugian 

perusahaan, serta memastikan pencapaian tujuan yang 

dicita-citakan oleh Perseroan untuk menjadi perusahaan 

kelas dunia yang unggul dan terpercaya. 

As with what was prepared in the previous year, in 2011, PLN 

completed a study into a whistleblowing system. Later on, 

this system is expected to report violations so as to reduce 

company losses, and ensure the achievements of goals that 

the Company aspires to in order become a trusted world 

class company. 

Selain itu, Perseroan juga melakukan audit lingkungan 

hidup secara rutin, sehingga dampak sebelum, sesudah 

maupun saat pengoperasian usaha semakin positif 

bagi pelestarian lingkungan. Di masa depan, Perseroan 

berencana untuk melakukan penilaian atas Laporan 

Keberlanjutan ini oleh penilai independen. 

In addition, the Company also carries out routine environmental 

audits so that environmental impacts before, during and after 

operations become more positive for the preservation of the 

environment. In the future, the Company plans to organize for 

an independent appraiser to assess the Sustainability Report.



11 

PENUTUP 

Dengan selesainya Laporan Keberlanjutan PT PLN 

(Persero) 2011 ini, atas nama Direksi, saya menyampaikan 

terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan 

pemegang saham atas dukungan dan sumbangsih yang 

diberikan bagi kemajuan perusahaan. Di masa depan, 

kami berharap dapat terus melanjutkan peningkatan 

kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial PLN secara 

berimbang dan berkelanjutan sehingga kontribusi 

terhadap perkembangan ekonomi makro di Indonesia 

dapat meningkat secara signifikan. Semoga. 

Conclusion 

With the completion of this PLN 2011 Sustainability Report, 

on behalf of the Board of Directors, I would like to thank 

all of our stakeholders and shareholders for their support 

and contribution to the advancement of the company. In 

the future, we hope that we can continue to increase PLN’s 

economic, environmental and social performance in a 

balanced and sustainable manner so that our contribution 

toward macroeconomic development in Indonesia can 

significantly increase. 

Jakarta, Juni 2012 

Atas nama Direksi PT PLN (Persero) 

On Behalf of Board of Directors of PT PLN (Persero) 

NUR PAMUDJI 

Direktur Utama 

President Director

12 




PROFIL 


PT PLN (Persero) Profile



13 

SEKILAS PT PLN (PERSERO) 

PT PLN (Persero) in brief 

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari 

pusat-pusat pembangkit yang bertenaga air, diesel, tenaga 

uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke pengguna 

akhir seperti kawasan industri, komersial, pemukiman 

maupun sarana publik. (2.2) 

PLN is a state-owned company that was established exclusively 

to transmit and distribute electrical power produced at power 

plants fueled by hydro electric power, diesel, coal, gas and 

steam energy, to industrial and commercial users, residential 

areas and public utilities. (2.2) 

Untuk mentransmisikan tenaga listrik tersebut, Perseroan 

mengelola jaringan transmisi dan distribusi di atas tanah 

maupun kabel bawah tanah, beserta serangkaian pusat 

trafo dan gardu induk pengatur tegangan dan beban 

atau daya listrik untuk kemudian disalurkan ke terminal 

instalasi listrik domestik di tempat pengguna. (2.7) 

To perform this duty, the Company manages the power grid, 

both above and below ground, as well as central transformers, 

voltage and load or electricity power substations, from where 

electricity is then distributed to domestic electrical terminals 

at the user destination. (2.7) 

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia dimulai 

sejak awal abad ke-19, saat beberapa perusahaan asal 

Belanda yang bergerak di industri gula dan teh mendirikan 

pembangkit listrik untuk keperluan pabriknya sendiri. 

Melalui serangkaian peristiwa sejarah, kemudian seluruh 

pusat pembangkit ini dikelola oleh perusahaan induk, 

yang kemudian dikenal sebagai PLN. 

The development of electrical power in Indonesia began in the 

early 19th century, when several Dutch companies engaged 

in sugar and tea production built power generating stations 

to power their factories. Through a series of historical events, 

all of these power plants came to be managed by a holding 

company, which was later known as PLN. 

PLN kini mengelola jaringan listrik mulai dari pusat 

pembangkitan yang dikelola sendiri maupun milik 

swasta, dengan daerah operasi melingkupi seluruh 

kawasan wilayah Indonesia, mulai dari perkotaan hingga 

ke area terpencil. 

PLN currently manages the power transmission network that 

starts at power stations owned either by the Company or 

private enterprises, operating throughout Indonesia’s regions, 

both in cities and remote areas.

14 


PROFIL PT PLN (PERSERO) PT PLN (Persero) Profile 

Secara singkat, tonggak penting yang telah dicapai PLN 

dapat digambarkan berikut ini. 

The following are some of the Company’s milestones: 

TONGGAK PENTING PENTING PLN PLN 

• Awal abad ke-19 - Beberapa perusahaan asal Belanda 

yang bergerak di industri gula dan teh mendirikan 

pembangkit listrik untuk keperluan pabriknya sendiri. 

• Tahun 1942-1945 - Pengalihan pengelolaan perusahaanperusahaan 

Belanda kepada Jepang, setelah Belanda 

menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal 

Perang Dunia II. 

• Agustus 1945 - Peralihan pengelolaan perusahaan 

pengelola listrik kepada pihak Sekutu, bersamaan 

dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II. 

• 27 Oktober 1945 - Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas 

di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 

oleh Presiden Soekarno dengan kapasitas pembangkit 

tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

• 1 Januari 1961 – Perubahan nama Jawatan Listrik dan 

Gas menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan 

Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas. 

• 1 Januari 1965 – Pembubaran BPU-PLN disertai peresmian 

2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan 

Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas. 

• Tahun 1972 - Sesuai Peraturan Pemerintah No.17, 

status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan 

sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan 

sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan 

(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi 

kepentingan umum. 

• Tahun 1994 - Status PLN beralih dari Perusahaan 

Umum menjadi Perusahaan (Persero) dan juga 

sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum. 

• Tahun 2009 – Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN 

bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha 

Milik Negara dengan tugas menyediakan tenaga listrik 

bagi kepentingan umum. 

Company Milestones 

• Beginning at the end of the 19th century, several Dutch 

companies operating sugar and tea plantations began 

to accelerate the development of electrical power in 

Indonesia for their own purposes. 

• 1942-1945 saw a transfer of management of the companies 

away from the Dutch after the Dutch surrendered to the 

Japanese army at the beginning of World War 2. 

• August 1945 saw the transfer of management of the 

electricity companies to the Allies, as a result of Japan 

surrendering to the Allied forces at the end of Word War 2. 

• October 27, 1945, President Soekarno establishes the 

Electricity and Gas Bureau under the Public Works Ministry, 

with a total power output of 157.5 MW. 

• January, 1961, the Gas and Electricity Bureau becomes 

the Board of general administration of the State Electricity 

Company (BPU-PLN), focusing on electricity, gas and coke. 

• January 1, 1965, the BPU-PLN is dissolved, while two 

new state-owned companies are established, namely 

PLN, tasked with managing electrical power, and PGN, to 

manage gas power. 

• In 1972, in accordance with Government Regulation No. 

17, the state-owned electricity company is redefined as 

the State-owned General Electricity Company, and as the 

Electrical Business Authority (PKUK), which is charged with 

providing electricity for the public. 

• 1994 – PLN changes from General Company to Corporation, 

as well as Electrical Business Authority, tasked with 

providing electricity for the public. 

• 2009 – in accordance with Law No.30 2009, PLN is no 

longer the PKUK, but instead officially becomes a Stateowned 

Enterprise, tasked with providing electricity for 

the public.

SAHAM PERSEROAN 

SAHAM PERSEROAN 

Perseroan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara dengan badan hukum berbentuk persero, bersifat 

terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak 

diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. 

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. (2.6-2.8) Selama periode pelaporan tidak ada 

perubahan kepemilikan yang signifikan terkait dengan 

kepemilikan saham Perseroan. (2.9) 



Company Shares 

The Company is a State-Owned Enterprise in the legal form of a 

public limited liability company whose shares are not listed nor 

traded on the Indonesian Stock Exchange. All of the Company’s 

shares are owned by the Government of Indonesia. (2.6-2.8) 

During the reported period, there was no significant change in 

the ownership of the Company shares. (2.9) 

15 

SKALA EKONOMI 

SKALA EKONOMI 

PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan 

dukungan sekitar 47.615 pekerja pada tahun 2011. Selain 

menyalurkan kebutuhan listrik di wilayah Indonesia, 

PLN secara terbatas juga melakukan pembelian maupun 

penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang 

berbatasan, seperti Malaysia. (2.5) Untuk melakukan 

pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik, 

membangun, memelihara jaringan transmisi dan distribusi 

termasuk gardu induk dan gardu distribusi, PLN memiliki 

modal per akhir tahun 2011 sebesar Rp155,3 triliun dengan 

nilai penjualan sebesar Rp208 triliun. Skala ekonomi PLN 

selebihnya dapat dilihat berikut ini. (2.6, 2.8) 

Economic Scale 

PLN operates throughout all of Indonesia’s regions, with the 

support of about 47,615 employees in 2011. Besides meeting 

the electrical power needs of Indonesia’s regions, PLN is also 

limited to the purchase and distribution of electricity with 

neighboring countries that share their borders with Indonesia, 

such as Malaysia. (2.5) To build and maintain power plants, 

and maintain the power grid and the distribution network, 

including substations and distribution substations, PLN had a 

capital of Rp155.3 trillion as of the end of 2011, and a company 

valuation of Rp208 trillion. Further details of PLN’s financial 

value can be seen below. (2.6, 2.8) 

Jumlah karyawan 

Number of employee 

Total pendapatan neto 

(miliar Rp) 

Total revenue (billion Rp) 

Total kapitalisasi (miliar Rp): 

Total capitalization (billion Rp) 

- Kewajiban Liabilities 

- Ekuitas Equity 

Kuantitas listrik terjual (GWH) 

Quantity of electricity sales 

Total aset (miliar Rp) 

Total assets (billion Rp) 

PERIODE PERIOD 

2011 2010 2009 2008 2007 

47.615 46.296 45.000 44.750 46.113 

208.018 162.375 145.222 164.209 114.042 

271.170 219.508 192.517 163.732 137.067 

155.349 149.683 141.196 126.986 136.412 

157.993 147.297 134.581 129.018 121.246 

426.519 369.191 333.713 290.718 273.479

16 




VISI, MISI, MOTO DAN STRATEGI UMUM PERUSAHAAN 

The Company’s Vision, Mission, Motto, and General Strategy 

VISI 

VISION 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang 

bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya 

dengan bertumpu pada potensi insani. 

To be recognized as a world class company that growing, excels and is 

trustworthy through its reliance on human potential. 

MISI 

MISSION 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang 

terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

anggota perusahaan dan pemegang saham; 

Run the business and other related fields, oriented toward 

the satisfaction of customers, company members and 

shareholders. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

Make electrical power a medium by which to improve the 

quality of the life for the public. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi 

pendorong kegiatan ekonomi. 

Strive to make electrical power a driving force for economic 

activities. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan 

lingkungan. 

Operate an environmentally friendly business. 

MOTTO 

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. 

Electricity for a Better Life.



17 

SOSIALISASI DAN UPAYA PENCAPAIAN 

VISI DAN MISI PERSEROAN 

Dissemination and Achievements of 

the Company’s VISION and MISSION 

Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi 

dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan operasional. Seluruh perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan operasional adalah bagian dari 

upaya pencapaian visi dan misi perusahaan. 

The Company takes into account its vision and mission in 

planning and executing its operations. All planning and 

implementation of operations is part of the Company’s effort 

to achieve its vision and mission. 

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, 

Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh 

pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi 

kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu 

momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan 

proses sosialisasi visi dan misi perusahaan. (4.8) 

To ensure the achievements of its vision and mission, the 

Company regularly disseminates information about its 

vision and mission to all employees. Recruiting, employee 

performance evaluation, promotions and rotations are some 

of the typical methods that the Company uses to spread 

awareness about its mission and vision. (4.8)

18 



STRATEGI UMUM PERUSAHAAN 

strategi umum perusahaan 

The Company’s General Strategy 

Seiring berlakunya UU No.30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan yang tidak lagi menyatakan PLN sebagai 

PKUK, maka strategi perusahaan kini diarahkan menjadi 

entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga 

dapat melakukan investasi untuk mempertahankan 

pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidahkaidah 

korporasi. 

Di samping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga 

terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan 

didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi tinggi 

dan berperilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG) dalam menjalankan usahanya. 

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan serta 

menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan 

terbaru tersebut, PLN telah menetapkan tujuan strategis 

untuk periode 2011-2015 sebagai berikut: 

• Memperbaiki kondisi keuangan PLN. 

• Meningkatkan efisiensi investasi dan operasi. 

• Memperbaiki kinerja operasional dan perbaikan citra PLN. 

PRIORITAS JANGKA PENDEK 

Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan 

pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir 

seluruh wilayah Indonesia, mengatasi krisis likuiditas dan 

kemampuan pendanaan jangka pendek. 

PRIORITAS JANGKA PANJANG 

Aspirasi jangka panjang perusahaan adalah 

bertransformasi menuju Perusahaan Kelas Dunia, 

Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara 

yang Ramah Lingkungan dan Aman. 

TRANSFORMASI PLN 

Terdapat dua hal utama dalam transformasi PLN yakni 

transformasi dari sisi soft skill dan hard skill. Transformasi 

soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi 

kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. 

MENJADI PERUSAHAAN KELAS DUNIA 

Untuk menjadi perusahaan kelas dunia fungsi utama PLN 

yang terkait dengan kinerja operasi pembangkit, transmisi 

dan distribusi harus berada pada prioritas pertama. 

Peningkatan kinerja operasi pembangkit dilakukan secara 

bertahap, diawali dengan memperbaiki SAIDI/SAIFI, 

produktivitas pegawai dan susut jaringan. 

BEROPERASI SECARA MENGUNTUNGKAN 

Menjadi perusahaan kelas dunia saja tidaklah cukup. 

PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam 

hal keuangan. Oleh karena itu untuk dapat tumbuh 

With the enactment of Regulation No. 30 2009 on electrical 

power, which stipulates that PLN is no longer the sole 

authorized General Electrical Business, the Company’s focus 

shifted toward becoming a financially healthy corporate entity, 

so that it can make investments in order to retain market share 

and develop in line with the regulations of the company. 

In addition, PLN also strives to fulfill the needs of its customers 

in terms of reliability and service, which are supported by highly 

competent human resources who behave in accordance with 

Good Corporate Governance policies in running the business. 

To realize the mission and vision, and comply with the latest 

regulations, PLN has set out the following strategic objectives 

for the 2011-2015 period. 

• Improve PLN’s financial condition 

• Improve Investment and operational efficiency 

• Improve PLN’s image and improve operational performance 

Short-Term Priorities 

Short-term priorities are addressing electricity supply 

shortages to reduce the number of power outages in almost 

all regions, and address the liquidity crisis and short-term 

funding capabilities. 

Long-Term Priorities 

Long-term aspirations are to transform into a world class, 

profitable company and to be the preferred company 

among customers through environmentally friendly and 

safe operations. 

PLN’s Transformation 

There are two major factors regarding PLN’s transformation, namely 

transformation by soft skills and transformation by hard skills. Soft 

skill transformation is related to a working culture that is oriented 

toward high performance, synergized and in a good direction. 

Becoming a World Class Company 

In order to become a world class company, PLN must prioritize 

the operational performance of power generation, transmission 

and distribution. Improving the operational performance of 

power plants can be done in stages, beginning with improving 

SAIDI/SAIFI, employee productivity and network losses. 

Profitable Operations 

It is not enough to become a world class company. PLN 

requires ability and independence in financial matters.

dan berkembang, PLN haruslah mendapatkan margin 

yang baik. 



Therefore, the Company must enjoy healthy profits to be able 

to grow and develop. 

19 

RAMAH LINGKUNGAN 

PLN turut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang 

sehat dan terus berupaya memanfaatkan energi terbarukan 

(renewable energy) yang fokus pada pengembangan energi 

panas bumi (geothermal) dan pemanfaatan energi air. Batu 

bara tetap menjadi andalan utama PLN, namun di masa 

mendatang akan terus diupayakan penggunaan teknologi 

bersih yang dapat menjamin gas buang pembangkit batu 

bara menjadi lebih ramah lingkungan. 

Environmental Friendliness 

PLN is responsible for safeguarding a healthy environment 

and to strive to produce renewable energy, with a focus on 

geothermal energy and the development of hydro energy. 

Coal remains PLN’s mainstay, but in the coming future PLN 

will continue to pursue the use of clean technologies that can 

ensure that the waste gases produced by coal burning can 

become more environmentally friendly. 

MENJAGA KEAMANAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA 

Perusahaan mengutamakan keamanan (safety) pegawai. 

Dengan jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 40.000 

orang, Perseroan selalu mengutamakan keselamatan 

(safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan 

tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident). Perseroan 

mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat 

ISO 27000 dengan sasaran “zero accident”. 

Maintaining Safety in the Work Environment 

PLN prioritizes employee safety. With a workforce of more than 

40,000 people, PLN always prioritizes the safety and health 

of its employees, expecting a zero accident environment. 

The Company requires each unity to achieve an ISO 27000 

certification, with the goal of achieving zero accident status. 

SASARAN JANGKA PANJANG PLN TAHUN 2010-2015 

• Menambah kapasitas pembangkit menjadi 30 GW 

pada tahun 2015 atau 5 GW per tahun; 

• Menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp1.099 

per kWh; 

• Menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 

7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan 

menjadi 120 menit/4kali gangguan; 

• Memperkecil gap keuangan menjadi Rp113-124 triliun; 

• Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan 

tahun 2015; dan 

• Meningkatkan kemampuan dan menambah jumlah 

pegawai lebih dari 20.000 pegawai. 

INISIATIF STRATEGIS (1.1) 

Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan 

program transformasi yang diberi nama program 

Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif 

strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan 

fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai yang 

memungkinkan (enabler), dan dua inisiatif strategis sisanya 

adalah infrastruktur pendukung untuk membangun citra 

positif dan keberhasilan implementasi. 

PLN’s Long-Term Goals for 2010-2015 

• increase generation capacity to 30 GW by 2015 or 5 GW 

per year; 

• decrease primary production costs to Rp 1,099 per kWh; 

• decrease network losses from 9.93% to 7.98% and SAIDI/ 

SAIFI from 300 minutes/9 times disruption to 120 minutes/4 

times; 

• reduce the finance gap to Rp 113 – Rp 124 trillion; 

• Raise Return On Assets (ROA) to 5.6% by 2015, and 

• Upgrade capabilities and increase the number of personnel 

to over 20,000. 

Strategic Initiative (1.1) 

To achieve the above goals, PLN has established a program 

called Metamorphosis, which is realized through nine strategic 

initiatives – five of which are related to the functions of the 

core business, two are enablers, and the remaining two are 

designed to support infrastructure and build a positive image 

as well as to support its successful implementation.

20 




GRUP USAHA PLN (2.3) 

PLN BUSINESS GROUP (2.3) 

PLN saat ini memiliki 12 anak usaha dengan kepemilikan 

mayoritas dan satu anak usaha dengan kepemilikan 

minoritas. Bidang usaha anak perusahaan bervariasi, 

namun pada intinya bergerak di sektor yang memberikan 

efek sinergi bagi Perseroan. Bidang usaha anak-anak 

perusahaan PLN adalah pembangkit listrik, bidang 

keuangan, rancang bangun, pemasokan batu bara dan 

konstruksi. Grup usaha PLN saat ini terdiri atas: 

PLN currently owns 12 subsidiaries through majority 

ownership and one subsidiary through minority ownership. 

The sectors of the subsidiaries are varied, and their core 

operations, provide synergy for PLN. The sectors of PLN’s 

subsidiaries are electrical power generation, finance, 

engineering design, coal supplies and construction. The PLN 

business group currently consists of the following: 

NAMA PERUSAHAAN 

COMPANY NAME 

PT Indonesia Power 

PT Indonesia Comnets Plus 

PT Pembangkitan Jawa Bali 

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring 

PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan 

PT PLN Batubara 

PT PLN Geothermal 

PT Geo Dipa Energi (PT GDE) 

Majapahit Holding BV 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 

PT Haleyora Power 

BIDANG USAHA 

CORE BUSINESS 

Pembangkitan dan transmisi listrik 

Electricity generation and transmission 

Kepemilikan Ownership 99,99% 

Teknologi informasi dan komunikasi 

Information and communication technology 


Pembangkitan dan transmisi listrik 

Electricity generation and transmission 


Utilitas listrik Electricity utility 


Rekayasa dan rancang bangun 

Engineering and design build 


Utilitas listrik Electricity utility 


Perdagangan batu bara Coal supplier 


Pembangkit listrik panas bumi 

Geothermal power generation 


Pembangkit listrik panas bumi 

Geothermal power generation 


Holding bidang keuangan 

Offshore bond financing vehicle 

Kepemilikan Ownership 100% 

Angkutan pelayaran batu bara 

Coal shipping transport 

Kepemilikan Ownership 100% 

Bidang kelistrikan Electricity business 


STATUS 

STATE 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating 

Beroperasi 

Operating

STRUKTUR USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN PLN 



BUSINESS STRUCTURE AND PLN SUBSIDIARIES 

21 


99,99% 

99,99% 

99,99% 

99,99% 

Indonesia Power 

Electricity Generation 

Pembangkitan 

Pelayanan Listrik 

Pelayanan Listrik 

Jawa Bali 

Nasional Batam 

Nasional Tarakan 

Electricity Generation Electricity Utility Electricity Utility 

100% 

99,99% 

99,99% 

99,99% 

Majapahit Holding BV 

Offshore Bond 

Financing Vehicle 

Indonesia Comnets 

Plus (Icon+) 

Prima Layanan 

Nasional Enjiniring 

PLN Batubara 

Coal Supplier 

99,99% 100% 

33% 

99,99% 

PLN Geothermal 

Geothermal Generation 

Pelayaran Bahtera 

Adhiguna 

Geo Dipa Energi 

PT Haleyora Power

22 




BIDANG USAHA 

LINE OF BUSINESS 

Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang 

Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha 

Perseroan: 

• Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang 

mencakup: 

- Pembangkitan tenaga listrik. 

- Penyaluran tenaga listrik. 

- Distribusi tenaga listrik. 

- Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan 

tenaga listrik. 

- Pengembangan penyediaan tenaga listrik. 

- Penjualan tenaga listrik. 

• Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang 

mencakup: 

- Konsultasi ketenagalistrikan. 

- Pembangunan dan pemasangan peralatan 

ketenagalistrikan. 

- Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. 

- Pengembangan teknologi peralatan yang 

menunjang penyediaan tenaga listrik. 

In accordance with Law No. 30 2009 on electrical power and 

based on Company Articles of Association, the Corporate 

business sectors are as follows: 

• The running of the electrical power supply company 

includes: 

-- Electricity generation. 

-- Transmission of electricity. 

-- Distribution of electricity. 

-- Planning and building infrastructure for supplying 

electricity. 

-- Development of electricity supply. 

-- Sales of electricity. 

• The running of the electricity support business includes: 

-- 

-- 

-- 

-- 

Electrical power consultation 

Development and installation of electrical power 

equipment 

Maintenance of electrical power equipment 

Development of technology for equipment that 

supports the supply of electrical power



23 

Dalam memberikan seluruh 

jasa kelistrikan, PLN memiliki 

unit-unit bisnis yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. 

To provide all of electricity services, PLN 

has the largest number of business units 

in Indonesia. 

• Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: 

- Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam dan sumber energi lainnya untuk 

kepentingan tenaga listrik. 

- Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) 

pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan 

retail tenaga listrik. 

- Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak 

di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain 

terkait dengan tenaga listrik. 

- Kerja sama dengan pihak lain atau badan 

penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari 

dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, 

operasional, telekomunikasi dan informasi terkait 

dengan ketenagalistrikan. 

- Usaha jasa ketenagalistrikan. 

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DIBAGI MENJADI 

BEBERAPA KATEGORI: 

1. Kegiatan Perencanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan 

sebagai induk perusahaan termasuk di antaranya 

perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik 

• Other activities include: 

-- Management and utilization of natural resources and 

other energy sources for the purpose of electrical 

power. 

-- Provision of operation and dispatch service for 

electrical power generation, transmission, distribution 

and sales. 

-- Activities of “hard” and “soft” industry in the fields 

of electrical power and other equipment related to 

electricity. 

-- Cooperation with other organizing parties or bodies 

in the electrical power sector from inside or outside 

the country in the construction, operational, 

telecommunication and information sectors related to 

electrical power. 

-- Electrical power services businesses. 

The Company’s business activities are divided 

into the following categories 

1. Planning 

The activities performed by the Company as a holding 

company include among others the planning and 

development of electrical power facilities (generation,

24 



(pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan 

penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan 

usaha, pengembangan organisasi, dan SDM. 

Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan 

distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh 

induk Perseroan perihal pokok-pokok kebijakan makro, 

sedangkan perencanaan turunannya akan dilakukan 

oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi. 

2. Kegiatan Pembangunan 

Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi 

sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, 

transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari 

satuan organisasi konstruksi Proyek Induk. Sementara 

pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi 

dilakukan oleh masing-masing unit organisasi 

wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek 

kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN 

adalah tugas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan. 

transmission and general distribution) and supporting, 

financial planning, business development, organizational 

development, and human resources. 

Planning related to the distribution network and rural 

network is carried out by the parent Company concerning 

the key points of macroeconomic policy, while micro policy 

implementation is carried out by a regional organizational 

or distribution unit. 

2. Development 

Development activities that include the construction of 

power generating infrastructure, transmission and subrelay 

stations, is the task of the Parent Project construction 

organization unit. Meanwhile, the implementation of 

developing the distribution network is conducted by 

various regional and distribution units. Rural electrification 

projects stemming from State Budget funding falls under 

the Government’s responsibility through the Directorate 

General of Electricity. 

3. Kegiatan Pengusahaan/Operasi 

Produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkitpembangkit 

tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis 

pembangkit, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

berbasis batu bara, gas alam atau bahan bakar minyak 

(BBM); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis 

tenaga air sebagai penggerak turbin; Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas (PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau 

BBM; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu PT PLN 

(Persero) juga melakukan pembelian tenaga listrik yang 

diproduksi oleh pembangkit tenaga listrik swasta (IPP). 

3. Operational Activities 

Electrical power is produced by electricity power plants 

that consist of various types of plant, including coal based 

Steam Power Plant, natural gas or fuel oil, hydro power 

plant, which uses water to turn turbines, gas-turbine 

power plants using natural gas or oil, geothermal power 

plants and diesel power plants. Alternatively, electricity is 

bought from privately owned power stations. 

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit 

disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi 

dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan 

Ekstra Tinggi (500 kV), Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV). 

Untuk kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan 

tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV, dan jaringan 

menengah sebesar 20 kV. Untuk pelanggan kecil, energi 

listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan 

Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di 

gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 

volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan 

Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR). 

4. Kegiatan Riset dan Penunjang (EU 8) 

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi 

penunjang mencakup: 

- PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Latihan 

yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai 

pendidikan dan latihan di bidang teknik, 

manajemen, keuangan dan administrasi umum. 

Electricity produced by power plants is transmitted to substations 

via the power grid using various levels of voltage, 

including Extra High Voltage (500 kV) and High Voltage 

(between 150 kV and 70 kV). 

The majority of customers are connected via High Voltage 

networks (between 150 kV and 70 kV), and medium-size 

networks of 20kV. For smaller customers, electricity is sent 

to medium distribution substations via Medium Voltage 

Distributions lines (JTM) of a 20kV capacity, before the 

voltage is lowered to 380/220 volts at the distribution 

substation, from where it is sent to residential connections 

(SR) through Low Voltage Distribution lines (JTR). 

4. Research and Support (EU 8) 

Activities conducted by supporting organization units 

include: 

-- The PLN Education and Training Center is tasked with 

organizing various workshops and training programs 

in engineering, management, finance and general 

administration.

- PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan yang 

bertugas untuk memberikan dukungan dalam 

studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi 

sarana penyediaan tenaga listrik. 

- PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan 

Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi 

dukungan dalam standardisasi, kalibrasi dan 

pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya. 

- PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas 

untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi 

produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu 

dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta 

kelalaian instalasi tenaga listrik dan tera meter. 

- PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 

yang bertugas untuk memberikan dukungan 

dalam manajemen konstruksi lapangan untuk 

konstruksi dan layanan perbaikan terutama di 

sektor kelistrikan. 

- PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan 

Ketenagalistrikan yang bertugas untuk 

memberikan dukungan terhadap produksi dan 

layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan. 

Dalam memberikan seluruh jasa tersebut, PLN memiliki 

unit-unit bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 

dengan jumlah seluruh unit bisnis adalah unit bisnis (2.5) 



-- 

-- 

-- 

-- 

PLN Center of Electricity Engineering is tasked with 

providing support for feasibility studies, design and 

energy infrastructure construction supervision. 

PLN Electricity Research and Development is tasked 

with giving support for standardization, calibration 

and the testing of electrical equipment and other 

instruments. 

PLN Certification Service is tasked with supporting 

electrical equipment certification, quality system 

management and the environment in the field of 

electricity and negligence in electrical equipment 

installation and meter calibration. 

PLN Construction Management is tasked with 

providing support in the field of construction 

management for construction and repair services, 

especially in the electricity sector. 

- PLN Electricity Maintenance Center is obliged to 

support the maintenance process in utilities industry. 

To provide all of these services, PLN has the largest number of 

business units in Indonesia, with in total. (2.5) 

25




26 

PETA OPERASIONAL PERUSAHAAN (2.3, 2.5, 2.7) 

MAP OF COMPANY’S OPERATIONAL REGIONS (2.3, 2.5, 2.7) 

Daerah operasional Perseroan melingkupi seluruh wilayah Indonesia, dan secara terbatas, daerah perbatasan Indonesia- 

Malaysia. Adapun gambaran wilayah operasional PLN sesuai dengan daerah operasi utama Strategic Business Unit (SBU) 

tergambar dalam peta wilayah operasional sebagai berikut.



27 

The Company’s operational regions encompass all of Indonesia, as well as in border areas with Malaysia. This map 

shows PLN’s operational regions in accordance with the main regional operations of the Strategic Business Unit (SBU).

28 




STRUKTUR ORGANISASI 

ORGANIZATION STRUCTURE 


President Director 

Dahlan Iskan 

Kepala Satuan 

Pengawasan 

Intern 

Head of Internal 

Audit 

Unit 

Direktur 

Energi Primer 

Director of 

Primary Energy 

Direktur 

Sdm dan Umum 

Director of HR 

and General 

Affairs 

Direktur 

Perencanaan dan 

Teknologi 

Director of 

Planning and 

Technology 

Direktur 

Pengadaan 

Strategis 

Director of 

Strategic 

Procurement 

Direktur Operasi 

Jawa Bali 

Director of Java - 

Bali Operations 


Indonesia Barat 

Director of 

West Indonesia 

Operations 


Indonesia Timur 

Director of 

East Indonesia 

Operations 

Direktur Bisnis 

Dan Manajemen 

Resiko 

Director of 

Business and Risk 

Management 

Direktur 

Keuangan 

Director of 

Finance 

Paiman 

Sekretaris 

Perusahaan 

Nur Pamuji 

Eddy D. 

Erningpraja 

I.G.A. Ngurah M. Harry Jaya 

Nasri Sebayang Bagiyo Riawan Adnyana 

Pahlawan Vickner Sinaga 

Murtaqi 

Syamsuddin 

Setio Anggoro 

Dewo 

Corporate 

Secretary 

I.B.G. Mardawa P. 

Kepala Divisi 

Batubara 

Head of Coal 

Division 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

Organisasi 

Head of 

Organisation 

Development 

Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Strategis 

Korporat 

Head of Corporate 

Strategic Planning 

Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Pengadaan 

Head of 

Procurement 

Planning Division 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 

Jawa-Bali 

Head of Java-Bali 

Power Generation 

Division 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 


Head of West 


Generation 

Division 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 


Head of East 


Generation 

Division 

Kepala Divisi 

Niaga 

Head of 

Commerce 

Division 

Divisi 

Keuangan 

Korporat 


Finance Division 

Misbachul Munir Iwan Bachtiar Made Ro Sakya Doddy Hertanto Paingot M Nasser Iskandar Sapto Triono W. Benny Marbun Yusuf Hamdani 

Kepala Satuan 

Pengendalian 

Kinerja 

Korporat 


Delivery Unit 

Kepala Divisi 

Gas Dan BBM 

Head of Gas & 

Oil Fuel Division 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

Sistem Sdm 

Head of HR 

Development 

System Division 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

Sdm dan 

Talenta 

Head of HR and 

Skill Develpoment 

Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Sistem 

Head of System 


Kepala Divisi 

Enjiniring dan 

Teknologi 

Head of 

Engineering 

and Technology 

Division 

Kepala Divisi 

Pengadaan 

Strategis 

Head of Strategic 

Procurement 

Division 

Kepala Divisi 

Pengadaan Ipp 

Head of IPP 

Procurement 

Division 

Kepala Divisi 

Transmisi 

Jawa-Bali 


Transmission 

Division 

Kepala Divisi 

Distribusi dan 

Pelayanan 

Pelanggan Jawa- 

Bali 


Distribution and 

Customer Services 

Division 

Kepala Divisi 

Transmisi 


Head of West 

Indonesia 

Transmission 

Division 

Kepala Divisi 


Pelayanan 

Pelanggan 


Head of West 

Indonesia 



Division 

Kepala Divisi 

Transmisi 


Head of East 

Indonesia 

Transmission 

Kepala Divisi 


Pelayanan 

Pelanggan 


Head of East 

Indonesia 



Division 

Kepala Divisi 

Bisnis Dan 

Transaksi 

Listrik 

Head of Business 

and Electricity 

Transaction 

Division 

Kepala Divisi 

Manajemen 

Resiko 

Head of Risk 

Management 

Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Pengendalian 

Anggaran 

Head of Budget 

Monitoring 


Prawoko Dadang Daryono Joko Prasetio Tonny Tondojoyo Ramli Hutasuhut Yanuar Hakim Susanto Wibowo Binarto B M. Hudiono 

Kepala Divisi 

Akuntansi, 

Pajak 

dan Asuransi 

Head of 

Accounting Tax and 

Insurance Division 

Harry Hartoyo 

Kepala Satuan 

Pelayanan 

Hukum 

Korporat 


Legal Services Unit 

Budi Kristanto 

Roikhan Bowo Setiadji Monstar Panjaitan Haryanto Ws 

Karel Sampe 

Pajung 

Syarifuddin 

Ibrahim 

Amir Rosyidin 

Beni 

Hermawan 

Kepala Divisi 

Umum dan 

Manajemen 

Kantor Pusat 

Head of General 

Affairs and 

Management Hfor 

Head Office Division 

Kepala Divisi 

Energi Baru dan 

Terbarukan 

Head of New and 

Renewable Energy 

Division 

Kepala Divisi 

Konstruksi 

dan Ipp Jawa-Bali 


Construction and 

IPP Division 

Kepala Divisi 

Konstruksi 

dan Ipp Indonesia 

Barat 

Head of West 

Indonesia 


IPP Division 

Kepala Divisi 

Konstruksi 

dan Ipp Indonesia 

Timur 

Head of East 

Indonesia 


IPP Division 

Kepala Divisi 

Perbendaharaan 

Head of Treasury 

Division 

Eddy Sukmoro 

Moch. Sofyan 

Henky H 

Basudewo 

Eko A Sudartanto 

Widodo Mulyono 

Tjutju 

Kurnia S. 

GM Unit Bisnis 

Pln Pembangkitan 

GM of PLN Power 

Generation 

Business Unit 


PLN Wilayahv 

GM of PLN Region 

Business Unit 

GM Unit Bisnis Pln 

Proyek Induk 

GM of PLN Main 

Project Business 

Unit 

GM Pln Pusat 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

GM of PLN 

Education and 

Training Center 

Direktur Anak 

Perusahaan 

Director of 

Subsidiary 

Kepala Divisi 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Head of 

Management 

Information 



Pln Penyaluran 

/P3b 

GM of Transmission 

and Center for 

Load Dispatching 

Business Unit 


Pln Distribusi 

GM of PLN 

Distribution 

Business Unit 


Jasa Penunjang 

GM of Supporting 

Services Business 

Unit 

GM Pln Pusat 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Ketenagalistrikan 

GM of Electricity 

Research and 

Development 

Direktur Usaha 

Patungan 

Director of Joint 

Ventures 

Rully Fasri 

Sampai dengan Oktober 2011 Up to end of October 2011



29 


President Director 

Nur Pamudji 

Kepala Satuan 

Pengawas Intern 

Internal 

Supervisory Unit 

Iryanto Hutagaol 

Direktur 

SDM Dan Umum 

Director Of Human 

Resources And 

General Affairs 

Eddy 

D. Erningpraja 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

Organisasi 

Head of Organization 

Development 

Division 

Sriyono D Siswoyo 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

Sistem SDM 

Head of Human 

Resources 

Development 


Dadang Daryono 

Direktur 

Konstruksi 

Director Of 

Construction 

Nasri Sebayang 

Kepala Divisi 

Konstruksi dan 

Ipp Jawa Bali 

Head of Java Bali 

Construction & 

Independent Power 

Producers Division 

Kepala 

Divisi Energi 

Terbarukan 

Head of 

Renewable Energy 

Division 

Direktur 

Pengadaan 

Strategis 

Director Of 

Strategic 

Procurement 

Bagiyo Riawan 

Kepala Divisi Gas 

dan BBM 

Head of Gas and 

Fuel Division 

Kepala Divisi 

Pengadaan 

Strategis 

Head of Strategic 

Procurement 

Division 

Direktur 

Operasi Jawa 

Bali 

Director Of Java - 

Bali Operations 

I.G.A Ngurah 

Adnyana 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 

Jawa Bali 

Head of Java 

Bali Power Plant 

Divison 

Kepala Divisi 

Transmisi 

Jawa Bali 


Transmission 

Division 



Director Of 

West Indonesia 

Operations 

M. Harry Jaya 

Pahlawan 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 


Head of West 


Plant Division 

Kepala Divisi 

Transmisi 


Head of West 

Indonesia 

Transmission 

Division 



Director Of 

East Indonesia 

Operations 

Vickner Sinaga 

Kepala Divisi 

Pembangkitan 


Head of East 


Plant Division 

Henky H Basudewo M Suryadi M Paingot M Nasser Iskandar Sapto Triono W. 

Moch Sofyan 

Karmiyono 

Agoes Priambodo 

Jemjem Kurnaen 

Kepala Divisi 

Transmisi 


Head of East 

Indonesia 

Transmission 

Division 

Widodo Mulyono 

Direktur 


Manajemen Risiko 

Director of 

Planning and Risk 

Management 

Murtaqi 

Syamsuddin 

Kepala Divisi 

Niaga 

Head of Commerce 

Division 

Benny Marbun 

Kepala Divisi 

Manajemen 

Risiko 

Head of Risk 

Management 

Division 

Amir Rosyidin 

Direktur 

Keuangan 

Director Of 

Finance 

Setio Anggoro 

Dewo 

Kepala Divisi 

Keuangan 

Korporat 


Finance Division 

Gong Matua 

Hasibuan 

Kepala Divisi 


Pengendalian 

Anggaran 

Head of Budget 

Planning and 

Controlling Division 

Jani Suryadi (Ph) 

Sekretaris 

Perusahaan 

Corporate 

Secretariat 

IBG. Mardawa P. 

Kepala Satuan 

Pengendalian 

Kinerja Korporat 


Delivery Unit 

Harry Hartoyo 

Kepala Satuan 

Pelayanan 

Hukum Korporat 


Legal 

Budi Kristanto 

Kepala Divisi 

Pengembangan 

SDM dan 

Talenta 

Head of Human 

Resources 

Development & 

Talent Division 

Kepala Divisi 


IPP IB 

Head of West 

Indonesia 


IPP Division 

Kepala Divisi 

Pengadaan IPP 

Head of IPP 

Procurement 

Division 

Kepala Divisi 

Distribusi Dan 

Pelayanan 

Pelanggan JB 


Distribution & 


Division 

Kepala Divisi 

Distribusi Dan 

Pelayanan 

Pelanggan IB 

Head of West 

Indonesia Distribution 

& Customer Services 

Division 

Kepala Divisi 

Distribusi 

dan Pelayanan 

Pelanggan IT 

Head of East Indonesia 

Distribution & 


Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Strategis Korporasi 


Strategic Planning 

Division 

Kepala Divisi 

Akuntansi, Pajak 

dan Asuransi 

Head of 

Accountant, Tax 

and Insurance 

Division 

Roikhan 

Eko Sudartanto A 

Monstar Panjaitan 

Achmad Taufik H 

Karel Sp 

Wirabumi Kaluti 

I Made Ro Sakya 

Beni Hermawan 

Kepala Divisi 

Umum dan 

Manajemen 

Kantor Pusat 

Head General Affair 

and Head Office 

Management 

Division 

Kepala Divisi 


IPP IT 

Head of East 

Indonesia 


IPP Division 

Kepala Divisi 

Administrasi 

Konstruksi 

Head of Construction 

Administration 

Division 

Kepala Divisi 

Bisnis dan 

Transaksi 

Listrik 

Head of Utilities 

Business and 

Transaction Division 

Kepala Divisi 

Batubara 

Head of Coal 

Division 

Kepala Divisi 

Perencanaan 

Sistim 

Head of System 


Kepala Divisi 

Perencanaan 

Pengadaan Strategis 

Enjiniring dan 

Teknologi 

Head of Engineering & 

Technology Strategic 

Procurement Division 

Kepala Divisi 

Perbendaharaan 

Head of Treasury 

Division 

Eddy Sukmoro Setiyadi Dewantoro Binarto Bekti M Djoko Prasetyo Tjutju Kurnia S. 

Kepala Divisi 

Sistem Informasi 

Head of 

Information 


Tri Setyo Nugroho Helmi Najamuddin Rully Fasri 

Basuki Siswanto 

Unit Bisnis 

Pembangkitan 

Power Plant 

Business Unit 

Unit Bisnis PLN 

Wilayah 

Regional Business 

Unit 


Proyek Induk 

Main Project 

Business Units 

PLN Pusat 

Pendidikan dan 

Latihan 

Education and 

Training Center 

Units of PLN 

Anak 

Perusahaan 

Subsidiaries 


Penyaluran 

Center for Load 

Dispatching 



Distribusi 

Distribution 


Unit Bisnis 

Penunjang 

Supporting 


PLN Pusat 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Ketenagalistrikan 

Center of Utilities 

Research and 

Development 

Usaha-Usaha 

Patungan 

Joint Ventures 

Per November 2011 sampai dengan Desember 2011 

As of November 2011 to December 2011




30 

PERISTIWA PENTING 

SIGNIFICANT EVENTS 

JANUARI 

JANUARY 

05 

Komitmen Bersama Pembangunan Kelistrikan 2011 

Mengawali tahun 2011, PLN bersama para mitra kerja 

menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan 

pembangunan kelistrikan Indonesia dengan lebih 

berkualitas, lebih cepat, lebih hemat, serta bebas dari 

korupsi. Komitmen ini dinyatakan pada gelar ”Apel 

Kesiapan Pelaksanaan Pembangunan 2011” di Parkir 

Timur Senayan, Jakarta. Acara dihadiri oleh Direktur 

Utama PLN Dahlan Iskan, Direktur Operasi Jawa Bali 

Ngurah Adnyana, jajaran Direksi PLN, para General 

Manager PLN se-Jawa Bali, dan mitra kerja PLN yang 

berjumlah sekitar 500 orang. 

Electricity Development Joint Commitment 2011 

Kicking off 2011, PLN and its partners reaffirmed their 

commitment to speed up the development of Indonesia’s 

electricity, as well to improve its quality, reduce its cost and 

ensure it is not hampered by corruption. This commitment 

was expressed in the title “Development Implementation 

Readiness 2011 Event” at the East Park Senayan in Jakarta. The 

event was attended by PLN Chairman Dahlan Iskan, Java and 

Bali Operational Director Ngurah Adnyana, the PLN Board of 

Directors, PLN’s General Managers for Java and Bali and 500 

people from PLN’s partner companies. 

Apel serupa dilaksanakan di wilayah Indonesia Bagian 

Barat yang dipusatkan di Tanjung Karang, propinsi 

Lampung, dan kota Balikpapan untuk wilayah Indonesia 

Bagian Timur. 

Similar events were held in Indonesia’s western regions, the 

center of which was Tanjung Karang, as well as Lampung, 

Balikpapan for Indonesia’s eastern regions. 

FEBRUARI 

FEBRUARY 

06 

Listrik Pulau Bunaken 100% dari Tenaga 

Matahari 

PLN meresmikan PLTS Bunaken dan membagikan 

lampu hemat energi yang dikenal dengan lampu SEHEN 

(super ekstra hemat energi) berdaya 3 watt yang setara 

dengan lampu pijar 25 watt kepada para pelanggan di 

Pulau Bunaken. 

100 Percent of Bunaken Island’s Power from 

Solar Energy 

PLN officiated Bunaken’s first Solar Power Plant and distributed 

energy efficient light bulbs known as SEHEN (super extra energy 

efficient), which are 3 watt bulbs with an equivalent energy 

output of 25 watts, to customers on Bunaken Island. 

PLTS Bunaken merupakan PLTS pertama yang dapat 

menerangi satu pulau selama 24 jam dan menggantikan 

pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini dipakai. 

The Bunaken Solar Power Plant was the first Solar Power Plant 

able to light an entire island for 24 hours, replacing the existing 

diesel power generators for the duration.



31 

MARET 

MARCH 

11 

Jual Beli Listrik Panas Bumi 435 MW 

PLN dan dua pengembang Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan 

PT Westindo Utama Karya, menandatangani perjanjian 

jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dari 

enam PLTP dengan total kapasitas 435 megawatt (MW). 

Lima PLTP berasal dari PGE, yaitu PLTP Lumut Balai (2 × 

55 MW) di Sumatera Selatan; PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 

(2×55 MW) di Tanggamus, Lampung; PLTP Lahendong unit 

5 dan 6 (2 x 20 MW) di Sulawesi Utara; PLTP Karaha (1 x 30 

MW) dan PLTP Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) di Jawa Barat. 

Sedangkan PT Westindo mengembangkan PLTP Atadei (2 

x 2,5 MW) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. 

435 MW Geothermal Energy Power Purchase 

Agreement 

PLN and two Geothermal Power Station (PLTB) partners, namely 

PT Pertamina Geothermal Energy and PT Westindo Utama Karya, 

signed a Power Purchase Agreement (PPA) concerning six PLTBs 

with a total capacity of 435 megawatts (MW). Five of the PLTBs 

derive from PGEs, namely Geothermal Power Plant Lumut Balai 

(2 × 55 MW) in South Sumatera; Geothermal Power Plant Ulubelu 

units 3 and 4 (2 × 55 MW) in Tanggamus, Lampung; Geothermal 

Power Plant Lahendong units 5 and 6 (2 x 20 MW) in North 

Sulawesi; Geothermal Power Plant Karaha (1 x 30 MW) and 

Geothermal Power Plant Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) in West 

Java. While PT Westindo developed the Atadei Geothermal Power 

Plant (2 x 2.5 MW) in Lembata District, East Nusa Tenggara. 

APRIL 

APRIL 

17 

PLTU Kendari Mulai Beroperasi 

PLTU Kendari berkapasitas 2x10 MW adalah salah satu 

proyek PLTU 10.000 MW tahap I yang mulai beroperasi dan 

yang pertama di luar Jawa. 

Kendari Steam Power Plant Starts Operating 

Kendari Steam Power Plant, capacity 2x10 MW, is one of the 

10,000 MW Stage 1 Steam Power Plant projects that has begun 

operating, and is the first in Java. 

MEI 

MAY 

25 

Presiden Yudhoyono Meresmikan Proyek 

Kelistrikan 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

meresmikan beberapa proyek kelistrikan pada 

peluncuran Master Plan dan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. 

Proyek-proyek itu adalah PLTA Peusangan 1 dan 2 

berlokasi di Peusangan River, Takengon, Aceh (2 x 22,5 

MW); PLTS Miangas di Pulau Miangas, Sulawesi Utara (85 

kW Peak); serta PLTS Sebatik di Pulau Sebatik, Kalimantan 

Timur (340 kW Peak). 

President Yudhoyono inaugurates Electricity 

Project 

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated 

several electricity projects during the launch of the Master 

Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian 

Economic Development (MP3EI) 2011-2025. The projects are 

the Peusangan hydropower plant, 1 and 2, located along the 

Peusangan River in Takengon, Aceh (2 x 22.5 MW); the Solar 

Power Plant on Miangas Miangas Island, North Sulawesi (85 

kW Peak); and the Solar Power Plant on Sebatik Sebatik Island 

in East Kalimantan (340 kW Peak).




32 

Proyek PLTS Miangas dan PLTS Sebatik merupakan 

bagian dari proyek PLTS 100 Pulau dengan kapasitas total 

mencapai 22.000 kW Peak. Proyek PLTS ini merupakan 

salah satu program unggulan PLN untuk mempercepat 

rasio elektrifikasi di pulau-pulau terluar, khususnya di 

wilayah timur Indonesia. 

The Solar Power Plant Miangas and Solar Power Plant Sebatik 

projects are part of the 100 Islands Solar Power Plant project, 

which will have a combined total peak capacity of 22 000 

kW. The Solar Power Plant project is one of PLN’s flagship 

programs to accelerate the electrification rate in outlying 

islands, particularly in eastern Indonesia. 

JUNI 

JUNE 

01 

Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik di 

Halmahera Timur 

PT PLN (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

menandatangani perjanjian pokok untuk pengembangan 

pembangkit listrik Pusat Listrik Tenaga Uap 3 x 30 MW 

dan Pusat Listrik Tenaga Diesel 10 x 17 MW di Halmahera 

Timur, Maluku Utara. 

Power Development Co-operation in East 

Halmahera 

PT PLN (Persero) and PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. signed 

a Heads of Agreement to develop a steam power station (3 

x 30 MW) and a diesel power station (10 x 17 MW) in East 

Halmahera, North Maluku. 

09 

PLN Tuntaskan Daftar Tunggu Sambungan 

Listrik 

PLN dan unit-unit pelayanan di seluruh Indonesia serentak 

menggelar kembali Gerakan Sehari Sejuta Sambungan 

(Grasss), dengan target menuntaskan seluruh daftar 

tunggu permintaan sambungan listrik sampai selesai 

pada akhir Juni. 

PLN Finalize Electrical Connection Waiting List 

PLN and its service units throughout Indonesia simultaneously 

held the Million Daily Connections Movement (Grasss), 

targeting to fulfill all requests on the PLN waiting list for 

electrical connections by the end of June. 

Upaya strategis untuk menuntaskan daftar tunggu 

ini, antara lain dengan memperkuat pasokan listrik di 

sejumlah daerah, melakukan up-rating (memperkuat 

output daya listrik), mengoptimalkan pembangkit, sewa 

pembangkit diesel di beberapa lokasi, perluasan jaringan, 

penambahan kapasitas dan jumlah trafo serta upaya 

teknis lainnya. Program Grasss juga dimaksudkan untuk 

melindungi masyarakat (calon pelanggan) dari praktikpraktik 

kecurangan yang tidak terpuji, termasuk percaloan 

dan “pasar gelap” dalam penyambungan baru. 

The strategic effort to accomplish this includes strengthening 

the power supply in some areas by amplifying electrical power 

output to optimize power, renting diesel power generators 

at some locations, network expansion, increasing capacity 

and number of transformers and other technical efforts. 

The Grasss program is also intended to protect the potential 

customers from fraudulent practices, including brokering and 

the “black market”.



33 

28 

PT Salamander Pasok Gas untuk Kebutuhan 

Pembangkit di Kalimantan 

PLN dan PT Salamander Energy Limited menandatangani 

perjanjian jual beli gas (PJBG) lapangan Bangkanai yang 

berada di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah. 

PT Salamander sepakat memasok volume gas sebesar 20 

bbtud, dengan harga US$ 4,79/mmbtu dengan eskalasi 

3% per tiga tahun. 

PT Salamander Supply Gas for power plants in 

Kalimantan 

PT PLN and Salamander Energy Limited signed a gas purchase 

agreement (PJBG) for a field located in Bangkanai Teweh Muara 

District, Central Kalimantan. PT Salamander agreed to supply 

20 bbtud of gas for US$ 4.79 per mmbtu, with a 3 percent 

increase every three years. 

PT Salamander Energy akan memasok gas mulai Juni 

2013 hingga 2033. Pasokan gas Bangkanai nantinya 

bakal memasok kebutuhan gas untuk pembangkit 

listrik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Timur. 

PT Salamander Energy will supply gas from June 2013 until 

2033. The Bangkanai field will eventually supply gas to power 

plants in South Kalimantan, Central Kalimantan and East 

Kalimantan. 

juli 

july 

01 

Sinergi BUMN untuk Pembelian Tenaga Listrik 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PLN, PT 

Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk. tentang sinergi antar-Badan Usaha Milik 

Negara dalam rangka pembelian tenaga listrik. 

SOE Synergy for Power Purchase 

PLN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. and PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk. signed a Memorandum of Understanding on 

synergy between State-Owned Enterprises for the purchase 

of electricity. 

juli 

july 

08 

Dirut PLN Dahlan Iskan Raih Inspiring Leader 

Award 

Keteladanan dan komitmen yang ditunjukkan Dahlan Iskan 

dalam memimpin PLN dua tahun terakhir dinilai membawa 

banyak perubahan yang positif. Dirut PLN ini punya andil 

besar membangun dan memperbaiki pelayanan PLN dalam 

menyediakan pasokan listrik secara nasional. Koran Sindo 

mengapresiasi hasil kerja Dirut PLN dengan memberikan 

penghargaan “Inspiring Leader Award”. 

PLN president director Dahlan Iskan Wins 

Inspiring Leader Award 

Dahlan Iskan was rewarded for his commitment and 

leadership in spearheading PLN over the last two years. The 

PLN President Director played a big hand in developing and 

improving PLN’s distribution of electricity nationwide. Koran 

Sindo honored the PLN President Director’s work with the 

“Inspiring Leader Award”.




34 

18 

Kerja Sama Interkoneksi di Kalimantan barat 

dengan Sarawak Energy 

PLN dan Sarawak Energy Berhad (SEB) sepakat bekerja 

sama membangun interkoneksi di wilayah Kalimantan 

Barat. Kesepakatan di bidang ketenagalistrikan ini 

ditandatangani oleh Direktur Perencanaan dan Teknologi 

PLN Nasri Sebayang, Chief Executive Officer Sarawak 

Energy Berhad Torstein Dale Sjotveit, dan Second Minister 

of Planning and Resource Management & Minister of 

Public Utilities Negara Bagian Sarawak Datuk Amar Haji 

Awang Tengah Ali Hasan. 

Interconnection Cooperation in West 

Kalimantan with Sarawak Energy 

Sarawak Energy Berhad and PLN (SEB) have agreed to work 

together to build an interconnection in West Kalimantan. 

The agreement was signed by PLN Director of Planning and 

Technology Nasri Sebayang, Chief Executive Officer of Sarawak 

Energy Berhad Torstein Dale Sjotveit, and Second Minister of 

Planning and Resource Management and Minister of Public 

Utilities Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan. 

25 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantu PLN 

Amankan Aset 

PLN bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) mempercepat proses sertifikasi tanah milik PLN. 

Sertifikasi ini bertujuan untuk mengamankan, serta 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap 

aset milik PLN. 

National Land Agency (BPN) Helps PLN Secure 

Assets 

PLN in cooperation with the National Land Agency (BPN) 

accelerated the process of certification of land owned by PLN. 

The certification aims to secure and provide certainty and legal 

protection for assets owned by PLN. 

AGUSTUS 

AUGUST 

05 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Resmi Milik PLN 

Pemerintah secara resmi menyerahkan saham 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) kepada PLN. 

Sebanyak 21.674 lembar saham PBA kini resmi menjadi 

milik PLN, dengan nilai wajar seluruhnya mencapai 

Rp90 miliar (atau tepatnya Rp90.225.861.000,00). Setelah 

pengalihan saham ini maka PT BAG akan menjalani proses 

menjadi anak perusahaan PLN. PLN akan mengembangkan 

bisnis PT BAG menjadi perusahaan yang sehat sekaligus 

mendukung keamanan pasokan batu bara ke pembangkit 

listrik milik PLN. 

PLN officially gains ownership of PT Pelayaran 

Bahtera Adhiguna 

The Government formally handed over the shares of 

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA) to PLN. A total of 21,674 

shares of PBA now officially belong to PLN, the total value of 

which is US$90 billion (or US$90,225,861,000.00 to be exact). 

After the transfer of shares, PT BAG will undergo the process 

of becoming a subsidiary of PLN. PLN will develop BAG into 

a healthy company, while also able to support the security of 

coal supplies to power plants owned by PLN.



35 

Menteri Negera BUMN Mustafa Abubakar, selaku wakil 

pemegang saham PBA, menyerahkan secara langsung 

pengalihan kepemilikan saham negara itu kepada 

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Kantor Kementerian 

BUMN, Jakarta. 

State Minister for SOEs Mustafa Abubakar, as representative 

of the shareholders of the PBA, transferred the state shares 

directly to PLN President Director Dahlan Iskan at the SOEs 

Ministry in Jakarta. 

AGUSTUS 

AUGUST 

19 

PLN dan PPA Bekerja Sama Mengelola Aset 

Agar seluruh aset dapat dikelola lebih baik maka PLN 

menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset 

(Persero). Dengan kerja sama ini aset milik PLN, khususnya 

dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di 

banyak tempat, dapat sekaligus ditingkatkan nilainya. 

Optimalisasi pengelolaan aset dengan mengikuti 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ini 

bisa memberikan kontribusi nilai tambah bagi kedua 

belah pihak. 

PLN and PPA Work Together in Managing Assets 

PLN began working with PT Perusahaan Pengelola Aset to 

improve the management of all of its assets. Under this 

partnership, PLN’s assets, especially those in the form of land 

and buildings, which are widely scattered, could even see 

their value increase. Both parties can benefit through the 

optimization of the management of these assets in line with 

the principles of Good Corporate Governance. 

september 

SEPTEMBER 

12 

HAPUA Meeting dan ARSEPE 2011 

HAPUA (HEADS OF ASEAN POWER UTILITIES/AUTHORITIES) 

Meeting dan ASEAN Residential School in The Electric Power 

Engineering (ARSEPE) merupakan suatu wadah pertukaran 

ilmu pengetahuan tentang ketenagalistrikan bagi negaranegara 

ASEAN. Agenda HAPUA Meeting kali ini adalah (i) 

merestrukturisasi 8 Working Group HAPUA agar aktivitas 

untuk merealisasikan jaringan listrik ASEAN dapat lebih 

efektif dan fokus; dan (ii) memperkuat kerja sama dan 

jaringan komunikasi regional. 

Sedangkan tema ARSEPE ke-5 adalah “The Economic 

and optimization of power system operation in the new 

millennium.” Indonesia sudah kali kedua menjadi tuan 

rumah kegiatan ARSEPE, yang pertama diselenggarakan 

di Bandung pada 2009. 

HAPUA Meeting and ARSEPE 2011 

The HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) 

Meeting and ARSEPE (ASEAN Residential School in The Electric 

Power Engineering) are a forum for the exchange of knowledge 

about electricity for the ASEAN member nation. On the HAPUA 

Meeting agenda this year were (i) to restructure the 8 HAPUA 

Working Groups so that activities to realize the ASEAN power 

grid are more effective and focused, and (ii) to strengthen 

cooperation and the regional communications network. 

The theme of the 5th ARSEPE was “The Economic and 

optimization of power system operation in the new millennium.” 

This was the second time that Indonesia has hosted an ARSEPE 

event, after Bandung in 2009.

36 




september 

19 

PLN Pasang Kabel Bawah Tanah untuk Perkuat 

Kelistrikan Jakarta 

PLN menyepakati kerja sama dengan NKT Cables GmnH 

membangun proyek kabel bawah tanah untuk kapasitas 

150 kV. Pembangunan proyek ini dalam rangka peningkatan 

pelayanan dan kehandalan pasokan listrik untuk wilayah 

Jakarta. Proyek Paket 3 ini mengerjakan kabel bawah 

tanah meliputi Kebon Sirih-Gambir Lama, Senayan Baru 

dan Semanggi Barat-Semanggi Timur, yang seluruhannya 

berjarak 9.500 meter. 

SEPTEMBER 

PLN Installs Underground Cable to strengthen 

Jakarta’s Power Grid 

PLN agreed to work together with NKT Cables GmnH to build 

a 150 kV underground cable project. The project falls within 

the framework of improving the service and reliability of the 

power supply for the Jakarta region. Package 3 of the project 

covers the installation of 9,500 meters of underground cables 

spanning Kebon Sirih-Gambir Lama, Senayan Baru and West 

Semanggi-East Semanggi. 

OKTOBER 

OCTOBER 

06 

KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA 

Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah ditandatangani Kerja 

Sama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembangunan 

proyek pembangkit listrik tenaga uap 2x1000 MW. 

Penandatanganan kerja sama ini meliputi: 

1. Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement) 

antara PT PLN (Persero) dengan pihak pengembang 

listrik swasta PT Bhimasena Power Indonesia/”PT BPI”; 

2. Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement) antara 

Menteri Keuangan RI dan PT PII (Persero) sebagai penjamin, 

dengan pihak pengembang listrik swasta PT BPI; 

3. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara Menteri 

Keuangan RI sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); 

4. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara PT PII 

(Persero) sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); 

5. Sponsor Agreement untuk pengembangan proyek 

antara J-Power, Itochu dan Adaro. 

Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek 

Showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi 

lebih dari Rp30 triliun, sekaligus proyek KPS pertama 

yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 

67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan 

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Pada tahun 

2006, Pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Jawa 

Tengah sebagai salah satu model proyek KPS. Disamping 

itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang 

turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan juga 

merupakan model showcase KPS yang telah dicanangkan 

oleh Pemerintah pada tahun 2010. 

Public-Private Cooperation 

October 6, 2011, saw the signing of a Public Private Cooperation 

(PSC) on the construction of a 2x1000 MW steam power 

station. The cooperation included: 

1. Power Purchase Agreement between PT PLN (Persero) 

and private power developer PT Bhimasena Indonesia 

Power/“PT BPI” 

2. Guarantee Agreement between the Minister of Finance 

and PT PII (Limited) as a guarantor, with private power 

developer PT BPI 

3. Recourse Agreement between the Minister of Finance as a 

guarantor with PT PLN 

4. Recourse Agreement between PT PII as the guarantor 

and PT PLN (Persero); 

5. Sponsor Agreement for project development between 

J-Power, Itochu, and Adaro. 

The Central Java KPS Steam Power Plant project is the largescale 

showcase KPS project with an investment value of 

more than Rp30 trillion, as well as the first KPS project 

carried out based on Presidential Regulation No. 67 2005 

in Cooperation with Government Business Entities in the 

Provision of Infrastructure. In 2006, the Government set out 

a steam power plant project in Central Java as a model for KPS 

projects. In addition, this project is one of those included in 

the Masterplan for Economic Development Acceleration and 

Expansion (MP3EI) and is also a showcase KPS project that was 

initiated by the Government in 2010.



37 

12 

PLTU 1 Jawa Barat-Indramayu Resmi Beroperasi 

Sistem kelistrikan Jawa-Bali dipastikan semakin tangguh 

menyusul beroperasinya PLTU 1 Jawa Barat-Indramayu 

berkapasitas 3×330 MW. Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Hatta Rajasa, Direktur Utama PLN Dahlan 

Iskan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 

menandatangani prasasti tanda beroperasinya Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat- Indramayu. 

PLTU yang dibangun di atas lahan seluas 83 hektar di Desa 

Sumur Adem, Sukrak, Indramayu ini merupakan bagian 

dari fast track program 10.000 MW Tahap Satu (FTP-1). 

East Java-Indramayu Steam Power Plant 1 

Officially Starts Operations 

The Java-Bali power grid was strengthened with the addition 

of the East Java-Indramayu Steam Power Plant (capacity 

3x330MW). Coordinating Minister for the Economy Hatta 

Rajasa, PLN President Director Dahlan Iskan and East Java 

Governor Ahmad Heryawan signed an inscription marking the 

operation of the East Java-Indramayu Steam Power Plant 1. 

The Steam Power Plant is built on an area of 83 hectares in 

Sumur Adem village in Sukrak, Indramayu, and is part of the 

first stage of the 10,000 MW fast track program. 

OKTOber 

OCTOBER 

19 

Dirut PLN Dahlan Iskan Dipercaya Menjadi 

Menteri BUMN 

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mendapat kepercayaan 

dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki 

jabatan Menteri BUMN. Dahlan Iskan telah siap menyusun 

program kerja 100 hari pertama agar perusahaanperusahaan 

BUMN dapat lebih efisien. 

PLN President Director Dahlan Iskan installed as 

State-Owned Enterprises Minister 

PLN Chairman Dahlan Iskan is appointed by President Susilo 

Bambang Yudhoyono to fill the position of SOEs Minister. 

Dahlan Iskan has already prepared a first 100-day work program 

to increase the efficiency of the state’s enterprises. 

OKTOber 

OCTOBER 

27 

Sinergi PLN dan Pertamina dalam 

Infrastruktur Gas 

PLN menandatangani Nota Kesepahaman dengan 

PT Pertamina (Persero) untuk proyek Pengembangan 

Sistem Transportasi dan Receiving Terminal LNG di 

Kawasan Timur Indonesia (LNG KTI) serta Revitalisasi 

Industri Aceh. 

Kesepakatan itu menyangkut pokok-pokok perjanjian 

jual beli gas bumi untuk pembangkit listrik di kawasan 

timur Indonesia antara PT Pertagas Niaga dan PLN dan 

penjanjian usaha patungan antara PT Pertamina Gas 

(Pertagas) dan PT Indonesia Power. 

Synergy between PLN and Pertamina in 

Infrastructure and Gas 

PLN signed a Memorandum of Understanding with PT Pertamina 

Persero for Transportation Systems and LNG Receiving Terminal 

Development in Eastern Indonesia and the Revitalization of 

Industry in Aceh. 

The agreement stipulates agreements on the purchase and 

sale of natural gas for power stations in Indonesia’s eastern 

regions between PT Pertagas Niaga and PLN and a 

joint venture between PT Pertamina Gas (Pertagas) 

and PT Indonesia Power.




38 

NOVEMBER 

NOVEMBER 

01 

Serah Terima Jabatan Direktur Utama PLN 

Menteri BUMN Dahlan Iskan melaksanakan serah 

terima jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada 

penggantinya Nur Pamudji. Nur Pamudji sebelumnya 

menjabat sebagai Direktur Energi Primer PLN. Acara serah 

terima yang berlangsung di lokasi gardu induk Karet, 

Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh Menteri ESDM Jero Wacik. 

PLN President Director Handover 

State-Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan hands over the 

position of PLN Chairman to his replacement, Nur Pamudji. 

Nur Pamudji was previously PLN’s Director of Primary Energy. 

The handover ceremony took place at the Karet substation 

in Central Jakarta, and was attended by Energy and Natural 

Resources Minister Jero Wacik. 

DESember 

DECEMBER 

02 

Listrik Prabayar PLN Pemenang Inovasi Produk 

Jasa BUMN Terbaik 

Listrik Prabayar terpilih sebagai “Inovasi Produk Jasa 

BUMN Terbaik” di ajang Anugerah BUMN 2011 yang 

diselenggarakan oleh majalah BUMN Track bekerja sama 

dengan Forum Humas BUMN. 

Dewan Juri Anugerah BUMN 2011 juga menobatkan PLN 

sebagai BUMN yang paling inovatif dalam pelayanan publik 

dengan mereformasi layanan dan meluncurkan layanan 

Penyambungan Baru/Perubahan Daya/Penyambungan 

Sementara via “call center 123” dan “klik www.pln.co.id”. 

Lewat layanan Listrik Prabayar yang diberi judul 

“Prabayar Merupakan Solusi Kreatif Menyelesaikan 

Masalah”, PLN dinilai memiliki inovasi yang mampu 

memberikan kemudahan, kepraktisan dan kenyamanan 

bagi masyarakat dalam berlangganan listrik PLN. Layanan 

baru PLN ini memberikan solusi kreatif untuk menjamin 

kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi masyarakat 

dalam mengajukan permintaan listrik. 

PLN Prepaid Electricity wins Best State-Owned 

Enterprises Innovative Product Development Award 

Prepaid Electricity was chosen as “The best SOE innovative 

product” at the 2011 SOEs Champions Awards, which was 

held by BUMN Track magazine in cooperation with the Forum 

Humas BUMN. 

The SOEs Jury Council Award also crowned PLN as the most 

innovative SOE in public services for having reformed its public 

services and launched the programs New Connections/ Power 

Change/Current Connections services via its “123 call center” 

and web site www.pln.co.id. 

Through its prepaid electricity service, titled “Prepaid is a 

Problem-Solving Creative Solution”, PLN was considered to 

have investments able to provide simplicity, practicality and 

convenience for members of the public who subscribe to PLN. 

This new PLN service offers a creative solution to ensure ease, 

speed and convenience in the field of power demand.



39 

07 

Jual Beli Listrik Swasta PLTU Pontianak-3 

PLN dan PT Leyand Pontianak Power menandatangani 

kontrak perjanjian pembelian listrik dari proyek listrik 

swasta PLTU Pontianak-3 kapasitas 2x25 MW, di Kantor 

PLN Pusat, Jakarta. Listrik dari PLTU Pontianak-3, yang 

dilaksanakan dengan skema Independent Power Producer, 

akan memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan di 

Kalimantan Barat. 

Sale and Purchase Agreement for Private Electric 

STEAM Power Plant Pontianak-3 

PLN and PT Leyand Pontianak Power signed a Electrical Power 

Sale and Purchase Agreement on the private electric steam 

power plant Pontianak-3 (2x25 MW), at PLN’s central office in 

Jakarta. Power produced by the steam power plant, which was 

undertaken by the Independent Power Producer scheme, will 

fulfill the needs of West Kalimantan. 

28 

Presiden SBY Resmikan Tiga PLTU 

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 

meresmikan beroperasinya tiga Pusat Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) baru di Jawa, yaitu: PLTU 1 Banten-Suralaya 

kapasitas 1x625 MW, PLTU 3 Banten-Lontar unit 1 kapasitas 

1x315 MW, dan PLTU Tanjung Jati B ekspansi unit 3 

kapasitas 1x660 MW. Dua PLTU pertama yang diresmikan 

tersebut adalah bagian dari proyek percepatan (fast track 

program) 10.000 MW tahap 1. Total kapasitas PLTU yang 

diresmikan hari ini adalah 1.600 MW. Peresmian ini 

dilakukan bersamaan dengan ground breaking proyek 

Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) PT Pertamina (Persero) 

Refinery Unit IV di Cilacap, Jawa Tengah. Direktur Utama 

PLN Nur Pamudji menyampaikan laporan dari lokasi PLTU 

1 Banten-Suralaya kepada Presiden yang berada di Cilacap 

melalui fasilitas video conference. 

President Susilo Bambang Yudhoyono Inaugurates 

Three Steam Power Plants 

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated 

the operation of three new steam power plants in Java, namely 

the 1 Bantam-Suralaya power plant (1x625 MW capacity) the 

Banten-Lontar steam power plant 3 unit 1 (1x315 MW capacity), 

and the Tanjung Jati B steam power plant unit 3 (1x660 MW 

expanded capacity). The first two power plants that were 

officiated are part of the first stage of the 10,000 MW fast track 

program. The combined total capacity of the steam power 

plant officiated on this day is 1,600 MW. The inauguration was 

done in tandem with the ground breaking ceremony of the 

Resid Fluid Catalytic Cracking project at PT Pertamina’s Unit IV 

Refinery in Cilacap, Central Java. PLN Chairman Nur Pamudji 

delivered a report from the Banten-Suralaya power plant to 

the President in Cilacap via video conference. 

Pengoperasian tiga PLTU ini secara signifikan menambah 

pasokan listrik ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Saat ini 

beban puncak rata-rata di sistem kelistrikan Jawa Bali 

mencapai sekitar 19.700 MW. Sampai akhir tahun 2011 

daya mampu di sistem Jawa Bali menjadi 23.000 MW. 

Pembangunan PLTU ini juga upaya diversifikasi pembangkit 

non-BBM menjadi batu bara sehingga biaya pokok 

penyediaan listrik menjadi lebih murah. 

The operation of these three power plants significantly 

increases the power supply to the Java-Bali power grid. 

Currently, the average peak load on the Java-Bali power grid is 

19,700 MW. As of the end of 2011, the Bali-Java power grid’s 

maximum output was 23,000 MW. 

The construction of these power plants is also an effort to 

diversify the country’s non-oil power generation to coal so that 

the price of supplying power becomes cheaper.




40 

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 

Awards and Certifications 

ISO 14001:2000 

PT PLN Batam 4 

TOTAL 4 

ISO 14001 : 2005 

PLN Pembangkitan Tarahan 

1 

PLN Tarahan Power Plant 

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan 

1 

PLN South Sumatera Power Plant 

TOTAL 2 

ISO 14001 : 2004 

PLN Wilayah Aceh PLN Aceh Region 2 

PLN Wilayah Riau & Kepulauan Riau 

PLN Riau and Riau Island Region 

PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan 

Bengkulu 

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region 

PLN Wilayah Kalimantan Barat 

PLN West Kalimantan Region 

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah 

PLN South and Central Kalimantan Region 

PLN Wilayah Kalimantan Timur 

PLN East Kalimantan Region 

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi Barat 

PLN South, South East and West Sulawesi Region 

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara 

PLN Maluku and North Maluku Region 

PT Indonesia Power 8 

PLN Wilayah Papua PLN Papua Region 1 

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 

PLN North Sumatera Power Plant 



PLN Pembangkitan Muara Tawar 

PLN Muara Tawar Power Plant 

PLN PLTGU Cilegon 

PLN Cilegon Combined Cycle Power Plant 


TOTAL 70 

3 

1 

2 

8 

1 

5 

5 

1 

27 

1 

1 

ISO 9001 : 2008 


PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah 4 

dan Gorontalo 

PLN North, Central Sulawesi and Gorontalo Region 

PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatera Region 1 



PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 


PLN Wilayah Bangka Belitung PLN Bangka Belitung Region 1 

PLN Wilayah Lampung PLN Lampung Region 3 

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

1 

PLN Distribution of Greater Jakarta and Tangerang 

PLN Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta 

1 

PLN Distribution of Central Java and Yogyakarta 


4 


PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 5 


PLN Pembangkitan Tarahan 

1 

PLN Tarahan Power Plant 

PLN Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan 1 

Nusa Tenggara 

PLN Power Plant and Transmission Project of Java, Bali 

and Nusa Tenggara 



PLN Jasa Manajemen Konstruksi 

PLN Construction Management Service 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban 

Sumatera (P3B) 

PLN Transmission and Load Dispatching Center of 

Sumatera 



PLN Pusat Enjinering Ketenagalistrikan 

PLN Electricity Engineering 




PLN Maluku & North Maluku Region 


PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali 

PLN Jawa Bali Power Plant 

PLN Pembangkitan Tanjung Jati B 

PLN Tanjung Jati B Power Plant 

PLN UIP Jaringan Jawa Bali 

PLN Transmission Project Java Bali 


Icon + 1 

Total 51 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

6 

1 

1



41 

ISO 9001 : 2001 


2 


TOTAL 2 

ISO 9001 : 2000 

PLN Wilayah Sumatera Barat 

PLN West Sumatera Region 



PLN Wilayah Bangka Belitung 

PLN Bangka Belitung Region 

PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan 10 

Bengkulu 



1 



2 


PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan 11 

Kalimantan Tengah 

PLN South Kalimantan and Central Region 

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi 3 

Tenggara, Sulawesi Barat 

PLN South, South-east and West Sulawesi 

Region 


3 

PLN Maluku and North Maluku Region 

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat 

4 

PLN West Nusa Tenggara Region 

PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang 1 

PLN Distribution of Greater Jakarta & Tangerang 

PLN Distribusi Jawa Tengah 

11 

PLN Distribution of Central Java Region 

PLN Distribusi Jawa Timur 

10 

PLN Distribution of East Java 

PLN Distribusi Bali PLN Distribution of Bali 13 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban 45 

Jawa Bali 

PLN Transmission and Load Dispatching 

Center of Jawa Bali 



PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur 

2 

PLN East Nusa Tenggara Region 

PLN Distribusi Jawa Barat 

22 

PLN Distribution of West Java 

28 

7 

1 

ISO 9001 : 2000 


Sumatera 

PLN Transmission and Load Dispatching of 

Sumatera 

PLN Pemeliharaan Ketenagalistrikan 

6 

PLN Center of Maintenance 

PLN Pusat Enjinering Kelistrikan 

1 

PLN Electricity Engineering 

PLN Jasa Sertifikasi 

1 

PLN Sertification Service 

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 17 


PLN Pembangkitan Sumatera Bagian 26 

Selatan 


PLN Pembangkitan Muara Tawar 

1 

PLN Muara Tawar Power Plant 


1 



TOTAL 243 

ISO 14001 : 1996 

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan 1 


PLN South Kalimantan and Central 

Kalimantan Region 


TOTAL 5 

SMT 


OHSAS 18001 : 1999 


PLTD Terbaik | Best Diesel Power Plant 






PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah 


TOTAL 5 

2 

1 

2 

1




42 

SMK3 

PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau 


PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi 

dan Bengkulu 

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu 

Region 



PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan 

Tengah 




PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi 


PLN South, South-East, and West Sulawesi Region 



PLN Distribusi Jawa Tengah 

PLN Distribution of Central Java Region 


PLN Wilayah Papua 

PLN Papua Region 



PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur 

PLN East Nusa Tenggara Region 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur 

Beban Sumatera 


Center of Sumatera 






PLN P3B Sumatera 





TOTAL 83 

1 

3 

2 

17 

1 

3 

4 

3 

2 

4 

1 

8 

1 

27 

1 

1 

ISO 17205:2005 

PLN Penelitian & Pengembangan 

PLN Research and Development 


TOTAL 5 

SNI 19-17205:2009 

PLN Penelitian & Pengembangan 


Kecelakaan Nihil | Zero Accident 

PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau 


PLN Pembangkitan Sumatera bagian 

Selatan 



Bengkulu 


Region 



PLN South Kalimantan and Central Kalimantan 

Region 


PLN Kalimantan Region 

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi 


PLN South, South-east and West Sulawesi 

Region 




Jawa Bali 

PLN Transmission and Load Dispatching of 

Java and Bali 


PT PLN Tarakan 1 

PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY 

PLN Distribution of Central Java and 

DI Yogyakarta 

PLN P3B Sumatera 



TOTAL 36 

1 

1 

2 

4 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

7



43 

Pelayanan Pelanggan Terbaik 




Bengkulu 


1 

Region 



1 

PLN Distribusi Bali 

PLN Distribution of Bali 

1 

PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten 

PLN Distribution of West Java and Banten 

1 



PLN South Kalimantan and Central Kalimantan 

1 

Region 

TOTAL 6 

1 

Kementerian Lingkungan Hidup 

PLN Kalimantan Timur 




TOTAL 2 

Dirjen Transportasi Kelautan 



Carrier Ethernet Certification 

PT ICON+ 2 

1 

1 

1 

Inovasi Terbaik 

PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan 


TOTAL 3 

3 

CALL CENTER AWARD 

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

PLN Distribution of Greater Jakarta and 

Tangerang 

1 

Industri Ramah Lingkungan 

PLN Pembangkitan Cilegon 

PLN Cilegon Power Plant 

TOTAL 1 

OHSAS 2009 


TOTAL 2 

OHSAS 14001 : 1999 


Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) 


1 

Indonesia Quality Award 

PLN Aceh 1 

PLN Sumatera Barat 

PLN West Sumatera Region 

PLN Sumsel, Jambi dan Bengkulu 

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu 1 

Region 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY 

1 

PLN Distribution of Central Java and DI Yogyakarta 

PLN Disjaya 1 

PLN UIP Jaringan Sulawesi, Maluku 

dan Papua 

1 

PLN Transmission Development Unit of Sulawesi, 

Maluku and Papua Region 

TOTAL 6 

1 

KSN Awards 


MURI 

PLN Wilayah Bangka Belitung 

PLN Bangka Belitung Region 

2


TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainable Governance 

44 

TATA KELOLA 

BERKELANJUTAN 

SUSTAINABLE GOVERNANCE



45 

Penerapan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan 

(Good Corporate Governance/GCG) di PLN akan 

meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan 

secara berkelanjutan. Penerapan lima prinsip dasar GCG, 

yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian dan kewajaran, secara konsisten akan 

meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. 

Tiga sasaran utama penerapan GCG di PLN yaitu: 

• Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi 

operasional serta peningkatan layanan kepada 

pemangku kepentingan. 

• Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan 

kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan 

investasi yang mengandung benturan kepentingan. 

• Meningkatnya kepercayaan pemegang saham 

serta kepuasan pemangku kepentingan karena 

meningkatnya nilai perusahaan. 

PLN memastikan tujuan itu dapat tercapai dengan 

melakukan langkah-langkah perbaikan secara 

berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak GCG 

(yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun 

dari sisi perangkat keras (yakni pembentukan lembaga 

pelaksana unit kerja). Untuk mendapatkan umpan 

balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, PLN 

melaksanakan penilaian secara berkala mengenai praktik 

dan perangkat tersebut. 

The application of the best practices of Good Corporate 

Governance (GCG) at PLN will increase trust in PLN as 

well as the value of the company for the foreseeable 

future. Applying the five basic principles of GCG, which are 

transparency, accountability, responsibility, independence 

and equality, in a consistent manner will improve the quality 

of corporate governance. 

The three main objectives of applying GCG at PLN are: 

• Maximizing the Company’s performance by improving 

the quality of decision-making, improving operational 

efficiency and improving services for stakeholders. 

• Increasing the company’s value by improving financial 

performance and minimizing investment decisions that 

risk conflicts of interest. 

• Promoting shareholder trust and stakeholder satisfaction 

through the increase of the company’s value. 

PLN ensures that these goals can be achieved by taking 

continuous steps to improve the GCG system, including 

through guidelines, rules and regulations and operational 

systems, as well as through a more concrete approach, such as 

forming work units. In order to gain feedback, thus to improve 

the future performance of the GCG system, PLN carries out 

periodic appraisals of the system.



46 

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA 

GCG GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM 

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu 

implementasi GCG tersebut, PLN telah melengkapi seluruh 

pranata yang diperlukan, meliputi: (4.1) 

• Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku 

kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di 

lingkungan Perseroan. 

• Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata 

kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan 

pengelolaan operasional perusahaan. 

• Board Manual, yakni Pedoman Kerja Direksi dan 

Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi 

dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas 

secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan 

dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi 

acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam 

melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai 

visi dan misi Perseroan. 

PLN melengkapi keseluruhan pedoman pelaksanaan GCG 

dengan struktur tata kelola yang melibatkan interaksi 

tiga organ perusahaan utama, yakni Rapat Umum 

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta 

organ pendukung yang meliputi Komite-komite di tingkat 

Dewan Komisaris dan Direksi. 

To support improvements to the quality of GCG, PLN has 

completed all of the necessary directives, including: (4.1) 

• Code of Conduct, which consists of guidance for good 

behavior, and professionalism within the Company. 

• Corporate Governance Guidelines, used as the mechanism for 

implementing good governance at the company in accordance 

with the company’s operational management policies. 

• Board Manual, or Operational Guidelines for the Board 

of Commissioners and Board of Directors, which contains 

guidelines for the Board of Commissioners and Board of 

Directors, which defines their duties in a structured, systematic, 

easy-to-understand, easy-to-implement and consistent manner, 

so that it serves as a reference for the Board of Commissioners 

and Board of Directors in carrying out their various duties in 

order to achieve the vision and mission of the Company. 

PLN complements the GCG Guidelines with a structure 

of governance that involves the interaction of three main 

company foundations, which are; the General Meeting of 

Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of 

Directors, and supporting agencies with connections to the 

Board of Commissioners and the Board of Directors. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (4.7) General Meeting of Shareholders (4.7) 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (4.7) 

Dalam struktur tata kelola perusahaan, Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi. 

RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk 

mengambil keputusan penting yang berkaitan dan 

didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri 

atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham 

dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja 

Dewan Komisaris maupun Direksi sekaligus memberikan 

pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting 

secara independen dan seimbang antara kepentingan 

pemegang saham dan kepentingan perusahaan. (4.4) 

Beberapa keputusan penting menyangkut keberlangsungan 

perusahaan yang dilakukan melalui RUPS di antaranya 

adalah: evaluasi atas kinerja ekonomi, lingkungan 

maupun sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh 

pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), mengangkat dan 

memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 

meningkatkan permodalan Perseroan; menggabungkan, 

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the 

highest level within the company’s corporate governance 

structure. GMS is a forum for shareholders to make important 

decisions connected to and based on the interests of the 

Company’s operations. GMS consists of the Annual General 

Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders (EGMS). 

Through the GMST or the EGMS, the shareholders can 

exercise their rights to evaluate the performance of the 

Board of Commissioners and the Board of Directors, while 

also expressing their balanced and independent aspirations 

and opinions, and making important decisions based on the 

interests of the shareholders. (4.4) 

Several important resolutions concerning the sustainability of 

the company are made during the GMS, including evaluating the 

performance of the company’s economic, environmental and 

social performance as presided over by the management (Board 

of Commissioners and Board of Directors), electing, appointing 

and removing members of the Board of Commissioners and the 

Board of Directors, increasing the company’s capital, mergers

melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit 

usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi 

unit usaha yang lain; menjaminkan sebagian aset 

perusahaan untuk mencari pendanaan; menerbitkan 

surat utang baik berupa obligasi maupun promissory 

notes dan sejenisnya, mengesahkan transaksi material 

atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan 

Perseroan, serta benturan kepentingan sebagaimana yang 

dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK. (4.10) 



and acquisitions, as well as splitting up internal divisions or 

merging them with other units, securing certain company 

assets in order to acquire funding, notes issuance such as 

bonds or promissory notes among others, authorize material 

transactions or changes in main business activities as advised 

by management, and deal with conflicts of interests identified 

by Bapepam-LK. (4.10) 

47 

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN DIREKSI 

Perseroan menganut sistem dua badan sebagai pelaksana 

segala keputusan yang diambil melalui RUPS dan 

melakukan pengelolaan perusahaan sesuai peraturan 

perundangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, kedua badan 

pengelola perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris 

dan Direksi. 

Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing 

mempunyai tugas dan wewenang yang jelas sesuai 

dengan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam 

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (fiduciary responsibility). Keduanya secara 

bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk 

memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam 

jangka panjang. Dewan Komisaris berkewajiban 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk 

memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan 

RUPS dilaksanakan dan dicapai. Untuk memastikan 

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris 

dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi 

dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme 

tata kelola tersebut. Sementara pelaksanaan atas setiap 

keputusan RUPS tersebut dan pengelolaan perusahaan 

sehari-hari dilakukan oleh Direksi. (4.2, 4.3) 

Kedua badan tertinggi tersebut bertanggung jawab 

atas kinerja Perseroan baik kinerja ekonomi, kinerja 

lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko 

dan memanfaatkan peluang usaha. Ukuran kinerja ini 

ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi 

dan Komisaris. KPI ditinjau setiap periode operasional dan 

dilaporkan dalam RUPS. (4.9) 

The Board of Commissioners 

and the Board of Directors 

The company utilizes a two-body system to carry out 

all decisions made during the GMS and conducts the 

management of the company in accordance with the rules 

and regulations. In accordance with the Limited Liability 

Company Act No. 40 2007, the company’s two executive 

management bodies are the Board of Commissioners and 

the Board of Directors. 

The Board of Commissioners and the Board of Directors 

each has clear duties and authorities in accordance with 

their respective functions as mandated in the Articles 

of Association and prevailing regulations (fiduciary 

responsibility). Together they are responsible for maintaining 

the long-term sustainability of the company’s operations. 

The Board of Commissioners is tasked with monitoring and 

providing counsel to ensure that the goals of the company 

are achieved and the decisions made during the General 

Meeting of Shareholders are carried out. In order to ensure 

the success and fluidity of the implementation of these major 

duties and responsibilities, the Board of Commissioners is 

assisted by the Supporting Committee, while the Board of 

Directors is assisted by working units related to governance 

mechanisms. Meanwhile, the implementation of each GMS 

resolution as well as the daily management of the company is 

conducted by the Board of Directors. (4.2, 4.3) 

These two important bodies are responsible for the performance 

of the company as well as its economic performance, 

environmental performance and social performance, 

including risk management and taking advantage of business 

opportunities. Performance is measured via the Board of 

Directors and Board of Commissioners’ Key Performance 

Indicator (KPI). The KPI is reviewed during every operational 

period, and results are reported during the GMS. (4.9) 

Baik Komisaris maupun Direksi dipilih, diangkat dan 

diberhentikan melalui RUPS. Proses pemilihan Komisaris 

dan Direksi dilakukan melalui kelayakan dan kepatutan 

atau fit and proper test. Berdasarkan ukuran kinerja yang 

telah ditetapkan sebelumnya (KPI), anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi bisa diangkat kembali atau bahkan 

diganti sebelum masa tugasnya berakhir. (4.7) 

Members of the Board of Commissioners as well as the Board 

of Directors are elected, selected and removed during the GMS. 

Commissioners and Directors are selected through the fit and 

proper test. Based on predetermined performance measures 

(KPI), members of the BoC and BoD can be reappointed or 

replaced before their tenure expires. (4.7)



48 

DEWAN KOMISARIS 

Tugas Dewan Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar 

terutama adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan 

pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi 

nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana 

pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran 

Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar 

tugas pengawasan ini berjalan efektif, Dewan Komisaris 

memiliki wewenang tertentu, di antaranya memeriksa 

buku-buku, surat-surat dan catatan-catatan operasional 

Perseroan yang relevan, termasuk mengusulkan dan 

menonaktifkan anggota Direksi dengan alasan yang jelas. 

Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas 

pengawasan dalam RUPS. Mengingat besarnya beban 

pengawasan PLN, Dewan Komisaris Perseroan kini terdiri 

atas 7 orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama, 

dengan 2 di antaranya adalah Komisaris Independen. 

Board of Commissioners 

The duties of the Board of Commissioners, in accordance 

with the Articles of Association, are primarily the 

supervision of company management policies carried out 

by the Board of Directors, and to give advice to the Board 

of Directors, including about Company development plans, 

Company budget and operations plans, implementation of 

the provisions of the Articles of Association and General 

Meeting of Shareholders decisions and presiding regulations. 

To ensure effective monitoring, the Board of Commissioners 

has certain authorities, including inspecting books, letters 

and notes relevant to the company’s operations, including 

firing and deactivating members of the Board of Directors 

for a clear reason. 

The Board of Commissioners reports its supervisory activities 

during the GMS. Due to the scope of PLN’s monitoring 

obligations, the Board of Commissioners currently consists of 

seven Commissioners, including the President Commissioner, 

and two Independent Commissioners.



49 

Penerapan praktik terbaik tata kelola 

perusahaan akan meningkatkan 

kepercayaan sekaligus nilai PLN secara 

berkelanjutan. 

The application of the best practices of corporate 

governance will increase trust in PLN as well as the value 

of the company for the foreseeable future. 

DIREKSI 

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan UU 

Perseroan, Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk 

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perusahaan serta mewakili Perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas 

dan bertanggung jawab secara kolegial sekalipun dapat 

bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan 

pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi diangkat dan 

diberhentikan oleh RUPS. Pada tahun pelaporan, Direksi 

PLN terdiri atas 10 orang anggota Direktur, termasuk 

Direktur Utama. 

Board of Directors 

In accordance with the Articles of Association and Company 

Regulations, the Board of Directors is authorized with, and 

is fully responsible for, the Company’s management for the 

benefit of the Company in accordance with the aims and 

objectives of the Company and to represent the company in 

and out of court. The Board of Directors is tasked with taking 

corporate action and making decisions in line with their given 

authorities and duties. Directors are appointed and dismissed 

during the GMS. In the reported year, PLN’s Board of Directors 

consisted of 10 members, including the Chairman. 

REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI (4.5) Remuneration of the BOC and BOD (4.5) 

REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI (4.5) 

Jumlah dan jenis honorarium Komisaris, gaji Direksi, 

tantiem dan tunjangan-tunjangan yang keseluruhan 

disebut remunerasi, dievaluasi dan diputuskan dalam 

RUPS. Tiap anggota Komisaris menerima sejumlah 

The amount and type of the honorariums for the 

Commissioners, the Directors’ salaries, as well as bonuses and 

benefits, which are together referred to as remuneration, are 

evaluated and set by the GMS. Each Commissioner receives

50 



honorarium bulanan dan tunjangan tertentu, serta 

mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi 

PLN yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS. 

a monthly honorarium and certain benefits, and receives a 

bonus according to the performance and achievements of the 

PLN, which is defined in the GMS. 

Tiap Anggota Direksi menerima gaji bulanan dan tunjangan 

lainnya, serta mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja 

dan prestasi PLN. Pajak atas tantiem Komisaris maupun 

Direksi ditanggung masing-masing. Anggota Dewan 

Komisaris maupun Direksi juga mendapat fasilitas dan 

tunjangan jabatan seperti kendaraan/tunjangan transpor, 

tunjangan komunikasi, keanggotaan klub/profesi, jasa 

perlindungan hukum, jaminan kesehatan, asuransi, 

tunjangan hari raya dan tunjangan representasi. 

Every member of the Board of Directors receives a monthly 

salary and benefits, and receives a bonus based on the 

performance and achievements of PLN. The tax on the 

bonus is paid by the respective recipient. Commissioners 

and Directors also receive facilities and benefits such 

as a vehicle or transportation benefits or allowances, 

communication allowances, club memberships, legal 

protection, health insurance, insurance, holiday allowances 

and representation allowances. 

KOMITE DEWAN DEWAN KOMISARIS KOMISARIS 

Committees under the Board 

of Commissioners 

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris 

dibantu oleh empat komite fungsional di bawah 

pengawasannya, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Komite GCG), Komite Manajemen 

Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite tersebut 

bersifat independen dengan kriteria mencakup di antaranya: 

tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan 

keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan 

atau anggota Dewan Komisaris; tidak memiliki hubungan 

usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha PLN dan bukan merupakan Direksi 

atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN 

sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat 

sebagai Komite Audit PLN. Dalam kegiatan operasional 

sehari-hari, Dewan Komisaris Perseroan juga dibantu oleh 

Sekretaris Dewan Komisaris dan beberapa Tenaga Ahli. (4.1) 

In carrying out its supervisory duties, the Board of 

Commissioners is assisted by four working committees under 

its control, namely the Audit Committee, the Good Governance 

Committee (GCG committee), the Risk Management Committee 

and the Nomination and Remuneration Committee. The criteria 

ensuring the independence and impartiality of the members 

on these committees include: not having a family relationship 

by marriage or descent to the second degree or closer to a 

member or members of the Board of Directors or Board of 

Commissioners, not having any direct or indirect business 

relations related to the business activities of PLN, and not 

being a Director or employee of PLN, or any of its subsidiaries, 

within a minimum of one year before being appointed to the 

PLN Audit Committee. In day-to-day operational activities, the 

Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of the 

Board of Commissioners and various experts. (4.1) 

Komite Audit (KA) 

Tugas Komite Audit mencakup di antaranya: menelaah 

informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN; 

melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

memadai dan kompeten dalam melaksanakan audit 

atas Laporan Keuangan PLN; memastikan bahwa sistem 

pengawasan intern berjalan efektif; melakukan telaah 

dan evaluasi program audit tahunan yang dibuat oleh 

Satuan Pengawas Internal (SPI); menelaah ketaatan PLN 

terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang 

berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku 

kepentingan dan menelaah pengaduan yang berkaitan 

dengan PLN. Tugas Komite Audit selengkapnya tertuang 

dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang ditetapkan dan 

ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris. 

Audit Committee 

The Audit Committee’s duties include: Reviewing financial 

information to be produced by PLN, selecting a Public 

Accountant Office capable of carrying out audits of PLN’s 

Financial Statements, ensuring that the internal monitoring 

system runs effectively, and evaluating the annual audit 

program organized by the Internal Supervisory Unit, 

evaluating PLN’s compliance with rules and regulations, 

especially those related to reports for stakeholders and 

reviewing complaints directed at the company. The 

complete duties of the Audit Committee are outlined in the 

Audit Committee Charter, which is defined and periodically 

reviewed by the Board of Commissioners. 

Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki 

wewenang di antaranya mengakses secara penuh, bebas 

dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset 

serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan 

dengan tugasnya. Komite Audit Perseroan diketuai oleh 

seorang Komisaris Independen. 

To carry out their duties, the Audit Committee is authorized 

with, among other things, full, free and unrestricted access 

to records of employees, funds, assets and other relevant 

Company resources. The Audit Committee is chaired by an 

Independent Commissioner.

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) 

Tugas KNR antara lain: menyusun kriteria seleksi 

dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan 

pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, 

Direksi serta pejabat satu level di bawah Direksi; menilai 

dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah Anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; memastikan 

kesesuaian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi 

dan merekomendasikan calon anggota Komisaris dan 

Direksi dalam RUPS. Uraian tugas lengkap KNR tercantum 

pada Piagam (Charter) KNR yang ditinjau dan ditetapkan 

secara berkala oleh Dewan Komisaris. 



Nomination and Remuneration Committee (NRC) 

The Nomination and Remuneration Committee’s tasks include: 

Compiling selection criteria, nomination procedure and the 

remuneration system as well as the allocation of benefits 

for members of the Board of Commissioners and Board of 

Directors and officials one level below the directors; evaluating 

and providing recommendations concerning the number of 

members of the Board of Commissioners and Board of Directors; 

ensuring appropriate remuneration for members of the Board 

of Commissioners and Board of Directors and recommending 

candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors 

during the General Meeting of Shareholders. A full description 

of the duties of the NRC is outlined in the NRC Charter, which is 

defined and regularly reviewed by the Board of Commissioners. 

51 

Komite Good Corporate Governance (KGCG) 

Tugas komite ini antara lain: membantu Dewan Komisaris 

dalam mengawasi implementasi GCG sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan peraturan, mendorong dan 

mengingatkan Perseroan agar selalu mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan memastikan 

setiap keputusan Dewan Komisaris telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku dan keputusan RUPS. 

Good Corporate Governance Committee (GCGC) 

The duties of the GCGC include: Assisting the Board of 

Commissioners in supervising the implementation of GCG 

practices in accordance with provisions set out in the 

regulations, reminding and encouraging the Company to always 

abide by the prevailing rules and regulations and ensuring that 

each decision made by the Board of Commissioners is in line 

with the prevailing regulations and GMS resolutions. 

Komite Manajemen Risiko (KMR) 

Tugas komite ini antara lain: memberikan keyakinan 

yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh 

Direksi atas semua kegiatan Perseroan yang memiliki 

potensi risiko, serta memberikan rekomendasi tentang 

manajemen risiko pada Dewan Komisaris; memberi 

rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah 

asuransi yang ditutup oleh Perusahaan. 

Risk Management Committee (RMC) 

The duties of the RMC include: Providing adequate assurance 

for the implementation of risk management by the Board of 

Directors for each and every Company activity that carries risk, 

and providing recommendations pertaining to risk management 

for the Board of Commissioners, providing recommendations 

about operational risk and types and the amount of insurance 

that the Company covers. 

(Informasi lebih lengkap mengenai tugas Komisaris dan 

Direksi, komposisi dan tugas Komite-Komite Komisaris 

dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan). 

(More detailed information about the duties of the 

Commissioners and Directors, and the composition and duties 

of the Board of Commissioners’ committees is available in the 

Company’s Annual Report). 

KOMITE DIREKSI DIREKSI 

Board of Directors’ Committee 

Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan 

perusahaan, Direksi membentuk beberapa komite 

fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada 

Direksi. Komite-komite ini dibentuk untuk tugas-tugas 

khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka 

menjaga keberlangsungan usaha. Pada tahun pelaporan, 

komite di bawah Direksi ada 6, dengan uraian tugas utama 

dijelaskan berikut ini. 

To support the company’s management effectively, the Board 

of Directors have established several working committees that 

report directly to the Board of Directors. These committees 

were formed to perform specific tasks that require special 

attention in order to protect the sustainability of the 

Company’s operations. In the reported year, there were six 

committees under the Board of Directors. Their main tasks 

are listed below. 

Komite Independent Power Producer (IPP) dan 

Kerja Sama Kemitraan 

Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan 

kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis 

di bidang perusahaan listrik swasta (IPP) dan kerja sama 

kemitraan yang dilakukan oleh Perseroan. 

Independent Power Producer (IPP) and 

Partnership Cooperation Committee 

The duties of this committee are analyzing and reviewing 

and strategic decision-making in the Independent Power 

Producer sector, and cooperation partnerships undertaken 

by the company.

52 



Komite Energi Primer 



di bidang energi primer yang dilakukan oleh Perseroan. 

Primary Energy Committee 

The duties of this committee are analyzing and reviewing and 

strategic decision-making in the primary energy sector. 

Komite Investasi 



di bidang investasi yang dilakukan oleh Perseroan. 

Investment Committee 

The duties of this committee are analyzing and reviewing 

and strategic decision-making in the field of investments 

undertaken by the Company. 

Komite Pendanaan 



di bidang pendanaan yang dilakukan oleh Perseroan. 

Funding Committee 


strategic decision-making in the field of financing activities 

undertaken by the Company. 

Komite Niaga 



di bidang niaga yang dilakukan oleh Perseroan. 

Commerce Committee 


strategic decision-making in the field of commerce undertaken 

by the Company. 

Komite Sumber Daya Manusia 

Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis 

dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan 

strategis di bidang sumber daya manusia yang dilakukan 

oleh Perseroan. 

Human Resources Committee 


strategic decision-making in the field of human resources at 

the Company.



53 

KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA (2.10) 

CORPORATE Basic Governance Policies 

Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (soft-structure) 

yang telah selesai disusun dan diimplementasikan untuk 

menunjang tercapainya praktik terbaik penerapan tata 

kelola berkelanjutan yang baik. 

Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan 

Perseroan menyusun dan menetapkan Kebijakan 

Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem 

pengawasan dan pengendalian internal dengan 

tujuan akhir meminimalisasi potensi kerugian yang 

mungkin terjadi. PLN telah menindaklanjuti penetapan 

kebijakan manajemen risiko dengan membentuk Divisi 

Manajemen Risiko. Divisi ini dibentuk sebagai upaya 

meningkatkan pengelolaan risiko secara terus-menerus, 

tepat dan komprehensif, disertai upaya mitigasi risiko 

yang telah diidentifikasi. 

KEBIJAKAN SISTIM PELAPORAN PELANGGARAN (4.11) 

Terkait dengan usaha penerapan good corporate governance 

dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap 

dan praktik kecurangan lainnya, saat ini perusahaan 

sedang menyusun sistem pelaporan pelanggaran 

(Whistleblower system) sebagai tindak lanjut atas tuntutan 

transparansi, akuntabilitas dan fairness hubungan bisnis. 

The following are several “soft-structure” policies already 

issued and implemented in order to achieve the best practices 

in applying sustainable good governance. 

Corporate Risk Management Policy 

The Company outlined and established Corporate Risk 

Management Policy as part of the internal monitoring and 

control system with the aim of minimizing the potential for 

possible losses. PLN then went a step further on from risk 

management policy by establishing the Risk Management 

Division. This Division was established in an asserted and 

comprehensive effort to improve the management of risk on a 

long-term basis, as well as to mitigate identified risks. 

Whistleblower Policy (4.11) 

In relation with the implementation of good corporate 

governance, including efforts to eradicate corruption, kickbacks 

and other fraudulent practices, the Company is currently setting 

up a Whistleblower System as a follow up to the demand for 

transparent, accountable and fair business relations.

54 



Dengan penyusunan sistem pelaporan pelanggaran 

ini nantinya diharapkan tercipta iklim kondusif dalam 

bekerja dan mendorong pelaporan pelanggaran yang 

dapat menimbulkan kerugian finansial maupun 

nonfinansial yang dapat merusak citra PLN. PLN akan 

memperkuat mekanisme sistem pelanggaran untuk 

memperkuat sistem deteksi dini dan mencegah terjadinya 

tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO4) 

The system is expected to create a conducive environment at 

work and to encourage the reporting of violations that could 

lead to financial or non-financial losses that could damage 

PLN’s image. PLN intends to strengthen this anti-violation 

system in order to enhance its early warning system, thus 

preventing the actions of perpetrators of corruption, bribery, 

collusion and nepotism. (SO4) 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL 

PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian 

internal sebagai bagian dari implementasi asas 

akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. 

Melalui unit Internal Audit, manajemen PLN memberikan 

jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan 

terhadap aturan dan perundang-undangan serta ketepatan 

dan keandalan pelaporan keuangan. 

Internal Control and Supervision 

PLN carries out internal supervision and control in accordance 

with its implementation of transparency implementation 

principles based on GCG. Through the Internal Audit Unit, 

PLN’s management guarantees the efficiency and effectiveness 

of operations, adherence to rules and regulations as well as 

the accuracy and reliability of financial reporting. 

Setiap auditor SPI wajib mematuhi Standar Profesi Audit 

Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi 

Profesi Audit Internal. 

Each internal auditor shall comply with the Internal Audit 

Professional Standards issued by the Consortium of the Internal 

Audit Professional Organization. 

Pada tahun pelaporan, Formasi Tenaga Kerja (FTK) pada 

Satuan Pengawasan Intern adalah sebanyak 61 pegawai 

yang terdiri dari 49 tenaga auditor, 6 tenaga sekretariat 

dan 1 Kepala Satuan. Dari formasi tersebut saat ini 

terdapat 13 auditor telah bersertifikat QIA dan 1 orang 

bersertifikat CFE. Auditor SPI PLN telah dibekali dengan 

pendidikan khusus mengenai tindakan korupsi dan 

upaya pencegahannya. (SO3) 

In the reported year, manpower formation at the Internal 

Control Unit consisted of 61 personnel, consisting of 49 auditors, 

six secretaries and one Unit Head. From this formation, there 

are currently 13 QIA-certified auditors and 1 CFE-certified 

auditor. PLN’s SPI auditors have received special training in 

preventing acts of corruption, collusion and nepotism. (SO3) 

Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil 

audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, personil 

Auditor Internal senantiasa meningkatkan kompetensi 

melalui berbagai pendidikan baik pendidikan berjenjang 

sertifikasi profesi auditor internal seperti QIA (Qualified 

Internal Auditor), PIA (Profesional Internal Auditor) maupun 

CIA (Certified Internal Auditor), termasuk diklat bidang 

operasional dan perkembangan saat ini yang sangat 

memperhatikan pencegahan tindakan-tindakan yang 

tergolong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO3) 

In order to maintain and improve the quality of auditing, in 

accordance with the prevailing auditing standards, Internal 

Audit personnel continually enhance their competencies 

though tiered educational training and professional internal 

audit certification such as QIA (Qualified Internal Auditor), 

PIA (Professional Internal Auditor) and CIA (Certified Internal 

Auditor), including operational training and development that 

is currently focused on preventing acts of corruption, nepotism 

and collusion. (SO3) 

Kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PLN 

mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat 

Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Kebijakan Akuntansi 

dan praktik-praktik bisnis yang sehat. Dalam melakukan 

Audit di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman 

Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN 

No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005. 

The activities of the Internal Supervisory Unit at PLN adhere 

to the existing regulations of Decrees, Circulars, Instructions, 

Accounting Policies, and healthy business practices. In 

conducting auditing at PLN, SPI has Internal Supervisory 

Guidelines, in accordance with PLN BoD Resolution No.030.K/ 

DIR/2005 dated February 2, 2005. 

Pada tahun 2011, Sesuai Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) 2011, Tim SPI telah melaksanakan 

Pemeriksaan Operasional Periode I, II, III, IV, V, VI dan VII 

terhadap 26 Unit Bisnis dan 6 Direktorat, dengan jumlah 

temuan sebanyak 296 temuan yang harus diklarifikasi 

oleh Manajemen Unit Bisnis terkait dan 60 temuan pada 

In 2011, in accordance with the Annual Supervisory Program 

2011, the SPI team carried out Operational Inspection Period 

I, II, III, IV, V, VI and VII directed at 26 Business Units and six 

Directorates, finding a total of 296 cases that must be clarified 

by the relevant Business Unit Management and 60 cases at 

the Directorate. Inspections were carried out on work units



55 

Direktorat. Pemeriksaan dilakukan terhadap unit-unit 

kerja yang rawan terhadap tindak pidana korupsi, seperti 

bagian pengadaan, pemeliharaan dan keuangan. (SO2) 

prone to corruption, such as the complaints procurement, 

maintenance and finance divisions. (SO2) 

Dari 356 temuan tersebut, tindak lanjut yang telah 

dinyatakan selesai sebanyak 260 temuan. PLN menerapkan 

sanksi tegas berupa pemberhentian dari status pegawai 

disertai proses hukum atas setiap tindakan yang 

terindikasi kuat berupa perbuatan korupsi. (SO4) 

Of the 356 said cases, 260 have already been followed up. 

PLN imposes heavy punishments in the form of suspension of 

working status, as well as legal action for every act that carries 

a strong indication of corruption. (SO4) 

Transaksi Benturan Kepentingan 

PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, 

dengan ketegasan bahwa pihak-pihak internal maupun 

eksternal yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi 

dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan 

keputusan menyangkut transaksi tersebut. (4.6) 

Conflict of Interest Transactions 

PLN’s regulations on “Conflict of Interest Transactions” forbid 

any party, whether internal or external, who is suspected of 

involvement in a transaction from playing a role in the decisionmaking 

process of that transaction.(4.6) 

Kebijakan Manajemen Kinerja 

PLN mulai merintis penetapan Key Performance Indicator 

(KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh 

manajemen. Selain itu, dalam rangka optimalisasi kinerja 

korporasi, PLN juga membuat komitmen yang disepakati 

dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan 

Komisaris yang meliputi antara lain: Kinerja Perseroan, 

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengurangan 

Subsidi, Pengurangan Susut Jaringan dan SAIDI maupun 

SAIFI, Kinerja bidang Sosial, Kinerja di bidang pelestarian 

lingkungan dan lain lain. (4.9) 

Performance Management 

PLN has been a pioneer in the establishment of the Key 

Performance Indicator (KPI) as a management performance 

benchmark. In addition, to optimize corporate performance, 

PLN has also set out commitments agreed and signed by 

the Board of Directors and Board of Commissioners related 

to the following areas: Company Performance, Power Plant 

Construction, Subsidy Reduction, Reduce Network Losses and 

SAIDI and SAIFI, Social Affairs Performance, performance in the 

field of environmental preservation and more. (4.9) 

Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan 

Donasi 

PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah 

dan donasi baik oleh pihak didalam maupun diluar 

lingkungan Perusahaan. Larangan ini diberlakukan 

untuk menegakkan independensi pengambilan 

keputusan maupun potensi terjadinya benturan 

kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik 

terhadap integritas Perusahaan. 

Prohibition of Giving and Receiving Gifts and 

Donations 

PLN forbids the giving and receiving of gifts and donations 

by parties within or outside of the Company. This prohibition 

is enforced to ensure independent decision making and to 

prevent conflict of interests and or loss of public confidence in 

the integrity of PLN. 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan 

dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan 

efisien, terbuka dan bersaing adil dan tidak diskriminatif. 

Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui 

persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Keterlibatan politik (SO6) 

PLN melarang penggunaan dana atau aset Perseroan 

untuk kepentingan partai politik atau calon dari partai 

politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN yang 

melarang semua BUMN untuk memberikan kontribusi 

secara finansial dan bentuk lainnya kepada partai politik, 

politisi, dan institusi yang terkait. 

Procurement of Goods and Services 

PLN implements transparent and accountable procurement 

policies, fulfilling the principles of efficient, effective, open 

and non-discriminatory business practices. The process for 

the procurement of goods and services is carried out through 

fair competition and in accordance with the prevailing laws 

and regulations. 

Political Involvement (SO6) 

PLN prohibits the use, whether direct or indirect, of Company 

funds or assets for the interest of political parties or political 

party candidates. This is in accordance with the policies of the 

Ministry of State Owned Enterprises, which forbids all State 

Owned Enterprises from providing financial or any other kind of 

support to political parties, politicians and related institutions.

56 



Keterlibatan Perseroan dalam pembuatan kebijakan 

publik pun hanya terbatas pada pemberian pandangan 

dihadapan DPR atas undangan pihak terkait 

sehubungan penyusunan kebijakan pemenuhan 

kebutuhan listrik maupun presentasi besaran nilai 

subsidi yang diperlukan oleh PLN untuk menutup 

selisih biaya produksi dan penjualan listrik pada 

golongan masyarakat tidak mampu. 

The company’s involvement in public policy making is 

limited to the outlook of the House of Representatives at the 

invitation of related parties concerning the formulation of 

policy on electricity power needs, as well as presenting the 

amount of subsidy required by PLN to cover the difference 

between the production cost and sales price of electrical 

power for the underprivileged. 

Sistem Manajemen Mutu (ISO) 

Sejak tahun 2004, PLN mengintensifkan pelaksanaan 

program Sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi 

ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan, SMK3 Kelaikan Operasi, 

Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan. 

Quality Management System 

Since 2004, PLN has intensified the implementation of the 

Certification Program, which covers ISO 9001 on Services, 

ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, 

SMK3 on Trustworthy Operations, and the Operations and 

Maintenance Competency Certification. 

Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat 

Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan 

mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan 

diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan. 

The objective is to manage each Electric Power Plant based 

on internationally recognized standards, and thus obtain 

Certification on Power Plant. 

PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi 

bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis 

distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu 

pelayanan terhadap pelanggan. 

PLN has also intensified the implementation of the Customer 

Service certification program, ISO 9001, in distribution business 

units across the region in order to improve the quality of 

customer services. 

PLN selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan 

kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi 

kecelakaan kerja (zero accident) dengan mengharuskan 

setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000. 

PLN always prioritizes employee safety and health with the 

goal of achieving a zero accident scenario by requiring each 

unit to obtain the ISO 27000 certificate.



57 

KODE ETIK PERILAKU DAN BUDAYA PERUSAHAAN 

CODE OF CONDUCT CORPORATE CULTURE 

Kode Etik Perilaku 

KODE ETIK PERILAKU 

Pada Oktober 2005, PLN menerbitkan Code of Conduct 

sebagai bentuk implementasi peningkatan dan 

penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang 

dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan Perseroan. 

Code of Conduct berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan 

profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur 

mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang 

bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota 

dan hubungan dengan pihak eksternal. 

Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN secara 

terus-menerus akan disempurnakan untuk mengikuti 

perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis 

Perseroan. Implementasi berkesinambungan dari 

Pedoman Perilaku ini adalah salah satu bagian dari upaya 

PLN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. 

Code of Conduct 

In October 2005, PLN published its Code of Conduct, as a 

realization of the improvement of its implementation of 

GCG, as well as a code of ethics, which is followed by all 

company employees. 

The Code of Conduct is a guideline for professionalism and 

good behavior at PLN. These directives regulate leadership 

values, responsible membership professional relations 

between members and relations with external parties. 

In parallel, PLN’s Code of Conduct will be continually improved 

through the adoption of developments and changes at the 

Company. The continuous implementation of the Code of 

Conduct has become a part of the company’s efforts to improve 

the quality of GCG. 

Budaya Perusahaan 

BUDAYA PERUSAHAAN 

Budaya perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada 

tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik 

Nasional yang ke-57. Warga PLN meyakini bahwa 

perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus 

dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan 

Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling 

Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar. 

Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran 

Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke 

seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. 

Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan 

dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi 

kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga 

diberikan kepada pegawai baru yang dalam masa orientasi. 

Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas 

penerapan GCG dari sisi terciptanya integritas seluruh 

warga PLN. 

Corporate Culture 

The Corporate Culture of PT PLN (Pesero) was officiated on 

October 27, 2002, to coincide with the 57 th National Electricity 

Day. PLN believes that the realization of the Company’s 

Philosophy, Vision and Mission, must be done in line with 

its Corporate Culture, which comprises the values of Faith, 

Integrity, Care and Learning. 

The implementation of Corporate Culture throughout all 

levels of the Company is conducted by the Central Office’s 

Information Dissemination Team. Corporate Culture is spread 

through presentations, discussions, question and answer 

sessions and group discussions. New recruits learn about the 

values of Corporate Culture during orientation. Corporate 

Culture is thus fostered in an effort to improve the quality of 

GCG by cultivating integrity among all PLN members.



58 

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN 

Stakeholder Engagement 

Sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan listrik 

untuk kepentingan publik dan wilayah operasional 

luas yang meliputi seluruh Indonesia, PLN memerlukan 

hubungan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, khususnya masyarakat dan Pemerintah. 

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan hal yang 

paling strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha 

Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan 

program tanggung jawab perusahaan yang berkualitas 

agar kegiatan tersebut menjadi penyelaras hubungan 

antara Perseroan, masyarakat dan Pemerintah. Untuk 

maksud tersebut Perseroan melaksanakan peningkatan 

intensitas dan kualitas pertemuan dengan para pemangku 

kepentingan, menjaga kualitas produk dan layanan serta 

melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi 

yang berkembang menyangkut peran PLN. 

Mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan intensitas 

dan kualitas pertemuan adalah melalui kegiatan hubungan 

dengan komunitas, pelaksanaan RUPS, forum Bipartit dan 

Tripartit dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

Melalui pertemuan dan silaturahmi tersebut, maka tujuan 

Perseroan untuk mendorong terjadinya pembangunan 

perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sekaligus 

menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang akan 

lebih cepat tercapai. Atas dasar inilah, maka penyusunan 

rencana dan pelaksanaan program kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan didiskusikan dan disosialisasikan 

kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan 

masyarakat sekitar untuk membentuk partisipasi aktif dan 

positif dari semua pihak terkait. 

Secara umum PLN memiliki tujuh pemangku kepentingan 

utama yang secara langsung berpengaruh pada 

keberlangsungan usaha Perseroan. Namun demikian 

dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, 

PLN tetap memperhatikan pemangku kepentingan 

lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

kelangsungan usahanya. Tujuh pemangku kepentingan 

utama PLN adalah: 

PEMEGANG SAHAM 

Untuk membina hubungan harmonis dengan 

pemegang saham, yakni Pemerintah, PLN secara rutin 

dan konsisten mengadakan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) minimal dua kali dalam setahun untuk 

melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, 

termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan 

dan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran 

perusahaan. Dari pembahasan pokok-pokok agenda 

As a company that serves the electrical power needs for the 

interests of the public and a wide operational region that 

covers all of Indonesia, PLN requires a harmonious relationship 

with stakeholders, especially the public and the Government. 

Stakeholder engagement is the most important strategic aspect 

in maintaining the sustainability of the Company’s operations. 

Therefore, the Company implements a corporate responsibility 

program capable of harmonizing the relationship between 

the Company, the public and the Government. To this end, 

the Company carries out improvements to the intensity and 

quality of meetings with stakeholders, maintains the quality of 

products and services, and conducts field visits to absorb the 

developing aspirations concerning PLN’s role. 

The mechanism used to improve the quality and intensity 

of meetings includes community relations activities, 

implementing Good Corporate Governance, Bipartite and 

Tripartite forums, and Partnership Programs and Community 

Development. Through such meetings and gatherings, the 

Company’s objectives toward economic development, 

improving well-being and also maintaining environmental 

sustainability will be achieved faster. On this basis, the 

planning and implementation of social responsibility programs 

are discussed and disseminated to Regional Governments, 

community leaders, and the public to establish active and 

positive participation among all related parties. 

In general, PLN has seven main stakeholders who directly 

influence the sustainability of the Company’s operations. 

However, in implementing its social responsibility program, PLN 

works with other stakeholders who do not directly influence its 

operations. PLN’s seven main stakeholders are: 

Shareholders 

To foster good harmonious relations with shareholders, namely 

the Government, PLN consistently and routinely holds the 

General Meeting of Shareholders (GMS) at least twice a year in 

order to report the Company’s overall performance, including 

social responsibility performance and confirm the company’s 

work plan and budget. From the meeting’s discussion, 

shareholders set out the company’s development goals and 

strategic policy. Outside of the GMS forum, the Company’s is



59 

rapat ini, pemegang saham (RUPS) menetapkan arah 

perkembangan dan kebijakan strategis Perseroan. Di luar 

forum RUPS, Perseroan aktif terlibat berbagai pembahasan 

dengan Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dalam 

merancang dan menyusun program pemenuhan listrik di 

seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung percepatan 

pertumbuhan perekonomian. 

actively involved in various Government discussions, through 

the Ministry of Energy, in planning and developing electrical 

compliance programs in all of Indonesia’s regions to support 

the acceleration of economic growth. 

PEGAWAI 

Sumber daya manusia merupakan aset utama PLN 

dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh prestasi 

dan pencapaian kinerja PLN diraih melalui dedikasi dan 

kerja keras seluruh Sumber Daya Manusia Perseroan. Oleh 

karenanya, PLN secara rutin mengadakan pertemuan 

antara pihak perusahaan dengan SP PLN (Serikat Pekerja 

PLN) dan perwakilan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia), sebagai wakil dari pihak pegawai. Melalui forum 

Bipartit ini seluruh persoalan menyangkut hubungan kerja 

dan permasalahan kepegawaian dibahas dan dicarikan 

penyelesaiannya untuk kepentingan bersama. 

Staff 

Human resources are PLN’s main asset in running the business. 

All of PLN’s performance achievements are accomplished 

through the hard work and dedication of all of the Company’s 

human resources. Therefore, PLN routinely holds meetings 

between company parties and the PLN Workers Union and 

representatives of the SPSI, or Indonesia Workers Union, as a 

representative of the employees. Through this Bipartite forum, 

all issues related to work and personnel issues are discussed 

and solutions are sought for the common interest. 

MITRA KERJA 

PLN memiliki pedoman kerja dan etika dalam 

melaksanakan kerja sama dengan semua mitra kerja 

untuk kepentingan bersama. Setiap permasalahan kerja 

sama senantiasa didiskusikan dan dikonsultasikan 

berpedoman pada pedoman etika. Kesepakatan yang 

tercapai kemudian dituangkan dalam perjanjian 

kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan 

untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan 

saling menguntungkan. PLN tidak tergabung dalam satu 

asosiasi industri sejenis. (4.13) 

Work Partners 

PLN refers to ethics and work guidelines in working and 

cooperating with its partners for the common interest. Work 

issues are always discussed and consulted based on the 

ethics guidelines. Any agreement reached is then put into a 

contractual arrangement of mutual respect that comprises 

good cooperation and that is mutually beneficial. PLN has no 

connections to any industrial association. (4.13) 

PEMERINTAH 

PLN bertemu secara rutin dengan perwakilan pemerintah 

melalui forum BUMN maupun forum khusus untuk 

membahas dan merencanakan pembangunan daerah, 

khusus di bidang kelistrikan maupun melaksanakan 

pertemuan konsultatif untuk merancang dan 

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 

di sekitar wilayah operasi yang dapat dilakukan agar 

didapat hasil yang optimal. 

Government 

PLN meets regularly with government representatives through 

State Owned Enterprises forums as well as special forums 

to discuss and plan out regional development, especially in 

the field of electricity, with consultations held to design and 

implement social responsibility programs in regional operations 

that can be done in order to obtain optimum results. 

MASYARAKAT 

PLN melaksanakan program kemitraan sesuai dengan 

potensi dan situasi wilayah, mengingat kondisi pada 

masing-masing daerah operasional SBU berbeda. PLN 

merancang program kemitraan yang memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat 

dan wilayah sekitar sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan, sekaligus menjaga keamanan aset 

Perseroan di wilayah-wilayah terpencil maupun 

padat penduduk. 

Public 

PLN carries out a partnership program in accordance 

with regional potentials and situations, and the various 

conditions in the different SBU operational regions. PLN 

designed a partnership program that enables growth and 

development potential of the community’s regions in order 

to improve well-being, and at the same time maintain the 

safety of the Company’s assets in isolated as well as densely 

populated regions.



60 

Program kemitraan dicanangkan dan dirancang setiap 

tahun anggaran, dengan luas cakupan dan jenis program 

disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan mendukung 

pembangunan yang diemban oleh Perseroan. PLN 

melibatkan tokoh masyarakat dan Pemda dalam menggali 

dan mengembangkan program-program yang dapat 

dilaksanakan. Selain itu, PLN membina hubungan baik 

dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

berperan sebagai mitra, kontrol dan penghubung antara 

pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan 

melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan. 

PLN juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan 

sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan saran demi 

optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

The partnership program is initiated and designed each fiscal 

year, with a wide area of coverage and program types that are 

tailored to the capabilities and objectives needed to support 

developments carried out by the Company. PLN involves 

community leaders and local governments in exploring and 

developing programs that can be implemented. In addition, 

PLN builds good relations with several Non-Governmental 

Organizations that act as partners, controllers and liaisons 

between company, government and community parties, to 

survey conditions before and after implementation. PLN also 

works with academics and consultants acting as experts 

who can provide advice in order to optimize social 

responsibility programs. 

KONSUMEN 

Untuk menjaga kepercayaan konsumen, PLN 

menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya 

meliputi: temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan 

dan menjaga kualitas jasa pelayanan PLN. Hal ini dilakukan 

karena PLN meyakini kepercayaan konsumen merupakan 

salah satu pilar keberlangsungan usaha jangka panjang. 

Di samping itu, PLN melakukan evaluasi dan survei 

kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan PLN 

yang dilaksanakan oleh pihak independen. 

Consumers 

To maintain consumer confidence, PLN conducts various 

activities, including: meetings with customers, customer 

complaint service, and maintain the quality of PLN’s customer 

services. This is done because PLN believes that consumer 

confidence is one of the pillars of long-term corporate 

sustainability. In addition, PLN organizes evaluations and 

surveys, carried out by independent parties, to measure client 

satisfaction regarding PLN’s quality and services. 

MEDIA 

Untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada 

publik dan pada seluruh pemangku kepentingan, PLN 

melakukan berbagai program jumpa pers atau media 

gathering untuk menjaga kepercayaan dan hubungan 

dengan media. Selain melakukan hubungan dengan media, 

PLN aktif mengelola beberapa media yang dikelola secara 

internal untuk mengkomunikasikan berbagai rencana 

perusahaan, berbagai keberhasilan dan hambatan yang 

dihadapi agar mendapatkan umpan balik yang positif. 

Media 

To communicate the Company’s performance to the public and 

to all stakeholders, PLN organizes various media gatherings to 

maintain confidence and relations with the media. In addition 

to media relations, PLN actively manages several internally 

managed media in order to communicate various company 

plans, results and successes and obstacles faced in order to 

gather positive feedback. 

PLN melaksanakan beberapa program interaksi dengan 

masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk 

memenuhi ekspektasi sekaligus mendapatkan umpan 

balik dari para pemangku kepentingan sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut. Adapun elaborasi dari 

masing-masing program tersebut, diuraikan pada bagian 

lain yang terkait dari Laporan Keberlanjutan ini. 

PLN also runs various interactive programs with various 

stakeholder groups to fulfill the expectations and gather 

feedback from stakeholders, as shown in the following table. 

The details of these various programs are described in another 

section of the Sustainability Report.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan (4.14 - 4.17) 



Stakeholder Involvement (4.14 - 4.17) 

61 

TIPE PEMANGKU 

KEPENTINGAN 

STAKEHOLDER TYPE 

Pelanggan 

Customers 

METODE PELIBATAN 

METHOD OF ENGAGEMENT 

Customer satisfaction survey Index (CSI). 

Customer satisfaction survey Index (CSI). 

Layanan pengaduan pelanggan. 

Customer Complaint Service. 

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

STAKEHOLDER EXPECTATION 

Pelayanan yang melebihi harapan. 

Service that exceeds expectation. 

Pusat pelayanan pelanggan. 

Customer Service Center. 

Temu pelanggan Customer Gathering 

Peluncuran program layanan khusus 

(GRASSS dan layanan lain). 

Special Service Program Launching (GRASSS 

and other Services). 

Pemegang Saham 

Shareholders 

Pegawai 

Employees 

• RUPS GMS 

• Raker Working Meeting 

• Forum bipartit Bipartite forum 

Melalui SP-PLN 

Through PLN Labor Union 

Peningkatan kinerja Perseroan. 

Company’s Performance Improvement. 

Menghormati seluruh aturan, AD/ART. 

Upholding all the rules, Articles of Association. 

Keberhasilan peran sebagai stimulan pembangunan. 

Successful role as stimulants for development. 

Kesetaraan. Equality. 

Tidak ada praktik diskriminatif. 

No practice of discrimination. 

Jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 

Guaranteed security, health and safety at work. 

Kesejahteraan purnabakti. 

Post retirement welfare. 

Pemerintah dan 

Regulator 

Government 

Authorities and 

Regulators 

Pertemuan Bipartit 

Dengar Pendapat DPR 

Temu BUMN 

Bipartite Forum 

House of Representatives Public Hearing 

SOE Meeting 

Terjalinnya hubungan yang harmonis dan 

konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator. 

The creation of harmonious and constructive 

relationship with the regulator based on fairness. 

PLN dan segenap karyawannya melaksanakan 

tata kelola, tunduk dan mematuhi hukum, serta 

perundangan yang berlaku. 

PLN and the whole employees conduct the GCG, adhere 

and comply to the prevailing laws and regulations. 

PLN menjadi contoh sebagai perusahaan yang 

mampu mendorong percepatan pembangunan yang 

dicanangkan oleh Pemerintah. 

PLN becomes the role model of a company that is 

capable of driving the development scheme acceleration 

as stated by the Government.



62 

TIPE PEMANGKU 

KEPENTINGAN 

STAKEHOLDER TYPE 

Mitra Kerja (vendor, 

supplier, agen, 

reseller, installer) 

Business partner 

(vendor, supplier, 

agent, reseller, 

installer) 

Masyarakat 

Public 

METODE PELIBATAN 

METHOD OF ENGAGEMENT 

• Pelatihan mitra kerja 

Business Partner Training 

• Kontrak pengadaan 

Procurement Contract 

• Manajemen vendor 

Vendor Management 

• Pemilahan pemasok 

Suppliers Selection 

• Penerapan e-procurement 

e-procurement Implementation 

• Pelibatan masyarakat 

Community Involvement 

• Kegiatan sumbangan 

Donation Activities 

• Kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

Guidance and Counseling Activities 

• Penjagaan aset bersama 

Retaining of Mutual Asset 

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 

STAKEHOLDER EXPECTATION 

Proses pengadaan secara fair dan transparan 

Seleksi dan evaluasi secara objektif dalam 

pemilihan mitra. 

Fair and transparent process of procurement 

Objective selection and evaluation on choosing business 

partners. 

Hubungan saling menguntungkan/Mutually 

beneficial growth. Mutually beneficial relationship. 

Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis 

serta memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar 

wilayah operasi. 

Creation of balanced and harmonious relationship 

and providing benefit to the surrounding operational 

communities. 

Mengurangi seminimal mungkin dampak operasional 

perusahaan terhadap lingkungan. 

Minimize environmental effect of Company’s operation. 

Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. 

Berkembangnya kehidupan masyarakat selaras 

dengan perkembangan perusahaan. 

Taking role in the environmental preservation activities 

community developed as the Company’s grew bigger. 

Terbukanya pengertian manfaat penjagaan aset 

perusahaan sebagai milik bersama. 

The opening of Company’s assets retaining benefit as a 

mutual property. 

Media 

Press Release 

Media Gathering 

Penerbitan buletin internal 

Internal Media Publishing 

Pemberitaan yang akurat, akuntabel dan dapat 

diandalkan. 

Accurate, accountable and reliable reporting. 

Nara sumber berita yang kredibel. 

Credible sources of news. 

Kejelasan program pengembangan Perseroan dan 

arah pembangunan kelistrikan nasional 

Clarity of Company’s development program and the 

direction of national electricity development. 

Melalui penjagaan hubungan yang harmonis, saling 

menghargai dengan seluruh pemangku kepentingan yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan 

bangsa tersebut akan menjadikan PLN sebagai 

perusahaan berkualitas, menjadi salah satu katalisator 

percepatan pembangunan perekonomian nasional yang 

terdepan di bidangnya. 

By maintaining good relations, and mutual respect with all 

stakeholders within a framework of improving the nation’s 

development, PLN will become a quality company, and one 

of the catalysts for the acceleration of national economic 

development, and the leader in its field.



63 

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI 

LITIGATION 

Pada tahun 2011, PLN menghadapi 23 perkara hukum 

perdata. Beberapa perkara telah selesai diputus oleh 

Pengadilan dan sebagian lagi masih akan menjalani 

proses persidangan, atau diputus pada 2012. 

In 2011, PLN was faced with 23 civil law cases. Several of the 

cases were settled in court and some others are still in session, 

or were settled in 2012. 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

1. Perbuatan 

melawan 

hukum. 

Unlawful Act 

(tort). 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Bekasi. 

Bekasi District 

Court. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

No. 147/ 

Pdt.G/2008/ 

PN.Bks. 

Case 

No. 147/ 

Pdt.G 

/2008/ 

PN.Bks 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Direktur 

Utama 

PT PLN 

(Persero) 

Nomor: 266 

SKU/DIR/2008 

Tanggal 30 

Juni 2009. 

In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

from PT PLN 

(Persero) 

President 

Director No: 

266 SKU/ 

DIR/2008 

dated 30 June 

2009. 

LAWAN BERPERKARA 

OPPOSING LITIGANT 

Gugatan diajukan oleh 

Jamsuri dan Maswi) 

Tergugat PT PLN 

(Persero) selaku 

Penggugat. 

Lawsuit filed by Jamsuri 

and Maswi, Plaintiff 

PT PLN (Persero) as 

Defendant. 

GARIS BESAR PERKARA 

CASE OUTLINE 

Penggugat menyatakan 

bahwa Direktur Utama 

PT PLN (Persero) telah 

melakukan perbuatan 

melawan hukum akibat 

tanaman Penggugat 

dilalui Jaringan SUTET 

nilai gugatan Rp25 miliar, 

Dwangsom Rp50.000.000/ 

hari. 

The Plaintiff states that 

the President Director of 

PT PLN (Persero) has acted 

unlawfully due to the high 

voltage line (SUTET) crossing 

the Plaintiff’s plants. Lawsuit 

value is Rp25 billion, Penalty 

Rp50,000,000/day. 

POSISI TERAKHIR PERKARA 

MOST RECENT STATUS 

PLN memenangkan perkara 

a quo telah diputus tanggal 

23 Desember 2008. Penggugat 

mengajukan Banding tanggal 

3 Maret 2009 dan PLN sudah 

menyampaikan Kontra 

Memori Banding pada tanggal 

20 Maret 2009. 

PLN won the lawsuit with the 

verdict decided on 23 December 

2008. The Plaintiff submitted an 

Appeal on 3 March 2009 and 

PLN submitted a counter appeal 

on 20 March 2009. 

PLN menang di tingkat 

Pengadilan Tinggi Bandung 

putusan tanggal 10 Juni 2009. 

PLN won the case at the level 

of Bandung High Court with a 

decision reached on 10 June 

2009. 

Penggugat Kasasi, Tergugat 

I menyampaikan Kontra 

Memori Kasasi pada tanggal 

27 Oktober 2009. 

(Dalam Proses MARI). 

The Plaintiff submitted a 

Cassation appeal, Defendant I 

submitted a Counter Cassation 

Appeal on 27 October 2009.(In 

Process at Supreme Court). 

2. Gugatan 

wanprestasi. 

Breach of 

Contract. 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 

District Court. 

Perkara 

No. 740/ 

Pdt.G/2008/ 

PN-JKT.Sel 

tanggal 9 

Juni 2008. 

Case No. 

740/ 

Pdt.G/2008/ 

PN-JKT. 

Sel dated 9 

June 2008. 

In House 

Lawyer 


DPD-Serikat Pekerja PT 

PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta kepada: 

Lawsuit filed by PT PLN 

(Persero) DPD-Trade 

Union Central Java and D.I. 

Yogyakarta Distribution: 

PT PLN (Persero) sebagai 

Tergugat. 


Defendant . 




melakukan wanprestasi 

terhadap PKB Tahun 2006- 

2008. Penggugat menuntut 

agar PLN memgembalikan 

tanah objek sengketa 

Dengan nilai tuntutan 

Dwangsom Rp100.000.000/ 

hari. 

The Plaintiff states that the 

President Director of PT 

PLN (Persero) is in breach 

of contract of the 2006 – 

2008 Labor Agreement. 

The Plaintiff demands 

that PLN return the land 

under dispute. The value of 

the penalty demanded is 

Rp100,000,000/day. 

Sudah diputus dan 

dimenangkan oleh PLN PN. 

Jakarta Selatan tak berwenang 

mengadili sengketa antara 

Serikat Pekerja PLN dengan 

Direksi PLN diputus tanggal 10 

September 2008. 

(Dalam Proses MARI). 

Decided and won by PLN. South 

Jakarta District Court does not 

have the authority to try cases 

between PLN trade unions and 

the PLN Board of Directors. 

Decided 10 September 2008.(In 

Process at Supreme Court)



64 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

3. Gugatan 

wanprestasi. 

Breach of 

Contract. 

4.. Gugatan 

Citizen Law 

Suit 

(Perbuatan 

Melawan 

Hukum). 

Citizen Law 

Suit (unlawful 

act). 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


PN Jakarta 

Pusat. 

Central 

Jakarta District 

Court PN.Jkt. 

Pst. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

1123/ 

Pdt.G/2008/ 

PN.Jkt.Sel 

tanggal 17 

September 

2008. 

Case No: 

1123/ 

Pdt.G/2008/ 

PN.Jkt.Sel 

dated 17 

September 

2008. 

Perkara 

Nomor: 

476/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Jkt.Pst. 

Case No 

: 476/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Jkt.Pst. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

DIRUT 

Nomor: 036. 

SKU/432/ 

DIR/2009 

tanggal 16 

Januari 2009. 

In House Lawyer 

President 

Director’s 

Power of 

Attorney No: 

036.SKU/432/ 

DIR/2009 

dated 16 

January 2009. 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

DIRUT 

Nomor: 038. 

SKU/432/ 

DIR/2009 

tanggal 19 

Januari 2010. 

President 

Director’s 

Power of 

Attorney No : 

038.SKU/432/ 

DIR/2009 

dated 19 

January 2010. 




Ny. Tjut Julisna Rijanto 

selaku Penggugat 

melawan Tergugat I: 

General Manager PT 

PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan 

D.I. Yogyakarta dan 

Tergugat II: DIRUT PT 

PLN (Persero) sebagai 

Tergugat. 

Lawsuit filed by Mrs. 

Tjut Julisna Rijanto as 

Plaintiff against Defendant 

I: PT PLN (Persero) 

General Manager for 

Central Java and D.I. 

Yogyakarta Distribution 

and Defendant II: PT 

PLN (Persero) President 

Director. 


David M.L. Tobing, SH 

dan Agus Soetopo, SH, 

MH selaku Penggugat 

melawan Presiden RI 

(Tergugat I), Menteri 

ESDM (Tergugat II), 

Direktur Utama PT PLN 

(Persero) (Tergugat III). 

Lawsuit filed by David 

M.L. Tobing, SH and 

Agus Soetopo, SH, MH as 

Plaintiff against Indonesian 

President (Defendant 

I), Minister for Energy 

and Mineral Resources 

(Defendant II), and PT 

PLN (Persero) President 

Director (Defendant III). 


CASE OUTLINE 




melakukan ingkar janji 

( wanprestasi) terhadap 

Pembayaran Perjanjian Jasa 

Pengurusan Pembayaran 

Tunggakan Rekening Listrik 

PT Polysindo Eka Perkasa 

Tbk. Nomor: 054.PJ/160/ 

DJTY/2005 dan Nomor: 001. 

PJ/CLH/2005 tanggal 14 

April 2005. 


President Director of 

PT PLN (Persero) is in 

breach of contract for the 

Payment of an Agreement 

for Settlement Services of 

Electricity Bills in Arrears of 

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. 

No: 054.PJ/160/ DJTY/2005 

and No: 001.PJ/CLH/2005 

dated 14 April 2005. 

Nilai tuntutan Imbalan 

Jasa: Rp9.215.255.172 

Dwangsom: Rp5.000.000/ 

hari. 

Value demanded for Services: 

Rp9,215,255,172 and Penalty 

of Rp5,000,000/day. 

Gugatan CLS ini diajukan 

atas Dasar PLN tidak 

mampu memberikan 

Tenaga Listrik Secara Terus 

Menerus Dengan Mutu dan 

Keandalan Yang Baik Sesuai 

Dengan Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan. Tuntutan 

Ganti rugi Rp1. 

CLS filed due to PLN not 

being able to provide 

a Continual Supply of 

Electricity of Good Quality 

and Reliability in accordance 

with Law No. 30/ 2009 

regarding Electrical Power. 

Damages demanded are Rp1. 



Perkara ini sudah diputus dan 

dimenangkan oleh PLN. 

Amar Putusan: Gugatan 

Penggugat ditolak untuk 

seluruhnya. 

Diputus tanggal 28 April 

2009, dan Penggugat Banding. 

Tergugat II menyampaikan 

Kontra Memori Banding 

tanggal 22 Oktober 2009. 

Masih dalam proses banding. 

This lawsuit was decided and 

won by PLN. 

Verdict: The Plaintiff’s lawsuit 

was refused in its entirety 

Decided on 28 April 2009, 

and the Plaintiff Appealed. 

Defendant II submitted a Counter 

Appeal on 22 October 2009. 

Still under appeal. 

Dalam tingkat Banding 

Perkara No. 28/PDT/2010/ 

PT.DKI telah diputus dan PLN 

Kalah. Putusan tanggal 27 

Oktober 2010. Selanjutnya 

PLN menyatakan: 

Kasasi tanggal 28 Desember 

2010 dan menyerahkan 

Memori Kasasi tanggal 10 

Januari 2011. 

At the Appeal Level Case No. 

28/PDT/2010/PT.DKI was 

decided and PLN Lost. Decision 

dated 27 October 2010. 

PLN then submitted: 

Cassation Appeal dated 28 

December 2010 and submitted 

a Cassation ‘Memori’ on 10 

January 2011. 

Sudah diputus tanggal 1 

September 2010 dan hasilnya 

PLN memenangkan Perkara 

tersebut. 

Amar Putusan: 

Gugatan Para Pengggugat 

ditolak untuk seluruhnya. 

Tergugat III tidak terbukti 

melakukan kelalaian. 

Penggugat Banding 7 

September 2010. (Proses 

Banding) dan Tergugat III telah 

menyampaikan Kontra Memori 

Banding 22 Agustus 2011. 

Decided on 1 September 2010 

with the result that PLN won 

the lawsuit. 

Verdict: 

The Plaintiffs’ lawsuit was 

rejected in its entirety. 

Defendant III was not proven 

to have been negligent. 

The Plaintiffs Appealed on 

7 September 2010. (Under 

Appeal) and Defendant III 

submitted a Counter Appeal on 

22 August 2011.



65 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

5. Perbuatan 

melawan 

hukum. 

Unlawful act. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN Surabaya. 

Surabaya 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

698/ 

Pdt.G/2010/ 

PN.Sby 

tanggal 30 

Agustus 

2010. 

Case no: 

698/ 

Pdt.G/2010/ 

PN.Sby 

dated 30 

August 

2010. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

DIRUT 

Nomor: 574. 

SKU/432/ 

DIR/2010 

tanggal 3 

Agustus 2010. 

In House 

Lawyer 

President 

Director’s 

Power of 

Attorney No: 

574.SKU/432/ 

DIR/2010 

dated 3 

August 2010. 




PT PLN (Persero) selaku 

Penggugat melawan: 

Tergugat I: PT Dharma 

Lautan Utama. 

Lawsuit filed by PT PLN 

(Persero) as Plaintiff 

against: Defendant I: PT 

Dharma Lautan Utama. 

Tergugat II: 

PT Dharma Lautan Cab. 

Surabaya. 

Defendant II : PT Dharma 

Lautan, Surabaya branch. 

Tergugat III: Subyantoro, 

Nakhoda Kapal KM 

Kirana III. 

Defendant III: Subyantoro, 

Nakhoda Kapal KM Kirana 

III. 

(Putus tingkat Banding 

tanggal 5 Desember 2011 

PLN kalah Perkara No. 

635/PDT/2011/PT.Sby). 

(Decided at Appeal on 5 

December 2011 PLN lost 

Case No. 635/PDT/2011/ 

PT.Sby). 


CASE OUTLINE 

Tindakan Para Tergugat 

yang telah melakukan lego 

Jangkar di daerah larangan 

berlabuh jangkar dan atas 

kejadian tersebut telah 

menggaruk kabel laut PLN 

sirkuit 1 Jawa-Madura. 

Untuk hal ini PLN 

menuntut ganti rugi 

sebesar Rp25.675.453.000. 

Action by the Defendant 

who dropped anchor in an 

area where anchoring is 

prohibited and which action 

damaged the PLN undersea 

cable, circuit 1 Java-Madura. 

PLN is demanding damages 

of Rp25,675,453,000. 




Maret 2011 dan hasilnya 


tersebut. 

Decided on 17 March 2011 and 

PLN won the lawsuit. 

Amar Putusan: 

Mengabulkan Gugatan 

Pengggugat sebagian 

Menyatakan T3 telah 


melawan hukum. 

Menyatakan Tergugat 1 dan 2 

terikut dan ikut bertanggung 

jawab atas perbuatan T3. 

Menyatakan sah dan 

berharga sita jaminan yang 

dilakukan oleh Pengadilan 

Menyatakan Tergugat 

secara tanggung renteng 

memberikan ganti rugi 

kepada Penggugat sebesar 

Rp25,6 miliar. Menolak 

gugatan Penggugat untuk 

selebihnya. Proses Banding. 

Verdict: 

Partially granted the Plaintiff’s 

claims. Declared Defendant III 

had acted unlawfully. Declared 

Defendants 1 and 2 took part 

and were jointly responsible for 

the behavior of Defendant III. 

Declared legal and valuable 

sequestration by the Court. 

Stated the Defendants were 

jointly responsible for payment 

of damages to the Plaintiff 

amounting to Rp25.6 billion. 

Refused the Plaintiff’s suit for 

extra fees. Appeal Process.



66 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

6. Gugatan 

Pembatalan 

Sertifikat. 

Certificate 

Cancellation. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Tata Usaha 

Negara 

Medan. 

State 

Administrative 

Court of 

Medan. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No. 

04/G/2011/ 

PTUN MDN. 

No. 

04/G/2011/ 

PTUN MDN. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer. 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

100-1. 

SKU/432/ 

DIR/2011 21 

Februari 2011. 

In House 

Lawyer. 

Special Power 

of Attorney 

No : 100-1. 

SKU/432/ 

DIR/2011 

21 February 

2011. 



Gugatan diajukan Suabir 

(Ahli Waris) sehubungan 

dengan Sertifikat Hak 

Guna Bangunan PT PLN 

(Persero) No. 1 Tanggal 5 

Juni 1998 yang terletak 

di Jalan Desa Tanjung 

Sarang Elang, Kecamatan 

Panai Tengah, Kabupaten 

Labuhan Batu. 

Lawsuit submitted by Suabir 

(heir) in relation to PT PLN 

(Persero) No. 1 Building Use 

Certificate dated 5 June 

1998 located on Jalan Desa 

Tanjung Sarang Elang, Panai 

Tengah District, Labuhan 

Batu Regency. 

(Putusan Tingkat Banding 

PLN Menang Perkara 

No. 150/B/2011/PT TUN 

Medan tanggal 23 

November 2011 amar: 

(Verdict at Appeal PLN Won 

Case No. 150/B/2011/ 

PT TUN Medan dated 

23 November 2011 with 

verdict: 

• Menerima Eksepsi 

Tergugat/Pembanding. 

Accept Defendant’s 

Appeal. 

• Membatalkan Putusan 

Pengadilan Tata usaha 

Medang No. 04/G/2011/ 

PTUN. MDN. 

Cancel Decision of Medan 

Administrative Court No. 

04/G/2011/PTUN. MDN. 

• Menyatakan Gugatan 

Penggugat/Terbanding 

ditolak untuk 

seluruhnya. 

Rejected Plaintiff’s lawsuit 

in its entirety. 

• Menyatakan sah 

Sertifikat Hak Guna 

Bangunan No.1 

tertanggal 05 Juni 

1998 atas nama PT 

Perusahaan Listrik 

Negara seluas 

1.195 M 2 . 

Declared valid Building 

Use Certificate No.1 

dated 05 June 1998 in the 

name of PT Perusahaan 

Listrik Negara amounting to 

1,195 M 2. . 

• Menghukum Tergugat 

untuk membayar biaya 

perkara. 

Sentenced the Defendant 

to pay court fees. 


CASE OUTLINE 

Penggugat menganggap 

bahwa proses pembelian 

sertifikat tidak sesuai 

dengan ketentuan. 

The Plaintiff believes that the 

certificate purchase process 

was not in accordance with 

regulations. 



Sudah diputus tanggal 19 Mei 

2011 dan hasilnya PLN kalah 

dalam Perkara tersebut 

Amar Putusan: 

1. Mengabulkan Gugatan 

Penggugat untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Surat 

Keputusan Tergugat 

yaitu Sertifikat Hak Guna 

Bangunan No. 1/Desa 

Tanjung Sarang Elang 

tertanggal 5 Juni 1998 atas 

nama PT Perusahaan Listrik 

Negara seluas 1.195 meter 

persegi; 

3. Memerintahkan kepada 

Tergugat untuk mencabut 

Surat Keputusan Tergugat 

yaitu Sertifikat Hak Guna 

Bangunan No.1 tertanggal 

5 Juni 1998 atas nama PT 

Perusahaan Listrik Negara 

seluas 1.195 meter persegi; 

4. Menghukum Tergugat 


perkara yang timbul 

dalam perkara ini sebesar 

Rp255.000 (dua ratus lima 

puluh lima ribu Rupiah). 

(PLN ajukan Banding pada 

tgl 31 Mei 2011, Amar 

Putusan Banding PLN telah 

memenangkan perkara a quo). 

Decided on 19 May 2011 and 

PLN lost this lawsuit. 

Verdict: 

1. Granted the Plaintiff’s suit in 

its entirety. 

2. Cancelled the Defendant’s 

Decision i.e. Certificate of 

Building Use No. 1/Desa 

Tanjung Sarang Elang dated 

5 June 1998 in the name of 

PT Perusahaan Listrik Negara 

amounting to 1,195 square 

meters; 

3. Ordered the Defendant to 

withdraw the Defendant’s 

Decision Letter i.e. Building 

Use Certificate No.1 dated 

5 June 1998 in the name of 

PT Perusahaan Listrik Negara 

amounting to 1,195 square 

meters; 

4. Ordered the Defendant to 

pay court costs for the lawsuit 

amounting to Rp255,000 (two 

hundred fifty five thousand 

rupiah). 

(PLN submitted an Appeal on 31 

May 2011, Appeal Verdict: PLN 

won this lawsuit).



67 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

7. Perbuatan 

melawan 

hukum. 

Unlawful act 

8. Gugatan 

Perwakilan 

Kelompok 

(Class Action). 

Class Action. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


PN Ternate. 

Ternate 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

637/ 

Pdt.G/2010/ 

PN.Jkt.Sel 

1 November 

2010. 

Case No: 

637/ 

Pdt.G/2010/ 

PN.Jkt.Sel 

1 November 

2010. 

Perkara 

Nomor: 08/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Tte 

tanggal 3 

April 2009 

dan 

Nomor: 10/ 

PDT/ 2010/ 

PT.MALUT. 

Case 

No: 08/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Tte 

dated 3 

April 2009 

and No: 10/ 

PDT/ 2010/ 

PT.MALUT. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Berdasarkan 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor. 

In House 

Lawyer 

Based on 

Special Power 

of Attorney. 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Manajer 

Cabang 

Ternate 

Nomor: 001. 

SKU/432/ 

TNT/2009 

tanggal 12 

Mei 2009. 

In House 

Lawyer 

Power of 

Attorney 

Ternate Branch 

Manager No: 

001.SKU/432/ 

TNT/2009 

dated 12 May 

2009. 




Aris Munandar selaku 


Tergugat I: PT PLN 

(Persero) Kantor Pusat 

Tergugat II: Ir. Agus 

Salim, MM. 

Lawsuit filed by Aris 

Munandar as Plaintiff 

against: Defendant I: PT 

PLN (Persero) Head Office 

Defendant II: Agus Salim, 

MM, engineer. 


Muhammad Konoras, 

Cs selaku Penggugat 

melawan Tergugat 

PT PLN (Persero) Cabang 

Ternate. 

Lawsuit filed by 

Muhammad Konoras, 

Cs as Plaintiff against 

Defendant PT PLN 

(Persero) Ternate Branch. 


CASE OUTLINE 


bahwa PT PLN (Persero) 

Kantor Pusat telah 


melawan hukum akibat 

tidak dijawabnya suratsurat 

Penggugat dengan 

tidak menunjukan 

kepedulian dan itikad 

baiknya kepada Penggugat. 

Nilai Tuntutan Materil: 

Rp219.166.655 

Immateril: Rp2.000.000.000. 

The Plaintiff states that PT 

PLN (Persero) Head Office 

has acted unlawfully in not 

responding to the Plaintiff’s 

letters, thus demonstrating 

lack of care and goodwill 

toward the Plaintiff. 

Material Demand: 

Rp219,166,655 

Non-material Demand: 

Rp2,000,000,000. 

Gugatan ini diajukan atas 

dasar sering padamnya 

aliran listrik di daerah 

Ternate sejak Februari 2009 

akibatnya Penggugat tidak 

nyaman. 

Ganti Rugi: Rp33,4 miliar. 

Dwangom: Rp1 juta per hari. 

The case was filed based on 

the frequent power cuts in 

Ternate from February 2009 

causing discomfort to the 

Plaintiffs. 

Damages: Rp33.4 billion 

Penalty: Rp1 million per day 




Agustus 2011 dan hasilnya 


tersebut. 

Amar Putusan: 

Gugatan Penggugat ditolak 

untuk seluruhnya. 

Decided on 23 August 2011 and 

PLN won this lawsuit. 

Verdict: 

The Plaintiff’s lawsuit was 

rejected in its entirety. 

Perkara ini sudah diputus 

pada tanggal 16 Februari 

2010 dan hasilnya PLN kalah. 

PLN mengajukan banding 

tanggal 24 Februari 2010 dan 

menyerahkan Memori Banding 

tgl. 26 Maret 2010. 

Putusan PT Maluku 

Tgl. 19 Juli 2010 hasilnya 

PLN memenangkan perkara 

tersebut. (Proses Kasasi) 

This lawsuit was decided on 16 

February 2010 and PLN lost. 

PLN submitted an appeal on 24 

February 2010 and submitted an 

Appeal ‘Memori’ on 26 March 

2010. 

The decision of the Maluku 

District Court on 19 July 2010 

was that PLN won the lawsuit. 

(Under Cassation Process)



68 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

9. Gugatan 

perbuatan 

melawan 

hukum. 

Unlawful act. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN 

Tangerang. 

Tangerang 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

376/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Tng. 

Case No: 

376/ 

Pdt.G/2009/ 

PN.Tng. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat 

Keterangan 

DIRSDM 

Nomor: 

024.SKT/432/ 

DIR/2009 

tanggal 19 

November 

2009. 

Surat Kuasa 

DIRUT 

Nomor: 879. 

SKU/432/ 

DIR/2009 

tanggal 18 

November 

2009. 

In House 

Lawyer 

DIRSDM 

Clarification 

No: 024. 

SKT/432/ 

DIR/2009 

dated 19 

November 

2009. 

President 

Director’s 

Power of 

Attorney No: 

879.SKU/432/ 

DIR/2009 

dated 18 

November 

2009. 




H. Ismail Radi selaku 

Penggugat melawan PT 

PLN (Persero) selaku 

Tergugat. 

Lawsuit filed by H. Ismail 

Radi as Plaintiff against 


Defendant. 


CASE OUTLINE 

Gugatan ini diajukan 

oleh Penggugat karena 

tanahnya digunakan oleh 

PLN untuk Gardu Induk 

sejak tahun 1986 tanpa PLN 

memberikan kompensasi. 

Penggugat menuntut ganti 

rugi Rp10.552.000.000 

Dwangsom: Rp10 juta/hari. 

This lawsuit was filed by 

the Plaintiff because his 

land has been used by PLN 

for a substation since 1986 

without PLN providing any 

compensation. 

The Plaintiff 

demands damages of 

Rp10,552,000,000 

Penalty: Rp10 million/day. 



Perkara ini sudah diputus tgl. 

22 Sept 2010 dan hasilnya PLN 

Kalah. 

Amar Putusan: Gugatan 

Penggugat dikabulkan 

sebagian PLN diwajibkan 

membayar tanah yang 

dibangun gardu Rp100.000/m 2 

PLN diwajibkan membayar 

sewa tanah Rp300.000 selama 

pemakaian sejak tahun 1976. 

Tergugat dibebankan 

ongkos perkara. PLN telah 

menyatakan banding atas 

Putusan PN Tangerang 

tersebut. Tingkat PT PLN 

Kalah putusan 30 Mei 2011 

dengan amar Menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri 

Tangerang tanggal 22 

September 2010 Nomor: 376/ 

Pdt.G/2009/PN.Tng Putusan 

tanggal 30 Mei 2011 dan atas 

kekalahan tersebut PLN Kasasi 

penyerahan Memori Kasasi 

pada tanggal 4 Juli 2001. 

The lawsuit was decided on 22 

September 2010 and PLN Lost. 

Verdict: The Plaintiff’s lawsuit 

was partially granted. 

PLN is required to pay for the 

land on which the substation 

stands at Rp100,000/m 2 

PLN is required to pay rental for 

the land at Rp300,000 for the 

duration of its use since 1976. 

The Defendant shall bear the 

cost of the lawsuit. 

PLN stated its intention to 

appeal the Decision of the 

Tangerang District Court. 

PLN then lost the case on 

30 May 2011 with a verdict 

strengthening the Decision of the 

Tangerang District Court dated 

22 September 2010 No: 376/ 

Pdt.G/2009/PN.Tng Decision 

dated 30 May 2011, and on this 

loss, PLN submitted a Cassation 

‘Memori’ on 4 July 2011.



69 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

10. Class Action/ 

Perbuatan 

Melawan 

Hukum. 

Class Action / 

Unlawful Act. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN Bandung. 

Bandung 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

194/ 

Pdt.G/2011/ 

PN.Bdg. 

Case No: 

194/ 


PN.Bdg. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 384. 

SKU/432/ 

DIR/2011 tgl 

20 Juni 2011. 

In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney No: 

384.SKU/432/ 


dated 20 June 




Gugatan diajukan 

oleh Dindin Cs selaku 


Tergugat I: PT PLN 

(Persero) Kantor Pusat 

Tergugat II: PT PLN 

(Persero) Pikitring JBN 

Tergugat III: PT PLN 

(Persero) Prokitring Jawa 

Barat. Tergugat IV: Dirjen 

LPE. Tergugat V: Tim 

Fasilitasi Penyelesaian 

Masalah Pembangunan 

dan Pengoperasian 

SUTET 500 Kv (PMPPS). 

Lawsuit filed by Dindin Cs 

as Plaintiff against: 

Defendant I: PT PLN 

(Persero) Head Office. 

Defendant II: PT PLN 

(Persero) Pikitring JBN 

Defendant III: PT PLN 

(Persero) Prokitring West 

Java. 

Defendant IV: LPE Director 

General 

Defendant V: Facilitation 

Team for Settlement of 

Building and Operations 

Problems related to High 

Voltage Network SUTET 

500 Kv (PMPPS). 


CASE OUTLINE 

Bahwa Penggugat 

menuntut ganti guri atas 

pembangunan jaringan 

SUTET 500 kV yang 

melintasi Kabupaten 

Bogor, Cianjur, Bandung, 

Sumedang, Majalengka, dan 

Kabupaten Cilegon. 

Nilai tuntutan kerugian: 

Rp15.655.100.000 

Immaterial: 

Rp85.000.000.000 


hari. 

The Plaintiffs are demanding 

damages due to the 

construction of a high voltage 

network (SUTET 500 kV) 

crossing Bogor Regency, 

Cianjur, Bandung, Sumedang, 

Majalengka, and Cilegon 

Regency. 

Damages claimed are: 

Rp15,655,100,000 

Non-material losses: 

Rp85,000,000,000 

Penalty: Rp10,000,000/day. 



Perkara ini telah diputus 

tanggal 29 Februari 2012 

dan hasil PLN kalah dengan 

amarnya sbb: 

This lawsuit was decided on 

29 February 2012 and PLN lost 

with a verdict as follows: 

Dalam Eksepsi: Menolak 

Eksepsi Tergugat I, II, III. 

In the Exception: Rejected the 

Exception of Defendant I, II, III. 

Dalam Pokok Perkara 

For the points of the lawsuit 

1. Menerima dan 

mengabulkan gugatan 

Penggugat untuk sebagian. 

Accepted and granted the 

case of the Plaintiff in part. 

2. Menghukum Tergugat I, II, 

3. 

4. 

5. 

III secara tanggung renteng 

membayar ganti rugi secara 

meterial kepada Penggugat 

sebesar Rp15.655.100 yang 

diberikan secara langsung 

kepada masing-masing 

kepala keluarga melalui 

wesel pos. 

Found that Defendants I, II, 

III jointly shall pay material 

damages to the Plaintiff 

amounting to Rp15,655,100 

to be given directly to each 

household in the form of a 

money order. 

Menghukum Tergugat 

I, II, dan III membayar 

kerugian Imaterill sebesar 

Rp8.200.000.000 yang dikirim 

secara langsung ke rekening 

kepala Desa dan uang ganti 

rugi tersebut diberikan 

untuk kepentingan umum 

dan sosial. 

Found that Defendants I, II, 

and III should pay nonmaterial 

damages amounting 

to Rp8,200,000,000 to be sent 

directly to the account of the 

Village Head and that these 

damages should be used for 

public and social interests 

Menghukum Tergugat I, 

II, III untuk patuh dalam 

putusan ini. 

Found that Defendants I, II, III 

should comply with this verdict. 

Menghukum Para Tergugat 


perkara sebesar Rp1.600.000. 

Found that the Defendants 

should pay court fees 

amounting to Rp1,600,000.



70 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

11. Gugatan 

Perlawanan 

Pihak Ketiga. 

Third Party 

Resistance. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PN Surabaya. 

Surabaya 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

301/Pdt. 

PLW/2011/ 

PN.Sby 

Tanggal 2 

Mei 2011. 

Case No: 

301/Pdt. 

PLW/2011/ 

PN.Sby 

dated 2 May 


NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: SKK 

DIRUT No. 

471.SKU/432/ 


2 Agustus 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: SKK 

DIRUT No. 

471.SKU/432/ 


dated 2 

August 2011. 




Ny. Soetartini Soekarno 


melawan: 


(sidang pertama tgl. 3 

Mei 2011). 

Lawsuit filed by Mrs. 

Soetartini Soekarno as 

Plaintiff against: 


(first court date 3 May 

2011). 


CASE OUTLINE 

Bahwa Penggugat 

menyatakan mengenai 

Penetapan Sita Jaminan 

yang telah dikeluarkan 

oleh PN. Surabaya tidak sah 

karena PT DLU statusnya 

mengontrak dengan 

Penggugat, perkara ini 

dalam kaitannya dengan 

gugatan PT PLN (Persero) 

kepada PT DLU. 


Sequestration defined by 

the Surabaya District Court 

is invalid because the status 

of PT DLU was a contractor 

with the Plaintiff; this case 

is related to the lawsuit filed 

by PT PLN (Persero) against 

PT DLU. 



Putusan tanggal 11 Januari 

2011 PLN Kalah amar 

putusan: 

Gedung dan Kantor 

dikeluarkan dari sita jaminan. 

Decision dated 11 January 

2011, PLN lost. 

Verdict: 

Building and Offices were 

removed from sequestration. 

12. Gugatan 

Perbuatan 

Melawan 

Hukum. 

Claim of 

Unlawful Act. 

PN 

Indramayu. 

Indramayu 


Perkara 

Nomor: 21/ 


PN.Im. 

Case 

No: 21/ 

Pdt./2011/ 

PN.Im. 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: SKK 

DIRUT No. 

543.SKU/432/ 


7 September 

Agustus 2011. 

In House 

Lawyer 

Power of 

Attorney No. 

SKK DIRUT No. 

543. SKU/432/ 


dated 7 

September 



Agung Rijoto selaku 


PT PLN (Persero). 

Lawsuit filed by Agung 

Rijoto as Plaintiff against: 


Bahwa Penggugat merasa 

tanah miliknya sesuai 

sertifikat seluas 23 ha. 

Belum dibayar ganti rugi 

oleh PLN. 

The Plaintiff states that 

his land according to land 

certificate as much as 23 ha 

haven’t paid by PLN. 

Perkara dicabut pada tanggal 

18 Januari 2012 dengan 

alasan bahwa ada perubahan 

gugatan secara prinsip. 

Dengan demikian perkara ini 

dianggap telah selesai. 

The case was redeem on 8 

January 2012 based on changes 

in the lawsuit principles. The 

case is done. 

13. Gugatan 

Wanprestasi. 

Breach of 

Contract. 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


No. 123/ 


PN.Jkt.Sel. 

Tanggal 23 

Februari 


No.123/ 


PN.Jkt.Sel. 

dated 23 

February 


In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 232 

SKU/432/ 


April 2011. 

In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 232 

SKU/432/ 

DIR/20118 

April 2011. 


PT Matahari Anugerah 

Perkasa kepada 

Perusahaan terhadap 

Perjanjian Nomor: 354- 

11.PJ/041/DIR/2010, 23 

Agustus 2010. 

Lawsuit filed by PT 

Matahari Anugerah 

Perkasa (Company facing 

Contract No.: 354-11. 

PJ/041/DIR/2010, 23 

August 2010. 


bahwa PLN telah memutus 

kontrak secara sepihak 

Nilai Tuntutan Ganti Rugi: 

Rp2.015.640.000.000. 

The Plaintiff believes that PLN 

has unilaterally terminated 

the contract. 

Damages sought: 

Rp2,015,640,000,000. 


Agustus 2011 dan hasilnya 


tersebut. 

Amar Putusan: 

PN Jalarta Selatan tidak 

berwenang memeriksa 

perkara a quo. 

Decision reached 25 August 

2011 and PLN won this lawsuit. 

Verdict: 

South Jakarta District Court does 

not have the authority to try 

this case.



71 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

14. Gugatan 

Perselisihan 

Hubungan 

Industrial. 

Industrial 

Relations 

Dispute. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta Pusat. 

Central 


Court. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No. 187/ 

PHI.G/2011/ 

PN.Jkt.Pst. 

Tanggal 24 

Agustus 


No. 187/ 

PHI.G/2011/ 

PN.Jkt.Pst. 

dated 24 

August 


NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

471.SKU/432/ 


Agustus 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 471. 

SKU/432/ 


August 2011. 




Riza Fauzi, SH & Dodo 

Dwi Sukmono melawan 


Tergugat. 

Lawsuit filed by Riza Fauzi, 

SH & Dodo Dwi Sukmono 

against PT PLN (Persero) as 

Defendant. 


CASE OUTLINE 


bahwa yang berhak 

melakukan perundingan 

PKB 2008 – 2010 dan 

Penandatangan PKB adalah 

DPP SP PT PLN (Persero) di 

bawah kepemimpinan Sdr. 

Ahmad Daryoko sebagai 

Ketua Umum bukan Sdr. 

Rijo Supriyanto. 

The Plaintiff believes that 

the party with the right 

to conduct Negotiations 

for the 2008 – 2010 Labor 

Agreement and to Sign the 

Labor Agreement is DP SP 

PT PLN (Persero) under the 

leadership of Mr. Ahmad 

Daryoko as General Head no 

Mr. Rijo Supriyanto. 



PLN Kalah putusan tanggal 13 

Februari 2012. Dengan amar: 

1. Membatalkan PKB 2010. 

2. Memberlakukan kembali 

PKB 2006 - 2008. 

3. Melibatkan kedua belah 

pihak atau melibatkan 

penggabungan dari mereka. 

PLN Lost this case on 13 February 2012. 

Verdict: 

1. Cancellation of 2010 Labor 

Agreement. 

2. Re-enactment of 2006 – 2008 

Labor Agreement. 

3. Involvement of both parties or a 

joint party. 

15. Gugatan 

Perdata. 

Civil lawsuit. 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta Pusat. 

Central 


Court. 

No. 397/ 

PDT.G 

/2011/ 

PN.Jkt.Pst. 

Tanggal 29 

September 


No. 397/ 

DT.G/2011/ 

PN.Jkt.Pst. 

dated 29 

September 


In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

719.SKU/432/ 


tanggal 15 

November 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 719. 

SKU/432/ 


dated 15 

November 



PT META EPSI melawan 

PT BANK CIMB NIaga TBK 

selaku Tergugat I dan 


Tergugat II. 

Lawsuit filed by PT META 

EPSI against PT BANK CIMB 

Niaga TBK as Defendant 

I and PT PLN (Persero) as 

Defendant II. 


Tergugat I telah melakukan 

pencarian Bank Garansi 

atas Perintah Tergugat II. 

Nilai Tuntutan: 

US$3.444.523 dan 

Rp34.271.143.460. 

The Plaintiff considers 

Defendant I has sought a Bank 

Guarantee on the Instructions 

of Defendant II. 

Damages sought: 

US$3,444,523 and 

Rp34,271,143,460. 

Sidang tanggal 16 Februari 

2012 acara putusan. PLN telah 

memenangkan perkara a quo. 

Amar: 

Mengabulkan Eksepsi 

kewenangan Relatif bahwa PN 

Jakarta Pusat tidak berwenang 

memeriksan dan mengadili 


PLN won this lawsuit on 16 February 2012. 

Verdict: 

Granted Relative Authority Exception 

that Central Jakarta District Court 

does not have the authority to try 

this case. 

16. Gugatan 

Perdata. 

Civil lawsuit. 

Pengadilan 

Negeri 

Medan. 

Medan 


No. /PDT.G 


PN.Mdn 

Tanggal 15 

November 


No./PDT.G 


PN.Mdn 

dated 15 

September 


In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

022.SKU/432/ 


tanggal 15 

November 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 022. 

SKU/432/ 


dated 15 

November 



Sdr. LISA melawan 

PT PT PLN (Persero) dkk. 

Lawsuit filed by LISA 

against PT PLN (Persero) 

and others. 


pemutusan sambungan 

aliran listrik tanpa 

seizin Penggugat dan 

mengambil alat Pembatas 

dan Pengukur (APP) 

yang menempel di persil 

bangunan Penggugat. 

The Plaintiff is claiming 

that the electrical power 

was disconnected without 

permission and the 

Measurement and Limitation 

Equipment (APP) from the 

Plaintiff’s personal property 

removed. 

Gugatan Penggugat 

dinyatakan gugur putusan 

tanggal 15 Februari 2012. 

The Plaintiff’s lawsuit was 

dismissed on 15 February 2012.



72 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

17. Gugatan 

Perdata 

(Perbuatan 

melawan 

hukum). 

Civil lawsuit 

(Unlawful 

act). 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No.639/ 

PDT.G 


PN.Jkt.Sel 

Tanggal 2 

Desember 


No.639/ 

PDT.G 


PN.Jkt.Sel 

dated 2 

December 


NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

039.SKU/432/ 


tanggal 15 

November 


In House Lawyer 

Special Power 

of Attorney No: 

039.SKU/432/ 

DIR/2011 dated 

15 November 





Sdr. Citra Buana Unggul 

d/h PT Ancol Terang 

Metal Printing Industri. 

Lawsuit filed by Citra 

Buana Unggul previously 

PT Ancol Terang Metal 

Printing Industri. 


CASE OUTLINE 

Penggugat meminta 

membongkar jaringan kabel 

yang berada di atas milik 

Pengguat yang terletak di 

atas tower 12 dan tower 13 

untuk dipindahkan ke areal 

lain di luar lokasi tanah 

milik Penggugat. 


Ganti Rugi: Rp1.936.800.000 

Immaterial: Rp1.000.000.000 


hari. 

The Plaintiff requests the 

removal of the overhead 

cable network located above 

Towers 12 and 13 to an area 

other than the Plaintiff’s land. 

Demands: 

Damages:Rp1,936,800,000 

Non-material: 

Rp1,000,000,000 




Sidang pada tanggal 

16 Februari 2012. 

Court hearing scheduled for 

16 February 2012. 

18. Gugatan 

Perdata 

(Perbuatan 

melawan 

hukum). 

Civil lawsuit 

(Unlawful 

act). 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


No.640/ 

PDT.G 


PN.Jkt.Sel 

Tanggal 2 

Desember 


No.640/ 

PDT.G 


PN.Jkt.Sel 

dated 2 

December 


In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

060.SKU/432/ 


tanggal 15 

November 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 060. 

SKU/432/ 


dated 15 

November 



Sdr. Citra Buana Unggul 

d/h PT Ancol Terang 

Metal Printing Industri. 

Lawsuit filed by Citra 

Buana Unggul previously 

PT Ancol Terang Metal 

Printing Industri. 

Penggugat meminta 

membongkar jaringan kabel 

yang berada di atas milik 

Pengguat yang terletak di 

atas tower 12 dan tower 13 

untuk dipindahkan ke areal 

lain di luar lokasi tanah 

milik Penggugat. 


Ganti Rugi: Rp1.562.400.000 



hari. 

The Plaintiff requests the 

removal of the overhead 

cable network located above 

Towers 12 and 13 to an area 

other than the Plaintiff’s land. 

Demands: 

Damages: Rp1,562,400,000 

Non-material: 

Rp3,000,000,000 





16 February 2012.



73 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

19. Gugatan 

Perdata 

(Perbuatan 

melawan 

hukum) dan 

Tuntutan 

Ganti Rugi. 

Civil lawsuit 

(Unlawful 

act) and claim 

for Damages. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No.662/ 

PDT.G 


PN.Jkt.Sel 

Tanggal 14 

Desember 


No.662/ 

PDT.G 


PN.Jkt .Sel 

dated 14 

December 


NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

053.SKU/432/ 

DIR/2012 

tanggal 30 

Januari 2012. 

In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 053. 

SKU/432/ 

DIR/2012 

dated 30 

January 2012. 




Sdr. Heri Santoso. 

Lawsuit filed by Mr. Heri 

Santoso. 


CASE OUTLINE 

Penggugat memiliki tanah 

di Dusun Tanjakan Kersik, 

Desa Mekar Sari Kecamatan 

Cikalong Kulon, Kabupaten 

Cianjur Sertifikat No. 17 

Tahun 2000 seluas 9660 M 2 

di atas tanah Penggugat 

telah dibangun 2 (dua) tiang 

listrik Tegangan Menengah 

dan belum ada ganti rugi 

dan Kompensasi sampai 

dengan sekarang. 


Ganti Rugi: Rp2.750.000.000 


hari. 

The Plaintiff owns land in 

Tanjakan Kersik Hamlet, 

Mekar Sari Village, Cikalong 

Kulon District, Cianjur 

Regency, with Certificate 

No. 17 of the year 2000 

amounting to 9,660 M 2 . 

Above the Plaintiff’s land 

2 (two) medium voltage 

power lines have been 

constructed and no damages 

or compensation has been 

paid to date. 






29 February 2012. 

Demands: 

Damages: Rp2,750,000,000 

Penalty: Rp1,000,000/day.



74 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

20. Gugatan 

Perdata 

(Perbuatan 

melawan 

hukum). 

Civil lawsuit 

(Unlawful 

act). 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Bojonegoro. 

Bojonegoro 


NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No.38./ 

PDT.G 


PN.BJN 

Tanggal 29 

Desember 


No.38./ 

PDT.G 


PN.BJN 

dated 29 

December 


NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

066.SKU/432/ 


tanggal 6 

Februari 2012 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 066. 

SKU/432/ 


dated 6 

February 

2012. 




Sdri. Ni Luh SUPHENI. 

Lawsuit filed by Miss Ni 

Luh SUPHENI. 


CASE OUTLINE 

Penggugat memiliki 3 (tiga) 

bidang Tanah bahwa di atas 

tanah Penggugat dibangun 

gardu listrik tanpa seizin 

dan sepengetahuan 

Penggugat. 

Bahwa atas kejadian ini 

Penggugat meminta ganti 

rugi kepada Tergugat 

I namun dijawab oleh 

Tergugat I dijawab tidak ada 

ketentuan yang mengatur 

masalah tersebut. 


Ganti Rugi materil: 

Rp1.404.000.000 


The Plaintiff owns 3 (three) 

plots of land and on which 

a substation has been built 

without the permission or 

knowledge of the Plaintiff. 




13 Maret 2012. 


13 March 2012. 

The Plaintiff is requesting 

damages from Defendant 

I however, Defendant I 

responded that there are no 

stipulations regulating such 

matters. 

Demands: 

Material damages: 

Rp1,404,000,000 

Non-material: 

Rp3,000,000,000.



75 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

21. Pemutusan 

Hubungan 

Kerja. 

Termination 

of 

Employment. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

PT TUN 

Jakarta. 

State 

Administrative 

Court of 

Jakarta. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

Perkara 

Nomor: 

22/G/2010/ 

PT.TUN.JKT 

dan No. 

Perkara 

Kasasi 

No. 409.K/ 

TUN/2010 

tgl. 6 

Desember 

2010. 

Case No: 

22/G/2010/ 

PT.TUN.JKT 

and 

Cassation 

Appeal 

No. 409.K/ 

TUN/2010 

dated 6 

December 

2010. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

DIRUT 

Nomor: 039. 

SKU/432/ 

DIR/2010 

tanggal 19 

Januari 2010. 

In House 

Lawyer 

President 

Director’s 

Power of 

Attorney No: 

039.SKU/432/ 

DIR/2010 

dated 19 

January 2010. 




Sdr. Musri Mustafa 


melawan Direksi PLN 

selaku Tergugat. 

Lawsuit filed by Musri 

Mustafa as Plaintiff against 

the PLN Board of Directors 

as Defendant. 


CASE OUTLINE 

Gugatan ini diajukan 

berkaitan dengan PHK 

terhadap Penggugat sebagai 

Pegawai PT PLN (Persero) 

Wilayah Sumbar. 

This lawsuit was filed in 

relation to the Redundancy 

of the Plaintiff as an 

employee of PT PLN (Persero) 

West Sumatera. 



Telah diputus pada tanggal 1 

Juni 2010 dan PLN Kalah. 

Atas putusan tersebut PLN 

menyatakan kasasi. 

Memori Kasasi disampaikan 

pada tanggal 24 Juni 2010. 

Putusan Kasasi PLN Kalah 

diputus tanggal 8 April 2011 

dengan amar: 

1. Menolak permohonan 

Kasasi dari Pemohon Kasasi 

Direksi PT PLN (Persero) 

2. Menghukum Pemohon 

Kasasi untuk membayar 

biaya perkara pada tingkat 

Kasasi. 

3. Menguatkan amar putusan 

Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara. 

PLN melakukan upaya 

Peninjauan Kembali pada 

tanggal 19 Januari 2012 dan 

Memori PK sudah diserahkan. 

Decision reached on 1 June 

2010 and PLN Lost. 

PLN has declared cassation on 

this decision. 

A Cassation ‘Memori’ was 

submitted on 24 June 2010. 

PLN lost the Cassation on 8 April 

2011 with the following verdict: 

1. Rejection of the request for 

Cassation by the Board of 

Directors of PT PLN (Persero) 

2. Punish the Cassation 

Requestee with requirement 

to pay lawsuit costs at 

cassation level. 

3. Strengthen the verdict of the 

State Administrative High 

Court. 

PLN submitted a request to 

Review on 19 January 2012 

and the ‘Memori’ has been 

submitted.



76 

NO 

JENIS KASUS 

TYPE OF CASE 

22. Gugatan 

Wanprestasi. 

Breach of 

Contract. 

23. Gugatan 

Wanprestasi. 

Breach of 

Contract. 

JURIDIKSI 

PERKARA 

JURISDICTION 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Selatan. 

South Jakarta 


Pengadilan 

Negeri Blitar. 

Blitar District 

Court. 

NOMOR 

PERKARA 

CASE 

NUMBER 

No. 554/ 


PN.Jkt.Sel. 

Tanggal 13 

Oktober 


No. 554/ 


PN.Jkt.Sel. 

dated 13 

October 


No. 13/ 

Pdt.G/2012/ 

PN.Blt 

Tanggal 7 

Februari 

2012. 

No.13/ 

Pdt.G/2012/ 

PN.Blt 

dated 7 

February 

2012. 

NAMA 

PENGACARA 

LAWYER 

In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 720 

SKU/432/ 


November 


In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: 720 

SKU/432/ 


November 


In House 

Lawyer 

Surat Kuasa 

Khusus 

Nomor: 

SKU/432/ 

DIR/2012. 

In House 

Lawyer 

Special Power 

of Attorney 

No: SKU/432/ 

DIR/2012. 




PT Arumindo Karya 

Utama (Arumindo) 

melawan PT PLN 

(Persero) selaku Turut 

Tergugat. 

Lawsuit filed by PT 

Arumindo Karya Utama 

(Arumindo) against PT PLN 

(Persero) as Co-Defendant. 


Bala Vevkateswara Rao 

Jamula melawan PT PLN 

(Persero) selaku Turut 

Tergugat. 

Lawsuit filed by Bala 

Vevkateswara Rao Jamula 

against PT PLN (Persero) as 

Co-Defendant. 


CASE OUTLINE 

Bahwa alasan Penggugat 

mengajukan gugatan 

karena menurutnya 


melakukan wanprestasi 

atas Perjanjian Kerja 

Sama antara Penggugat 

(PT Arumindo Karya 

Utama (Arumindo) dengan 

Tergugat PT Indonesia 

Comnets Plus (Icon ++) 

Penyelenggaraan Jaringan 

VSAT, Nomor ICON+: 155. 

PJ/061/ICON+/2003 dan 

Nomor ARUM Nomor: 011/ 

AKU-MKT/X/2003. 

The Plaintiff has filed this 

lawsuit because in his 

opinion PT PLN (Persero) 

is in breach of contract for 

a Cooperation Agreement 

between the Plaintiff (PT 

Arumindo Karya Utama 

(Arumindo) and the 

Defendant PT Indonesia 

Comnets Plus (Icon ++) the 

Operator of a VSAT Network, 

No ICON+ : 155.PJ/061/ 

ICON+/2003 and No ARUM 

No : 011/AKU-MKT/X/2003. 

Bahwa alasan Penggugat 

mengajukan gugatan 

karena menurutnya PT 

PLN (Persero) selaku 

Turut Tergugat telah 

memperkerjakan Nanang 

Hardianto sebagai Pegawai 

PT PLN (Persero) padahal 

Tergugat terikat Perjanjian 

No. YTLJT/LTR/2010/00890 

antara Tergugat (Nanang 

Hardianto) dengan PT YTL 

Jawa Timur. 

Tuntutan Materil: 

Rp612.500.000. 

Dwangsom: Rp100.000. 

The Plaintiff has filed this 

lawsuit because in his 

opinion PT PLN (Persero) as 

Co-Defendant has employed 

Nanang Hardianto as an 

Employee of PT PLN (Persero) 

despite the Defendant being 

bound by Contract No. YTLJT/ 

LTR/2010/00890 between the 

Defendant (Nanang Hardianto) 

and PT YTL Jawa Timur. 

Material Damages: 

Rp612,500,000. 

Penalty: Rp100,000. 




Februari 2012 dan hasilnya 


tersebut. 

Amar Putusan: 

PN Jakarta Selatan tidak 

berwenang memeriksa 


Verdict reached on 16 February 

2012 and PLN won this lawsuit. 

Verdict: 

South Jakarta District Court 

does not have the authority to 

examine this case. 

Untuk seluruh kasus yang telah selesai, PLN tidak 

mengeluarkan dana. (PR 9, SO 8) 

For all cases that have been completed, PLN did not release 

funds. (PR 9, SO8)



77 

PROGRAM 

TANGGUNG JAWAB 

SOSIAL PERUSAHAAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM


PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility Program 

78 

MAKSUD DAN TUJUAN 

PURPOSE AND OBJECTIVE 

Sesuai isi beberapa butir misi perusahaan yang 

menyatakan bahwa PLN “berkomitmen menjadikan 

tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik 

menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan 

kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN 

bertekad menerapkan kebijakan triple bottom lines, yang 

menyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Penyelarasan pengembangan ketiga aspek tersebut 

dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, 

melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman 

hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta 

bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lainlain, 

dengan tujuan: 

• Mewujudkan hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dengan masyarakat. 

• Mendorong tumbuhnya profesionalitas pengelolaan 

usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, 

tangguh dan berdaya saing. 

• Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan 

pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, 

profesional, dan etika. 

• Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta 

membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui pengembangan sarana dan prasarana di 

bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum 

serta pemberian bantuan sosial. 

In accordance with the Company’s mission statement, which 

states that PLN is “committed to produce electricity as a 

medium to improve quality of life for the public, and to strive 

to produce electricity as the driving force of economy and to 

run an environmentally friendly business,” PLN is determined 

to implement the “triple bottom lines” policy, by aligning the 

development of three aspects, which are the economic, social 

and environmental aspects. 

The three aspects are aligned by involving all stakeholders, 

investing in society by deepening mutual relationships with 

the surrounding communities, as well as cooperating with 

several parties, including the Government, Non-Governmental 

Organizations (NGOs), Mass Organizations and others, with the 

aim of: 

• Creating a harmonious relationship between the Company 

and public. 

• Spurring the growth of professionalism in the managements 

of small enterprises and cooperative union management 

so that they can be more independent, resilient and 

competitive. 

• Fostering small enterprises and a cooperative approach 

based on equality, independence, professionalism and 

ethics. 

• Preserving the environment, and help improve quality of 

life through infrastructure development in the fields of 

education, health, public facilities and welfare.



79 

VISI DAN MISI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PLN 

The Vision and Mission of PLN’s Social Responsibility Program 

VISI 

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) 

dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan 

kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga 

listrik bagi masyarakat. 

Vision VISION 

Realizing a harmonious relationship between PLN and the 

community, which will foster support for PLN’s success in 

providing electricity to the public. 

MISI MISI 

• Membantu pengembangan kemampuan masyarakat 

agar dapat berperan dalam pembangunan. 

• Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan jalan Program Community Empowering. 

• Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat 

melalui pendidikan. 

• Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga 

listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan 

penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah 

Tangga dan pengembangan desa mandiri energi. 

• Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan 

lingkungan melalui pelestarian alam. 

Mission MISSION 

• Assist the development of the public’s ability to participate 

in development. 

• Play an active role in improving the public’s quality of life 

through the Community Empowering Program. 

• Play an active role in empowering the public through 

education. 

• Play an active role in supporting the availability of electricity 

during the day to improve the quality of life for the Home 

Industries, as well as the development of village energy 

independence. 

• Play an active role in preserving environmental sustainability 

through nature conservation.



80 

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA 

Executive Board Organizational Structure 

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor. 022-1Atg/432/ 

DIR/2012 Dirut memberikan penugasan kepada Sekretaris 

Perusahaan menjadi Ketua Unit PKBL yang berada 

dibawah pengawasan Direktur Keuangan, dengan struktur 

organisasi sebagai berikut: 

Based on Letter of Assignment No. 022-1Atg/432/DIR/2012, the 

CEO gave the Company Secretary, as the PKBL Unit Chairman, 

which is under the supervision of the Director of Finance, an 

assignment detailing the following organizational structure: 

Ketua Unit PKBL 

(ex officio Sekretaris Perusahaan) 

PKBL Unit Chairman 

(ex officio Corporate Secretary) 

Direktur Keuangan 

Selaku Pengawas Unit PKBL 

Finance Director 

as PKBL Unit Supervisor 

Ketua Unit Pelaksana PKBL 

(ex officio MS CSR) 

Head of PKBL Executive Board 

(ex officio MS CSR) 

Ketua Bidang Program 

(ex Officio Asmen Pengembangan 

dan Pembinaan PKBL) 

Head of Programs 

(ex Officio PKBL Construction and 

Development Assistant Manager) 

Ketua Bidang Administrasi 

Keuangan dan Laporan PKBL 

(ex Officio Asmen Administrasi 

Keuangan dan Laporan PKBL) 

Head of PKBL Financial 

Administration and Reports 

(ex Officio PKBL Assistant Manager) 

BUMN Penyalur/ 

Lembaga Penyalur 

BUMN Distributor 

Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL 

(ex officio Manager Bidang Keuangan) 

(Distribusi/Wilayah) 

Head of LK PKBL Finance and Reports 

(ex Officio Financial Manager) (Distribution/Region) 

Ketua Sub Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL 

(ex officio Asisten Manager Keuangan) 

(Cabang/APJ) 

Sub Head of LK PKBL Finance and Reports 

(ex Officio Financial Assistant Manager) (Branch/APJ)

Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) 




Organization Structure Corporate of Social Responsibility 

(CSR) PT PLN (Persero) 

81 

Sekretaris Perusahaan 

Corporate Secretary 

General Manager 

Manager Senior CSR 

CSR Manager Senior 

Manager Sektor/Cabang 

Sector/Branch Manager 

Manager KHA/SDM 

Human Resources Manager/Law 

Communication and Administration Manager 

Asisten Manager CSR 

CSR Assistant Manager 

DM Komunikasi, SPV PKBL(Program Kemitraan Bina 

Lingkungan) dan CSR (Corporate Social Responsibility) 

Communication Deputi Manager, Supervisor of PKBL and csr 

Adapun uraian ringkas tugas utama, wewenang dan 

tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

PT PLN (Persero), mencakup di antaranya: 

• Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan 

masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian 

dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR 

dengan lingkup kegiatan Community relation, Community 

Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. 

• Menyusun dan melaksanakan program kepedulian 

sosial perusahaan. 

• Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial 

dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. 

• Memastikan tersedianya dan terlaksananya program 

pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya 

pengembangan citra perusahaan sesuai dengan 

prinsip Good Corporate Governance. 

The following is a concise description of the main duties, 

authorities and responsibilities of the Partnership and 

Community Development Program (PKBL) and PLN. 

• Prepare and implement community empowerment 

policies at the company as part of PLN’s Corporate 

Responsibility Program, in the scope of community 

relations, Community Services, Community Empowering 

and nature conservation. 

• Prepare and implement a Corporate social 

responsibility program. 

• Prepare and implement social partnerships and SMEC 

patronage programs and improve the company’s image. 

• Ensure the availability and implementation of conservation 

programs and development efforts, including regreening, 

and company image development in line with the principles 

of Good Corporate Governance.



82 

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

Legal Foundation of CSR Program Implementation 

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan PT PLN (Persero) adalah: 

• Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP 

PKBL PT PLN (Persero). 

• Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 

• Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, pasal 74 tentang tanggung jawab sosial bagi 

perusahaan. 

The following comprise the legal foundation of PLN’s Corporate 

Responsibility program: 

• Board of Directors’ Decision No. 366.K/SK.DIR/2007 on 

SOP PKBL PT PLN (Persero). 

• Minister of SOEs Regulation No. 05/MBU/2007 on 

Partnership Program and Community Development 

Program. 

• Law No. 40, 2007, on the Limited Liability Companies, 

article 74 on corporate social responsibility.



83 

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM 

Programs and Their Implementation 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, PLN kemudian 

menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab 

sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan 

nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, 

pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan 

lingkungan hidup. Sesuai dengan sumber dan alokasi 

anggaran yang ditetapkan sebelumnya, PLN menyusun 

dan melaksanakan program tanggung jawab sosial melalui 

dua kegiatan utama yakni Program CSR dan Program 

Pengembangan Masyarakat. 

Based on its objectives, PLN then prepares and implements 

its corporate responsibility programs by involving and 

delivering added value to its consumers, employees, business 

partners, shareholders and surrounding communities for the 

nation and the environment. In accordance with available 

resources and pre-set budget allocation, PLN prepares 

and implements its social responsibility programs through 

two main activities, which are the CSR Program and the 

Community Development Program. 

PROGRAM TANGGUNG TANGGUNG JAWAB SOSIAL JAWAB PERUSAHAAN SOSIAL 

(CSR) PERUSAHAAN (CSR) 

Program tanggung jawab perusahaan PLN (CSR) 

dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, meliputi: 

pelaksanaan community relation, community service, 

community empowering, pelestarian alam termasuk 

penghijauan dan kegiatan yang berhubungan dengan 

pemangku kepentingan lain. Kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan PLN dilaksanakan pada tahun 2011, 

adalah sebagai berikut. 

Community Relation (EU 24) 

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman 

melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak 

yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN 

antara lain: 

Melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui 

penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang 

SUTT/SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layanglayang 

di daerah Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur 

• Sosialisasi instalasi listrik; masih rendahnya 

pengetahuan & pemahaman warga terhadap dampak 

SUTT/SUTET mendorong PLN untuk selalu memberikan 

informasi secara terus-menerus. Salah satunya 

dilakukan kepada pelajar SMA di Jawa Barat. Dengan 

harapan, anak-anak remaja setingkat SMA dianggap 

cukup terpelajar dan terdidik sehingga dapat membagi 

pengetahuan dan informasi, serta memberikan 

pengertian yang benar kepada keluarganya, tetangga 

dan kerabatnya tentang SUTT/SUTET berdasarkan 

pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah. 

• Sosialisasi bahaya layang-layang; layang-layang 

merupakan salah satu mainan khas musiman yang 

dimainkan oleh rakyat di pesisir pantai. Permainan ini 

kadang berbahaya karena alat beserta trik permainan 

yang menggunakan kawat dapat mengenai kabel 

jaringan transmisi PLN. Kawat yang bersifat sebagai 

Corporate CORPORATE Social SOCIAL Responsibility RESPONSIBILITY Progr 

am PROGRAM (CSR) (CSR) 

The Company’s Social Responsibility Program (CSR) is carried out 

though several activities, including: Implementing community 

relations, community service, community empowerement, 

environmental preservation including regreening, and activies 

related to other stakeholder interests. PLN’s corporate social 

responsibility activities implemented in 2011 were as follows: 

Community Relations (EU 24) 

These activities involve the development of understanding 

through communication and information transferred to the 

related parties. PLN’s activities included: 

Raising awareness about electrical installations, for example 

informing High School students in West Java about SUTT/ 

SUTET (Overhead electricity transmission lines), and raising 

awareness about the danger of flying kites in Sumenep, 

Madura Island, East Java. 

• Raising awareness about electrical installations; There 

is still a lack of knowledge and understanding among 

citizens about the impact of SUTT/SUTET, pushing PLN to 

continually raise awareness of this. This is one of the things 

that the West Java High School students learned about. 

It is expected that high school students are educated 

enough to be able to share information, and pass on their 

understanding to their family, neighbors and relatives 

about SUTT/SUTET based on the information they are 

given at school. 

• Raising awareness about the dangers of flying kites; 

Kite flying is one of the typical seasonal games played 

by children on the coast. This game can sometimes be 

dangerous because the kites have strings. Strings that 

can act as electrical conductors can lead to short circuits, 

which could disrupt the availability of electrical power.



84 

penghantar listrik bisa mengakibatkan hubungan 

arus pendek sehingga bisa mengganggu ketersediaan 

pasokan listrik. Sosialisasi ini diselenggarakan di 

daerah Sumenep, Pulau Madura (Jawa Timur). 

Community Services 

Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan 

pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. 

Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011, antara lain 

memberikan : 

• Bantuan bencana alam. 

• Bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi 

PLN, antara lain di Kelurahan Asemrowo, Surabaya 

yang berada di sekitar SUTT 150kV Sawahan-Waru. 

• Bantuan sarana umum pemasangan turap untuk 

warga pedesaan di Kecamatan Rumpin - Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat serta bantuan pengaspalan jalan 

umum di Bogor - Buleleng, Bali. 

• Bantuan perbaikan sarana ibadah. 

• Operasi Katarak gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, 

dan kota lainnya di Indonesia. 

• Bantuan Sarana air bersih. 

Community Empowering 

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang 

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk menunjang kemandiriannya. (EC 8, EN 5, EN 6) 

Kegiatan yang dilakukan antara lain: 

• Bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan 

alternatif di sekitar SUTET, bekerja sama dengan 

Fakultas Pertanian UGM. 

• Bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaran 

Jaya Kabupaten Kulonprogo, Jawa Tengah. 

• Bantuan pengembangan budi daya pertanian pepaya 

organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi 

Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas 

Pertanian UGM. 

• Bantuan pengembangan pola tanam padi SRI 

produktivitas tinggi. 

• Bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman 

organik di sekitar instalasi PLN. 

• Pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya. 

• Program budi daya jamur tiram masyarakat Desa 

Umbul Metro, Lampung. 

• Bantuan Pelatihan budidaya rumput lain di Kalimantan 

Timur. 

• Bantuan Pelatihan kelompok tani tambak ikan tawar 

Danau Sentani, Papua. 

• Pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat 

pengembangan UKM di Papua. 

• Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi 

pengrajin souvenir khas Papua. 

• Penyuluhan pertanian untuk petani di Genyem, Papua 

• Pemberian bibit coklat masyarakat dibawah ROW P3B 

Sumatera. 

Information to this effect was disseminated in Sumenep, 

Madura Island, in East Java. 

Community Services 

Assistance Programs such as these are directed at public 

services and public interests. Activities carried out in 

2011 include: 

• Natural disaster assistance. 

• Assistance in improving health near PLN electrical 

installations, including in Kelurahan Asemrowo, Surabaya, 

which is in the vicinity of SUTT 150kV Sawahan-Waru. 

• Assistance in plastering in public facilities for rural residents 

in Rumpin District - Bogor, West Java, and assistance in 

asphalting public roads in Bogor – Buleleng, Bali. 

• Assistance in repairing houses of worship. 

• Free cataract operations in Aceh, Pekanbaru, East Java, and 

other cities in Indonesia. 

• Assistance in developing clean water. 

Community Empowerment 

This activity consists of programs that provide wider access to 

the public to support their independence. (EC 8, EN 5, EN 6) 

Activities undertaken include: 

• Supporting production and development of alternative 

fish feed in the vicinity of SUTETs, and cooperating with 

the Faculty of Agriculture at UGM. 

• Helping farmers in Ngaran Jaya district in Kulonprogo, 

Central Java, obtain farming equipment. 

• Supporting the development of organic papaya farming 

for farming communities in the vicinity of Mount Merapi 

in Jogyakarta that work with the Faculty of Agriculture 

at UGM. 

• Supporting the development of high-output SRI 

paddy fields. 

• Supporting training programs for the development of 

organic farming near PLN installations 

• Empowering members of PKK Asemrowo, Surabaya 

• Supporting the development of an oyster mushroom 

cultivation community in Umbul Metro village, Lampung. 

• Supporting training for grass cultivation in East Kalimantan 

• Supporting training for freshwater fish farmers on Sentani 

Lake, Papua. 

• SME management training and tips for SME development 

in Papua. 

• Marketing and financial management training for Papua 

souvenirs’ artist. 

• Agricultural expansion for farmers in Genyem, Papua. 

• Provision of cocoa seeds for the ROW P3B Sumatera 

community.



85 

Selain memberikan penerangan listrik untuk keperluan 

dan aktivitas kesehariannya, masyarakat penerima 

manfaat juga diberikan pembekalan dan pelatihan untuk 

meningkatkan sumber daya alam potensi setempat guna 

peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan pembekalan 

dan pelatihan, diharapkan taraf kesejahteraan sosial 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan 

perekonomian. (EC 9) 

Beberapa bentuk pelaksanaan Program Desa Mandiri 

Energi di antaranya: 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH) 

PLTMH dibangun di areal yang relatif terpencil, sulit 

diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun 

memiliki potensi sumber air yang potensial dan 

luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan 

air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus 

mendorong masyarakat setempat memelihara 

kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan 

PLTMH bekerja sama dengan perguruan tinggi. Salah 

satu unit PLTMH hasil kerja sama ini dibangun di Desa 

Pesawaran Indah, Lampung. 

Besides providing electricity for their daily needs and activities, 

receiving communities are also provided with provisions and 

training to improve their local natural resources potential to 

strengthen the local economy. These provisions and training 

programs are expected to improve their social welfare and 

improve local economic activity. (EC 9) 

The following are several examples of Energy Independent 

Village programs: 

Construction of Micro Hydro Power Plant Generating Units 

Micro Hydro Power Units are built in relatively remote areas 

that are difficult to connect to the power grid, but that have 

water resources and large forest areas ensure adequate 

water supply. To provide lighting as well as to encourage the 

public to maintain environmental sustainability, PLN helps 

build Micro Hydro Power Plant by working with universities. 

One of the Micro Hydro Power Plant units built through such 

a cooperation is in Pesawaran Indah village in Lampung. 

!



86 

Beberapa unit PLTMH kerja sama PLN dengan Universitas 

Gadjah Mada, juga dibangun di beberapa lokasi lain, 

yakni: 

• Dusun Lebak Picung, menerangi 52 KK, 1 sekolah dasar 

dan 1 mushola. 

• Desa Adat Susuan Karang Asem, Provinsi Bali dengan 

kapasitas 25 KW. 

• Dusun Kampung Sawah, kapasitas 6 KW, menerangi 

40 KK. 

• Dusun Bojong Cisono, kapasitas 6KW, menerangi 

70 KK. 

• Dusun Cibadak, kapasitas 6KW, menerangi 266 KK. 

• Dusun Cisuren, kapasitas 12KW, menerangi 120 KK. 

• Dusun Ciawi, kapasitas 6KW, menerangi 180 KK. 

• Dusun Luewi Gajah, kapasitas 6KW, menerangi 70 KK. 

• Dusun Parakan Darai, kapasitas 10 KW, menerangi 54 KK 

• PLTMH di Sungai Code, Yogyakarta. 

Pembangkit Listrik Biogas 

Pembangit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan 

peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan 

kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai bahan utama. Proses 

pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan 

gas methane dari proses fermentasi kotoran ternak. 

Gas methane yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan 

untuk memasak. Sisa fermentasi dapat digunakan sebagai 

pupuk. PLN telah mendukung pengembangan komunitas 

berbasis optimalisasi biogas dan potensi lokal di Desa 

Bojong Sleman yang mandiri, bekerja sama dengan 

Fakultas Teknik UGM. 

Pendidikan dan Penyuluhan 

Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan 

dengan energi, dalam Program CSR Desa Mandiri 

Energi PLN juga menyelenggarakan berbagai program 

pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi 

pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi 

dan distribusi listrik terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk 

meningkatkan kemandirian masyarakat. 

Pelestarian Alam, termasuk Penghijauan 

Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang 

selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu 

lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. 

Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 PLN telah menanam 

pohon sebanyak 126.705 pohon. 

Several Micro Hydro Power Plant units have been built in 

several locations in cooperation with UGM. These are: 

• Lebak Picung village, lighting over 52 households, one 

school and one mosque. 

• Susuan village, Karangasem, Bali, capacity 25 KW. 

• Kampung Sawah village, capacity of 6 KW, lighting 40 

households. 

• Bojong Cisono village, capacity of 6KW, lighting 70 

households. 

• Cibadak village, capacity of 6KW, lighting 266 households. 

• Cisuren village, capacity of 12KW, lighting 120 households. 

• Ciawi village, capacity of 6KW, lighting 180 households. 

• Luewi Gajah village, capacity of 6KW, lighting 70 households. 

• Parakan Darai village, capacity of 10 KW, lighting 54 households 

• Micro Hydro Power Plant on the Code River, Yogyakarta. 

Biogas Power Plant 

Biogas power plants are developed in areas with major farming 

activities. These plants utilize manure, usually from cows, 

as their primary fuel. Electricity is generated by producing 

methane by a manure fermenting process. Methane produced 

can be used to produce electricity or for cooking. What is left 

over from the fermentation process can be used as fertilizer. PLN 

has supported the development of independent communitybased 

biogas optimization in Bojong Sleman in cooperating 

with the Faculty of Engineering at UGM. 

Education and Outreach 

In addition to infrastructure development activities related 

to energy, the PLN Energy Independent Village program 

also organizes various educational and outreach programs 

aimed at providing an understanding on the influence of 

electricity, the power transmission and distribution network 

on the environment and community health, as well as the 

implementation of assistance programs designed to enhance 

community self-reliance. 

Nature Conservation, including Regreening 

Tree planting and conservation activities have so far been 

carried out routinely to help the environment recover from the 

impacts of human activity. From 2010 until 2011, PLN planted 

126,705 trees.

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

PROGRAM pengembangan masyarakat 



Community Development Program 

community development program 

87 

Program ini dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan, yang telah dilakukan sejak tahun 

1991, berdasarkan pada SK MENKEU No.316/MK.016/1994 

tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). 

Pada tahun 1999 penugasan tersebut diganti menjadi 

Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan, namun pada tahun 2000 sesuai dengan SE 

No. 31/MK.1/2000 program tersebut dikembalikan menjadi 

Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). 

Selanjutnya pada tahun 2003 terbit SK Meneg BUMN No. 

KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil 

dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT 

PLN (Persero) No. 112-1.K/010/DIR/2004 tanggal 18 Juni 2004 

tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan 

Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan (PKBL). 

Peraturan Meneg BUMN No: PER-05/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan 

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan 

Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 

Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan 

BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/ 

Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L). 

This program has been implemented in the form of Partnership 

and Community Development programs since 1991, based 

on the Minister of Finance decree No.316/MK.016/1994 on 

the Development of Small Enterprises and Cooperatives. In 

1999, the program was changed to the State-Owned Small 

Business Partnership Program and Community Development 

Program, but in 2000, based on Letter No. 31/MK.1/2000, it 

was changed back to the Development of State-Owned Small 

Business Partnership and Cooperatives program. 

In 2003, the Ministry of SOEs issued Decree No. KEP. 236/ 

MBU/2003 dated June 17, 2003, on the State-owned 

Small Businesses Partnership Program and the Community 

Development Program and PT PLN Board of Directors’ 

decision No. 112-1.K/010/DIR/2004 dated June 18, 2004, on 

the Implementation of the State-Owned Small businesses 

Partnership Program and Community Development Program. 

SOE Minister Regulation No: PER-05/MBU/2007 on State- 

Owned Small Business Partnership Program and Community 

Development Program, and PT PLN Board of Directors 

Decision No. 366.K/DIR/2007 dated December 28, 2007, on 

the implementation of the State-Owned Small Businesses 

Partnership Program and the Environmental Empowerment 

Participation Program (PKBL/P3L). 

Program PROGRAM Kemitraan kemitraan (PK) (pk) 

Program Kemitraan merupakan program untuk 

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi 

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang 

berasal dari bagian laba BUMN. 

Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan 

secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra 

Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, 

Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi 

sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan 

PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, 

sebagai berikut: 

• Melakukan survei penelitian lapangan atas 

permohonan bantuan dari calon Mitra Binaan. 

Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha 

yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan 

instansi terkait; 

• Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan 

dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, 

memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi 

pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan 

transaksi yang terkait; 

• Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan). 

Partnership partnership Programprogram 

The Partnership program focuses on improving the abilities 

of small businesses so that they can become independent 

and resilient through the use of funds derived from the 

profits of SOEs. 

Partnership Programs are usually conducted through structural 

guidance given by the Company directly to the partner through 

the Regional/Distribution office, Branch, Office, Service Unit, 

Service Area (except those located at the Regional/Distribution 

Office). Program implementation is essentially carried out 

through several stages, which are as follows: 

• Conduct a field research survey at the request of the 

prospective Foster Partner. Evaluation of the feasibility is 

conducted in accordance with appropriate and healthy 

business practices, and is to be coordinated with relevant 

agencies; 

• Conducting a coaching partnership covering education, 

training, marketing, working capital assistance, processing 

loan guarantees, monitoring and evaluation of Foster 

Partner, bookkeeping for related transactions; 

• Producing periodic reports (quarterly and annually).



88 

Kegiatan Kemitraan tersebut dilakukan dengan dukungan 

dana yang telah ada (dana bergulir) ditambah dengan 

penyisihan laba perusahaan sebesar Rp20 miliar, yang 

akan didistribusikan ke seluruh unit PKBL yang ada di 

PLN. Jumlah mitra binaan PLN sampai akhir 2011 sebanyak 

35.672 mitra. 

Partnership activities are carried out using existing funds 

as well as up to Rp20 billion from Company profits, which is 

distributed to all PKBL units at PLN. PLN had a total of 35,672 

partners at the end of 2011. 

Dana tersedia dan penggunaannya 

Available fund and the utilization 

2010 (Rp) 2011 (Rp) 

Saldo awal Initial balance 643.518.288 2.190.812.451 

Penerimaan dana BUMN pembina 

Mentoring SOE fund proceeds 

Pengembalian pinjaman mitra binaan 

Foster partners loan settlement 

Pendapatan jasa administrasi pinjaman 

Loan administrative service revenue 

Angsuran belum teridentifikasi 

Installments not yet identified 

Kelebihan Pembayaran Angsuran 

Excess payment of installments 

1.500.000.000 70.000.000.000 

13.283.449.631 12.693.686.305 

1.548.193.721 1.486.084.945 

75.015.168 14.745.446 

403.001 9.833.550 

Pendapatan bunga Interest income 56.957.523 856.127.351 

Pendapatan lain-lain Other revenues 42.630.036 23.298.563 

Jumlah dana tersedia Total available fund 17.150.167.368 87.274.588.611 

Penggunaan dana 

Fund utilization 

Penyaluran pinjaman kemitraan 

Partnership loan disbursement 

2010 (Rp) 2011 (Rp) 

13.904.644.933 245.500.000 

Dana pembinaan kemitraan Partnership fostering fund 468.130.000 109.493.600 

Pembayaran hutang jangka pendek 

Settlement of short-term loan 

5.295.000 360.000 

Beban Pembinaan Expenses guidance 22.399.910 33.311.000 

Beban upah tenaga kerja The burden of wage labor 42.401.750 5.000.000 

Beban administrasi dan umum 

Administrative and general expenses 

112.289.078 114.827.891 

Beban pemeliharaan The cost of maintenance 5.700.000 74.120.000 

Beban sewa Rent expense 21.150.000 6.000.000 

Beban lain - lain Other expenses 90.250.246 204.618.519 

Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets 137.094.000 368.835.750 

Penyisihan program BUMN Peduli 

SOE Care allowance program 

150.000.000 13.525.000.000 

JUMLAH PENGGUNAAN DANA TOTAL USAGE OF FUND 14.959.354.917 19.221.690.880 

SISA SALDO REMAINING FUND 2.190.812.451 68.052.897.731 

Dari keseluruhan dana Program Kemitraan tersebut, 

Perseroan menyalurkan dana ke berbagai sektor 

ekonomi, perincian penyaluran pada tahun 2011 adalah 

sebagai berikut. 

From the total Partnership Program fund, the Company 

distributes funds to various economic sectors. Details of the 

distribution of the funds in 2011 is as follows:



89 

SEKTOR USAHA 

BUSINESS SECTOR 

AKUMULASI PENYALURAN 

ACCUMULATED DISBURSEMENT 

JUMLAH MITRA BINAAN 

TOTAL FOSTER PARTNERS 

Industri Industrial 46.007.286.886 7.135 

Perdagangan Trading 93.810.994.997 13.866 

Pertanian Agriculture 4.119.529.750 427 

Perkebunan Plantation 403.575.000 57 

Perikanan Fishery 4.857.719.115 427 

Peternakan Cattle Breeding 13.229.207.130 1.875 

Jasa Services 83.981.934.402 10.676 

Lain-lain Other 6.936.294.254 937 

Total 35.650 35.672 

Total penyaluran pinjaman 

Total disbursement 

2010 2011 

253.101.041.534 287.506.576.982 

Jumlah mitra binaan Total foster partners 35.650 35.672 

Program PROGRAM Bina Lingkungan bina lingkungan 

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar 

lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, 

namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar 

untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan 

melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi 

program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak 

eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi 

penghijauan sekitar instalasi PLN. 

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka Bina 

Lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam 

(BUMN Peduli) yang terjadi di Merapi, Mentawai, 

Gunung Sinabung, banjir bandang Wasior dan kegiatan 

sosial lainnya. 

Community community Development development Program program 

The Community Development Program is carried out in the 

form of educational assistance for the underprivileged who 

live in transmission and distribution areas, and who also have 

the the intelligence and desire to continue their education. 

Meanwhile, nature conservation programs in the form of 

regreening activities organized by external parties working with 

the Government aim to regreen areas near PLN installations. 

Other Community Development activities included natural 

disaster relief at Mount Merapi, Mentawai, Mount Sinabung, 

and the Wasior flash floods, as well as other social activities. 

Anggaran anggaran Pelaksanaan pelaksanaan Program program 

Anggaran CSR Tahun 2011 adalah sebesar Rp45 miliar, 

namun yang sudah direalisasikan sebesar Rp37.273.169.359, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Program program Implementation implementation Budget budget 

The CSR budget for 2011 was Rp45 billion. However, 

Rp37,273,169,359 was actually spent. The details are 

as follows: 

KEGIATAN 

REALISASI DANA PROSENTASE (%) 

NO 

ACTIVITIES 

REALIZED FUND (Rp) PERCENTAGE 

1 Community Relation 3.193.171.954 6 

2 Community Services 18.857.945.985 48 

3 Community Empowering 12.336.458.430 37 

4 Pelestarian alam Nature preservation 1.868.091.825 10 

5 Biaya operasional Operational fee 1.017.501.165 1 

Total 37.273.169.359 100



90 

KISAH MITRA BINAAN 

FOSTER PARTNERS STORIES 

KISAH SUKSES MITRA 

BINAAN PLN, 

JAT’S CRAFT – KOTA 

GEDE YOGYAKARTA, 

(PENGRAJIN TEMBAGA) 

PLN Foster Partners 

Success Story, 

Jat’s Crafts in Kota 

Gede Yogyakarta



91 

Salah satu mitra binaan PT PLN (Persero) yang merasa 

mendapat manfaat dari Peraturan Menteri Negara BUMN 

No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL itu adalah Bapak Ojat 

Sudrajat Pemilik JAT’S CRAFT di Kota Gede, Yogyakarta. Bapak 

tiga anak yang bermigrasi di saat masa kanak-kanaknya 

ke Yogyakarta dari Sumedang Jawa Barat mengikuti orang 

tuanya yang berdarah wiraswasta. Di kota pengrajin tembaga 

itu, dimulailah usaha kecil Pak Ojat di tahun 2001. Namun, 

badai krisis moneter 97-98 berimbas pada usaha kecilnya. 

Pak Ojat pun membuat banyak proposal ke hampir seluruh 

instansi. Tak putus asa hingga di tahun 2000, PKBL PT PLN 

(Persero) mencairkan bantuannya sebesar kurang lebih Rp4 

jutaan dan semenjak itu, ia menjadi mitra binaan PT PLN 

(Persero). Dua tahun setelah menjadi mitra PT PLN (Persero), 

Jat’s Craft—sudah mengikuti pameran di Surabaya. Tahun 

2003 mengajukan proposal lagi ke PKBL PT PLN (Persero) 

setelah pinjaman yang pertama sukses ia tunaikan, PKBL 

PT PLN (Persero) karena kepercayaannya memberikan 

dana Rp14 juta. tahun 2004 ada pameran ke Singapore. 

Gempa bumi Jogjakarta tahun 2006 membuat kegiatan 

usahanya berhenti. Mulai dari rumah, workshop dan mesin 

hancur total. tetapi, PT PLN (Persero) memberi kelonggaran 

satu tahun tidak mengangsur. Tidak hanya kelonggaran 

angsuran, PT PLN (Persero) mengajak mitra kerja yang 

ulet ini untuk pameran ke Berlin, memberi kesempatan 

pameran di tingkat internasional untuk menjual karyakaryanya. 

“Saya beruntung, sudah lama menjadi mitra PT 

PLN (Persero), karena UKM-UKM baru lainnya kalau ingin 

mendapatkan bantuan, harus ada jaminannya. Mungkin 

untuk penghindaran kredit macet di masa depan.” Pak 

Ojat juga mengutarakan bahwa semestinya ada tingkatan 

kepercayaan yang lebih tinggi ketika mitra binaan telah 

terjalin lebih dari sepuluh tahun. Ini adalah pengalaman Pak 

Ojat ketika pameran oleh PT PLN (Persero) di Berlin. Seorang 

pembeli memesan kerajinannya hingga 1,3 M rupiah. Tapi, 

pemesan tersebut hanya mau memberi uang muka 30% 

saja, Pak Ojat kelimpungan darimana ia peroleh 20% untuk 

modal awalnya. “Saya minta saran dari PT PLN (Persero) saat 

itu, bahkan saya menawarkan bagi hasil dengan PT PLN 

(Persero). Tapi karena belum ada programnya, PLN tidak bisa 

mencairkan dana untuk saya. Ya sudah, saya lepas pesanan 

itu karena memang saya tidak punya modal cukup.” Akan 

tetapi, hal itu tidak membuatnya putus asa. Justru memacu 

Pak Ojat semakin kreatif dan ulet lagi. 

One of PLN’s Foster Partners that has benefited from SOEs 

Minister Regulation No. PER-05/MBU/2007 on PKBL is Mr. 

Ojat Sudrajat, the owner of Jat’s Crafts. The father of three 

moved during childhood to Yogyakarta from Sumedang in 

West Java, following his parents who hail from Wiraswasta. 

In the city of copper craftsmen, Mr. Ojat started a small 

company in 2001. However, the economic crisis of 1997-98 

hit his company hard. Mr. Ojat sought capital loans from 

almost all institutions. Still refusing to despair, in 2000 PLN’s 

PKBL program disbursed assistance amounting to about Rp4 

million to Ojat’s business, and since then he has become a 

Foster Partner of PT PLN. Two years after becoming a PLN 

partner, Jat’s Craft took part in an exhibition in Surabaya. 

In 2003, Mr. Ojat again made another loan proposal to 

PLN after the success of the initial loan. PLN, believing in 

his business, gave him a fund of Rp14 million. In 2004, his 

business took part in an exhibition in Singapore. However, 

the Jogyakarta earthquake of 2006 brought the company to 

a standstill. With his workshop and equipment destroyed, 

he was forced to start again from home. However, PLN gave 

him an extra year to pay off the loans. Furthermore, PLN 

also invited its resilient partner to an exhibition in Berlin, 

giving Mr. Ojat the opportunity to sell his products to the 

international market. “I was lucky to have been a longtime 

PLN partner, because its other partners were asked to 

provide guarantees if they wished to receive aid. Probably 

to avoid a credit crunch later on.” Mr. Ojat also said that 

there should be a greater level of trust in trained partners 

who had been partners for 10 years. The following is Mr. 

Ojat’s experience of the PLN exhibition in Berlin. One buyer 

ordered Rp1.3 billion worth of crafts. However, the buyer 

only wanted to pay a 30 percent down payment, but Mr. 

Ojat only had 20 percent of the required initial capital to 

fill the order. “I asked PLN for advice at that time, I even 

offered to share the profits with PLN. However, because 

they did not have a program yet, PLN did not disperse the 

funds I needed. So I dropped the order because I did not 

have enough capital.” However, the experience did not 

make me despair. In fact, it only made Mr. Ojat even more 

creative and more resilient.



92 

KISAH SUKSES 

MITRA BINAAN 

PLN, SURYA UTAMA 

MANDIRI 

(IBU HARYANTI) 

Pengrajin 

TEMPURUNG 

PLN Foster 

Partners Success 

Story, Surya 

Utama Mandiri 

(Ibu Haryanti)



93 

Awalnya, sambil bekerja sebagai guru TK honorer, Haryanti 

membuat kreasi dari tempurung kelapa yang sederhana. 

Hingga suatu hari, seorang datang padanya untuk 

membuat kreasi baru, tas dari batok. “Wah, pertama sih 

takut gagal, tapi ada hasrat untuk membuat kreasi yang 

lain.” Kata perempuan kelahiran tanggal 23 Desember ini. 

Setelah mencoba dan berhasil ditambah pelanggannya 

puas, membuat semangat untuk berkreasi bentuk baru. 

‘’Kalau barangnya itu-itu saja, pelanggan bisa bosan. Kita 

juga bisa kalah dengan mereka yang memiliki usaha 

serupa.’’ Kata mantan guru honorer ini. Usaha yang 

dirintis tahun 2002 ini, awalnya membuat sendiri produkproduknya. 

Namun, itu dilakukannya sebelum pesanan 

melimpah seperti sekarang. Mulai dari mengambil limbah 

tempurung, membentuknya menjadi karya seni hingga 

pemasaran, ia lakoni dengan bantuan sang suami. Kini, 

ketika usahanya telah mekar, ia tak sanggup lagi bekerja 

sendiri sehingga mempekerjakan orang lain. Sebanyak 

10 karyawan sekarang membantunya memproduksi 

aneka kerajinan tempurung kelapa ini. ‘’Saya dan suami 

tinggal membagi-bagi tugas. Saya memegang pemasaran, 

sedangkan suami bagian produksi barang-barang,’’ tambah 

ibu tiga anak ini. Untuk memasarkan produknya, ajang 

pameran menjadi andalan. Apalagi setelah mendapat 

suntikan dana PKBL dari PT PLN (Persero), ajang pameran 

yang menjadi salah satu keberhasilannya. “Program PKBLnya 

PT PLN (Persero) itu bagusnya tidak hanya kasih 

uang saja, tapi PLN benar-benar memberdayakan kami, 

salah satunya ajang pameran,” tuturnya gembira. Lulusan 

sekolah perguruan ini mengaku diajak teman untuk 

membuat proposal kepada PKBL PT PLN (Persero) tahun 

2008 dengan dana Rp20 juta. “Ini pertama kali, dan sebulan 

kemudian, saya dapat telepon kalau proposal saya disetujui 

dan dana segera cair.” Pameran terbukti ampuh untuk 

memperkenalkan produk ini pada kalangan yang lebih 

luas. Buktinya, pesanan datang dari mana-mana seperti 

Jakarta, Bali, bahkan dari negeri yang jauh, Jamaica, Kanada 

dan Malaysia. Haryanti sangat terbantukan sebagai salah 

satu mitra binaan PT PLN (Persero). “UKM itu kan yang 

paling penting adalah pameran dan pemasaran. PKBL PT 

PLN (Persero) membuat saya nyaman dengan program ini.” 

Tidak hanya sekedar memberi bantuan berupa materi dan 

pemasaran, Haryanti tertolong sekali dengan para pejabat 

PKBL PLN yang menurutnya dapat memberi tenggang rasa 

apabila dia tidak bisa mengangsur. Meski relatif jarang, 

namun pernah ia mengalami kesulitan keuangan, hingga 

menunggak 1 bulan. PT PLN (Persero) tidak memberikan 

beban bunga kepada tagihannya yang telat. “Berbeda dong 

dengan Bank, telat sedikit pasti kami ketar ketir karena 

ada beban bunga dan biaya keterlambatan. Alhamdulillah, 

PT PLN (Persero) begitu percaya pada saya, toh karena 

waktu itu saya memang kurang. Ini hampir lunas doakan 

lancar dan PT PLN (Persero) tetap percaya kepada saya 

sebagai binaan mereka.” 

A shell handicraft maker. Initially, when she was working as 

an honorarium teacher, Haryanti made simple handicrafts 

from coconut shells. But one day a person came to her to 

ask her to make a new handicraft; a bag made from shells. 

“Goodness, at first I was afraid of failure, but I had the 

desire to make other handicrafts,” said the woman born 

on December 23. After trying and succeeding and pleasing 

her customer, she was driven to make new handicrafts. “If 

I’m just making one thing, the customers will get bored. We 

can lose out to those who have similar businesses,” said the 

former teacher who started the company in 2002 initially 

to make her own products. However, this was before the 

orders became as abundant as they are now. Starting with 

discarded shells, she makes them into works of art for the 

market, and now works with the help of her husband. 

With the business flourishing, she is no longer able to work 

alone, and has had to hire others. Now 10 employees 

help her produce various coconut shell-based handicrafts. 

“My husband and I live with the other workers. I do the 

marketing, while my husband is in charge of production,” 

said the mother of three. Exhibitions have become their 

marketing mainstay. Especially, after receiving an injection 

of PKBL funding from PLN, exhibitions became one of 

their success stories. “The good thing about PT PLN’s PKBL 

program is that it does not just hand out money, but PLN 

really empower us, the exhibitions are one example of 

this,” she said excitedly. The teacher admitted that she had 

been encouraged by her friends to ask PLN’s PKBL program 

for a Rp20 million loan in 2008. “That was the first time, 

and a month afterwards, I received a phone call saying 

that my proposal had been accepted that the money 

would be immediately disbursed.” The exhibitions proved 

a success at introducing her products to a wider audience. 

The proof: orders began flooding in from everywhere, 

including Jakarta, Bali and even from far away countries, 

like Jamaica, Canada as well as Malaysia. Haryanti feels 

blessed to be a Foster Partner of PLN. “The most important 

things for small enterprises are marketing and exhibitions. 

PLN’s PKBL program allowed me to get to grips with this 

way of doing things.” Not only assisting though providing 

marketing and materials, Haryanti was really helped out 

by officials from PLN’s PKBL program, who she says helped 

her in ways she could not repay. Although relatively rarely, 

she has nevertheless experienced financial hardships, 

once finding herself one month in arrears. However, PLN 

did not burden her with interest because she was late with 

her payment. “It’s different to a bank, where if you are a 

little late we can find ourselves in trouble with interest as 

well as late fees. Thank God, PLN believed in me as it 

did, because at that time I was really short of cash. It 

has almost been paid off and PLN still believe in me as 

their partner.”


94 

profil PENGEMBANGAN pt pln (persero) sumber PT daya PLN manusia (Persero) Profile Human Resources Development 

PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT



95 

PLN memandang sumber daya manusia (SDM) sebagai 

mitra sekaligus aset yang akan mendukung jalannya 

operasional perusahaan secara berkelanjutan. 

Pengembangan SDM semakin bernilai strategis seiring 

dengan meningkatnya permintaan listrik, pertumbuhan, 

dan luasnya cakupan operasional perusahaan. Untuk 

mengelola SDM sehingga memenuhi harapan pelanggan 

dan pemegang saham, PLN membentuk Komite Sumber 

Daya Manusia yang dibebani tugas untuk menganalisis 

dan mengkaji serta mengambil keputusan strategis di 

bidang SDM Perseroan. 

PLN considers human resources (SDM) as a partner as well as 

an asset that continually supports its business operations. The 

value of SDM is increasingly strategic in line with increasing 

electricity demand, growth, and the Company’s wide expanse of 

business operations. To manage SDM to meet the expectations 

of our customers and shareholders, PLN has formed a Human 

Resources Committee, tasked with analyzing, considering 

and taking strategic decisions in the area of corporate human 

resources management. 

Sesuai dengan program transformasi bidang SDM 

yakni transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja 

yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah, 

maka PLN telah menyusun langkah-langkah strategis 

pengelolaan SDM yang meliputi: 

• Melakukan penambahan karyawan secara terencana, 

mengembangkan kompetensi pegawai dan 

menyiapkan calon-calon manajemen/pemimpin 

Perseroan yang berkualitas dan profesional; 

• Melakukan penyelarasan struktur organisasi dan 

penyempurnaan sistem manajemen SDM; 

• Memfasilitasi pembentukan budaya pelayanan prima 

kepada pelanggan. 

In accordance with a human-resources transformation 

program aimed at soft-skill transformation in a well-ordered 

work environment that is oriented toward high performance 

and synergy, PLN has taken strategic steps for human-resources 

management, including: 

• Conducting the planned recruitment of employees, 

developing employee competencies, and readying 

qualified and professional candidates for management and 

leadership positions for the Company; 

• Aligning its organizational structure with the process of 

SDM management; 

• Facilitating the formation of a culture of excellent service 

for customers.



96 

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI 

EMPLOYEE RELATIONS 

Hubungan kemitraan tiga pihak, yakni pegawai, serikat 

pekerja dan perusahaan, perlu dibangun secara sinergis 

dan saling mendukung dalam menjalankan operasi dan 

mencapai misi dan visi perusahaan. PLN sangat mendukung 

pembentukan maupun aktivitas Serikat Pekerja yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan 

mendukung kinerja perusahaan secara maksimal. 

Hubungan tiga arah yang saling mendukung ini, 

difasilitasi dan didasarkan pada butir-butir kesepakatan 

dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh setiap pegawai 

dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pekerja PKB 

antara PLN dengan pegawai dicapai melalui tahapan 

perundingan yang melibatkan 9 perwakilan serikat 

pekerja dan 9 perwakilan perusahaan. 

Pada tahun 2010 yang lalu, perjanjian kolektif antara 

pegawai dengan pihak Perseroan yang tertuang dalam 

PKB telah disepakati oleh seluruh pegawai PLN (100%), 

sehingga tidak ada satupun pegawai PLN yang tidak 

terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB). (LA 4) 

A partnership of three parties – employees, unions and the 

company – needs to be built with synergy, and must support 

the execution of the company’s operations and the realization 

of its mission and vision. 

This three-way relationship is mutually supportive, and is 

facilitated and based on the points of agreement and rules 

contained in the Collective Work Agreement (PKB) that was 

signed by employees and the company with the knowledge of 

the Employee Union. The PKB between PLN and its employees 

was implemented in phases and maximally supports the 

performance of the company. 

In 2010, there were no employees who were not covered or 

whose rights were not represented in the collective agreement 

between employees and the firm set forth by the PKB and that 

was agreed to by all (100 percent) of PLN’s employees. (LA 4)



97 

KEPATUHAN PADA PERATURAN 

PERUNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN 

COMPLIANCE WITH LABOR LAWS AND REGULATIONS 

Manajemen PLN berkomitmen meminimalisasi 

kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak 

azasi manusia dalam hubungan kerja. Untuk meneguhkan 

komitmen itu manajemen senantiasa mematuhi 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, 

serta melandaskan pengelolaan pegawai berdasarkan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terakhir yang telah 

ditandatangani dan didaftarkan di Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal 

ini Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial 

dan JAMSOSTEK (Keputusan No. KEP 66/PHIJSK-PKKAD/ 

PKB/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dengan 

Serikat Pekerja PT PLN (Persero). 

PKB tersebut memuat hal-hal penting yang menyangkut 

hak dan kewajiban pegawai maupun perusahaan sebagai 

acuan dalam implementasi operasional perusahaan 

sehari-hari. Termasuk di dalamnya ketetapan tentang 

perlunya pemberitahuan kepada pegawai paling lambat 

30 hari sebelum suatu perubahan menyangkut suatu 

aturan yang signifikan maupun perubahan operasional 

diberlakukan. PKB ini ditinjau dan diperbaharui setiap 2 

tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kondisi industri 

yang umum dan aturan ketenagakerjaan terakhir. (LA 5) 

Uraian berikut menunjukkan ketaatan PLN terhadap 

peraturan ketenagakerjaan dalam pengelolaan pegawai. 

Kebebasan Berserikat (HR 5) 

PLN menjamin hak pegawai untuk berserikat dan 

membentuk organisasi pegawai atau serikat pegawai 

di lingkungan perusahaan, termasuk kebebasan 

menjadi pengurusnya. Hal ini adalah wujud komitmen 

manajemen yang menganggap bahwa hubungan pegawai 

dan perusahaan adalah hubungan kerja sama yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Jaminan atas kebebasan 

pegawai untuk membentuk serikat pegawai tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang 

Serikat Pegawai/Serikat Buruh. 

Untuk menunjang berbagai program kegiatan Serikat 

Pekerja yang selaras dengan kepentingan Perseroan, 

maka Perseroan memberikan bantuan dan fasilitas yang 

diperlukan sesuai dengan kemampuan Perseroan. Namun 

demikian untuk menghindari benturan kepentingan, 

dalam perjanjian kerja bersama (PKB) diatur suatu 

ketentuan khusus yang menegaskan bahwa pegawai 

di satuan kerja tertentu, yakni: Sumber Daya Manusia 

The management of PLN is committed to minimizing the 

possibility of the occurrence of human rights violations 

in the workplace. To reinforce that commitment, PLN has 

continued to follow manpower regulations, along with basing 

its management of employees on the most recent Collective 

Work Agreement (PKB) that was signed and registered with 

the responsible authorities for manpower, in this case the 

Industrial Relations Directorate General and JAMSOSTEK 

(Decree No. KEP66/PHIJSK-PKKAD/PKB/V, dated May 18, 2010, 

on the registration of the Collective Work Agreement between 

PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Employee Union. 

The PKB contains important issues concerning the rights and 

responsibilities of employees and the company as a guide 

for the conduct of daily business operations. Included in the 

agreement is a determination to provide employees with at 

least 30 days notice before any operational change or change 

related to a significant regulation is implemented. The PKB is 

reviewed and updated every two years to ensure it accords 

with general industry conditions and the latest manpower 

regulations. (LA 5) 

The following description shows PLN’s adherence to labor 

regulations in the management of employees. 

Freedom to Organize (HR 5) 

PLN guarantees employees’ right to organize and form 

employee organizations or employee unions in the corporate 

environment, including the freedom to unionize. It is the 

management’s commitment to ensure that the relationship 

between employees and management is cooperative and 

involves both parties. The guarantee for employees to form 

employee unions is stipulated in Law No.21/2000 on Employee 

Unions and Labor Unions. 

To support Employee Union activity programs that are suitable 

with the Company’s interests, the Company will give needed 

aid and facilities appropriate with its abilities. However, to 

avoid conflicts of interest, the Collective Work Agreement (PKB) 

established special stipulations against forming an employee 

union for employees in specific work units, specifically: Human 

Resources (SDM), the Corporate Secretary, Accounting and 

Budgeting, Treasury and Finance and the Internal Supervisory



98 

(SDM), Sekretaris Perusahaan, Akuntansi dan Anggaran, 

Perbendaharaan dan Pendanaan serta Satuan Pengawas 

Internal, dilarang menjadi pengurus serikat pegawai. 

Seluruh mekanisme menyangkut dukungan Perseroan 

terhadap serikat pegawai maupun pengurusnya diatur 

dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan 

serikat pegawai dengan perwakilan Perseroan. (HR 5) 

Unit. The entire mechanism related to the support of the 

Company for employee unions and leaders was regulated and 

guaranteed in the PKB that was signed by representatives of the 

employee union and representatives of the Company. (HR 5) 

Lingkungan Kerja 

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh langsung kepada 

kinerja pegawai adalah lingkungan kerja yang sehat, 

aman dan nyaman. Perseroan berusaha membangun 

lingkungan fisik maupun psikis di seputar areal kegiatan 

kerja agar suasana kerja senantiasa kondusif. Dengan 

berbagai upaya tersebut, Perseroan sejauh ini cukup 

mampu menjaga suasana lingkungan kerja yang kondusif 

sehingga mendukung rasa nyaman pegawai dalam 

bekerja. Suasana kondusif tersebut ditunjukkan dengan 

relatif rendahnya tingkat kepergian (turn over) karyawan. 

Work Environment 

One factor affecting the performance of employees is a 

work environment that is healthy, safe and comfortable. The 

company has worked to develop a physical and psychological 

environment for work areas that is always conducive. With 

these efforts, the Company has so far been able to maintain a 

work environment with relatively low employee turnover. 

Selama periode laporan ada sebanyak 973 pegawai 

dari jumlah 41.204 pegawai aktif sampai dengan akhir 

tahun 2011 yang berhenti bekerja. Jumlah tersebut 

adalah jumlah pegawai dengan pensiun normal. Selain 

karena pensiun normal, penyebab lain berhentinya 

In the period of this report, 973 of 41,204 active employees 

stopped working by the end of 2011. That number of workers 

was the number who retired under normal circumstances. 

Other than usual retirements, deaths were also a reason 

for ending employment. There were also several employees

pegawai adalah meninggal dunia. Hanya ada beberapa 

pegawai yang berhenti bekerja di Perseroan karena 

mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan 

latar belakang alasan pribadi. (LA 2) 



who left the Company at their own request for a variety of 

personal reasons. (LA 2) 

99 

Waktu Kerja dan Perubahan Waktu Kerja 

Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara 

berlebihan, Perseroan menetapkan batasan waktu kerja 

bagi pegawai. Sesuai dengan sifat usaha yang menuntut 

kontinuitas pasokan daya listrik pada konsumen, maka 

PLN memberlakukan waktu kerja biasa, waktu kerja giliran, 

dan waktu kerja khusus untuk pelaksanaan pekerjaan di 

daerah tertentu. 

Working Hours and Changes to Working Hours 

To reduce the overexploitation of manpower, the Company has 

set limits on working hours for employees. In accordance with 

the demanding nature of supplying electricity to consumers, 

PLN has established standard work hours, shift work and 

special work hours for executing work in certain areas. 

PLN memberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai 

ketentuan perundang-undangan untuk pegawai yang 

harus menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja 

yang ditentukan sebelumnya. Manakala ada perubahan 

peraturan menyangkut waktu kerja maupun perubahan 

pola operasional yang cukup signifikan, Perseroan 

memberikan waktu jeda minimal 3 bulan sebelum 

perubahan dimaksud berlaku efektif. (LA 5) 

PLN gives compensation in the form of overtime pay in 

accordance with the regulatory stipulations for employees 

who must complete tasks outside regular working hours. 

If there are changes in the regulations concerning work 

hours and the change to the operational system is 

significant, the Company will give a three-month period 

before the change is implemented. ( LA 5) 

Penetapan Upah 

Upah pegawai terdiri atas komponen gaji tetap, uang cuti, 

penghargaan masa kerja, penghargaan karyawan teladan, 

insentif kinerja, bonus dan tunjangan lainnya. Besaran 

upah untuk pegawai tetap dan tidak tetap ini ditinjau 

setiap periode tertentu. (Lihat lebih lengkap pada uraian 

”Paket Kesejahteraan”). 

Wage Determination 

Employee wages are comprised of several elements: fixed 

wages, vacation wages, exemplary-employee bonuses, 

performance bonuses, performance incentives and other 

benefits. Wage increases for permanent and non-permanent 

employees are reviewed at specified intervals. (See more detail 

in the “Welfare Benefits Attachment). 

Besaran upah minimum yang diterima seorang pegawai 

baru Perseroan golongan terendah dipastikan lebih 

besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau 

provinsi (UMP) di mana lokasi utama Perseroan berada. 

Gaji terendah pegawai PLN sesuai dengan SK Dir No. 

115.K/DIR/2009 tentang Tarif Grade dan SK Dir No. 090.K/ 

DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi telah lebih tinggi dari 

UMR di masing-masing Daerah Utama (Ibukota Provinsi). 

Sebagai contoh, berikut ini adalah tabel perbandingan gaji 

pegawai PLN terendah yang baru diangkat dibandingkan 

dan contoh UMP beberapa daerah. (EC 5) 

The minimum wage received by a new employee of the 

Company at the lowest level is definitely greater when 

compared to the Regional Minimal Wage (UMR) or Provincial 

Minimum Wage (UMP) in the Company’s primary operating 

areas. The lowest wage paid to a PLN employee accords with 

Decree No. Dir. 115.K/DIR/2009 on Position Allowances (Pay 

for Persons) and Decree No. Dir.090.K/DIR/2009 on Position 

Benefits and exceeds the minimum wage in the respective 

provincial capitals in the Company’s main operating areas. For 

example, the table below compares the lowest salaries paid 

to new PLN employees with the Regional Minimum Wage in 

several areas. (EC 5)



100 

Kelompok Daerah, adalah pengelompokan PLN Unit Kerja 

berdasarkan tingkat kualitas hidup 

The Regional Group is a collection of PLN Work Units based on 

a similar quality of living standards. 

KETERANGAN 

DESCRIPTION 

PUSAT 

CENTRAL 

DAERAH 

AREA 1 

DAERAH 

AREA 2 

PLN UNIT INDUK 

PLN PROJECT UNIT 

DAERAH 

AREA 3 

DAERAH 

AREA 4 

DAERAH 

AREA 5 

DAERAH 

AREA 1 

PLN UNIT PELAKSANA 

PLN IMPLEMENTATION UNIT 

DAERAH 

AREA 2 

DAERAH 

AREA 3 

DAERAH 

AREA 4 

DAERAH 

AREA 5 

DAERAH 

AREA 1 

PLN SUB UNIT PELAKSANA 

PLN IMPLEMENTATION SUB UNIT 

DAERAH 

AREA 2 

DAERAH 

AREA 3 

DAERAH 

AREA 4 

DAERAH 

AREA 5 

Tarif Grade 4.234.0000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.23.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 

Tarif Grade 

Transisi 

135.000 0 135.000 271.000 406.000 542.000 0 135.000 271.000 406.000 542.000 0 135.000 271.000 406.000 542.000 

P2 638.000 567.000 580.000 589.000 598.000 608.000 518.000 529.000 537.000 546.000 555.000 439 000 449.000 455.000 463.000 470.000 

Total Spe 4 

(S1/D4) 

5.007.000 4.801.000 4.949.000 5.094.000 5.238.000 5.384.000 4.752.000 4.898.000 5.042.000 5.186.000 5.331.000 4.673.000 4.818.000 4.960.000 5.103.000 5.246.000 

Tarif Grade 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 

Tarif Grade 

Transisi 

99.000 0 99.000 204.000 308.000 412.000 0 99.000 204.000 308.000 412.000 0 99.000 204.000 308.000 412.000 

P2 447.000 397.000 406.000 413.000 419.000 426.000 363.000 371.000 377.000 383.000 389.000 307.000 314.000 319.000 324.000 329.000 

Total Bas 2 

(D3) 

4.058.000 3.909.000 4.017.000 4.129.000 4.239.000 4.350.000 3.875.000 3.982.000 4.093.000 4.203.000 4.313.000 3.819.000 3.925.000 4.035.000 4.144.000 4.253.000 

Tarif Grade 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 

Tarif Grade 

Transisi 

55.000 0 55.000 141.000 226.000 331.000 0 55.000 141.000 226.000 331.000 0 55.000 141.000 226.000 331.000 

P2 447.000 397.000 406.000 413.000 419.000 426.000 636.000 371.000 377.000 383.000 389.000 307.000 314.000 319.000 324.000 329.000 

Total Bas 4e 

(D1/SMA) 

3.417.000 3.312.000 3.376.000 3.468.000 3.560.000 3.672.000 3.278.000 3.341.000 3.433.000 3.524.000 3.635.000 3.222.000 3.284.000 3.375.000 3.465.000 3.575.000 

Kelompok Daerah 

DAERAH AREA 1 DAERAH AREA 2 DAERAH AREA 3 DAERAH AREA 4 DAERAH AREA 5 

KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY KOTA CITY 

Cepu 

Jember 

Kendal 

Klaten 

Kudus 

Kutowinangun 

Magelang 

Mojokerto 

Pekalongan 

Salatiga 

Semarang 

Solo 

Tegal 

Wonosobo 

Yogyakarta 

Banten 

Banyuwangi 

Bogor 

Ciamis 

Cianjur 

Cikampek 

Cirebon 

Garut 

Gresik 

Jatibarang 

Kamojang 

Karang 

Ampel 

Kediri 

Madiun 

Malang 

Padalarang 

Pemekasan 

Pasuruan 

Porong 

Probolinggo 

Purwakarta 

Sukabumi 

Sumedang 

Tasikmalaya 

Balikpapan 

Bandar 

Lampung 

Banyuwangi 

Bekasi 

Belawan 

Binjai 

Belitung 

Bukittinggi 

Depok 

Kertapati 

Kisaran 

Kotabumi 

Kuala Tanjung 

Lahendong 

Makassar 

Manado 

Mataram 

Medan 

Mentok 

Metro 

P. Bangka 

P. Belitung 

P. Brandan 

P. Gerong 

P. Susu 

Padang 

Palembang 

Pematang 

Siantar 

Rantau Prapat 

Surabaya 

Banjarmasin 

Batulicin 

Baturaja 

Bengkulu 

Brastagi 

Bulukumba 

Denpasar 

Donggala 

Dumai 

Jakarta 

Jambi 

Kendari 

Kota Agung 

Lahat 

Lubuk Linggau 

Padang 

SIdempuan 

Palopo 

Palu 

Pare-pare 

Pekanbaru 

Pinrang 

Pontianak 

Poso 

Prabumulih 

Rengat 

Samarinda 

Sibolga 

Singkawang 

Solok 

Talangpadang 

Watampone 

Regional Groups Provincial 

Banda Aceh 

Barabai 

Bima 

Bontang 

Gorontalo 

Kotamobagu 

Krueng Raya 

Kuala Kapuas 

Langsa 

Lhokseumawe 

Meulaboh 

Palangkaraya 

Rantau 

Seikpakning 

Sumbawa 

Tanjung (Kalsel) 

Tembilahan 

Banggai 

Bau-Bau 

Ende 

Gunung Sitoli 

Kijang 

Kolaka 

Kotabaru 

Kupang 

Mamuju 

Mentawai 

Pangkalanbun 

Pulang Pisau 

Raha 

Sabang 

Sampit 

Sanga-sanga 

Sanggau (Kalbar) 

Sintang 

Tanah Grogot 

Tanjungpinang 

Tarakan 

Toli-toli 

Waingapu 

Ambon 

Bula 

Larantuka 

Sambu 

Sanana 

Saumlai 

Ternate 

Tobelo 

Tual 

Biak 

Dobo 

Jayapura 

Kaimana 

Manokwari 

Merauke 

Nabire 

Natuna/ 

Ranai 

Sentani 

Serui 

Sorong 

Tahuna 

Wamena



UMP beberapa provinsi 

Provinsi Province 

Minimum Wage for Selected Provinces 

Upah Minimum Provinsi (dalam rp penuh) 

Province Minimum Payment (in idr) 

Aceh 1.300.000 

Riau 1.016.000 

Bangka Belitung 910.000 

Lampung 767.500 

DKI Jakarta 1.118.009 

Banten 955.300 

Jawa Tengah Central Java 660.000 

Kalimantan Selatan South Kalimantan 1.024.000 

Sulawesi Utara North Sulawesi 1.000.000 

Papua 1.316.500 

101 

Penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM) 

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan 

aspek pengakuan dan penegakkan HAM dalam setiap 

kegiatan operasionalnya. Kebijakan kebebasan berserikat, 

berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara bebas 

maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan 

perusahaan (melalui Serikat Pekerja maupun saluran 

yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah 

satu wujud penghargaan terhadap HAM. (HR 5) 

Pelatihan dan Sosialisasi HAM 

PLN telah mempunyai Prosedur Tetap (PROTAP) Keamanan 

dan Ketertiban PT PLN (Persero) yang meliputi tindakantindakan 

di bidang keamanan seperti sabotase, teror, 

unjuk rasa, juga di bidang ketertiban seperti keluar masuk 

barang/material, penerimaan tamu dan lain-lain yang 

telah memasukkan aspek penghormatan pada hak asasi 

manusia (HAM). 

Selain itu, pada kontrak pemberian pekerjaan kepada 

Perusahaan Penerima Pekerjaan dipersyaratkan adanya 

pelaksanaan pelatihan yang menunjang kompetensi bagi 

Satuan Pengamanan. Kurikulum pelatihan disesuaikan 

dengan kurikulum yang disusun oleh POLRI sekaligus 

sebagai tempat pelatihan awal bagi tenaga satuan 

pengaman. Kurikulum tersebut juga berisi pembekalan 

pengetahuan dan pengetahuan mengenai HAM terhadap 

para anggota Satpam. Dengan demikian pada tahun 

pelaporan seluruh (100%) anggota satpam Perseroan telah 

diberikan materi mengenai HAM dalam program pelatihan 

pelaksanaan tugas pengamanan. (HR 3, HR 8) 

Pelanggaran Disiplin 

Perseroan senantiasa menekankan pendekatan pembinaan 

pegawai atas terjadinya tindakan pelanggaran disiplin 

kerja, seperti tercermin pada tahapan tindakan yang 

dimulai dari teguran lisan, pemberian peringatan tertulis 

sampai dengan pemberian sanksi. Pada kasus pelanggaran 

disiplin kerja sanksi dapat diberikan dalam bentuk 

pemotongan insentif kinerja, demosi atau pemutusan 

Honoring Human Rights (HAM) 

The Company has always been committed to observing all aspects 

related to the recognition and enforcement of human rights in all 

its operations. A policy recognizing the freedom of association, 

politics and political aspirations as a source of advice for the 

company for its advancement (through the Employee Union or 

channels provided for this purpose) is one manifestation of the 

company’s respect for human rights. (HR 5) 

Human Rights Training and Socialization 

PLN has Standard Operating Procedures (SOP) for Safety 

and Order from PT PLN (Persero), including safety measures 

in the areas of sabotage, terrorism, and protests and also for 

entrance/exit procedures, a guest policy, and others areas that 

honor human rights (HAM). 

In addition, the work contracts for Recipients of the 

Company’s Work have stipulations requiring training to assure 

the competency of Safety units. The training program is in 

accordance with the curriculum developed by the National 

Police (Polri), and also includes a training center for security 

personnel. The curriculum contains briefings and information 

related to HAM for security guards (Satpam). Through this, in 

the reporting period, one hundred percent of the Company’s 

security guards were given material related to human rights 

under the security-duty education program. (HR 3, HR 8) 

Disciplinary Violations 

The Company continually emphasizes an approach to building 

employees with measures for violations of work discipline, as 

can be seen in measures starting with oral warnings, written 

warnings up to levying sanctions. In cases of disciplinary 

violations at work, sanctions are given in the form of reduced 

work incentives, demotion or termination of employment. The 

final stages of industrial dispute resolution, up to termination


102 


hubungan kerja. Tahap-tahap penyelesaian terjadinya 

perselisihan hubungan industrial, hingga terjadinya 

pemutusan hubungan kerja, dijaga agar sejalan dengan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penanganan 

perselisihan hubungan industrial. 

of employment, are completed in accordance with Law No. 

2/2004 on Handling Industrial Relations Disputes. 

Pekerja Anak dan Pekerja Paksa 

Sebagai perusahaan nasional yang kegiatan operasionalnya 

mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan 

terpencil, Perseroan menaruh perhatian besar pada 

upaya pencegahan adanya pekerja anak. PLN mendukung 

kebijakan pemerintah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 

untuk tidak memperkerjakan pegawai yang berusia di 

bawah umur. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki 

latar belakang pendidikan minimal setingkat SMA/SMK 

dan usia minimal calon pegawai di Perseroan adalah 18 

tahun. PLN juga mendorong mitra kerjanya untuk turut 

mendukung kebijakan tersebut. (HR 6) 

Pada uraian mengenai pengaturan waktu kerja untuk 

menjamin keandalan operasi pembangkit maupun 

penyaluran daya listrik pada konsumen, bagian 

operasional Perseroan seringkali dituntut untuk 

mampu bekerja 24 jam. Untuk itu Perseroan melengkapi 

sistem pergantian jam (shift) pada beberapa bagian 

operasionalnya. Kebutuhan shift disesuaikan dengan 

kondisi di lapangan yang dihadapi, namun biasanya ada 

2 hingga 3 shift dalam sehari. 

Selama bekerja, setiap pegawai diberi kesempatan untuk 

beristirahat pada jam tertentu. Sistem ini ditujukan untuk 

mencegah dan meniadakan terjadinya tindakan yang 

dikategorikan kerja paksa. Apabila melewati batas waktu 

shift kerja, maka pada pegawai diberikan kompensasi yang 

diperhitungkan dalam imbal jasa pekerjaan yang telah 

diketahui dan disepakati bersama. (HR 7) 

Kompensasi kerja shift dan lembur yang diberikan berupa 

Tambahan Tunjangan Posisi sebagaimana ditetapkan 

dalam Keputusan Direksi No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 

tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position), sebagai berikut: 

• Pekerjaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan 

secara bergilir (shift) dengan siklus tidak tetap di luar 

jam kerja (shift sore s.d. malam atau malam s.d. pagi), 

di antaranya: Operasi Pembangkit, Operasi Transmisi 

dan Operasi Distribusi; 

• Pekerjaan di luar jam kerja (piket di luar jam kerja), 

di antaranya: piket pemeliharaan, piket gangguan 

dan pekerjaan di lokasi Proyek Konstruksi yang tidak 

dalam status Perjalanan Dinas; 

• Pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja yang 

tinggi, di antaranya: Pekerjaan Dalam Keadaan 

Bertegangan (PDKB); 

• Tambahan Tunjangan Posisi sebesar maksimum 100% 

Pay for Position juga diberikan untuk jabatan fungsional 

dan struktural (Supervisor) yang bertanggung jawab 

secara langsung di lapangan. 

Child Labor and Forced Labor 

As a national company with operational activities covering 

the entire area of Indonesia, including isolated areas, the 

Company gives great care to guaranteeing the prevention of 

child labor practices. PLN supports the government’s policies, 

as per Law No. 13/2003, to not employ workers who are 

underage. For this reason, employees must meet a minimal 

educational requirement of a high school or vocational high 

school diploma, and the minimal age for a job applicant 

for the Company is 18. PLN also encourages its partners to 

support such policies. (HR 6) 

In the description of relevant work-hour regulations for 

ensuring reliable plant operations and electric power 

supply to consumers, the Company’s operational sections 

are often required to operate 24 hours a day. For this 

reason, the Company has arranged a system of shift 

work for several operating sections. Shift work is done in 

accordance with conditions found in the field; usually two 

or three shifts per day. 

While working, every employee is given an opportunity to rest 

at fixed times. The system is intended to reduce and prevent 

measures that can be categorized as forced labor. If shift hours 

are exceeded, the employee is given compensation calculated 

as identified and agreed to collectively. (HR 7) 

Compensation for shift work and overtime is given as specified 

in Decision Directive No. SK Dir. No. 090.K/DIR/2009 on Pay for 

Position as follows: 

• Work carried out continuously or on shift on an irregular 

schedule outside regular working hours (evening-to-night 

shifts or night-to-morning shifts) for plant operations, 

transmission operations and distribution operations; 

• Work outside regular working hours, such as plant guard 

duty (piket), disruption guard duty and work at construction 

sites not given status by the Travel Office; 

• Work with a high risk to personal safety, such as highvoltage 

(PDKB); 

• Additional pay equal to 100 percent of Pay for Position will 

also be given to functional and structural supervisors with 

direct responsibility in the field.



103 

DEMOGRAFI DAN JUMLAH PEGAWAI 

DEMOGRAPHICS AND WORKER NUMBERS 

Status pegawai di PLN ada dua, yakni pegawai tetap dan 

pegawai alih daya (outsourcing). Pada tahun pelaporan, 

jumlah pegawai tetap Perseroan adalah 41.204 (jika 

termasuk anak perusahaan berjumlah 47.615) pegawai 

yang bertugas di bagian teknik maupun nonteknik. Jumlah 

tenaga alih daya berkisar 72.000 orang, dengan tugas 

meliputi bidang: pelayanan kebersihan, pramukantor 

(office boy), sopir, satpam, jasa boga (katering), tenaga 

bantu operasional & administrasi. (LA 1) 

Dari seluruh pegawai tetap PLN (tidak termasuk anak 

perusahaan), pegawai PLN yang berjenjang pendidikan D3 

sampai SMA berjumlah tiga per empat dari seluruh pegawai. 

Pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 22% dan 

sisanya berpendidikan setingkat S2 dan S3. Komposisi 

pegawai yang kebanyakan berpendidikan di bawah D3 

ini berkaitan dengan lingkup pekerjaan Perseroan yang 

banyak berkutat di bidang teknis lapangan. 

Dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit, perawatan 

pembangkit dan pembangunan instalasi transmisi dan 

distribusi, selain tenaga alih daya PLN juga melibatkan 

pekerja kontraktor dan subkontraktor. Sekalipun pekerja 

ini tidak termasuk pegawai PLN, namun persyaratan 

There are two categories of PLN workers: permanent employees 

and outsourced employees. For the year of this report, the 

number of Company employees was 41,204 (or 47,615, if 

including employees at subsidiaries), assigned to technical and 

non-technical areas. The number of outsourced employees 

was around 72,000, in several areas: cleaning service, office 

boy, drivers, security guards, caterers, operational help and 

administration. (LA 1) 

The number of PLN employees at the high school to D3 

(diploma) educational level constitute 75 percent of all PLN 

employees, excluding subsidiary employees. The number of 

employees at the S1 (bachelor’s degree) level constitute 22 

percent, and those holding S2 (master’s) or S3 (doctoratal) 

degrees comprise the remainder. The majority of employees 

are educated at the D3 level or below, reflecting the Company’s 

scope of work, which is primarily in technical fields. 

PLN also involves contractor and subcontractor employees, 

in addition to outsourced workers, in implementing the 

development of power plant, maintenance and transmission 

and distribution. Although their work does not involve PLN 

employees, the rules and regulations on working hours,



104 

jumlah waktu kerja, hak dan kewajiban disesuaikan 

dengan standar PLN. Sesuai dengan kontrak pemeliharaan 

dan operasional yang telah ditandatangani kedua belah 

pihak, maka dalam satu tahun ada beberapa hari kerja 

perawatan maupun operasional yang dikerjakan oleh 

kontraktor dan subkontraktor. (EU 17) 

rights and policies are in accordance with PLN standards. In 

accordance with maintenance and operational contracts 

previously signed by both sides, in a given year, contractors and 

subcontractors work on several maintenance and operational 

projects. (EU 17) 

Sesuai dengan daerah operasional yang menjangkau 

seluruh wilayah di Indonesia, pegawai Perseroan bertugas 

dan berdomisili pada lokasi sesuai dengan lokasi 

tempatnya bekerja. Komposisi pegawai PLN pada tahun 

2011 menurut jenjang pendidikan dan wilayah kerja 

adalah sebagai berikut. (LA 1) 

Reflecting an operational area that spans the entire area of 

Indonesia, the Company’s employees are assigned to and are 

domiciled at locations appropriate with their work areas. A 

breakdown of PLN employees by education level and area is 

offered below. (LA 1) 

Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan dan Wilayah 

Kerja, 2011 (LA 1) 

NO 

UNIT BISNIS 

BUSINESS UNIT 

Employee Breakdown by Education and Work Area, 2011 

(LA 1) 

JUMLAH PEGAWAI 

EMPLOYEE NUMBERS 

TINGKAT PENDIDIKAN 

EDUCATION LEVEL 

≤ D1 D3 S1 S2 S3 

1 Wilayah Aceh Aceh Region 1.110 782 123 195 10 0 

2 Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region 1.641 1.136 239 255 11 0 

3 Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region 1.013 603 229 175 6 0 

4 Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau 

Riau and Riau Islands Region 

5 Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu 

South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region 

931 666 118 138 9 0 

1.197 766 200 219 12 0 

6 Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region 375 146 146 80 3 0 

7 Wilayah Lampung Lampung Region 641 276 153 195 17 0 

8 Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region 873 577 103 182 11 0 

9 Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

South Kalimantan and Central Kalimantan Region 

1.374 946 153 259 16 0 

10 Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region 824 538 95 171 20 0 

11 Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo 

North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region 

12 Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & 

Sulawesi Barat 

South Sulawesi, South East Sulawesi & 

West Sulawesi Region 

13 Wilayah Nusa Tenggara Barat 

West Nusa Tenggara Region 

14 Wilayah Nusa Tenggara Timur 

East Nusa Tenggara Region 

15 Wilayah Maluku dan Maluku Utara 

Maluku and North Maluku Region 

16 Wilayah Papua dan Papua Barat 

Papua and West Papua Region 

17 Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

Distribution of Greater Jakarta & Tangerang 

18 Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Distribution of West Java & Banten 

19 Distribusi Jawa Tengah dan Diy 

Distribution of Central Java & DI Yogyakarta 

1.325 914 176 227 8 0 

1.999 1.263 204 493 37 2 

775 527 111 125 12 0 

688 536 65 81 6 0 

749 551 83 107 8 0 

842 587 94 150 11 0 

2.718 1.827 379 474 38 0 

3.583 2.302 451 777 53 0 

2.272 1.420 279 515 58 0



105 

NO 

UNIT BISNIS 

BUSINESS UNIT 





≤ D1 D3 S1 S2 S3 

20 Distribusi Jawa Timur 

Distribution of East Java 

21 Distribusi Bali 

Distribution of Bali 

22 Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 

North Sumatera Power Plant 

23 Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan 

South Sumatera Power Plant 

24 Pembangkitan Tanjung Jati B 

Tanjung Jati B Power Plant 

25 Pembangkitan Muara Tawar 

Muara Tawar Power Plant 

26 Pembangkitan Cilegon 

Cilegon Power Plant 

27 Pembangkitan Lontar 

Lontar Power Plant 

28 Pembangkitan Indramayu 

Indramayu Power Plant 

29 Uip Jaringan Interkoneksi Transmisi Tegangan Ekstra 

Tinggi Sumatera 

Extra-High Voltage Transmission Interconnection Network 

Development Unit for Sumatera 

30 Uip Jaringan Jawa Bali 

Java Bali Power Plant Development Unit 

31 Uip Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua 

Power Plant Development Unit for Sulawesi, Maluku and Papua 

32 Uip Jaringan Sumatera I 

Sumatera I Power Plant Development Unit 

33 Uip Jaringan Sumatera II 

Sumatera II Power Plant Development Unit 

34 Uip Pembangkit dan Jaringan Kalimantan 

Kalimantan Power Plant Development Unit 

35 Uip Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara 

Nusa Tenggara Power Plant Development Unit 

36 Uip Pembangkit Sumatera I 

Sumatera 1 Power Plant Development Unit 

37 Uip Pembangkit Sumatera II 

Sumatera II Power Plant Development Unit 

38 Uip Pembangkit Thermal Jawa Bali 

Thermal Power Plant Development Unit for Java Bali 

39 Uip Pembangkit Hidro Jawa Bali 

Hydro-electric Power Plant Development Unit for Java Bali 

40 Unit Pembangkit Jawa Bali 

Power Plant Development Unit for Java Bali 

41 Uip Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua 

Power Plant Development Unit for Sulawesi, Maluku and Papua 

42 Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 

Transmission and Load Dispatching Center of Java Bali 

43 Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera 

Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera 

3.054 1.956 247 764 87 0 

949 465 226 246 12 0 

958 469 227 250 12 0 

1.215 773 230 208 4 0 

64 5 21 31 7 0 

4 0 2 1 1 0 

133 30 62 36 5 0 

163 16 51 89 7 0 

90 10 25 54 1 0 

21 0 4 13 4 0 

312 92 90 114 16 0 

189 50 29 101 9 0 

180 69 45 58 8 0 

196 53 52 84 7 0 

128 33 36 54 5 0 

86 10 20 49 7 0 

92 17 20 46 9 0 

131 5 58 62 6 0 

90 13 19 47 11 0 

35 8 4 22 1 0 

20 1 10 7 2 0 

83 5 16 57 5 0 

4.078 3.135 279 613 51 0 

1.363 882 223 243 15 0



106 

NO 

UNIT BISNIS 

BUSINESS UNIT 





≤ D1 D3 S1 S2 S3 

44 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan 

Electricity Research and Development 

45 Jasa Sertifikasi 

Certification Services 

46 Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Education & Training Centre 

47 Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan 

Central of Electricity Engineering 

48 Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan 

Electricity Maintenance Center 

49 Jasa Manajemen Konstruksi 

Construction Management Services 

178 65 12 80 21 0 

118 16 25 66 11 0 

407 138 60 172 37 0 

191 32 18 113 28 0 

269 160 50 47 12 0 

302 86 91 117 8 0 

50 Kantor Pusat (+ Tk) Head Office (+ Tk) 1.175 300 123 537 212 3 

JUMLAH TOTAL 41.204 25.257 5.776 9.199 967 5 

Perseroan tidak mendiskriminasi atau membatasi 

persentasi jumlah tertentu pegawai berdasarkan gender. 

Namun demikian demi keselamatan sesuai dengan sifat 

pekerjaan di lapangan, maka jumlah pegawai wanita 

lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai pria, dengan 

persentasi pegawai wanita adalah sebesar 16%. Kebanyakan 

dari pegawai wanita bertugas di bidang administrasi serta 

pekerjaan lain selain kegiatan lapangan. (LA 13) 

Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

The Company does not discriminate or limit the number of 

permanent employees based on gender. However, for safety 

reasons in accordance with working conditions in the field, 

the number of women employees is less than the number of 

male employees, with the percentage of women at 16 percent. 

The majority of women employees work in the administration 

field, in addition to others working in the field. (LA 13) 

Employee Demography based on Gender 

16% 

Laki-laki Male 

Perempuan Female 

84% 

Pada akhir tahun 2011, komposisi pegawai PLN 

berdasarkan usia lebih didominasi oleh pegawai dengan 

usia di atas atau sama dengan 41 tahun sebanyak 62%. 

Oleh karenanya, Perusahaan mulai beberapa tahun 

terakhir mengembangkan sistem rekrutmen yang mampu 

menjamin tersedianya pegawai baik dari sisi kuantitas 

maupun kualitas. Komposisi pegawai PLN (dalam persen) 

menurut usia, untuk tahun 2011 digambarkan dalam 

diagram sebagai berikut. (LA 13) 

For 2011, the composition of the PLN employee workforce was 

dominated (62 percent) by employees 41 years old and above. 

For this reason, over the last several years, the Company 

has been developing a recruitment system to guarantee the 

availability of good employees in terms of quality and quantity. 

A breakdown of PLN employees by age (by percent) for 2011 

can be found in the diagram on the next page. (LA 13)

Komposisi pegawai PLN menurut usia, 2011 (dalam %) 



PLN Employee Breakdown by Age, 2010 (in percent) 

107 

< 25 

11,52% 

23,37% 

27,48% 

15,64% 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

41 - 45 

6,06% 

3,65% 

12,29% 

46 - 50 

> 50 

Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun. 

Sehingga dengan kondisi demografi pegawai seperti 

digambarkan tersebut di atas, jumlah pegawai yang akan 

memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan (usia 

>50 tahun) berjumlah 9.005 orang dan untuk 10 tahun ke 

depan (usia 46-50) berjumlah 9.631 orang. Dengan demikian 

total pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 10 

tahun ke depan berjumlah 18.636 orang atau 34,89% dari 

seluruh pegawai pada 2011. Tabel rincian pegawai yang 

akan memasuki pensiun pada 5 dan 10 tahun ke depan 

adalah sebagai berikut: (EU 15) 

The retirement age for PT Persero is 56 years. Given the 

employee demographic conditions described above, the 

number of employees who will reach retirement age (aged 50 

or above) in the next five years is 9,005 and the number who 

will reach retirement age in the next six to 10 years (aged 46 

to 50) is 9,631. Accordingly, the total number of employees 

who will reach retirement age in the next 10 years is 18,636, 

or 34.89 percent of all employees in 2011. A detailed table on 

the number of employees who will reach retirement age in the 

next five to 10 years is shown below: (EU 15) 

KETERANGAN DESCRIPTION 

5 Tahun ke Depan (usia 50 tahun) 

In the Next 5 Years (aged 50 years) 

10 Tahun ke Depan (usia 46-50 tahun) 

In the Next 6 to 10 Years (aged 46-50 Years) 

JUMLAH PEGAWAI PENSIUN Total Employees Eligible for Retirement 

9.005 

9.631 

Jumlah Total 18.636



108 

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIR 

COMPETENCE IMPROVEMENT AND CAREER DEVELOPMENT 

PLN melaksanakan Sistem Manajemen SDM Berbasis 

Kompetensi secara konsisten dan selaras dengan upaya 

menuju perubahan pola pikir SDM terkait penerapan 

strategi korporat yang semakin berorientasi kepada 

pemenuhan kebutuhan pelanggan. Menimbang komposisi 

SDM yang didominasi tenaga kerja berusia di atas 45 

tahun, tantangan industri kelistrikan, dan keberlanjutan 

usaha, maka sejak beberapa tahun terakhir Perseroan telah 

menyiapkan berbagai program penambahan dan pelatihan 

kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama. 

Untuk mendukung keberhasilan peningkatan kompetensi 

SDM, menjamin keberlangsungan usaha dan keberhasilan 

penerapan strategi korporat, PLN mengambil kebijakan 

untuk merencanakan program pengembangan sejak 

saat rekrutmen. PLN meyakini dengan penerapan sistem 

rekrutmen yang berkualitas, maka akan didapat calon 

pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan lebih 

menjamin tingkat keberhasilan program pengembangan 

pegawai yang akan dijalankan. 

PDM has implemented a Competency-Based Human Resource 

Management System that is consistent and suitable with 

an effort to change mind-sets connected to implementing a 

corporate strategy that will increase the orientation toward 

fulfilling customer needs. Considering that its human resources 

are dominated by a work force aged 45 years and above, the 

challenges of the electricity industry and sustaining business, 

the Company has prepared a recruitment program and 

competency instruction for new and old employees for the last 

several years. 

To support the successful improvement of human resources, 

ensure business continuity and the successful implementation 

of corporate strategies, PLN has adopted policies for 

implementing development programs from the moment of 

recruitment. PLN is certain that with a quality recruitment 

system, it will recruit highly-qualified candidates and guarantee 

the success of its employee development program in the years 

to come. 

Program pengembangan kompetensi untuk pegawai 

lama, selanjutnya diselaraskan dengan program 

pelatihan pegawai baru, sehingga didapat sinergi baik 

dari sisi kompetensi pegawai maupun dari sisi efisiensi 

biaya pelatihan. 

The competency-development program for existing employees 

has been aligned with the training program for new employees 

to create a good synergy between employee competency and 

training cost effectiveness.



109 

Rekrutmen rekrutmen 

Mengingat lokasi operasional yang tersebar di seluruh 

wilayah negara Indonesia dengan beragam kondisi dan 

tantangan, PLN menetapkan beberapa kebijakan dasar 

dalam proses rekrutmen dan melaksanakan program 

peningkatan kompetensi pegawai. Pelaksanaan rekrutmen 

dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga 

kerja jangka menengah maupun jangka panjang. Proses 

seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui 

pemenuhan aspek administrasi, tes sikap, psikotes, tes 

kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi 

pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut 

mengikuti program orientasi. 

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang trampil 

dalam proses perekrutan, PLN menyelenggarakan Direct 

Shopping dan Job Fair yang bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan 

rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen S1/D4/D3 (ii) rekrutmen 

program D3 kerja sama (iii) rekrutmen operator PLTU. 

Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa 

ikatan dinas dan daily online application. Proses rekrutmen 

kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai program 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru 

maupun pegawai lama. (EU 14) 

Terkait kegiatan rekrutmen, untuk dapat menyerap 

tenaga kerja lokal, rekrutmen dilakukan di berbagai 

daerah mulai dari Aceh, Medan, dan seterusnya hingga 

di Jayapura, semuanya meliputi 38 lokasi tes. Demi 

misi mengembangkan SDM di wilayah Indonesia Timur 

khususnya Papua, PLN kini tengah melaksanakan berbagai 

program kerja sama dengan pemerintah setempat untuk 

memberdayakan masyarakat asli. Program tersebut 

meliputi pemberian kursus keahlian kepada tenaga 

pengajar Sekolah Menengah Kejuruan, pemberian 

beasiswa kuliah kepada lulusan SLTA bibit unggul dan 

rekrutmen tenaga kerja lokal. Target yang dicanangkan 

adalah jumlah peserta program pemberdayaan ini pada 

tahun 2014 mencapai 60% dari jumlah pegawai PLN di 

Wilayah Papua. (EC 7) 

Recruitment recruitment 

Considering its operating locations spread throughout every 

part of Indonesia and various other conditions and challenges, 

PLN has established several basic policies for the recruitment 

process and has implemented programs to improve the 

competency of employees. The execution of recruitment 

has been implemented based on medium-term and longterm 

needs assessments. The selection process involves a 

third party, and its execution includes administrative aspects, 

attitude tests, aptitude tests (psikotes), physical examinations 

and interviews. Before becoming permanent employees, 

candidates complete new-employee orientation programs. 

To guarantee the availability of a highly-skilled workforce 

as a result of the recruitment process, PLN conducts “Direct 

Shopping” events and “Job Fairs” in coordination with higher 

education institutions. The activities can be divided into three 

types of recruitment programs: (i) recruiting the holders of 

university degrees (S1) or diplomas (D4, D3), (2) recruitment 

programs for the holders of D3 diplomas and (3) the recruitment 

of steam power plant operators. Additionally, PLN also runs 

scholarship programs through education service agencies 

and daily online applications. The recruitment process is then 

followed by training programs for improving the competency 

of new and existing employees. (EU 14) 

In connection with recruitment activities, and in order to 

absorb members of the local workforce, recruitment has 

also begun in various areas, such as Aceh, Medan and all 

the way to Jayapura, covering 38 test locations. As part of 

its mission to expand human resources in areas of eastern 

Indonesia, especially Papua, PLN currently implements 

several programs in cooperation with local governments to 

empower local residents. These programs cover giving expert 

classes to the teaching staff of vocational schools, granting 

college scholarships to superior high school candidates and 

recruiting from the local workforce. The target number for 

empowerment programs for 2014 is 60 percent of the number 

of PLN employees recruited from the Papua Region. (EC 7) 

Pelatihan pelatihan dan Pengembangan dan pengembangan 

Kompetensi 

kompetensi 

Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti seluruh 

pegawai di semua jenjang jabatan maupun fungsi, untuk 

meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Program 

pelatihan untuk pegawai dibagi ke dalam beberapa jenis 

pelatihan sesuai dengan jenjang kepegawaian dan pola 

pengembangan kompetensi yang diberikan, meliputi: 

(LA 10, EU 14). 

Training training and Developing and developing Competence competence 

Every year, the Company runs several training and educational 

activities for all its employees at every rank and in every 

functional area to improve their competence and skills. Training 

programs for employees can be divided into several types 

depending on employee position and the skills-development 

system that is given, and cover: (LA 10, EU 14)



110 

• Program diklat prajabatan untuk pembekalan calon 

pegawai PLN. Program ini wajib diikuti oleh semua 

calon pegawai PLN dari rekrutmen reguler. 

• Program diklat profesi untuk peningkatan 

kemampuan pegawai sesuai bidang kerjanya. 

Program ini dapat diusulkan oleh semua pegawai dan 

disetujui oleh atasan. Diklat ini diutamakan dapat 

dilaksanakan oleh PLN Pusdiklat, penyelenggaraan 

dari provider diklat lain bila PLN Pusdiklat belum 

ada/dapat menyelenggarakan. 

• Program pendidikan peningkatan pendidikan formal 

S1/S2/S3 yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Peserta pendidikan adalah pegawai yang telah 

terseleksi secara khusus atau pegawai yang menerima 

beasiswa. Pendidikan ini juga dapat dilaksanakan 

dengan restitusi biaya bila jurusan pendidikan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi dan telah mendapat 

persetujuan lebih dahulu dari KDIV TLN. 

• Program diklat penjenjangan adalah diklat pegawai 

yang akan dipromosikan ke level di atasnya (SSE) atau 

jabatan struktural yang lebih tinggi (EE). Untuk tahun 

2010, diklat penjenjangan diikuti oleh 24 orang. 

• Program diklat penunjang adalah program diklat yang 

sifatnya umum untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai. Diklat penunjang dan diklat profesi ditahun 

2010 diikuti oleh 519 peserta. 

• Program diklat pembekalan masa purna bakti adalah 

prgram diklat untuk pegawai dalam mempersiapkan 

masa purna bakti, yang pada tahun 2010 diikuti oleh 

87 peserta. 

• Program pengembangan eksekutif adalah program 

tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk 

melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai 

perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di 

luar negeri. 

• Pre-employment training programs to prepare PLN’s 

job candidates. All candidates recruited under regular 

procedures participate in this training. 

• Professional training programs for improving employee 

skills in accordance with their work areas. Any 

employee can request to participate in this program 

with supervisory approval. This program is managed 

by PLN’s Training Center (Pusdiklat) and can be run by 

an external provider if PLN Pusdiklat does not have or 

cannot manage such a program. 

• Educational programs to improve the formal education 

of the holders of bachelor’s, master’s and doctoral 

degrees in accordance with organizational needs. 

Participants are specially selected or are scholarship 

recipients. These programs can also be administered 

through cost reimbursement for degree programs 

appropriate with organizational needs and previously 

agreed to by Head of Talent Division. 

• Support programs for employees who will be promoted to 

the next level (SSE) or to a higher structural level (EE). In 

2010, 24 people participated in the support program. 

• Training programs that support the general training of 

employees to improve employee competence. In 2010, 

training support and professional training was given to 

519 participants. 

• Retirement training programs for employees preparing 

for retirement. In 2010, 87 employees participated in 

retirement-training programs. 

• Executive development programs for employees selected 

to continue their education inside or outside the nation. 

Pada tahun 2011, PLN Pusdiklat telah melaksanakan 

program-program pelatihan kepada 61.198 peserta baik 

yang berasal dari PLN, anak perusahaan, maupun pihak 

eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar 

Rp230.257.801.294 (LA 10, LA 11) 

In 2011, PLN Pusdiklat managed training programs for 61.198 

percent of the employees of PLN, as well as external parties, 

with a total realized education budget of Rp230,257,801,294. 

(LA 10, LA 11) 

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung 

program SDM berbasis kompetensi adalah melaksanakan 

Assessment Kompetensi Inti yang bertujuan untuk 

lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti 

dan terarah. Selain itu, sejalan dengan penerapan GCG, 

Perseroan juga mengirimkan beberapa pegawai dari 

bagian SPI untuk mengikuti pelatihan yang materinya 

berkaitan penerapan antikorupsi yang dilaksanakan oleh 

pihak eksternal. (SO 3) 

Other activities that were managed to support competencybased 

SDM programs were Core-Competency Assessments 

to increase the understanding of employee competencies 

in a definite and through manner. In addition, through 

the application of GCG, the Company also sent several 

employees to SPI for relevant training that was principally 

focused on anti-corruption and was managed by an external 

third party. (SO 3)



111 

Penilaian penilaian Kinerja kinerja Pegawai pegawai 

Penilaian kinerja dilakukan secara periodik oleh 

atasan langsung maupun tidak langsung. PLN telah 

mengembangkan dan menerapkan tools balanced 

scorecards dalam melakukan penilaian kinerja pegawai 

secara transparan dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja 

digunakan sebagai dasar bagi penerapan pengembangan 

karir dan penempatan pegawai. Program penilaian 

ini dilaksanakan sepanjang masa kerja pegawai, 

sebagai bagian dari pola pengembangan karir pegawai 

berdasarkan kompetensi. (LA 11) 

Tindak lanjut penilaian kinerja adalah pelaksanaan 

program rotasi, mutasi dan promosi pekerja dengan tujuan, 

di antaranya: memenuhi kebutuhan organisasi, proses 

pembelajaran dan pengkayaan pengalaman, pembinaan, 

penghargaan terhadap hasil kerja, pengembangan karir dan 

proses regenerasi. 

Rotasi, Promosi, dan Demosi dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Direksi No.387.K/DIR/2008 jo. Keputusan 

Direksi No. 307.K/DIR/2009. Promosi Pegawai dilakukan 

setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti 

telah memenuhi kriteria talenta tertentu, telah lulus 

diklat profesi atau diklat penjenjangan atau dengan Uji 

Portofolio Kompetensi. Selama tahun 2011, PLN telah 

melakukan penilaian terhadap 41.204 pegawai dalam 

rangka pelaksanaan rotasi, mutasi dan demosi. (LA 12) 

Kesetaraan kesetaraan Dalam Jenjang dalam Karir jenjang karir 

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh 

pegawai dalam mengembangkan karir-nya sesuai 

kompetensi dan perkembangan perusahaan. Kompetensi 

dan kemampuan pegawai dinilai menurut tools “balanced 

scorecard” untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. 

Penerapan yang konsisten atas asas ini menjadikan tidak 

adanya lagi kasus diskriminasi yang berkaitan dengan 

suku, ras, agama dan gender pada semua level jabatan di 

Perseroan. (HR 4) 

Employee employee Performance performance Appraisals appraisals 

Supervisors periodically make performance appraisals, directly 

and indirectly. PLN has been developing and implementing 

“balanced scorecards tools” to make employee performance 

appraisals transparent and accountable. The results of 

performance appraisals are used as a basis for career 

development and employee placement. The assessment 

program is implemented throughout an employee’s 

tenure, as part of a competency-based employee careerdevelopment 

system. (LA 11) 

Following performance assessments, is the implementation 

of a rotation program, transfer and promotion system with 

the following goals: filling organizational needs, training and 

enriching experience, coaching, appreciating good work, 

career development and the regeneration process. 

Rotations, promotions and demotions are managed in 

accordance with regulations as stipulated in Decision Directive 

No.387.K/DIR/2008 and Decision Directive No. 307.K/ 

DIR/2009. Employee promotions are made after fulfilling the 

rules and regulations set forth, such as fulfilling specific talent 

criteria and completing professional training, required training 

classes, or Portfolio Competency Tests. Since 2011, PLN has 

appraised 41,204 employees under its rotation, promotion and 

demotion scheme. (LA 12) 

Equality equality in Career in Paths career paths 

PLN guarantees equal opportunity for all employees in 

developing their careers and competence in a manner 

appropriate with corporate development. Employee 

competency and ability is appraised using balancedscorecard 

tools to guarantee accuracy and equality. A 

consistent application of the principle of equality was made 

in this reporting year. There were no cases of discrimination 

connected with ethnicity, race, religion or gender at any level 

of the Company. (HR 4)



112 

PAKET KESEJAHTERAAN 

WELFARE PACKAGE 

Seperti tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

yang ditandatangani oleh pegawai dan perusahaan serta 

diketahui oleh Serikat Pekerja, maka sebagai bentuk 

apresiasi PLN memberikan penghasilan kepada pegawai 

setiap bulan sebagai imbalan jasa karena melaksanakan 

suatu pekerjaan/jabatan. Penghasilan dimaksud terdiri 

atas gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan 

tunjangan lainnya. Tunjangan tetap yang dimaksud 

adalah tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional atau 

tunjangan tanggung jawab. Tunjangan tidak tetap terdiri 

atas tunjangan kinerja, uang bantuan makan, imbalan 

risiko kerja dan imbalan gilir. 

PLN juga memberikan tunjangan lain kepada karyawan 

dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi 

kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan dan 

hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, di luar remunerasi. 

Besaran remunerasi pegawai akan dipengaruhi oleh 

beberapa parameter, mencakup di antaranya: 

• Peringkat Pegawai dan Jenjang Jabatan. 

• Peringkat Pegawai ditetapkan pada seorang pegawai 

pada awal bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

• Jabatan seorang pegawai ditentukan berdasarkan hasil 

penilaian (teknis atau melalui assessment centre). 

As stated in the Collective Work Agreement (PKB) that was 

signed by employees and representatives of the company 

with the knowledge of the Employee Union, as a form of 

appreciation, PLN pays a salary to employees every month 

as compensation in accordance with their work and position. 

Salary is understood to consist of wages, fixed and non-fixed 

benefits and other benefits. Fixed benefits are understood to 

consist of position benefits, functional benefits or responsibility 

benefits. Non-fixed benefits comprise performance bonuses, 

food allowances, risk pay and shift-deferential pay. 

PLN also gives other benefits to employees in the form of 

Holiday Bonuses (THR), health insurance, pension benefits, 

sick leave and the right for vacation time in accordance with 

existing regulation, outside of remuneration. 

The amount of employee remuneration will be affected by 

several parameters, including: 

• Employee rank and position. 

• Employee rank as fixed for employees at the start of their 

service based on their education level. 

• An employee’s assignment, as determined based on 

the results of their appraisals (technical or through an 

assessment center).



113 

PLN menjamin persamaan kesempatan 

bagi seluruh pegawai dalam 

mengembangkan karirnya sesuai dengan 

kompetensinya dan sejalan dengan 

perkembangan perusahaan. 

PLN guarantees equal opportunity for all 

employees in developing their careers and 

competence in a manner appropriate with 

corporate development. 

Adapun mekanisme yang diberlakukan dalam menetapkan 

besaran remunerasi adalah sebagai berikut: 

Pay for Person: 

Ditetapkan kepada Pegawai pada saat pertama kali 

diangkat sebagai Pegawai (diberikan grade dan skala grade) 

berdasarkan kompetensi yang bersangkutan mencakup 

tingkat pendidikan pada saat diangkat menjadi Pegawai, 

pengalaman kerja dan masa kerja. Pay for Person tetap 

meningkat setiap tahun melalui kenaikan skala grade 

Pegawai yang dilakukan setiap tahun. 

Pay for Position: 

Tunjangan jabatan ditetapkan kepada Pegawai sesuai 

Level Kompetensi Pegawai (berdasarkan bobot jabatan dan 

indeks daerah). Tidak diberikan kepada Pegawai untuk 

sementara waktu, apabila Pegawai tidak masuk kerja 

lebih dari 1 bulan dan akan diberikan kembali apabila 

Pegawai telah masuk kerja kembali. 

Pay for Performance: 

Diberikan kepada Pegawai berdasarkan prestasi kerja 

individu, prestasi kerja dalam tim dan prestasi kerja 

dalam inovasi. 

The mechanism for determining the amount of remuneration 

is described below: 

Pay for Person: 

Determined for employees the first time they enter employment 

(given a grade and grade level) based on their competence in 

connection with their educational level at the point when a 

candidate becomes an employee, and work experience and 

length of service. Pay for Person is fixed every year following 

the increase in an employee’s grade on an annual basis. 

Pay for Position: 

Position pay is determined for employees in accordance with 

the employee’s level of competency (based on their position 

value according to the regional index). Will not be paid on 

a temporary basis if the employee is in absence for more 

than one month and will be paid again after the employee 

resumes work. 

Pay for Performance: 

Given to employees based on individual achievement, 

team achievement and work-related achievements 

involving innovation.



114 

Paket kesejahteraan yang diterapkan pada pekerja alih 

daya berbeda dengan pekerja tetap/pegawai PLN. Pekerja 

tetap mendapatkan hak pensiun pada saat berakhirnya 

masa kerja sesuai yang telah disepakati, sementara 

pekerja alih daya tidak mendapatkan hak semacam ini 

saat berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan. (LA 3) 

The welfare package that has been established for outsourced 

workers is different from that for permanent workers/PLN 

employees. Permanent workers have pension rights at the end 

of their employment in accordance with previous agreements, 

while outsourced workers do not have such entitlements at the 

end of their employment, as previously determined. (LA 3) 

Kesejahteraan yang diberikan kepada Tenaga Alih Daya 

antara lain, diberikan upah setiap bulan yang besarnya di 

atas Upah Minimum Regional/Provinsi yang berlaku, yang 

meliputi: upah pokok, biaya transportasi, uang lembur, serta 

diberikan Tunjangan Hari Raya, iuran Jamsostek, seragam 

kerja. Hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan 

di bidang tenaga kerja, yang dicantumkan dan 

dipersyaratkan di dalam kontrak pekerjaan oleh Perseroan 

kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan. 

The welfare benefits given to outsourced workers include, 

among other things, the payment of monthly wages in 

accordance with the prevailing Regional/Provincial Minimum 

Wage, which covers basic wages, transportation costs, overtime 

pay, holiday bonuses (THR), Jamsostek contributions, work 

uniforms, and other rights in accordance with the stipulations 

of the regulations pertaining to manpower, and as stipulated 

and regulated in the work contract between the Company and 

the third party which received jobs from PLN. 

Kesetaraan Gender Dalam Hal Remunerasi 

Sistem remunerasi PLN tidak mengenal pembedaan gender. 

Sama halnya dengan kesamaan dalam pengembangan 

karir, PLN memberlakukan standar upah atau gaji yang 

sama antara pegawai pria dan pegawai wanita. Perbedaan 

hanya terjadi karena adanya perbedaan peringkat pegawai, 

jenjang jabatan, dan masa kerja, serta kinerja individu. 

Gender Equality in Remuneration Rights 

PLN’s remuneration system does not recognize gender 

differences. Similar to its career development policy, 

PLN has implemented standard wages that are the same 

for male and female workers. Any differences are due to 

differences in employee level, position, length of service 

and individual performance. 

Program Pensiun 

PLN menyelenggarakan program pensiun bekerja sama 

dengan perusahaan yang kompeten di bidang ini. 

Perseroan menyelenggarakan dua program pensiun, yakni 

program pensiun manfaat pasti dan program pensiun 

iuran pasti. (EC 3) 

1. Program pensiun manfaat pasti (EC 3) 

Besaran dana pensiun untuk program pensiun manfaat 

pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada 

saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan 

jika pegawai bersangkutan meninggal dunia. Sumber 

utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan 

sumbangan Perseroan. 

2. Program pensiun iuran pasti (EC 3) 

Program pensiun iuran pasti dilaksanakan untuk para 

pegawai yang direkrut dan diangkat pada atau setelah 

bulan Juli 2009. Pada program ini pegawai mempunyai 

pilihan kepesertaan pada beberapa yayasan pengelola 

dana pensiun yang diakui dan direkomendasikan 

dalam program ini. 

Pension Program 

PLN has implemented a worker pension program equivalent 

to other companies in the industry. The Company has 

implemented two pension programs: a fixed-benefit pension 

program and a fixed-contribution pension program. (EC 3) 

1. Fixed-benefit pension program (EC 3) 

The amount of the pension under the fixed-benefit pension 

program is based on length of service, the highest salary at 

the time of retirement and can be shifted to an employee’s 

dependents in case of death. The primary source of funding 

for such pensions is worker contributions and contributions 

from the Company. 

2. Fixed-contribution pension program (EC 3) 

The fixed-contribution pension program has been 

implemented for employees that were recruited and 

entered service on or after July 2009. Under this program, 

employees have a choice of participating in several 

pension-fund management foundations authorized and 

recommended under the program. 

Iuran Pensiun diberikan dari dua sumber yaitu: 

1. Iuran Pemberi Kerja (IPK) sebesar 10 s.d 11% dari 

PhDP Pegawai. 

2. Iuran Pegawai sebesar 6% dari PhDP Pegawai. 

Pension contributions come from two sources: 

1. Employer Contributions (IPK) amounting from 10 to 11 

percent of an employee’s Basic Retirement Income (PhDP). 

2. Employee Contributions amounting to 6 percent of an 

employee’s PhDP. 

Dana pensiun yang diterima, kelak diberikan setiap 

bulan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). 

Pension funds are received and later awarded every 

month via the Employer Pension Fund (DPPK).

Koperasi 

Sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan 

kepada pegawai, PLN mendukung pendirian Koperasi 

Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN). Jenis usaha 

yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan 

antara lain: 

• Menerima simpanan dari anggota. 

• Melakukan perdagangan barang dan jasa. 

• Melakukan usaha simpan pinjam. 

• Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. 

• Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat 

tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan 

Perusahaan. 

• Menambah 

perkoperasian. 

pengetahuan anggota tentang 



Cooperatives 

As part of the consideration given to employees, PLN has 

supported the establishment of the head office employee 

cooperatives (KP PLN). The types of enterprise fostered by the 

Employee Cooperative include: 

• Accepting savings deposits from members. 

• Offering goods and services. 

• Making loans. 

• Making available needed goods to members. 

• Conducting other businesses, such as stationery and office 

supplies and other items connected to the business of the 

Company. 

• Increasing member knowledge about cooperatives. 

115 

Program penghargaan terhadap pegawai 

Selain program-program tersebut, Perseroan 

menyelenggarakan program pemberian penghargaan 

kepada pegawai sebagai salah satu bentuk pembinaan 

terhadap pegawai. Penghargaan kepada pegawai tersebut 

terdiri dari: 

1. Penghargaan Prestasi 

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau 

sekelompok pegawai yang dipandang telah memberikan 

prestasi yang luar biasa seperti menemukan formulaformula 

kerja baru yang ternyata sangat efisien dan 

bermanfaat secara signifikan bagi Perusahaan. 

2. Penghargaan Teladan 

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang 

telah memperlihatkan keteladanan baik di tempat 

kerja maupun di lingkungan masyarakat. 

3. Penghargaan Pengabdian 

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas 

dasar lamanya masa kerja secara terus-menerus 

selama 16, 24, 32 dan 40 tahun. 

4. Penghargaan Purnakarya 

Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang 

telah memasuki masa usia pensiun normal. 

Employee Recognition Programs 

Under these programs, as one part of staff development, 

the Company fosters gift programs recognizing employees. 

Recognition given to employees includes: 

1. Recognition of Achievement 

This recognition is given to employees or to groups of 

employees for outstanding achievements, such as creating 

a new work process that is extremely efficient and beneficial 

in a significant manner for the Company. 

2. Recognition of Model Employees 

Recognition is given to employees who provide a good 

example in the work place or work environment. 

3. Devoted Service 

This recognition is given to employees with a long service 

record at the 16 th , 24 th , 32 nd and 40 th years of employment. 

4. Retirement Recognition 

This recognition is given to employees when reaching 

normal retirement age.


116 


PENYELARASAN ORGANISASI DAN PENYEMPURNAAN 

SISTEM MANAJEMEN SDM 

ORGANIZATIONAL COORDINATION AND PERFECTION OF THE 

Human Resources SYSTEM 

Langkah penting yang dilakukan adalah penyempurnaan 

sistem pengembangan pegawai melalui penerapan “Talent 

Management” dengan tujuan diperolehnya gambaran 

rinci mengenai ketersediaan dan penempatan pegawai 

sesuai kebutuhan organisasi. Melalui penerapan tersebut, 

maka pengembangan, seleksi dan nominasi pegawai 

berbasis pada kompetensi dan kinerja yang bersangkutan. 

PLN telah melakukan telaah atas model kompetensi yang 

digunakan sebagai acuan, diikuti dengan pengembangan 

Assessment Center. 

Melalui langkah tersebut PLN menyempurnakan 

model kompetensi dan menyusun panduan penilaian, 

melalui telaah atas katalog kompetensi inti, manajerial, 

karakteristik pribadi dan teknis, serta panduan penilaian 

kompetensi teknis. 

An important step that was taken was improving the employee 

development system through the application of “Talent 

Management” with the goal of obtaining a detailed picture of 

the availability and placement of employees in accordance with 

organizational needs. Following the application of the program, 

the development, selection and nomination of employees was 

based on relevant competencies and performance. PLN also 

conducted a study on competency models that was established 

as a reference for development at Assessment Centers. 

Through these steps, PLN refined its competency models and 

developed an appraisal guide; a catalog of core competencies 

along with management, personal, and technical characteristics; 

and a technical competency appraisal guide.



117 

PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL 

enhancement of excellence culture 

Sesuai dengan penerapan strategi transformasi soft 

skill yang terkait dengan budaya kerja yang berorientasi 

kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. PLN terus bergerak 

ke arah manajemen kinerja yang kuat, melaksanakan 

pendelegasian wewenang dengan tepat dan bijaksana 

serta berupaya memberdayakan unit-unit terkait. Hal ini 

dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan Budaya 

Unggul yang merupakan bagian dari upaya memotivasi 

pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan 

kontribusi terbaik bagi Perseroan. 

In accordance with a strategy of transforming soft skills in 

connection with developing a high-performance, synergistic 

and well-ordered oriented work culture, PLN has been 

moving in the direction of high-performance management, 

developing the delegation of authority with policies together 

with the empowerment of related units. This has been done 

through forming a culture of increasing excellence to motivate 

employees to continuously perform and make the best-possible 

contributions to the Company. 

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul 

yang dilakukan pada tahun 2011, mencakup antara lain: 

• Pengembangan Assessment Center, penyempurnaan 

model kompetensi dan penyusunan panduan 

penilaian. 

• Sosialisasi dan Implementasi sistem penghargaan dan 

sanksi yang dilakukan secara transparan dan terukur. 

• Implementasi Balanced Score Card di seluruh 

satuan kerja Perseroan, melalui standardisasi 

sistem manajemen kinerja yang diharapkan dapat 

mempercepat pembentukan budaya berbasis kinerja. 

• Pembinaan mental dan spiritual pegawai serta 

mensosialisasikan nilai-nilai unggul Perseroan sebagai 

mana tertera pada buku Kode Etik Perseroan dan 

Manual GCG yang telah diperbaharui. 

• Melakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), 

pada setiap semester, menggunakan KPI yang 

ditetapkan sebelumnya, sebagai acuan pemberian 

penghargaan dan pengembangan pegawai. 

The program of developing and fostering a culture of excellence 

that was implemented in 2011 covered, among other things: 

• Development of an Assessment Center, perfection of the 

competency model and the preparation of an appraisal 

guide. 

• The socialization and implementation of a system of appraisals 

and sanctions that was transparent and measurable. 

• Implementation of a Balanced Score Card for all the 

Company’s work units and standardizing a performancemanagement 

system that will hopefully hasten the 

formation of a performance-based culture. 

• Developing the employee’s mental and spiritual growth 

by socializing the values of corporate excellence through 

a printed Corporate Code of Ethics and revised GCG 

Manual. 

• Performing Employee Work-Achievement Appraisals (PPKP) 

every semester and making KPI a pre-established reference 

for appraisal administration and employee development.

118 


keselamatan dan kesehatan kerja (k3) 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

Lingkungan, 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja (LK3) 

occupational safety and health

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (LK3) 

Pengelolaan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (LK3) di PLN dilakukan secara terencana dengan 

perhitungan yang standar dan rinci. Tujuan dari pengelolaan 

aspek K3 adalah agar setiap proses kerja di PLN memberikan 

rasa aman pada seluruh pegawai dan semua pihak yang 

terlibat, baik pada sebelum, saat memulai, maupun saat 

selesai proses operasional di perusahaan. Kebijakan PLN 

dalam mengelola Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (LK3) tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 

134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (LK3). Komitmen Perseroan dalam 

kebijakan K3 terdiri dari hal-hal seperti berikut ini: 



Occupational Environment, Safety and Health 

The management of Occupational Environment, Safety and 

Health (K3) at PLN is carried out through a plan of action 

based on standard and detailed calculations. The purpose 

of the management aspect of K3 is for every occupational 

process at PLN to provide a feeling of safety for all employees 

and all related parties, before, during and after all company 

operations. PLN’s policy on Occupational Environment, 

Safety and Health is stipulated in the PLN Board of Directors 

Decision No. 134.K/DIR/2007 on Occupational Environment, 

Safety and Health policy (LK3). The Company’s commitment 

to the K3 policies consists of the following: 

119 

• Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi 

keanekaragaman hayati; serta melindungi Lingkungan, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan di sekitar 

wilayah kerja perusahaan; 

• Menaati peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol risiko 

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak 

penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk 

dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan; 

• Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara 

dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan 

lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini 

sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi 

pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan 

secara spesifik di setiap unit kerja dan anak 

perusahaan; 

• Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk 

penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan 

sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan 

kesehatan kerja; 

• Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan 

terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem 

manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; 

• Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan 

memelihara kebijakan LK3 ini sehingga setiap unit 

kerja, anak perusahaan, dan para mitra kerja dapat 

menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi 

lingkungan setempat; 

• Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan 

perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini 

manajemen dan individu karyawan perusahaan; 

• Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar 

unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya 

menjadikan perusahaan sebagai bagian yang integral 

dengan masyarakat sekitarnya; 

• Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihakpihak 

yang berkepentingan dan masyarakat luas. 

• Prevent environmental pollution and bio diversity 

degradation, and protect the Safety and Health of 

employees in the company’s workplaces. 

• Comply with the laws and other regulations by controlling 

risks involving employee Occupational Environment, Safety 

and Health, as well as important environmental impacts 

and aspects in all activities processes and products in all of 

the various business units and the subsidiaries. 

• To periodically document, implement, maintain and review 

Environmental Safety and Health policies to ensure they 

are relevant, appropriate and serve as the basic guidelines 

for the management of occupational environment, Safety 

and Health that applies specifically to each business unit 

and subsidiary. 

• Make this policy as a basis for determining and evaluating 

the achievements of goals and objectives of environmental, 

Safety and Health management. 

• Encourage each business unit and subsidiary to continue 

to improve performance of the environmental, Safety and 

Health management system. 

• Provide and facilitate the provision of natural resources 

needed to implement and maintain the LK3 policies so 

that each business unit, subsidiary and work partners can 

implement these policies in stages by taking into account 

the abilities of the company and the local environmental 

conditions. 

• Ensure the attitude and behavior of each management 

body and all Company employees are in line with the 

policies on environmental protection and Occupational 

Environment, Safety and Health policies. 

• Encourage the development of the public in the business 

sectors and subsidiaries as an effort to make the company 

an integral part of the surrounding communities. 

• Ensure these policies are always available for related 

parties and the wider public.




120 

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut 

melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi 

dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 

14001. Dalam menerapkan dan mengelola K3, PLN pada 

dasarnya menetapkan serangkaian kebijakan umum 

seperti disebutkan di atas. PLN menerapkan target 

dicapainya zero-accident pada setiap periode operasional 

dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit 

bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman 

target pelaksanaan kegiatan K3. Kebijakan dan standar 

mengenai K3 yang serupa juga dipersyaratkan untuk 

dijalankan oleh kontraktor dan subkontraktor pelaksana 

pekerjaan konstruksi maupun perawatan pembangkit, 

jaringan transmisi maupun distribusi PLN. (EU 16) 

PLN applies the K3 management policies through the 

application of the Occupational Safety and Health 

Management System (SMK3), which carries the OHSAS 18001 

and ISO 14001 certifications. In applying and managing K3, PLN 

has basically established a series of policies, as stated above. 

PLN applies a zero-accident target during every operational 

period, implementing K3 as a reference for all business units 

to serve as target guidelines in implementing K3 activities. 

Contractors and subcontractors carrying out construction 

or maintenance on PLN’s generators, or transmission line or 

distributions networks are also required to implement the K3 

policies and standards. (EU 16) 

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN 

Agar dapat mengelola K3 di 49 unit bisnis PLN yang berlokasi 

di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis 

Komite untuk mengoordinasikan kegiatan dan program 

terkait K3. Manajemen lalu menerbitkan SK Direksi No. 

570.K/DIR/2010 untuk membentuk Komite Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, yang kemudian diperbaharui lagi melalui 

Electrical Power Safety Committee 

In order to manage K3 in PLN’s 49 business units, which are 

located throughout Indonesia, PLN formed a special committee 

to coordinate the activities and programs related to K3. The 

management therefore produced Letter of Association No. 

570.K/DIR/2010 to form the Occupational Safety and Health 

Committee, which later was updated with Letter of Association



121 

Tujuan dari pengelolaan 

aspek K3 adalah agar 

setiap proses kerja di PLN 

memberikan rasa aman pada 

seluruh pegawai dan semua 

pihak yang terlibat, baik 

pada sebelum, saat memulai, 

maupun saat selesai proses 

operasional di perusahaan. 

The purpose of the management 

aspect of K3 is for every occupational 

process at PLN to provide a feeling of 

safety for all employees and all related 

parties, before, during and after all 

company operations. 

SK Direksi No. 017.K/DIR/2011 dan mengubah namanya 

menjadi Komite Keselamatan Ketenagalistrikan. Ketentuan 

mengenai fungsi dan kedudukan Komite Keselamatan 

Ketenagalistrikan serta tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya, ditegaskan pula dalam pasal Perjanjian Kerja 

Bersama, yang merupakan bentuk kesepakatan antara 

Perseroan dengan pegawai. (LA 9) 

Susunan Keanggotaan Komite Keselamatan 

Ketenagalistrikan ini anggotanya terdiri atas Direktur 

Sumber Daya Manusia dan Umum, Kepala Divisi 

Umum dan Manajemen Kantor Pusat serta 7 anggota 

pelaksana. (LA 6) 

Adapun tugas Komite Keselamatan Ketenagalistrikan 


• Membahas/mendiskusikan setiap permasalahan 

keselamatan ketenagalistrikan meliputi kegiatan 

perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap 

kemungkinan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit 

yang timbul akibat hubungan kerja, agar dapat 

dicapai tingkat keselamatan ketenagalistrikan yang 

tinggi pada setiap pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari 

Direksi No. 017.K/DIR/2011 thus changing the name of the 

committee to the Electrical Power Safety Committee. Provisions 

regarding the functions and structure of the Electrical Power 

Safety Committee and the tasks that it is responsible for, is also 

affirmed in the Cooperation Agreement article, which is an 

agreement between the Company and its employees. (LA 9) 

The structure of the Electrical Power Safety Committee 

Membership consists of the Director of Human Resources, the 

Head of the General Division and Central Office Management 

and seven executive members. (LA 6) 

The tasks of the Electrical Power Safety Commission are as 

follows: 

• Discuss every electrical power safety issue, covering 

protection, prevention and resolution of the possibility of 

an accident or ailment related to work, to achieve a high 

level of safety every time work is carried out. The results 

of the discussion should be relayed to the Company’s


122 


pembahasan/diskusi disampaikan kepada pimpinan 

unit perseroan sebagai bahan pengambilan keputusan 

dalam kegiatan keselamatan ketenagalistrikan; 

• Mengadakan investigasi kasus keselamatan 

ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan 

instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan 

masyarakat umum; 

• Memberikan penilaian kinerja, keselamatan 

ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, 

sertifikasi, keselamatan instalasi, keselamatan kerja 

dan keselamatan masyarakat umum; 

• Melakukan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan 

ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, 

keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat 

umum di unit-unit PT PLN (Persero); 

• Membuat laporan pelaksanaan investigasi 

Keselamatan Ketenagalistrikan yang meliputi 

keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan 

keselamatan masyarakat umum di unit-unit 



unit leader as a reference for decision making in electrical 

power safety activities; 

• Conduct investigations into electrical power safety cases 

covering installation safety, occupational safety and the 

safety of the general public; 

• Provide performance assessments on electrical power 

safety covering standardization, certification, installation 

safety, occupational safety and the safety of the general 

public; 

• Carry out evaluations on the implementation of electrical 

power safety policies covering installation safety, 

occupational safety and the safety of the general public at 

PLN’s Units.; 

• Make reports on the implementation of Electrical 

Power Safety investigations covering installation safety, 

occupational safety and the safety of the general public at 

PLN’s units. 

PLN secara rutin melaksanakan pertemuan safety committee 

baik dengan unit-unit bisnis terkait maupun dengan 

mitra kerja/kontraktor pembangunan atau perawatan 

pembangkit/gardu induk. Pertemuan rutin bertujuan 

mengingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan 

segala ketentuan yang berkaitan dengan Keselamatan 

Ketenagalistrikan. 

KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DI TAHUN 2011 

Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan perlu 

dijamin kualitasnya secara terus-menerus. Dengan 

wilayah operasional PLN yang luas di seluruh Indonesia, 

maka kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah strategis 

berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan 

diselenggarakan secara rutin dan menyeluruh, terutama 

dalam aspek pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan 

penetapan kebijakan. Kegiatan-kegiatan berhubungan 

dengan K3 pada 2011, antara lain: 

• Peningkatan kompetensi organisasi dan sumber 

daya manusia berbasis K3 yang sesuai dengan 

standardisasi atau sertifikasi akreditasi pengamanan 

dan keselamatan kerja pembangkitan maupun gardu 

induk dan transmisi; tujuannya adalah memotivasi 

pegawai dalam semua jenjang manajerial (dimulai 

dari lini manajemen) untuk menumbuhkan perhatian 

dan perilaku yang mendahulukan aspek Lingkungan, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (LA 8) 

• Peningkatan kelaikan peralatan perawatan dan 

peralatan pemadam kebakaran (APAR) sesuai 

standarisasi atau sertifikasi peralatan; tujuannya adalah 

agar peralatan dijamin aman saat dipergunakan, handal 

serta memenuhi kaidah Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. Di semua unit bisnis telah tersertifikasi 

dan memiliki prosedur standar keahlian terkait K3 

yang terakreditasi; peralatan APAR yang memadai dan 

personil yang terlatih di bidang K3; 

PLN routinely carries out safety committee meetings with 

related business units as well as with business or power plant/ 

substation construction or maintenance contractor partners. 

These periodic meetings aim to remind all parties to continue 

to implement all provisions related to Electrical Power safety. 

Major Activities in 2011 

The implementation of Electrical Power Safety requires 

continuous quality assurance. Given the vastness of PLN’s 

operational regions throughout Indonesia, strategic steps 

or activities related to Electrical Power Safety are carried 

out regularly and thoroughly, especially training, provision 

of APAR equipment and policy making. Activities related to 

K3 in 2011 included: 

• Increasing the competency of organizational and human 

resources competency based on K3, which is in accordance 

with the standardization or certification or accreditation 

of security and safety of power generators as well as 

substations and transmission stations; the goal is to 

motivate employees of all managerial levels (starting with 

the line management), to foster care and behavior that 

prioritizes Occupational Environment, Safety and Health 

aspects; (LA 8) 

• Improve maintenance equipment and fire fighting 

equipment (APAR) in accordance with equipment 

standardization or certification; the point of which is to 

guarantee that the equipment is safe and reliable when it is 

used, and meets occupation Safety and Health regulations. 

All business units have been certified and incorporate 

expert standard procedures with K3 accreditation; 

adequate APAR equipment and personnel trained in K3;

• Memasukkan aspek Lingkungan, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja dalam prakualifikasi calon kontraktor 

pelaksana pembangunan unit pembangkit maupun 

kontraktor perawatan pembangkit dengan tujuan 

mengetahui dan memastikan kinerja kontraktor/mitra 

kerja pada perseroan dalam penerapan SMK3; 

• Melibatkan pekerja kontraktor pembangunan 

pembangkit, transmisi, distribusi dan perawatan 

ketenagalistrikan dalam latihan K3 yang 

diselenggarakan PLN. (EU 18) 



• Incorporate aspects of Occupational Environment, 

Safety and Health aspects during the prequalification 

stage for prospective power plant construction or power 

plant maintenance contractors in order to ensure the 

performance of contractors/partners in applying SMK3; 

• Involve power plant, transmission and distribution 

construction or electrical power maintenance contractors 

in K3 training provided by PLN. (EU18) 

123 

Sebagai persiapan menghadapi penanggulangan 

kecelakaan, kebakaran maupun bencana, PLN 

melaksanakan kegiatan lain berupa pelatihan bersama 

di bidang penanggulangan kebakaran dan K3 yang 

diselenggarakan secara periodik. (EU 23) Ada pula kegiatan 

yang melibatkan utusan/wakil dari unit bisnis yang 

bertujuan untuk membagi pengalaman dan pengetahuan 

untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan 

kecelakaan, kebakaran maupun bencana. (LA 8) 

As preparation for prevention of accidents fires as well as 

disasters, PLN implements other activities including joint 

training in the field of fire prevention and K3, which are held 

periodically. (EU 23) There is also a meeting that involves the 

delegates/representatives of business units that are aimed at 

sharing experience and knowledge to improve accident, fire 

and disaster prevention readiness. (LA 8) 

KECELAKAAN KERJA 

Meski sudah ada ketetapan tentang prosedur kerja yang 

sangat memperhatikan keselamatan para pegawai dan 

lingkungan, namun kemungkinan terjadinya kecelakaan 

tetap ada, mengingat kegiatan pembangkitan dan 

transmisi dan distribusi tenaga listrik berlangsung di 

lahan terbuka. 

Pada tahun 2011 telah terjadi total 70 kali kecelakaan, baik 

berupa kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, kecelakaan 

masyarakat umum dan kecelakaan dinas. (LA 7) 

Occupational Accidents 

Although there are provisions and occupational procedures 

that are greatly concerned with the safety of employees 

and the environment, there is still the possibility of 

accidents occurring, considering the electricity generation, 

distribution and transmission activities that take place in 

the external field. 

In 2011, 70 accidents occurred, including workplace accidents, 

installation accidents, accidents involving the general public, 

and accidents involving agencies. (LA 7) 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 3x kejadian 

PLN TRANSMISSION & LOAD DISPATchING CENTER OF JAVA BALI 3X INCIDENTS 

NO. 

1. 

2. 

TANGGAL KEJADIAN 

DATE 

29 Januari 2011 

29 January 2011 

12 Mei 2011 

12 May 2011 

3. 21 November 2011 

UNIT 

Region Jawa Barat 

West Java 

SUTT Sunyaragi Unit Pelaksana Teknis Cirebon 

SUTT Sunyaragi Technical Implementation Unit 

Unit Pelaksana Teknis Jakarta Utara 

North Jakarta Technical Implementation Unit 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 13x kejadian 

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta 13x incidents 

NO. 

1. 

2. 

3. 


DATE 

1 Maret 2011 

1 March 2011 



19 Februari 2011 

19 February 2011 

UNIT 

Unit Pelayanan Jaringan Borobudur 

Borobudur Network Service Unit 

Area Pelayanan Jaringan Semarang 

Semarang Area Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Sragen 

Sragen Network Service Unit 

KETERANGAN 


Tewas & luka 

Fatality & Injury 

Tewas 

Fatality 

Luka bakar 

Burn victim

124 




NO. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 


DATE 




















UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Magelang 

Magelang Area Network Service Unit 

Area Pelayanan Jaringan Purwokerto 

Purwokerto Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Demak 

Demak Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Semarang 

Semarang Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Tegowanu 

Tegowanu Network Service Unit 


Semarang Network Service Unit Semarang 


Semarang Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Palur 

Palur Network Service Unit 

Unit Pelayanan Jaringan Sragen 

Sragen Network Service Unit 

Area Pelayanan Jaringan Jogja 

Jogja Network Service Unit 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten 8x kejadian 

PLN Distribution of West Java and Banten 8x incidents 

NO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


DATE 













7. 14 April 2011 


UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Tasikmalaya 

Tasikmalaya area Network Service Unit 



Area Pelayanan Jaringan Bekasi 

Bekasi Network Service Unit 



Area Pelayanan Jaringan Purwakarta 

Puwakarta area Network Service Unit 



Area Pelayanan Jaringan Bandung 

Bandung Network Service Unit 

Area Pelayanan Jaringan Garut 

Garut area Network Service Unit 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

PLN Distribusi Jawa TIMUR 13x kejadian 

PLN Distribution of EAST Java 13x incidents 

NO. 

1. 

2. 

3. 


DATE 







UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Surabaya 

Surabaya Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Kediri 

Kediri Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Kediri 

Kediri Network Service Unit Area 

KETERANGAN 


Luka berat 

Serious injury 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality



125 

NO. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


DATE 









17 Juli 2011 

17 July 2011 

3 Agustus 2011 

3 August 2011 



12. 

13. 

12 Desember 2011 

12 December 2011 



UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Ponorogo 

Ponorogo Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Ponorogo 

Ponorogo Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Malang 

Malang Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Mojokerto 

Mojokerto Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Mojokerto 

Mojokerto Network Service Unit Area 



Area Pelayanan Jaringan Sumenep 

Sumenep Network Service Unit Area 

Area Pelayanan Jaringan Jombang 

Jombang Network Service Unit Area 





KETERANGAN 


Luka berat 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

PLN Wilayah Sumatera Barat 2X KEJADIAN 

PLN West Sumatera region 2X INCIDENTS 

NO. 

1. 

2. 


DATE 

23 Juni 2011 

23 June 2011 

23 Oktober 2011 

23 October 2011 

UNIT 

Cabang Padang 

Padang branch 

Padang Pariaman 

Padang Pariaman 

KETERANGAN 


Luka bakar 

Burn victim 

Tewas 

Fatality 

PLN Wilayah KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH 2X KEJADIAN 

PLN SOUTH AND EAST KALIMANTAN region 2X INCIDENTS 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Banjarmasin 

2. 23 September 2011 Banjarmasin 

KETERANGAN 


Luka berat 


Tewas 

Fatality 


PLN West Kalimantan region 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Palangka Raya 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 4X KEJADIAN 

PLN South, East and West Sulawesi region 4X INCIDENTS 

NO. 

1. 

2. 


DATE 





UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Pinrang 

Pinrang Network Service Unit Area 

Cabang Makassar Rayon Makassar Utara 

Makassar Rayon North Makassar Branch 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality

126 




NO. 

3. 


DATE 



UNIT 

Cabang Makassar Rayon Makassar Utara 

Makassar Branch Rayon North Makassar 

4. 8 November 2011 Makassar 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 


PLN East Kalimantan region 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Balikpapan 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo 3X KEJADIAN 

PLN North and Central Sulawesi and Gorontalo region 3X INCIDENTS 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Tombatu 

2. Juni 2011 June 2011 Cabang Manado Manado Branch 

3. 14 November 2011 Cabang Palu Palu Branch 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Luka bakar 

Burn victim 

Luka bakar 

Burn victim 


PLN West Nusa Tenggara region 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Mataram 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara 

PLN Maluku and North Maluku region 

NO. 


DATE 

UNIT 

1. 10 November 2011 Cabang Ambon Ambon Branch 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang 

PLN distribution of Greater Jakarta and Tangerang 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Area Pelayanan Kramatjati 

Kramatjati area 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

KECELAKAAN INSTALASI 

INSTALATION ACCIDENTS 

PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera I 

PLN Sumatera I main power plant Unit 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Gudang Material Medan 

Medan Material warehouse 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties



127 

PLN Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta 

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta 

NO. 


DATE 


UNIT 

Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah 3 Phasa Klaten 

Mid-3 Phase Klaten Network development 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera 2x kejadian 

PLN transmission & load dispatching center of sumatera 2x incidents 

NO. 

1. 

2. 


DATE 





UNIT 

Robohnya Tower No. 8 & 9 Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru 

Collapse of towers No. 8 & 9 of the Technical Unit in Pekanbaru 

Terbakarnya Trafo Gardu Induk Sibolga 

Fire at Trafo Gardu Induk Sibolga 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties 

Tidak ada 

korban 

No casualties 

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara 

PLN Maluku and North Maluku region 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Over Heating Gardu Hubung Cabang Ambon 

Overheating Gardu Hubung Ambon branch 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties 

PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali 

PLN java bali power PLANT unit 

NO. 


DATE 

1. 21 September 2011 

UNIT 

Terbakar Boiler PLTU. 

Fire at the Steam power plant boiler 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties 

PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali 

PLN java bali main transmission development unit 

NO. 


DATE 

1. 4 April 2011 

UNIT 

Terbakar Kabel 48 Hasfel Gudang 

Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali Region V 

Fire at the Hasfel 48 Warehouse while under construction for the 

Java-Bali Region V 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties 

PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Maluku dan Papua 

PLN maluku and Papua primary development unit 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Tower SUTT 150 KV Lolak-Buroko T31-T33 Roboh 

Tower SUTT 150 KV Lolak-Buroko T31-T33 collapse 

KETERANGAN 


Tidak ada 

korban 

No casualties

128 



KECELAKAAN KERJA 


WORK ACCIDENTS 

PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Thermal Jawa Bali 

PLN primary Thermal Java-Bali development Unit 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Swicthyard PLTU Muara Karang 

KETERANGAN 


Diduga tewas 

laporan tdk jelas 

Fatality suspected 

but report not 

confirmed 

PLN Distribusi Jawa Timur 2X KEJADIAN 

PLN distribution of East Java 2X INCIDENTS 

NO. 

1. 

2. 


DATE 





UNIT 

Pemeliharaan Gardu Distribusi 

Distribution Substation Maintenance 

Penggantian Konduktor 

Area Pelayanan Jaringan Pamekasan 

Conductor replacement for Pamekasan Network services area 

KETERANGAN 


Tewas 

Fatality 

Tewas 

Fatality 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 2X KEJADIAN 

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta 2X INCIDENTS 

NO. 

1. 


DATE 




UNIT 

Resetting Rele Proteksi Gi Weleri 

Rele protection resetting of Weleri Substation 

Ganti Tiang Pal. Area Pelayanan Jaringan Jogja 

Replacement of pole network in Jogja 

KETERANGAN 


Luka bakar 

Burn victims 

Tewas 

Fatality 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 2X KEJADIAN 

PLN transmission & load dispatching center of Java- Bali 2X INCIDENTS 

NO. 

1. 

2. 


DATE 





UNIT 

Membongkar Line Damper Gardu Induk Tegangan Ekstra 

Tinggi Grati Unfold of damper line in extra high voltage 

substation in Grati 

Pembersihan Isolator SUTT Unit Pelaksana Teknis Tegal 

Cleaning of the SUTT Isolator Technical Operational Unit in Tegal 

KETERANGAN 


Tewas/ jatuh 

Fatality/ casualty 

Luka bakar 

Burn victim 

KECELAKAAN DINAS 

ACCIDENTS WHILE ON DUTY 


PLN distribution of East Java 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Area Pelayanan Jaringan Pamekasan 

Pamekasan Network Service Unit Operating Area 

KETERANGAN 


Tewas/tabrakan 

Dead in car collision 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 

PLN transmission AND load dispatching center of Java-Bali 

NO. 

1. 


DATE 



UNIT 

Region Jawa Timur 

East Java 

KETERANGAN 


Tewas/jatuh dari motor 

Death from motorbike fall

Untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja di 

masa-masa mendatang, Perseroan melaksanakan berbagai 

kegiatan meliputi: (LA 7) 

• Sosialisasi tentang pelaksanaan K3 di unit–unit untuk 

mengurangi kecelakaan kerja/kecelakaan dinas; 

• Melakukan analisis terhadap setiap terjadinya 

kecelakaan kerja/kecelakaan dinas untuk menghindari 

kecelakaan serupa di kemudian hari; 

• Melaksanakan pembinaan terhadap unit–unit PLN 

melalui nilai pengurang bobot kinerja (KPI) K2 dan K3 

apabila tidak memenuhi target. 

Selain itu, pada tahun pelaporan, PLN melakukan berbagai 

kegiatan untuk meningkatkan kesadaran seluruh 

pegawai akan pentingnya aspek K3 untuk menjaga 

keberlangsungan operasional tiap unit bisnis, sebagai 

bagian dari pelaksanaan road map peningkatan kinerja 

K3. Program-program yang dilaksanakan pada tahun 

pelaporan meliputi: 

a. Melaksanakan sertifikasi SMK3 di sejumlah unit. 

b. Menyusun dan menerapkan prosedur kerja upaya 

penyelamatan diri untuk setiap pekerjaan berisiko 

kecelakaan kerja. 

c. Menyusun prosedur tetap bagi penanggulangan 

kebakaran. 

d. Menyusun dan melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan bidang K3 dan K2 di lingkungan PT PLN 

(Persero) yang dilaksanakan oleh PLN PUSDIKLAT. 

KESEHATAN KERJA 

PLN juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun 

keluarga mereka, seperti diamanatkan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku. Untuk menjaga kesehatan 

para pegawai, Perseroan melakukan kegiatan peningkatan 

kesadaran akan kesehatan kerja. Peningkatan kesadaran 

akan kesehatan kerja dilakukan dengan memberikan 

pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan 

pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai 

penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam 

berdarah, malaria dan sebagainya. Kegiatan terkait 

Kesehatan kerja yang dilakukan meliputi: (LA 8) 

• Melaksanakan penyuluhan/ceramah tentang 

kesehatan kerja kepada seluruh Pegawai baik di PLN 

Pusat maupun di Unit PLN. 

• Memeriksa kesehatan pegawai secara berkala 

terutama bagi karyawan yang bekerja pada daerah 

yang berisiko terhadap kesehatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

• Melaksanakan kegiatan Spiritual, Budaya, dan Olahraga 

di lingkungan Perseroan sesuai dengan jadwal kegiatan 

untuk menunjang kesehatan dan produktivitas. 

PLN membagi pengelolaan kegiatan kesehatan kerja jadi 

dua kelompok besar, yakni kesehatan kerja yang bersifat 

medis dan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan 

lingkungan kerja. Kesehatan kerja yang bersifat medis 



In order to reduce the occupational accidents rate in the future, 

the Company implements several activities, including: (LA 7) 

• Raising awareness about K3 implementation among the 

business units to reduce occupational accidents/ agency accidents. 

• Carry out analysis of every occupational/agency 

accident that occurs to prevent such accidents from 

happening again. 

• Establish and implement guidelines for PLN units through 

(KPI) K2 and K3 in case targets are not reached. 

In addition, during the reported year, PLN carried out various 

activities to increase the awareness among all employees 

about the importance of K3 in sustaining the operations of 

each business unit, as a part of the implementation of the K3 

performance improvement road map. Programs carried out in 

the reported year include: 

a. 

b. 

c. 

Implementing SMK3 certification in several units. 

Develop and implement a self-rescue occupation procedure 

for every accident-prone job. 

Develop standard procedures for preventing fire. 

d. Develop and implement K3 and K2 education and field 

training programs in all PT PLN environments, which were 

implemented by the PLN Education and Training Center. 

Occupational Health 

PLN also pay attention to the health of its employees as well as 

their families, as mandated by existing regulations. In order to 

take care of the health of its employees, the Company carries 

out Occupational Environment, Safety and Health improvement 

activities. Increasing awareness about occupational health 

is carried out by providing education, training, counseling, 

prevention and control of the risk of the spread of various 

serious illnesses and infectious diseases, such as dengue fever, 

malaria and others. The following are the activities related to 

occupational health that have been carried out: (LA 8) 

• Holding counseling and lectures about occupational 

health for all employees at PLN’s Head Office as well as 

PLN’s Unit Offices. 

• Checking employee health on a regular basis for employees 

who work in areas with health risks in accordance with the 

prevailing regulations. 

• Hold spiritual, cultural and sports activities in the Company’s 

environment in line with the activity schedules to support 

health and productivity. 

PLN divides the management of Occupational Environment, 

Safety and Health into two major groups, namely medical 

occupational health and occupational health related to the 

working environment. Medical occupational health is carried 

129

130 


profil pt pln (persero) PT PLN (Persero) Profile 

dilaksanakan dengan pola kerja sama dengan berbagai RS 

milik pemerintah di dekat lokasi unit bisnis. Kegiatannya 

antara lain pemeriksaan kesehatan berkala karyawan 

sesuai ketentuan (UU No. 1 Tahun 1970) dan tertuang 

pada butir PKB, penyuluhan/ceramah kesehatan untuk 

karyawan dan keluarga karyawan dll. (LA 9) 

Pengelolaan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan 

lingkungan kerja, dilaksanakan oleh satuan kerja K3 dan 

Lingkungan di masing-masing unit bisnis, kegiatannya 

antara lain pengukuran kebisingan, pencahayaan, polusi 

debu, tingkat emisi, dll. 

PENGHARGAAN 

Atas usaha-usaha/kinerja dalam pengelolaan Lingkungan, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepanjang tahun 

2011 di lingkup PT PLN (Persero), beberapa unit bisnis 

menerima penghargaan atau prestasi terkait K3 berupa 

penghargaan kecelakaan nihil. (2.10) 

out in cooperation with various state hospitals in the vicinity 

of PLN’s business units. The activities include, among others, 

regular medical check-ups in accordance with provisions ( Law 

No.1 1970) and those contained in PKB, and health seminars/ 

lectures for employees and their families. (LA 9) 

The management of occupational health related to the working 

environment is carried out by the Environment and K3 working 

units in the respective business units. Activities include the 

measurement of noise, lighting, dust pollution and emission 

levels, etc. 

AWARDS 

For efforts and performance in Occupational Environment, 

Safety and Health management at PLN throughout 2011, 

various business units received awards or achievements 

related to K3 in the form of zero accident awards. (2.10) 

KECELAKAAN NIHIL ZERO ACCIDENT 

PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region 2 



PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 


PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region 



PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat 

PLN South, South-east and West Sulawesi Region 

PLN Distribusi Jawa Timur PLN Distribution of East Java 1 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Java and Bali 

2 


PLN Tarakan 1 

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY 

PLN Distribution Central Java and Yogyakarta 

2 

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera 

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera 

7 

Total 36 

4 

2 

4 

1 

1



131 

KINERJA EKONOMI 

ECONOMIC PERFORMANCE



ECONOMIC PERFORMANCE 

132 

Kinerja ekonomi PLN sepanjang 2011 menunjukkan 

beberapa hasil yang positif. Komitmen Perseroan untuk 

memberikan layanan penyediaan tenaga listrik berhasil 

diwujudkan dengan memacu penuntasan daftar tunggu 

permintaan listrik. Pengoperasian beberapa pembangkit 

Program Percepatan tahap I ikut menambah pasokan 

listrik produksi sendiri, selain dari pembangkit sewa dan 

pembelian listrik swasta, untuk mendorong stabilitas 

pasokan listrik. 

Penyediaan tenaga listrik yang maksimal selain telah 

meningkatkan penjualan, dan selanjutnya pendapatan 

usaha dan mempertahankan laba Perseroan, juga berhasil 

meningkatkan rasio pemenuhan listrik untuk masyarakat 

pada tahun pelaporan menjadi 74% dari tahun sebelumnya 

sebesar 67%. 

Di sisi lain, kenaikan ini juga meningkatkan bauran energi 

menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 

24,8%* (tidak termasuk beli) dari seluruh pemakaian energi 

untuk mendukung pengoperasian beberapa pembangkit 

listrik. Tingginya konsumsi BBM disebabkan oleh 

turunnya pasokan gas dan keterlambatan pengoperasian 

pembangkit batu bara, serta masih dioperasikannya 

PLN’s economic performance throughout 2011 showed some 

positive results. The Company’s commitment to providing 

electrical power supply services was successfully fulfilled with 

the completion of the electricity demand waiting list. The 

operation of several power plant of Fast Track Program stage 

1 power stations helped in adding of PLN’s own electricity 

production supply, in addition to power plant rentals and 

the purchase of private electricity, to support the stability of 

electricity supply. 

The provision of maximal electrical power in addition to 

increased sales, and subsequent revenue and the maintaining 

of Company profits, ensured they also were able to increase 

the electrification ratio fulfillment for the public in the 

reported year had reached 74 percent, from 67 percent in 

the previous year. 

On the other hand, these increases also improved the 

composition of energies using oil, which reached 24.8 percent 

(not including purchases) from all energy usage to support 

the operation of several electricity power generating plants. 

The level of oil consumption was caused by a decrease in gas 

supply and the late operation of coal power plants, as well as 

the continued operation of rented fossil fuelled power plants



133 

Kemampuan 

mempertahankan 

pertumbuhan laba 

sangat penting untuk 

menjaga keberlanjutan 

usaha Perseroan di masa 

mendatang. 

The ability to maintain profit 

growth is most important in order 

to maintain the sustainability of the 

Company’s operations in the future. 

pembangkit sewa berbahan bakar fosil ini untuk mencegah 

terjadinya pemadaman. Biaya untuk memasok BBM dan 

pelumas sangat menguras keuangan Perseroan sehingga 

laba bersihnya menurun dari tahun sebelumnya. 

to prevent blackouts. The cost of providing oil and lubricants is 

a major drain on the Company, resulting in a net profit decline 

from last year. 

Bagaimanapun, kemampuan mempertahankan 

pertumbuhan laba sangat penting untuk menjaga 

keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang. 

Berdasarkan proyeksi yang dibuat PLN, pertumbuhan 

permintaan listrik akan mencapai rata-rata 8,5% per tahun. 

Sehingga kemampuan Perseroan dalam kelangsungan 

investasi akan diuji seiring dengan berjalannya waktu, di 

tengah upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi operasi 

dan memanfaatkan potensi energi terbarukan dari panas 

bumi atau air secara maksimal. 

However, the ability to maintain profit growth is most 

important in order to maintain the sustainability of the 

Company’s operations in the future. Based on projects 

undertaken by PLN, the growth in demand for electricity will 

reach 8.5 percent per year. Since the Company’s ability to 

continue to make investments will be frequently tested over 

time, the Company is now in the middle of efforts to carry 

out efficient operations and to maximize the utilization of 

renewable energy in the form of geothermal or hydro. 

Manajemen Perseroan bertekad untuk dapat mewujudkan 

dan terus mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan 

berdasarkan pada tiga nilai dasar, yakni ketangguhan 

ekonomi (economic viability), pertanggungjawaban 

lingkungan (environmental accountability) dan tanggung 

jawab sosial (social responsibility). 

The Company management is committed to realize and 

achieve its sustainability development goals based on three 

basic values, namely economic viability, environmental 

accountability and social responsibility.

134 


KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE 

Gambaran mengenai perolehan nilai ekonomi dan 

pendistribusiannya kepada para pemangku kepentingan 

selama periode pelaporan dapat dilihat pada tabel Ikhtisar 

Kinerja Ekonomi berikut. Ikhtisar Kinerja Ekonomi 

ini disusun mengacu pada indikator kinerja ekonomi 

berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan Global 

Reporting Initiative versi 3.0. (EC 1) 

An overview of the acquisition and distribution of economic 

value to stakeholders during the reported period can be 

seen in the following Economic Performance table. This 

Economic Performance Table draws on economic performance 

indicators based on the Global Reporting Initiative version 3.0 

sustainability report guidelines. (EC 1) 

Tabel Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi (EC 1) 

Chart of Economic Value Distribution Highlights (EC 1) 

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE 2011 2010 Perubahan 

(miliar Rp) (miliar Rp) Change 

Perolehan Nilai Ekonomi Economic Value Generated 

(billion Rp) (billion Rp) 

% 

Pendapatan Revenue 208.108 162.375 128,1 

Pendapatan bunga bank dan deposito 

Interest income from bank and deposits 

504 753 66,9 

Hasil investasi pada anak perusahaan 

Net profit from subsidiaries 

- - - 

Hasil penjualan aktiva tetap 

Revenue from current asset 

34 72 46,9 

Pendapatan/ (pengeluaran) selisih kurs 

Gain (Loss) on foreign exchange 

(1.325) 2.237 (159,2) 

Pendapatan lain-lain 

Other incomes 

1.827 1.159 158,5 

Jumlah nilai ekonomi diperoleh 

Total economic value generated 

209.148 166.596 125,5 

Pendistribusian nilai ekonomi 

Economic value distributed 

Biaya Operasional (tidak termasuk biaya pegawai) 

Operating Costs 

180.200 136.154 132,3 

Gaji Karyawan dan benefit lainnya 

Total employee’s salary and other benefit 

13.197 12.954 101,8 

Pembayaran kepada penyandang dana: Payment for funds provider 

- Pemegang saham (Dividen) Dividend (shareholders) 3.500 4.000 87,5 

- Bank (bunga pinjaman) Bank (Loan Interest) 7.754 6.010 129 

Jumlah pembayaran kepada penyandang dana 

Total payment for funds provider 

11.254 10.010 112,4 

Pengeluaran untuk pemerintah (pajak, royalti, dsb) 

Expenditure for government (tax, royalty, etc) 

679 1.313 51,7 

Pengeluaran untuk masyarakat Expenditure for public 37 46 (81,2) 

Jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan 

Total economic value distributed 

205.367 160.477 61,8 

Nilai ekonomi yang ditahan sebelum dividen 

Economic Value Retained Excluding Dividend Paid 

281 2113 13,28 

Nilai Ekonomi Yang Ditahan Economic Value Retained 3.781 6.113 61,85 

Pada tahun 2011, Perseroan dapat menghasilkan kenaikan 

pendapatan sebesar 128% menjadi Rp208 triliun dari 

sebelumnya Rp162 triliun. Total nilai perolehan ekonomi 

adalah sebesar Rp209 triliun atau naik 125% dari tahun 

sebelumnya Rp166 triliun. 

Perseroan dapat mendistribusikan kembali perolehan nilai 

ekonomi hingga mencapai Rp205.367 triliun kepada para 

pemangku kepentingan atau naik 61.8 % dari tahun 2010 

sebelumnya. Bagian terbesar nilai perolehan Perseroan ini 

terpakai untuk biaya operasional yang mencapai Rp180 

triliun, gaji pegawai Rp13 triliun, dan distribusi kepada 

In 2011, the Company was able to achieve a revenue 

increase of 128 percent to Rp208 trillion from Rp162 trillion 

in the previous year. The total generated economic value 

was Rp209 trillion, a 125 percent increase from Rp166 

trillion in the year before. 

The company was able to redistribute generated economic 

value of Rp205.367 trillion to stakeholders, or a 61.8 percent 

increase from 2010. The largest part of the generated economic 

value was used on operational costs, which reached Rp180 

trillion, Rp13 trillion for employee’s salaries, and Rp11 trillion 

for distribution to fund providers (dividends for the government



135 

penyandang dana (dividen untuk pemerintah dan bunga 

pinjaman bank) sebesar Rp11 triliun. Sisanya terpakai 

untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran untuk 

masyarakat. Selisih antara nilai ekonomi yang diperoleh 

dan didistribusikan pada tahun 2011 mengalami penurunan 

cukup signifikan daripada tahun sebelumnya. Sehingga nilai 

ekonomi yang dapat ditahan untuk membiayai kegiatan 

Perseroan tahun berikutnya menjadi minus Rp3.781 miliar 

atau turun 61,85% dari periode sebelumnya. 

and interest on bank loans). The remainder was used to pay 

tax, royalties, and expenditure for the public. The difference 

between the economic value obtained and distributed in 

2011 experienced a fairly significant drop compared to in the 

previous year. The result was that the economic value that 

can be saved to pay for company activities in the following 

year ended up as negative Rp3.781 trillion, which was a 61.85 

percent decrease from the previous year. 

Tabel distribusi ekonomi tersebut memberikan gambaran 

bahwa kinerja PLN memiliki pengaruh positif kepada para 

pemangku kepentingan lainnya namun belum cukup 

untuk keberlanjutan usaha Perseroan di tahun berikutnya, 

kecuali ada suntikan modal kerja dari pemegang saham, 

pinjaman perbankan atau penundaan pembayaran 

dividen kepada pemerintah. Keterangan lebih mendetail 

mengenai kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada 

Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2011. 

The economic distribution table shows that PLN’s performance 

had positive influences on other stakeholders, while not 

enough for the sustainability of the Company’s operations in 

the following year. That is unless there is an injection of working 

capital from shareholders, bank loans or delayed payments 

of dividends to the government. More detailed information 

about the Company’s financial performance can be seen in the 

PT PLN 2011 Annual Report.




136 

KONTRIBUSI PADA NEGARA 

CONTRIBUTION TO THE NATION 

Sebagai sebuah perusahaan yang sahamnya seluruhnya 

dimiliki Pemerintah maka setiap tahun Perseroan 

memberikan berbagai jenis kontribusi kepada negara, 

yakni dalam bentuk pajak, dividen, retribusi, iuran tetap 

dan bea masuk. 

As a Company whose shares are all owned by the Government, 

every year the Company provides several kinds of contribution 

to the state, namely in the form of taxes, dividends, fees, fixed 

fees and import duties. 

Total pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun 

2011 adalah sebesar Rp679 miliar atau turun 51.7% dari 

pajak tahun 2010 yang besarnya Rp1,3 triliun. Sedangkan 

komponen dividen yang dibayarkan kepada negara dengan 

jumlah yang ditetapkan dalam RUPS sebesar Rp3,5 triliun 

untuk tahun buku 2011. 

The total amount of tax paid to the state in 2011 was Rp679 

billion, a 51.7 percent decrease from Rp1.3 trillion paid in 2010. 

At the same time, dividend payouts to the state of a value set 

by RUPS amounted to Rp3.5 trillion for the 2011 fiscal year. 

Total kontribusi yang dibayarkan kepada negara 

pada periode laporan adalah sebesar Rp4,179 triliun 

atau turun 11% dari kontribusi tahun sebelumnya 

sebesar Rp5,3 triliun. 

The total contributions paid to the state in the reported period 

was Rp4.179 trillion, which was an 11 percent decrease from 

Rp5.3 trillion in 2010.



137 

SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH 

GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY 

Sesuai dengan awal pendiriannya sebagai perusahaan 

negara dengan tugas khusus memberikan jasa 

penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum (public 

service obligation/PSO), dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya PLN menerima bantuan finansial dalam 

bentuk subsidi selisih tarif penjualan. Subsidi listrik 

dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga 

listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan 

tarif; dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik 

(Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif; 

dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan 

tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, 

termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, 

yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan. (EC 4) 

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi 

listrik kepada pelanggan melalui Perseroan. Tata cara 

penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun 

Anggaran 2011 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 

14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan 

No.162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007. 

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran 

secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas 

ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh 

auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Anggaran. 

Pada tanggal 26 Maret 2012 dan 25 Maret 2011, Perseroan 

telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik 

tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp93.177 

miliar dan Rp58.108 miliar. 

In accordance with its establishment as a state-owned 

company tasked specifically with providing electrical power 

services for the public interest (public service obligation/ 

PSO), in running its operational activities PLN received 

financial assistance in the form of sales price subsidies. 

Electricity subsidies are calculated from the negative balance 

between the electricity sales prices (Rp/kWh) from each 

price category deduced by the Basic Cost of Supply (BPP) of 

electricity (Rp/kWh) on the voltage of each price category; 

multiplied by the sales volume (kWh) for each price category. 

The electricity BPP is calculated based on a formula, which 

includes the transmission and distributions network losses, 

which is set by the Ministry of Energy and Natural Resources, 

c.q. the Directorate General of Electricity. (EC 4) 

The Indonesian Government provides electricity subsidies 

to customers through the Company. The procedure for the 

calculation and payment of electricity subsidies for the 

2011 Fiscal Year uses Ministry of Finance Regulation (PMK) 

No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which 

was updated with Regulation No.162/PMK.02/2007 dated 

December 17, 2007. 

The size of the electricity subsidy in one fiscal year is finalized 

based on the results of an audit into electricity subsidy usage 

compliance, which is carried out by an auditor appointed by the 

Ministry of Finance, c.q. the Directorate General of Budgeting. 

On March 26, 2012, and on March 25, 2011, the Company 

received the results of the 2011 and 2010 electricity subsidy 

calculation, which were respectively Rp93.177 billion and 

Rp58.108 billion.

138 




MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN 

DAERAH DAN NASIONAL 

PROMOTING REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH 

Selain kontribusi langsung kepada Pemerintah, Perseroan 

memberi kontribusi tak langsung, berupa penyerapan 

tenaga kerja lokal di daerah operasional Perseroan. 

Semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka 

kegiatan perekonomian di areal seputar operasional 

Perseroan makin meningkat dan semakin meningkatkan 

taraf hidup masyarakat sekitar. (EC 9) 

Mengingat pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal ini, 

Perseroan mempertimbangkan butir besaran penyerapan 

tenaga kerja lokal dalam memilih mitra pemasok maupun 

mitra kerja kontraktor pembangunan dan perawatan 

pembangkit. Selain melalui penyerapan tenaga kerja, 

Perseroan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian 

daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor 

atas seluruh armada kendaraan operasional yang 

beroperasi di daerah, sehingga turut menyumbang pada 

komponen pendapatan asli daerah (PAD). 

PLN memberikan kontribusi lain kepada perekonomian 

nasional berupa semakin meningkatnya keandalan 

pasokan listrik, sehingga kegiatan perekonomian, terutama 

aktivitas produksi dapat berlangsung setiap hari, 24 jam. 

Kegiatan perdagangan dan kegiatan masyarakat lain 

pada dasarnya dapat dilangsungkan setiap saat dengan 

dukungan penerangan yang semakin akuntabel. 

Apart from directly contributing to the Government, the 

Company also provides indirect contribution, in the form of 

absorbing the local workforce in the Company’s operational 

areas. The greater the local workforce is absorbed, the more 

economic activities in the vicinity of the Company’s operations 

will increase and the more the lives of the people in the area 

will be improved. (EC 9) 

Given the importance of of absorbing the local workforce, the 

Company takes into account the importance of local manpower 

employment in choosing supply partners as well as power 

plant construction and maintenance contractor partners. In 

addition to absorbing manpower, the Company contributes to 

the growth of the regional economy through payment of tax on 

vehicles on the entire fleet of operational vehicles operating in 

the area, thus contributing to regional revenue (PAD). 

PLN provides additional contribution to the national economy 

by increasing the reliability of electrical power supply, so that 

economic activities, especially production activities, can take 

place at any time supported by reliable lighting.



139 

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA 

RELATIONSHIP WITH BUSINESS PARTNERS 

Area operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah 

Indonesia membuat Perseroan sangat menyadari 

pentingnya interaksi positif dengan para pihak yang 

bertindak sebagai pemasok. Interaksi positif antara 

Perseroan dengan para pemasok, akan berdampak 

positif pula pada kinerja perusahaan, pada penciptaan 

lapangan kerja dan pada akhirnya akan mampu turut 

memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. 

Oleh karena itu, bagi Perseroan pemasok atau supplier 

merupakan mitra-kerja yang penting. 

PLN’s operational area covers all regions of Indonesia, 

meaning the Company is very aware of the importance of 

positive interaction with partners that act as suppliers. Positive 

interaction between the Company and its suppliers will also 

positively impact operational performance, job creation and 

will eventually be able to stimulate local as well as national 

economic growth. This is why the Company regards suppliers 

as important business partners. 

Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang terlibat 

dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup 

besar bergantung pada besaran unit bisnis masingmasing 

dan kompleksitas pekerjaan. Hubungan Perseroan 

dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, 

dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan 

yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan 

keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen 

lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga 

pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, 

akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun 

jasa dari para mitra kerja. Perseroan juga mensyaratkan 

dipenuhinya aspek-aspek HAM dalam pelaksanaan 

investasi pembangunan pembangkit, kerja sama maupun 

kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja. (HR 1) 

In the reported year, the total number of business partners 

engaged in interactions with the Company’s operations is 

large, depending on the size of the respective business units 

and operational complexity. The Company’s relations with its 

partners is based on the principles of professionalism, taking 

into account various requirements that cover quality standards, 

occupational safety and management systems (SMK3), as well 

as environmental management system (SML). Principles of 

professionalism also span compliance with competitive price 

requirements, credibility, accountability and the accuracy of 

goods and services supplied by the business partners. (HR 1) 

Untuk itu, Perseroan menjalankan program evaluasi 

daftar mitra kerja yang dilakukan secara berkala, baik 

di dalam tahapan proses kerja maupun akhir kontrak 

kerja, sebagai dasar penilaian untuk proses seleksi 

selanjutnya, yang dilakukan secara transparan dan 

akuntabel. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas 

proses seleksi, Perseroan saat ini telah menggunakan 

kebijakan “Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang 

dan Jasa”, yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh 

Satuan Pengawas Internal dan menggunakan prosedur 

e-procurement untuk mendapatkan efisiensi penawaran. 

For that purpose, the Company regularly evaluates its list of 

business partners, not only during the business process stage, 

but also at the end of the business contract, to act as a basic 

assessment for the next selection process, which is carried 

out transparently and accountably. To ensure quality and 

continuity in the selection process, the Company currently uses 

the “Procedures and Conduct of Goods and Services” policy, 

which involves supervision by the Internal Supervisory Unity 

and incorporates the e-procurement procedure to ensure 

efficiency in the bidding process. 

Perseroan juga memberikan kesempatan kepada usaha 

kecil dan koperasi setempat yang memiliki kompetensi 

untuk pekerjaan-pekerjaan jasa tertentu sebagai bagian 

pemberdayaan ekonomi setempat. 

The Company also provides opportunities for small enterprises 

and cooperatives that have the competency to perform certain 

job services as part of its local economy empowerment.




140 

PRODUK DAN JASA 

Products and Services 

Produk utama PLN adalah daya listrik yang dihasilkan 

dari instalasi pembangkit milik sendiri maupun dari 

pembangkit milik swasta (Independent Power Producer/ 

IPP). Perseroan mengalirkan daya listrik dari stasiun 

pembangkit melalui jaringan kabel transmisi bertegangan 

tinggi ke gardu induk, selanjutnya melalui kabel transmisi 

tegangan menengah dialirkan ke area-area sekitar 

pemukiman, untuk selanjutnya melalui jaringan distribusi 

bertegangan rendah dialirkan ke konsumen industri dan 

konsumen rumah tangga. 

Pada setiap tahap penurunan tegangan yang 

dilakukan di gardu-gardu distribusi, hingga akhirnya 

di instalasi pengguna, PLN memasang peralatan 

pengaman dan pengatur tegangan untuk kawasan 

tertentu yang membutuhkannya. 

Sedang untuk konsumen rumah tangga PLN memasang 

instalasi luar lengkap dengan pengatur pembatas daya, 

tegangan standar yang ditentukan dan pengukur pemakaian 

daya. Pada setiap periode PLN melakukan kalibrasi ulang 

(terra) atas akurasi peralatan pengukur pemakaian 

daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan 

seluruh instrumen pengaman di instalasi akhir di tempat 

konsumen juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan 

konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk 

besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan 

yang mampu membatasi daya maksimum yang terpasang, 

sesuai kontrak pemasangan listrik yang ditanda-tangani 

kedua belah pihak. (PR 1, PR 3, PR 4) 

Sepanjang jalur transmisi dan distribusi serta arealareal 

gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, 

Perseroan memasang peringatan agar masyarakat 

luas dan konsumen berhati-hati dan menjaga jarak 

aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk 

menjaga keamanan jaringan maupun kesehatan 

konsumen dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat 

tersengat aliran listrik. (PR 1) 

Sekalipun Perseroan melakukan prosedur perawatan 

instalasi pembangkitan, jaringan transmisi, distribusi, 

perawatan trafo di gardu induk maupun gardu distribusi 

untuk menjaga kualitas dan keandalan pasokan listrik, 

gangguan terhadap aliran listrik sesekali tetap terjadi. 

Sehingga pada periode pelaporan, Perseroan tetap 

menerima komplain dari konsumen menyangkut 

pelanggaran atas peraturan dan etika mengenai dampak 

kesehatan, keamanan dan keandalan aliran listrik. Namun 

demikian Perseroan mampu menyelesaikan komplain 

tersebut dengan baik. (PR 2) 

PLN’s main product is electrical power, which is produced at 

power generation installations that it owns itself, or privately 

owned power stations (Independent Power Producer/IPP). The 

Company sends the electricity from power stations through a 

network of high voltage transmission cables to substations, 

and then through medium voltage transmission cables to 

settlement areas, and then through a low voltage distribution 

network to industrial and residential consumers. 

For household consumers, PLN installs external installation 

devices complete with circuit breakers, standard voltage 

regulators and power usage meters. During every period, 

PLN recalibrates power consumption meters to ensure 

measurement accuracy. 

The installation of all safety equipment at the end-stage 

installations at the consumer locations is also intended 

to ensure the safety of the consumer. The Company also 

includes directions for high voltage electricity and equipment 

able to limit the maximum power that has been installed, 

in accordance with electricity installation contracts which 

are signed by both parties. The voltage is lowered at each 

substation right until the end-user installations. PLN installs 

safety equipment and voltage regulators in areas that require 

them. (PR 1, PR 3, PR 4) 

All along the transmission and distribution lines and in 

substation, distribution and transformer areas, the Company 

installs warnings for the general public and consumers to be 

careful and keep their distance in such areas. This is done to 

protect the network as well as the health of the consumers and 

prevent accidents caused by electrocution. (PR 1) 

Although the company also conducts regular maintenance on 

power stations, transmission and distribution networks, and 

transformers at substations as well as distribution substations 

in order to maintain the quality and reliability of electricity 

supply, disturbances to the power transmission network still 

occur. As a result, during the reported period, the Company 

still received complaints from consumers regarding equipment 

and ethics violations pertaining to health, safety and reliability 

impacts caused by electricity. (PR 2)

KAPASITAS DAN KOMPOSISI PEMBANGKIT 

Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki perusahaan terdiri 

dari pembangkit dengan menggunakan tenaga air, diesel, 

gas, gas uap, panas bumi dan uap dengan komposisi 

terbesar adalah pembangkit menggunakan tenaga uap 

yang mencapai 41% dari total kapasitas. Dari seluruh 

kapasitas pembangkit yang ada, tidak seluruh pembangkit 

mampu menghasilkan daya hingga 100%. Tergantung 

perawatan dan kondisi kebutuhan listrik, umumnya 

instalasi pembangkit beroperasi pada 85% kapasitas 

terpasang. (EU 1, EU 2) 



Capacity and Composition of Generating Units 

Power plants owned by the Company consists of power plants 

powered by hydro energy, diesel, gas, gas steam, geothermal 

and steam, with steam comprising the largest composition, 

reaching 41 percent of the total capacity. None of the power 

plants are 100 percent efficient. Depending on the care and 

condition of power requirements, generally power generating 

units operate at 85 percent of their capacity. (EU 1, EU 2) 

141 

Data perkembangan rinci dari sarana penyediaan tenaga 

listrik selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. (EU 1, EU 30) 

Detailed data showing the development of power supply 

infrastructure over the last five years is shown in the table 

below. (EU 1, EU 30) 

PEMBANGKIT POWER PLANTS 2007 2008 2009 2010 2011 

PLTA Hydro Power Plant 3.501 3.504 3.508 3.523 3.511 

PLTD Diesel Power Plant 2.968* 3.020 2.980 3.268 2.568 

PLTG Gas Power Plant 2.783 2.496 2.570 3.224 2.839 

PLTGU Combined Cycle Power Plant 7.021 7.370 7.370 6.951 7.833 

PLTP Geothermal Power Plant 415 415 415 439 435 

PLTU Steam Power Plant 8.534 8.764 8.764 9.452 12.052 

Total 25.222 25.571 25.607 26.895 29.268 

EFISIENSI STASIUN PEMBANGKIT 

Jenis energi yang menggerakkan generator pembangkit 

dapat mempengaruhi efisiensi pembangkitan. 

Berdasarkan perhitungan biaya operasional, pembangkit 

yang menggunakan tenaga air (PLTA) memberikan 

perhitungan biaya paling rendah, diikuti oleh biaya 

pembangkit tenaga gas. Sedang pembangkit listrik tenaga 

diesel (PLTD) merupakan pembangkit paling boros bahan 

bakar tetapi lebih fleksibel karena dapat ditempatkan di 

mana saja dengan besaran daya sesuai yang dibutuhkan. 

Tingkat efisiensi masing-masing jenis pembangkit dapat 

dikemukakan dalam tabel berikut berdasarkan jenis 

bahan bakar dan perbandingan penggunaan bahan bakar 

per kWh yang dihasilkan. (EU 11) 

Generating Unit Efficiency 

The type of energy that powers the generator influences 

its efficiency. Based on operational cost calculations, Hydro 

Power Plant provide the lowest cost calculation, followed by 

Gas Power Plant. Whereas Diesel Power Plant are the most 

inefficient, but are also the most flexible because they can 

be placed anywhere and produce the required amount of 

power. The efficiency levels of the respective types of power 

generators can be seen in the following table based on fuel 

type and the ratio of fuel consumption to kWh produced. 

(EU 11) 

Jenis Pembangkit 

Type of Generation 

TARA KALOR 

EQUIVALENT HEAT 

SFC 

BBM FUEL BATUBARA COAL GAS 

Kcal/KWh Ltr/KWh Kg/KWh MMBTU/KWh 

PLTD Diesel Power Plant 2.534 0,2761 - 0,0140 

PLTU Steam Power Plant 2.708 0,2800 0,4990 0,0100 

PLTGU Combined Cycle Power Plant 2.210 0,2439 - 0,0080 

PLTG Gas Power Plant 3.332 0,3677 - 0,0130 

PRODUKSI TENAGA LISTRIK DAN BAURAN ENERGI 

Produksi tenaga listrik tahun 2011 mencapai 183.421 

GWh atau mengalami kenaikan sebesar 8% dibandingkan 

tahun sebelumnya yang mencapai 169.786 GWh. 

Kenaikan tertinggi dari produksi tenaga listrik berasal 

dari sewa pembangkit, hal ini sejalan dengan upaya untuk 

mengatasi pemadaman bergilir pada daerah krisis yang 

kurang pasokan daya. 

Energy Mixture and Electricity Production 

Electrical power production in 2011 reached 183.421 GWh, 

which was an 8 percent increase, compared to 169.786 GWh 

produced in 2010. The highest increase in electrical energy 

production was derived from rented power generators, which 

was in line with efforts to solve power blackouts in crisis areas 

that do not receive enough power supply.




142 

Data rinci produksi tenaga listrik selama periode 5 tahun 

terakhir terdapat pada tabel di bawah ini. 

The following table contains detailed power production data 

over the last five years. 

Tabel Produksi Tenaga Listrik (GWh) 

Electricity Production (GWh) 

Produksi Production 2007 2008 2009 2010 2011 

Produksi Sendiri Own production 107.984 113.340 115.434 123.477 128.853 

Pembelian Tenaga Listrik Power purchase 31.199 31.389 36.169 38.076 40.682 

Sewa Genset Rental of genset 3.257 4.707 5.194 8.233 13.886 

Total Produksi Total production 142.440 149.437 156.797 169.786 183.421 

Dalam memproduksi tenaga listrik, PLN berusaha untuk 

mengoptimalkan bauran energi dengan tujuan untuk 

mengurangi penggunaan BBM secara optimal. Pada tahun 

2011 pemakaian bahan bakar minyak meningkat dari 

semula 19,90% menjadi 24,78%. 

Rincian bauran energi selama periode 5 tahun terakhir 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

(EU 2, EU 30) 

In producing electrical power, PLN endeavors to optimize 

energy mixtures in order to optimize the reduction of fuel 

consumption. In 2011, fuel consumption increased 24.78 

percent, from 19.90 percent previously. 

Details of energy mixes over the past five years can be seen in 

the below table. (EU 2, EU 30) 

Tabel Bauran Energi (%) 

Energy Mix (%) 

SUMBER ENERGI ENERGY RESOURCES 2007 2008 2009 2010 2011 

Bahan Bakar Minyak Oil fuel 25,5 27,7 22,06 19,90 24,78 

Non-Bahan Bakar Minyak Non oil fuel 

Air Water 7,5 7,2 6,57 9,32 6,77 

Batu bara Coal 29,3 27,6 27,51 27,50 42,39 

Panas Bumi Geothermal 2,2 2,3 2,24 2,00 5,20 

Gas Alam Natural Gas 13,5 14,2 18,59 18,86 20,86 

Beli Purchase 22,0 20,9 23,07 22,43 * 

*) Produksi tenaga listrik yang berasal dari pembelian telah 

didistribusikan berdasarkan jenis bahan bakar 

RENCANA PENAMBAHAN DAYA 

Berdasarkan target peningkatan pertumbuhan 

perekonomian dalam beberapa tahun ke depan, Pemerintah 

dan Manajemen Perseroan telah memperhitungkan bahwa 

Indonesia harus menambah daya listrik dan kapasitas 

pembangkit sebesar 20.000 MW selama sepuluh tahun 

mendatang. Asumsi makro ekonomi digunakan dalam 

perhitungan tersebut, termasuk target untuk memenuhi 

tingkat elektrifikasi nasional hingga 94,4% pada 2020. 

Berdasarkan pendekatan sasaran makroekonomi dan 

kenyataan bahwa konsumsi listrik per rumah tangga/ 

kapita di Indonesia yang saat ini masih tergolong paling 

rendah di Asia, Perseroan dan Pemerintah Indonesia kini 

tengah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan 

Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap I, dengan sumber 

energi pembangkit berbahan bakar batu bara. Langkah 

ini disusul dengan pelaksanaan Program Percepatan 

Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, 

dengan sumber energi bauran, PLTA, batu bara, panas 

bumi dan gas. Penjelasan lebih mendetail atas kedua 

program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN 

(Persero) 2011. (EU 10, EU 23, EN 4) 

*)Electrical power production from purchases distributed based on 

fuel type 

Power Capacity Building Plan 

Based on the economic growth enhancement target for the 

coming years, the Government and Company’s management 

board have calculated that Indonesia must increase its electrical 

power plan capacity by 20,000 MW within the next 10 years. 

This calculation is based on a macroeconomic assumption, 

including the target to increase the nation’s electrification rate 

to 94.4 percent in 2020. 

Based on the approach to macroeconomic targets and the fact 

that electricity consumption per household/capita in Indonesia 

is currently still considered the lowest in Asia, the Indonesian 

Government and the Company are now in the middle of 

implementing stage I of the 10,000 MW Fast Track Program, 

using coal as the fuel to power the plants. This step will be 

combined with the implementation of stage II of the 10,000 

MW Fast Track Program, which will incorporate a mixture 

of fuels – hydro, coal, geothermal and gas. A more detailed 

explanation of the two programs can be seen in the 2011 PLN 

Annual Report. (EU 10, EU 23, EN 4)

Selain dua program percepatan tersebut, Perseroan 

menjalin kerja sama dengan pembangkit listrik swasta 

(IPP) dengan membeli daya listrik dari stasiun pembangkit 

yang mereka kelola untuk kemudian didistribusikan 

melalui jaringan transmisi dan distribusi milik PLN. 

Pada umumnya pembangunan stasiun pembangkit baru 

milik PLN baik dalam rangka percepatan pembangunan 

maupun realisasi rencana pembangunan pada skema 

yang wajar dilakukan di atas tanah yang telah dibebaskan. 

Jika ada lokasi pembangunan yang berada di areal tanah 

adat/ulayat, maka dilakukan pendekatan yang memadai 

sehingga tidak menimbulkan konflik. 

Sebagai contoh, pembangunan PLTA Genyem di Provinsi 

Papua berlokasi di tanah kehutanan dan tanah adat. 

Proses pinjam pakai kawasan hutan telah diproses sesuai 

peraturan yang berlaku sedangkan pembebasan tanah 

adat telah dilakukan dengan perturan yang berlaku serta 

dengan mekanisme adat. Tidak ada peristiwa pemindahan 

penduduk untuk PLTA Genyem karena tidak ada penduduk 

yang bermukim di tanah lokasi pembangunan PLTA 

Genyem. (EU 19, EU 20) 

Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan 

masyarakat pemilik tanah adat, PLN telah menyusun 

program pemberdayaan masyarakat adat (community 

development action plan/CDAP) yang berisi program-program 

pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian 

sosial PLN (Corporate Social Responsibility/CSR). Program CSR 

disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah 

daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar lokasi 

proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain 

pembangunan proyek air bersih dan penyambungan 

listrik. Sehingga tidak ada kasus perselisihan dengan 

penduduk asli menyangkut hak tanah selama periode 

pelaporan. (HR 9, EU 19) 

SUSUT JARINGAN (EU 12) 

Secara total, realisasi susut jaringan tahun 2011 mencapai 

9,41% dengan komposisi 2,25% untuk transmisi dan 7,34% 

untuk distribusi. Pencapaian susut jaringan ini lebih baik 

dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya 2010 sebesar 

9,7% dan 2009 sebesar 9,93%. Untuk menurunkan susut 

nonteknis, upaya jangka pendek yang dilakukan Perseroan 

adalah melalui peningkatan kualitas pembacaan 

pemakaian tenaga listrik, dengan cara : 

• melakukan pengawasan terhadap hasil baca meter; 

• membaca pemakaian tenaga listrik pelanggan 

potensial secara remote dengan menggunakan 

Automatic Meter Reading (AMR) yang dipasang pada 

pelanggan tersebut; 

• menertibkan pemakaian tenaga listrik kepada 

pelanggan yang melakukan pencurian tenaga listrik. 



Apart from these two programs, the Company will cooperate 

with Independent Power Producer (IPP) by buying electricity 

from power plant that they manage, for distribution through 

PLN’s transmission and distribution network. 

In general, the development of power stations owned by PLN 

both in framework of the construction acceleration as well as 

the realization of construction planning, is being carried out in 

areas that have already been cleared. If the construction areas 

are in customary or traditional areas, then an appropriate 

approach is taken to ensure no conflict of interests arise. 

As an example, the construction of the Genyem Hydro Power 

Plant in Papua Province was located in both a forest and 

traditional area. The process of leasing the land has been carried 

out in accordance with the prevailing regulations while the 

clearing of traditional land has been carried out according to the 

prevailing regulations and with traditional mechanisms. There 

has been no relocation of residents for the Genyem Hydro Power 

Plant because there are no residents settled at the Genyem 

Hydro Power Plant construction location. (EU 19, EU 20) 

To anticipate disputes with traditional land owners, PLN has 

prepared the community development action plan (CDAP), 

which consists of public empowerment programs in the form 

of Corporate Social Responsibility (CSR). The CSR program 

is based on the results of a consultation with the regional 

government and the traditional community in the vicinity of 

the Genyem Hydro Power Plant project. This CSR program 

includes electricity connectivity and clean water development 

projects. As a result there have been no disputes between 

the local residents concerning land rights during the reported 

period. (HR 9, EU 19) 

NETWORK LOSSES (EU 12) 

In total, the realized network losses in 2011 reached 9.41 

percent, comprising 2.25 percent from transmission losses and 

7.34 percent from distribution losses. The total losses were an 

improvement from previous years, for example 9.7 percent in 

2010 and 9.93 percent in 2009. In order to decrease non-technical 

losses, the short-term efforts undertaken by the Company are 

in accordance with increasing electrical power consumption 

measuring improvements, through the following means: 

• Supervise meter readings; 

• Measure the potential power consumption of customers 

remotely through Automatic Meter Reading (AMR), which 

are installed at the customers’ locations; 

• Curb power use by those who steal electricity. 

143

144 




Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan listrik 

Perseroan melakukan tindakan tegas atas setiap 

keterlambatan pembayaran maupun tindak pencurian 

tenaga listrik. (EU 27) 

Di samping usaha tersebut di atas, secara berkesinambungan 

Perseroan berupaya menurunkan susut teknis melalui: 

• Pemasangan trafo sisipan dan penambahan jumlah 

Jaringan Tegangan Rendah (JTR), agar arus penghantar 

lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik; 

• Pembentukan organisasi di cabang dan wilayah/ 

distribusi yang bertanggung jawab terhadap akurasi 

pengukuran pemakaian tenaga listrik; 

• Perolehan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses 

bisnis Pengelolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) 

tenaga listrik. 

• Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), 

penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan 

penerangan reklame ilegal secara intensif; 

• Pemeriksaan rutin pelanggan besar terhadap akurasi 

Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT) dan 

wiring (pengawatan). 

In order to improve the effectiveness of electricity use, the 

Company is cracking down on late payments and electricity 

theft. (EU 27) 

In addition to the above efforts, the Company is continuously 

striving to reduce technical losses through the following ways: 

• Installation of transformers and additions to the Low 

Voltage Network (JTR), so that the current is smaller and 

end voltage is better. 

• Form an organization in regional and distribution offices 

that are responsible for the accuracy of electrical power 

measurements. 

• Obtain the ISO 9001 quality certification on electrical 

power Consumption Measurement Device Management 

in business process. 

• Strongly enforce Electrical Power Consumption (P2TL), 

Public Street Lighting (PJU) and illegal billboard lighting. 

• Routine inspection of major customers’ Current 

Transformers (CT), Potential Transformers (PT) and wiring. 

Tabel Susut Jaringan 

Network Losses 

2007 2008 2009 2010 2011 

Susut Transmisi Transmission Losses % 2,24 2,17 2,18 2,25 2,25 

Susut Distribusi Distribution Losses % 8,84 8,29 7,93 7,64 7,34 

Susut Jaringan Network Losses % 11,08 10,67 9,93 9,70 9,41



145 

MANAJEMEN PRODUK 

product management 

PLN melakukan identifikasi dan inovasi produk untuk 

memenuhi persyaratan kelompok pelanggan dan 

segmen pasar dengan berpedoman pada surat Dirjen 

LPE No 114-12/39/600.2/2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang 

Indikator Mutu Pelayanan Ketenagalistrikan dan dengan 

cara mendengarkan kebutuhan pelanggan atas mutu 

tenaga listrik untuk keperluan masing-masing kelompok 

pelanggan melalui kegiatan temu pelanggan, temu 

asosiasi kelompok industri/usaha serta memperhatikan 

data komplain pelanggan. 

Masukan ini, dibahas, dianalisis dalam pertemuan PLN 

Pusat dengan unit untuk mencari solusi pemenuhan 

mutu listrik, dengan melihat kemampuan instalasi 

ketenagalistrikan yang ada. Metode tersebut diterapkan di 

seluruh unit, dengan melakukan inovasi operasi maupun 

pemasangan peralatan baru. Untuk menarik pelanggan 

baru dan memperluas hubungan pelanggan yang telah 

ada, PLN meningkatkan ketersediaan daya di satuan 

sistem ketenagalistrikan, rehabilitasi jaringan, serta 

menawarkan inovasi produk dan layanan sebagaimana 

pada tabel di bawah, yang dilaksanakan di seluruh unit 

pelayanan PLN. 

Hasil perbaikan mutu produk ini diukur, dievaluasi kembali, 

sebelum dan sesudah dikonsumsi pelanggan. Evaluasi dan 

sharing layanan dilakukan pada forum niaga setiap triwulan. 

Pengukuran dan evaluasi meliputi tegangan pelayanan, 

urutan fase, frekuensi. 

PLN carries out identification and inventory of products 

to meet the requirements of customer groups and market 

segments with reference to Directorate General Letter LPE No. 

114-12/39/600.2/2002 dated May 2, 2002, on Electrical Energy 

Service Quality Indicators and through listening to the needs 

of customers on electricity quality for the respective needs 

of customer groups in accordance with customer gatherings, 

industrial/business group meetings and as well as taking into 

account customer complaint data. 

This input is discussed and analyzed in PLN’s Head Office 

meetings with units to find solutions to power quality 

fulfillment issues, by considering the capabilities of existing 

electrical power installations. This method is carried out in all 

units, through innovative operations as well as by installing 

new equipment. To draw new customers and strengthen 

relations with existing customers, PLN increases the availability 

of power in electrical power system units, network repairs, and 

offers innovative products and services, as shown in the below 

table, which are carried out in all of PLN’s service units. 

The results of product quality improvement is monitored 

and reevaluated before and after they are consumed by the 

customer. Evaluation and service sharing is conducted during 

the quarterly business forum. Measurement and evaluation 

includes voltage, phase sequence and frequency. 

NO 

KELOMPOK PELANGGAN 

INOVASI LAYANAN 

INOVASI PRODUK 

CUSTOMER CATEGORY 

SERVICE INNOVATION 

PRODUCT INNOVATION 

1 Rumah Tangga (R) Household Prabayar Prepaid, PPOB PDKB, Genset bergerak, Trafo bergerak 

2 Bisnis (B) Business Prabayar Prepaid PPOB, B to B, AMR Hotline Maintenance, Mobile Genset, 

3 Mobile Trafo 

Industri (I) Industry Prabayar Prepaid PPOB, B to B, AMR 

4 Publik (P) Public Prabayar Meterisasi Prepaid Meterization, 

AMR 

DEMAND SIDE MANAGEMENT (EU 7) 

Untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan 

listrik kepada seluruh pelanggan ditengah keterbatasan 

kapasitas pembangkit, terutama pada saat beban puncak, 

Perseroan menerapkan program Demand Side Management. 

Program ini dilaksanakan untuk memangkas atau 

mengalihkan beban puncak dengan cara: 

• Mekanisme konservasi energi dengan mendorong 

masyarakat untuk melakukan penghematan energi; 

• Memberikan paket diskon kepada pelanggan industri 

dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya 

dari waktu beban puncak ke waktu luar beban puncak; 

DEMAND SIDE MANAGEMENT (EU 7) 

To maintain the reliability and continuity of electricity supply to 

all customers amid a limited power supply capacity, especially 

during times of peak load, the Company implements the 

Demand Side Management program. This program is carried out 

to reduce or alternate peak load through the following ways: 

• Energy conservation mechanism by encouraging the public 

to save on energy; 

• Provide discount packages for industrial customers and 

large business that can alternate their electricity loads 

from peak load times to non-peak load times;

146 




PLN selalu memastikan mutu 

layanan agar memenuhi 

standar kesehatan, 

keselamatan & keamanan. 

PLN always ensure a quality service 

to meet health, safety and security 

standards. 

• Untuk daerah-daerah yang daya mampu 

pembangkitnya masih kritis, maka permintaan 

sambungan baru bagi pelanggan tarif industri dapat 

diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik 

pada waktu beban puncak (WBP); 

• Melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada 

waktu beban puncak. 

SUPPLY SIDE MANAGEMENT 

Di lain pihak, untuk mengatasi masalah kekurangan daya 

pembangkit yang dikelola sendiri, Perseroan melakukan 

upaya lain dalam menjaga kendala pasokan di waktu 

beban puncak, yakni dengan menerapkan program Supply 

Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga 

listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta 

untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari 

pembangkit milik PT PLN (Persero). 

• For areas whose power generation capacity is critical, 

new industry rate connection requests can be 

accepted provided the industry does not use power 

at peak load times. 

• Run a campaign to reduce power load during peak load 

times. 

SUPPLY SIDE MANAGEMENT 

On the other hand, to overcome power shortages at power 

plants owned by PLN, the Company conducts other efforts 

to manage power supply during peak load times, including 

implementing the Supply Side Management (SSM) program 

to purchase excess electricity generated by private power 

plants to offset electricity supply shortages at PLN owned 

power stations.



147 

PENGENDALIAN MUTU 

quality control 

PLN selalu memastikan mutu layanan agar memenuhi 

standar kesehatan, keselamatan & keamanan baik untuk 

pelanggan maupun tempat kerja melalui penerapan 

sistem LK2 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai 

Kpts Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman 

Keselamatan Instalasi, No.091.K/DIR/2005 tentang 

Pedoman Keselamatan Umum dan No.092.K/DIR/2005 

tentang Pedoman Keselamatan Kerja yang merupakan 

penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja. 

Dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut PLN 

menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja No.PER.05/MEN/1996. Monitoring dan evaluasi 

implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui 

sistem penilaian tingkat kinerja (Kpts Dir No.031.K/ 

DIR/2010 dan Kpts Dir No.032.K/DIR/2010) dengan 

mengacu pada faktor-faktor sebagaimana digambarkan 

pada tabel di bawah. 

PLN always ensure a quality service to meet health, safety 

and security standards, not only for customers but all places 

of work, through the application of the LK2 system and 

environmental management in accordance with Board 

of Directors decisions No.090.K/DIR/2005 on Installation 

Safety Guidelines, No.091.K/DIR/2005 on General Safety 

Guidelines and No.092.K/DIR/2005 on Occupational Safety 

Guidelines which are an elaboration of Law No. 1 1970 on 

Occupational Safety. 

In implementing these provisions, PLN applies the Occupational 

Environment, Safety and Health Management System in 

accordance with Ministry of Manpower Regulation No. PER.05/ 

MEN/1996. The implementation of monitoring and evaluation 

is carried out every half a year through the performance 

level rating system (Kpts Dir No.031.K/DIR/2010 and Kpts Dir 

No.032.K/DIR/2010)by referring to the factors shown in the 

below table. 

FAKTOR 

FACTOR 

Kesehatan 

Health 

Kesehatan 

Health 

Kesehatan 

Health 

Kesehatan 

Health 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Studi & Penyusunan Dokumen Lingkungan 

(AMDAL dan atau UKLUPL dan atau DPPL). 

Environmental Document Preparation & Studies 

(AMDAL and/or UKL-UPL and/or DPPL). 

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 

Environmental Management Execution. 

Pelaksanaan pemantauan lingkungan. 

Environmental Monitoring Execution. 

Review/revisi/peninjauan kembali dokumen 

lingkungan (AMDAL atau RKL-RPL atau UKL- 

UPL atau DPPL). 

Review/Revision/Re-evaluation on the 

Environmental Documents ((AMDAL and/or UKL- 

UPL and/or DPPL). 

UKURAN 

SIZE 

UPL, UKL 

TARGET/SASARAN 

TARGET/OBJECTIVES 

Tepat waktu atau lebih cepat. 

On time or even faster. 

Kegiatan pengelolaan dilaksanakan 

sesuai dengan RKL/UKL. 

Management activities carried out in 

accordance with RKL / UKL. 

• Baku mutu limbah cair terpenuhi. 

Fulfillment of Liquid Effluent Quality 

Standard. 

• Baku mutu udara terpenuhi. 

Fulfillment of Air Quality Standard 

• Tidak ada keluhan dari masyarakat. 

No complaint from the communities. 

• Dibuat neraca limbah B3. 

Hazardous waste balance is to be 

prepared. 

Tepat waktu atau lebih cepat. 

On time or even faster.

148 




FAKTOR 

FACTOR 

Keselamatan 

Safety 

Keselamatan 

Safety 

Keselamatan 

Safety 

Keamanan 

Security 

Keamanan 

Security 

Keamanan 

Security 

Keamanan 

Security 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja 

(PAK). 

Work Accident or Ailments due to Work. 

Kecelakaan masyarakat umum karena 

kelalaian PLN. 

Public Community Accident due to PLN 

Negligence. 

Kebakaran instalasi/bangunan dan gangguan/ 

kerusakan instalasi. 

Burning of installation/building and disruption/ 

damage of installation. 

Penerapan standar SNI, SPLN dan 

standar lainnya pada setiap kegiatan 


Implementation of SNI, SPLN standards and other 

standards on each electricity event. 

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik 


Electricity Technical Manpower Competence 

Certification. 

Sertifikasi laik operasi bagi instalasi. 

Operational Feasibility Certification for 

Installation. 

Sertifikasi system manajemen K3 (SMK3). 

EHS Management System Certification. 

UKURAN 

SIZE 

Jumlah 

kecelakaan 

Frequency of 

Accident 

Kali 

Times 

0 (zero accident) 

0 (zero accident) 

TARGET/SASARAN 

TARGET/OBJECTIVES 

% 100 

% 100 

% 100 

% 100 

0



149 

LAYANAN KEPADA PELANGGAN 

services to customers 

JUMLAH PELANGGAN, KOMPOSISI DAN DAYA 

TERSAMBUNG 

Jumlah pelanggan pada tahun 2011 mencapai 45.895 ribu 

pelanggan, naik 8,15% dibandingkan tahun 2010 setelah 

keberhasilan program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan 

(GRASSS). Hasil upaya Perseroan menghapus daftar tunggu 

akhirnya dapat menambah pelanggan baru sebanyak 3,4 

juta pelanggan. 

Number and Composition of Connected 

Customers 

The number of customers in 2011 reached 45,895,000, up 8.15 

percent from 2010 following the success of the One Million 

Connections a Day Movement (GRASSS). The result of the 

Company’s efforts to clear the waiting list ended with the 

addition of 3.4 million new customers. 

Tabel Pertumbuhan Pelanggan 

Customer Growth Table 

2007 2008 2009 2010 2011 

Jumlah pelanggan Customers numbers (Ribu plg) 37.334 38.844 40.117 42.435 45.895 

Pertumbuhan Growth (%) 4,43 4,05 3,28 5,78 8,15 

Tabel Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan) (EU3 ) 

Number of Customers Table (Thousand Subscribers) (EU3) 

URAIAN DESCRIPTION 2007 2008 2009 2010 2011 

Rumah Tangga Household 34.684 36.025 37.099 39.324 42.578 

Usaha Bisnis Business 1.611 1.716 1.802 1.912 2.049 

Industri Industry 47 48 48 49 50 

Umum Public 992 1.055 1.168 1.150 1.218 

Jumlah Total 37.334 38.844 40.117 42.435 45.895 

Sedangkan daya tersambung pada tahun 2011 mengalami 

kenaikan sebesar 7.750 MVA dari tahun sebelumnya, 

sehingga menjadi total 75.189 MVA. Peningkatan daya 

tersambung ini sangat berkaitan erat dengan penambahan 

pelanggan. Semakin banyak calon pelanggan yang dapat 

dilayani penyambungannya, maka semakin tinggi pula 

jumlah daya tersambungnya. 

Meanwhile, the total connected power increased in 2011 by 

7,750 MVA from the previous year to reach a total of 75,189 

MVA. This increase in connected power is greatly related to the 

increase in customers. The greater the number of customers 

that can be connected, the greater the total connected power 

will be. 

Tabel Daya Tersambung (MVA) 

Connected Power (MVA) Table 

2007 2008 2009 2010 2011 

Daya Tersambung Connected Power MVA 56.549 60.086 62.894 67.439 75.189 

Pertumbuhan Growth (%) 6,06 6,25 4,67 7,23 11,49 

Tabel Daya Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan (MVA) Power Connections Based on Customer Groups (MVA) Table 

URAIAN DESCRIPTION 2007 2008 2009 2010 2011 

Rumah Tangga Household 27.777 29.335 30.700 33.202 37.183 

Usaha Bisnis Business 10.939 11.942 12.710 13.772 15.236 

Industri Industry 13.881 14.531 14.790 15.566 17.478 

Umum Public 3.952 4.278 4.694 4.899 5.292 

Jumlah Total 56.549 60.086 62.894 67.439 75.189 

Dengan pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 8,15% 

dan peningkatan daya tersambung sebesar 11,5% maka 

pada akhir tahun 2011 tingkat elektrifikasi telah mencapai 

74,28% dari tahun sebelumnya sebesar 66,51%. Artinya 

masih ada lebih dari seperempat daerah atau masyarakat 

Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. (EU 26) 

With an 8.15 percent growth in the total number of customers, 

and an 11.5 percent increased in total connected power, by the 

end of 2011 the electrification rate had reached 74.28 percent, 

up from 66.51 percent in the previous year. That means that more 

than a quarter of all regions, or a quarter of the population do 

not yet enjoy electricity. (EU 26) The Company seeks to expand

150 


KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE 

Perseroan berupaya melakukan ekspansi penambahan 

jumlah pembangkit dan jaringan transmisi dan distribusi 

untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

PUSAT PENGADUAN 

PLN mengelola keluhan pelanggan melalui “call centre 123”, 

website www.pln.co.id, atau melalui loket dinas gangguan 

dan loket pengaduan. Setiap keluhan pelanggan tersebut 

dimonitor penyelesaiannya secara harian, mingguan, dan 

bulanan oleh supervisor, asisten manajer dan manajer 

unit pelaksana. (PR 4, PR 8) 

Untuk menjamin terselesaikannya keluhan secara tuntas, 

maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada jurnal 

(logbook) pelayanan. Seluruh data keluhan pelanggan 

tercatat dalam database yang sudah terkomputerisasi. 

Penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam 

target kinerja unit. 

Untuk memastikan keluhan pelanggan ditangani dengan 

tepat dan efektif, PLN menetapkan standar waktu pelayanan 

per jenis gangguan pada unit pelaksana, yaitu: (PR 6) 

• Kedatangan petugas: 30 menit. 

• Gangguan trafo: 4 jam. 

• Gangguan JTR: 1,5 jam 

• Gangguan SR: 30 menit. 

Setiap tahun dilakukan lomba pelayanan gangguan 

unit yang diselenggarakan oleh PLN Pusat. Manajemen 

keluhan pelanggan dilaksanakan untuk mengembalikan 

kepercayaan pelanggan dan meningkatkan keterikatan 

pelanggan dengan cara memperbaiki standar 

pelayanan, dan menjelaskan penyebab gangguan 

kepada pelanggan dan permintaan maaf kepada 

pelanggan atas terjadinya gangguan. 

and increase the number of power plants and the transmission 

and distribution network to reach all of Indonesia’s regions. 

COMPLAINTS CENTER 

PLN manages all complaints through the “123 call center” 

and www.pln.co.id, or through official disruption service 

counters and complaint counters. Every customer complaint 

settlement is monitored on a daily, weekly and monthly basis 

by the supervisor, assistant manager and implementation 

unit manager. (PR 4, PR 8) 

To ensure all complaints are completely resolved, the handling 

of customer complaints is recorded in a customer logbook. All 

customer complaint data recorded in the database is inputted 

into a computer. Settlement of customer complaints is inputted 

into the unit’s performance targets. 

To ensure customer complaints are handled completely and 

effectively, PLN sets standard service times standards for each 

complaint by the unit handling the complaint, as follows: (PR 6) 

• Officer arrival: 30 minutes. 

• Transmission disruption: 4 hours. 

• JTR disruption: 1.5 hours. 

• SR disruption: 30 minutes. 

Every year a customer complaint unit competition is held by 

PLN’s Head Office. The management of customer complaints 

is undertaken to rebuild customer trust and improve customer 

engagement by improving service standards, and explaining 

the causes of disturbances to customers and apologizing to 

customers for disruptions.

Adanya kebijakan sesuai Kep. Dirjen LPE No.16- 

12/43/600.3/2003, bahwa apabila standar pelayanan 

terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan 

kompensasi sebesar 10% Biaya Beban. Kompensasi 

ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan 

pelanggan. Kumpulan dan analisis keluhan pelanggan 

digunakan untuk perbaikan organisasi dan pengembangan 

instalasi ketenagalistrikan dan dijadikan masukan dalam 

penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perusahaan Tahunan. 

Perseroan senantiasa menghormati privasi pelanggan, 

dalam menyampaikan keluhannya, sehingga selama 

periode pelaporan tidak ada denda terkait pelanggaran 

atas privasi pelanggan. (PR 9) 

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN 

Survei kepuasan pelanggan dilakukan setiap tahun. 

Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui 

tingkat kualitas pelayanan pelanggan dipandang dari 

perspektif pelanggan, dan sekaligus memberikan 

penilaian terhadap kemampuan unit operasional dalam 

memelihara kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan dari hari ke hari. (PR 5) 

Hasil yang ditampilkan berdasarkan survei yang dilakukan 

terhadap pelanggan listrik yang dilayani oleh 5 PLN 

Distribusi dan 16 PLN Wilayah. Survei dikelompokkan atas 

6 produk pelayanan, antara lain: 

1. Frekuensi Gangguan. 

2. Lama Pemadaman. 

3. Respon Pengaduan. 

4. Transparansi biaya. 

5. Layanan Pasang Baru/Perubahan Daya/Penyambungan 

Sementara. 

6. Layanan Informasi, Sikap Petugas dan Kemudahan 

Pembayaran. 



The Company implements policies in accordance with Board 

of Directors Decision LPE No.16-12/43/600.3/2003, which 

stipulates that if service standards exceed what is promised 

then they will be given compensation amounting to 10 percent 

of the Cost Expense. Compensation is carried out at all customer 

service units. Collection and analysis of customer complaints is 

used to improve the organization and development of electrical 

power installations and as input for the preparation of the Long 

Term Plan, Occupational Plan and Annual Corporate Budget. 

The Company always respects the privacy of its customers, 

in addressing complaints, with the result that in the 

reported period, no fees were incurred owing to customer 

privacy violations. (PR 9) 

CUSTOMER SURVEY SATISFACTION 

A customer satisfaction survey is carried out every year. The 

goal of the survey is to determine the level of customer service 

quality as seen from the perspective of the customers, and at 

the same time give a rating to the abilities of operational units 

in maintaining customer quality provided to customers from 

day to day. (PR 5) 

The results shown are based on a survey conducted on 

electricity customers served by five PLN Distribution Units 

and 16 PLN Regional Units. The survey is categorized into six 

service criteria, including: 

1. Frequency of disturbances. 

2. Duration of power outages. 

3. Complaint response. 

4. Price transparency. 

5. New Connection/Power Alteration/Temporary Connection 

services. 

6. Ease of payment, officer attitude and information 

services. 

151 

Rentang Skala Kepuasan adalah: 

Range of Satisfaction: 

16,66%-33,32% Sangat tidak puas Very Unsatisfied 

50,00%-66,66% Kurang puas Less Satisfied 

83,33%-100% Puas Satisfied 

Hasil survei tahun 2011 adalah sebagai berikut: (PR 5) 

Tinggi rendahnya Kepuasan Pelanggan (KP) dipengaruhi 

oleh nilai mutu layanan dan nilai harapan pelanggan 

PLN. Pada Survei ini KP tertinggi dimiliki oleh wilayah Bali 

dengan nilai 89,59% (puas) dan terendah wilayah Bangka 

Belitung dengan nilai 70,79% (cukup puas). 

Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang tinggi tidak selalu 

menggambarkan keberhasilan wilayah dalam melayani 

pelanggan, demikian pula IKP yang rendah tidak selalu 

menggambarkan kegagalan pelayanan pada wilayah yang 

bersangkutan. Faktor di luar kendali internal wilayah yang 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya IKP adalah faktor 

harapan pelanggan. 

The results of the 2011 survey are as follows: (PR 5) 

The highs and lows of Customer Satisfaction (KP) are influenced 

by the PLN customers’ expectations of service, quality and value. 

In the Survey, the highest KP rating belonged to the Bali region 

with 89.59 percent (satisfaction) and lowest was the Bangka 

Belitung region with 70.79 percent (reasonably satisfied). 

A high Customer Satisfaction Rating (IKP) does not always 

perfectly depict a region’s success in serving its customers, just 

as a low IKP does not always perfectly depict a region’s failure 

in providing services in its respective area. Factors beyond the 

control of the region that can trigger high and low IKPs play a 

role in determining customer expectations.




152 

Indeks Kepuasan Pelanggan adalah jumlah total dari skor 

layanan dikurangi skor harapan, yang dikalikan dengan 

bobot berupa skor kepentingan, yang kemudian dibagi oleh 

jumlah total skor kepentingan. Apabila hasilnya nol atau 

positif artinya responden telah puas atas layanan yang 

diberikan. Hal ini dikarenakan layanan yang diberikan 

telah sama bahkan melebihi harapan yang diinginkan. 

Pada kajian ini IKP tertinggi dimiliki oleh Wilayah Maluku 

(-0,6195), sementara rata-rata mutu layanan yang diberikan 

rendah (3,914). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya ratarata 

harapan pelanggan (4,505). Sebaliknya dapat dilihat 

pada IKP wilayah Kalimantan Timur yang tergolong 

rendah (-1,2756) padahal tingkat mutu layanan rata-rata 

cukup tinggi (4,054), Rendahnya IKP Kalimantan Timur 

ternyata dipengaruhi oleh tingginya rata-rata harapan 

(5,332) pelanggan di daerah itu. 

The Customer Satisfaction Index is the total service score 

minus customer expectations, which is multiplied by the 

weighted importance score, and then divided by the total 

importance score. If the score is zero or positive, this means 

the customers were satisfied with the provided services. 

This is because the services provided have met or exceeded 

customer expectations. 

In this study, the highest IKP went to Maluku (-0,6195), 

while the average service quality of service provided was 

low (3.914). This is influenced by the low average customer 

expectation (4.505). Reversely, it can be seen that the IKP of 

East Kalimantan was low (-1,2756), while the average level of 

service quality was quite high (4.054). East Kalimantan’s low 

IKP was influenced by the high customer expectations level 

(5.332) in the area. 

Indeks kepuasan pelanggan secara keseluruhan di 

Indonesia berada pada kategori kurang puas dengan nilai 

(-0,9929). Sementara untuk IKP responden rumah tangga 

dan IKP non responden rumah tangga juga berada dalam 

kategori kurang puas dengan nilai (-1,0343) dan (-0,9979). 

The overall customer satisfaction index in Indonesia fell into 

the “not satisfied” category (-0.9929). While household IKP 

respondents, and household IKP non-respondents were also in 

the not satisfied category (-1,0343) and (-0,9979). 

Permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggannya adalah aspekaspek 

yang berada pada Kuadran I, yakni kuadran dengan 

kinerja rendah sedangkan tingkat kepentingan di mata 

pelanggan tinggi. Prioritas utama yang harus dibenahi 

adalah lama gangguan dan frekuensi gangguan. 

Fakta ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan 

PT PLN terutama dalam penyediaan pasokan/suplai tenaga 

listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, 

sehingga durasi yang panjang dan frekuensi pemadaman 

sering terjadi antara lain kebijakan pemadaman bergilir 

yang dilakukan. Bagi sistem yang telah terpenuhi 

pasokannya maka perawatan sistem perlu dilakukan untuk 

meminimalkan terjadinya pemadaman karena gangguan. 

Problems faced by PLN in improving customer satisfaction 

are aspects in Quadrant 1, which is the quadrant with 

the lowest performance while the level of importance in 

the eyes of the customer is high. The main problems that 

must be addressed are the duration of disruption and the 

frequency of disruption. 

These factors shows that there are still weaknesses in PLN’s 

management, especially in providing electricity supply to meet 

customer needs, resulting in long and frequent power outages 

and policies such as rolling blackouts. For systems whose supply 

has been filled, maintenance systems need to be carried out to 

minimize power outages due to interferences. 

Kepuasan Pelanggan (KP) dan Indeks Kepuasan Pelanggan 

(IKP) dipengaruhi oleh faktor di luar kendali wilayah, 

yaitu harapan pelanggan pada wilayah tersebut. Tinggi 

rendahnya harapan dipengaruhi oleh berbagai hal antara 

lain pendidikan, akses terhadap pengetahuan baru, 

kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan 

tersier yang memerlukan fasilitas listrik dan masih banyak 

lagi. Oleh karena itu rekomendasi bagi wilayah yang ingin 

meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan selalu 

fokus pada perkembangan masyarakat di wilayahnya. 

Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat serta 

kemampuan memaksimalkan layanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan 

dalam mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. 

Customer Satisfaction and the Customer Satisfaction 

Index is influenced by factors beyond a region’s control, 

namely customer expectations in that region. High and low 

expectations are influenced by various things, including 

education, access to new information, public welfare and 

tertiary needs that require electricity facilities and many 

other things. Therefore, the recommendation for regions 

that wish to improve customer satisfaction is to always 

focus on community development in the area. The ability to 

understand the needs of the public is key to succeeding in 

achieving a high customer satisfaction level.



Tabel Ringkasan IKP 

NO 

IKP Summary Table 

WILAYAH REGION IKP 

153 

1 Wilayah Maluku Maluku Region -0.6195 

2 Distribusi Bali Distribution of Bali -0.6405 

3 Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah South and Central Kalimantan Region -0.6898 

4 Distribusi Jawa Tengah Distribution of Central Java -0.7507 

5 Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java -0.7607 

6 Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region -0.8416 

7 Distribusi Jawa Barat Distribution of West Java -0.8758 

8 Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Distribution of Greater Jakarta & Tangerang -0.8789 

9 Wilayah NTB West Nusa Tenggara Region -0.9248 

10 Wilayah Lampung Lampung Region -1.0341 

11 Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo North and Central Sulawesi and Gorontalo Region -1.0514 

12 Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region -1.0574 

13 Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region -1.1128 

14 Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat South, South East and West of Sulawesi Region -1.1511 

15 Wilayah Aceh Aceh Region -1.1568 

16 Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Island Region -1.1942 

17 Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region -1.2009 

18 Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region -1.2756 

19 Wilayah Papua Papua Region -1.3756 

20 Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region -1.5194 

21 Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region -1.6151 

Tabel Ringkasan KtP dan Kepuasan Pelanggan 

NO. PLN Wilayah & distribusi PLN DISTRIBUTION KtP KP 

1 Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region 2.43% 82.17% 

2 Distribusi Jawa Tengah dan DIY Distribution of Central Java and DI Jogjakarta 5.92% 87.77% 

3 Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java 5.93% 85.89% 

4 Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region 6.11% 85.45% 

5 Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah South and Central Kalimantan Region 8.13% 88.48% 

6 Distribusi Bali Distribution of Bali 9.88% 89.59% 

7 Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Distribution of Greater Jakarta & Tangerang 10.32% 88.36% 

8 

9 

Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat 

South, South East and West of Sulawesi Region 

Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo 

North and Central Sulawesi and Gorontalo Region 

KtP and Customer Satisfaction Summary Table 

11.12% 80.38% 

12.48% 81.05% 

10 Wilayah Maluku Maluku Region 13.90% 88.07% 

11 Wilayah Lampung Lampung Region 14.01% 80.43% 

12 Distribusi Jawa Barat dan Banten Distribution of West Java and Banten 14.13% 83.79% 

13 Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region 14.63% 83.15%




154 

NO. PLN Wilayah & distribusi PLN DISTRIBUTION KtP KP 

14 Wilayah Papua Papua Region 14.86% 74.73% 

15 Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Island Region 14.97% 78.14% 

16 Wilayah Aceh Aceh Region 16.34% 81.29% 

17 

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu 

South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region 

16.84% 83.93% 

18 Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region 17.05% 77.20% 

19 Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region 17.97% 72.83% 

20 Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region 22.51% 82.44% 

21 Wilayah Bangka dan Belitung Bangka and Belitung Region 36.97% 70.79% 

Tindak lanjut perbaikan yang memerlukan biaya dan 

waktu perbaikan berjangka panjang, dimasukkan dalam 

Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk yang 

berjangka pendek dimasukkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggunaan sumber daya 

untuk perbaikan yang dialokasikan dalam RKAP maupun 

RJP tersebut diukur dengan perbaikan target kinerja 

produk atau layanan. 

Hasil pengukuran kepuasan dan keterikatan pelanggan 

ini juga disampaikan kepada pihak internal terkait yang 

selanjutnya akan dicantumkan sebagai target perbaikan 

kinerja dan dituangkan pada dokumen Service Level 

Agreement (SLA) yang disepakati dalam kontrak alih 

daya (outsourcing). 

Follow-up improvements that require substantial cost and 

a long repair time are included in the Long Term Plan (RJP), 

whereas short-term improvements are included in the 

Company Budget and Work Plan (RKAP). The use of power 

resources for repairs that are allocated within the RJP and 

RKAP are measured against service and product performance 

improvement targets. 

The result of customer satisfaction and engagement 

measurements are also forwarded to relevant internal parties 

to be later recorded as performance improvement targets and 

put into Service Level Agreement (SLA) documents, which are 

agreed to in outsourcing contracts.

TINGKAT LAYANAN – MUTU DAN KEANDALAN 

Perusahaan melaksanakan program peningkatan mutu 

layanan kepada konsumen secara bertahap sesuai 

dengan kemampuan pendanaan, melalui kegiatankegiatan 

berikut: 

• Mengembangkan komunikasi mutu layanan kepada 

publik secara transparan. 

• Melakukan klasifikasi tingkat mutu layanan secara 

nasional. 

• Menjadikan tingkat mutu layanan sebagai dasar 

penyusunan kegiatan investasi. 

Tingkat keandalan mutu layanan diukur melalui jumlah 

frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan selama 

setahun yang dinyatakan dalam System Average Interruption 

Frequency Index (SAIFI), dan berapa lama waktu pemadaman 

yang dialami pelanggan yang dinyatakan dalam System 

Average Interruption Duration Index (SAIDI). (EU 28, EU 29) 

Program jangka pendek yang telah dilakukan Perusahaan 

untuk meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan 

adalah: (EU 6) 

• Menunda jadwal pemeliharaan pembangkit; 

• Melakukan sewa genset; 

• Memanfaatkan kelebihan daya listrik ( excess power) 

dari perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri; 

• Melakukan relokasi mesin pembangkit dari daerah 

yang tidak mengalami kekurangan pasokan daya ke 

daerah yang mengalami kekurangan pasokan daya; 

• Menurunkan beban puncak dengan melaksanakan 

program demand side management. 

Dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan 

keandalan pasokan listrik, Perseroan tengah berusaha 

mempercepat penyelesaian proyek pembangunan 

pusat pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I 

yang akan diikuti tahap II serta penyelesaian jaringan 

transmisi distribusi. 

Capaian angka SAIDI tahun 2011 sebesar 4,71 jam/ 

pelanggan/tahun, menurun secara signifikan dari angka 

SAIDI tahun 2010 sebesar 6,96jam/pelanggan/tahun. Begitu 

pula dengan pencapaian angka SAIFI tahun 2011 sebesar 

4,9 kali/pelanggan, lebih baik dari tahun sebelumnya 

sebesar 6,82 kali/pelanggan. Ukuran keandalan mutu 

selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut. 



SERVICE QUALITY AND RELIABILITY RATING 

The company carries out customer service quality improvement 

programs in stages according to financial capacity, through the 

following activities: 

• Develop transparent and quality customer communication 

services. 

• Carry out classification of service quality levels 

nationwide. 

• Make quality of service the basis for the preparation of 

investment activities. 

The level of service quality reliability is measured by the 

frequency of power outages experienced by customers 

during the year as stated in the System Average Interruption 

Frequency Index (SAIFI), and the duration of the power outage 

experienced by customers as stated in the System Average 

Interruption Duration Index (SAIDI). (EU 28, EU 29) 

The short-term programs carried out by the Company to 

improve the quality of services to the customer’s area: (EU 6) 

• Postpone power station maintenance; 

• Rent portable generators; 

• Utilize excess power from companies that own their own 

power generators; 

• Relocate power generator engines from areas that are not 

experiencing power supply shortages to areas that are 

experiencing power supply shortages; 

• Decrease peak loads by implementing the demand side 

management program. 

To improve the quality and reliability of power supply in the long 

term, the Company is currently accelerating the completion of 

stage I of the 10,000 MW electrical power generator station 

development project, with stage II to follow, and the completion 

of the transmission and distribution network. 

The SAIDI achievement rate in 2011 was 4.71 hours/customer/ 

year, a significant decrease from the SAIDI rate in 2010 of 6.96 

hours/customer/year. Similarly, the SAIFI achievement rate in 

2011 was 4.9 times/customer, better than the previous year’s 

6.82 times/customer. The measurement of reliability levels 

over the last five years is as follows: 

155 

Tabel SAIDI / SAIFI (EU 28, EU 29) 

2007 2008 2009 2010 2011 

SAIDI menit/pelanggan 28,90 80,90 16,70 6,96 4,71 

SAIFI kali/pelanggan 12,77 13,33 10,78 6,82 4,90




156 

PEMASARAN DAN PROMOSI 

marketing and promotion 

Usaha-usaha terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan 

pada tahun 2011 antara lain meneruskan promosi listrik 

prabayar ke seluruh wilayah kerja PLN. Implementasi 

listrik prabayar telah menjangkau 3.645.142 pelanggan 

di seluruh Indonesia. Secara rinci di wilayah Jawa Bali 

implementasi listrik prabayar telah menjangkau 2.854.321 

pelanggan, di Indonesia Barat sebanyak 293.858 pelanggan, 

dan di Indonesia Timur sebanyak 496.963 pelanggan. 

Program penuntasan daftar tunggu dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain melaksanakan gerakan sejuta 

sambungan dalam sehari bagian ke dua (GRASSS 2) pada 

tahun 2011. Dalam rangka memberikan kemudahan pada 

pelanggan, PLN juga melaksanakan program Tambah Daya 

Gratis dari 450/900 VA ke 1300/2200 VA. 

Efforts related to marketing carried out in 2011 include 

continuing to promote prepaid electricity in all of PLN’s 

operational areas. Implementation of prepaid electricity 

has reached 3,645,142 customers throughout Indonesia. 

Specifically, in the Bali and Java region, the implementation of 

prepaid electricity has reached 2,854,321 customers, and in 

western Indonesia total of 293,858 customers, and in eastern 

Indonesia total of 496,963 customers. 

The waiting list completion program was carried out in several 

ways, including conducting the second stage of the one million 

connections a day program in 2011. As part of providing 

convenience for customers, PLN also carried out the Increase 

Free Energy program from 450/900 to 1300/2200 VA.



157 

IMPLIKASI KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (EC 2) 

Financial Implications of Climate Change (EC 2) 

Kegiatan operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah 

Indonesia dan mayoritas dilaksanakan di luar ruang, tentu 

sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi cuaca 

ekstrem saat ini, baik berupa kemarau berkepanjangan 

maupun musim hujan yang berkepanjangan memberikan 

dampak terhadap kelancaran operasional PLN dan 

berimplikasi pada peningkatan biaya operasional. 

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu Menjalankan 

Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan, PT PLN 

(Persero) selalu berusaha untuk memperhatikan aspek 

lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. 

PLN telah dan akan terus mengupayakan pengurangan 

pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan 

termasuk didalamnya adalah pengurangan emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya ini dilakukan secara 

menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik 

oleh PLN baik itu instalasi Pembangkit, Transmisi/Gardu 

Induk dan Distribusi. 

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, 

perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan 

sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit 

bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian 

kinerja ini, perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan 

komitmennya dalam bidang lingkungan. 

a. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen 

lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). 

b. Pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau 

dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). 

c. Partisipasi pada upaya penurunan gas rumah 

kaca melalui skema Clean Development Mechanism 

(CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya 

proyek CDM antara lain PLTP Kamojang IV, PLTP 

Lahendong II, PLTP Lahendong III, PLTA Genyem, 

PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap 

dan PLTMG Bontang. 

d. Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga 

memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela 

(Voluntary Carbón Mechanism/VCM) untuk mendapatkan 

insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit 

energi terbarukan. 

All of PLN’s operational activities that cover all regions in 

Indonesia, and that are conducted mostly in outdoor spaces, 

are highly vulnerable to climate change. The current extreme 

weather conditions, whether in the form of prolonged 

draughts or the prolonged rainy season, have an impact on 

the smoothness of PLN’s operations and are implicated in the 

increase in operational costs. 

In line with the company’s vision – Applying Environment 

Oriented Business Activities – PLN always strives to pay 

attention to environmental aspects in running each of its 

activities. PLN has and will always seek to reduce air, water and 

soil contamination caused by polluting chemicals including 

through the reduction of Greenhouse Gases. These efforts are 

carried out across all of PLN’s electricity production activities 

including at power stations, transmitters, substations and 

distribution stations. 

The Company has outlined environmental aspects as one of the 

elements in appraising the performance of PLN’s business units 

throughout Indonesia. Through this performance appraising, 

the company can evaluate the fulfillment of its commitments 

related to the environment. 

a. PLN installations routinely carry out environment 

management and monitoring in accordance with 

environmental documentation (AMDAL/UKL-UPL). 

b. Development of the Company Performance Improvement 

Rating in Environment Management program, which is also 

known as PROPER, which is carried out by the Ministry of 

Environment. 

c. Participation in efforts to reduce greenhouse gas emissions 

through the Clean Development Mechanism (CDM), which 

is carried out with the support of CDM projects including 

Geothermal Power Plant Kamojang IV, Geothermal Power 

Plant Lahendong II, Geothermal Power Plant Lahendong III, 

Hydro Power Plant Genyem, Micro Hydro Power Plant Lobong, 

Micro Hydro Power Plant Mongango, Micro Hydro Power Plant 

Merasap and Gas & Fuel Power Plant Bontang. 

d. As well as through CDM, PLN also utilizes voluntary 

carbon markets (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) to 

gain incentives from the sale of carbon credits produced 

through renewable energy production.

158 




e. Pembangkit energi terbarukan yang sedang 

dikembangkan sebagai proyek VCM adalah PLTA 

Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi. 

f. Pada triwulan IV tahun 2011, perkembangan proyek 

CDM dan VCM sebagai berikut: 

• PLTP Kamojang IV: sudah mendapatkan persetujuan 

revisi dokumen monitoring plan dari UNFCCC. 

• PLTP Lahendong II: sudah dilaksanakan site visit 

verifikasi oleh DOE untuk periode kredit Desember 

2009-Desember 2010. 

• PLTA Renun sudah memperoleh penerbitan kredit 

karbon dari Voluntary Carbon Standard. 

• Project Design Document (PDD) PLTMH Lobong, 

PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTA 

Genyem dalam proses penyusunan. 

e. Renewable energy power plants that are currently being 

developed as VCM projects are the Renun Hydro Power 

Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the Musi 

Hydro Power Plant. 

f. In the fourth quarter of 2011, the development of CDM 

and VCM projects was as follows: 

• Kamojang IV Geothermal Power Plant: Monitoring plan 

document revision has been agreed to by UNFCCC. 

• Lahendong II Geothermal Power Plant:Site visit 

verification has been carried out by DOE for the 

December 2009-December 2010 crediting period. 

• Renun Hydro Power Plant hasalready obtained 

the issuance of carbon credits from the Voluntary 

Carbon Standard. 

• The Project Design Documents (PDD) of the Lobon 

Micro Hydro Power Plant, the Mongagno Micro Hydro 

Power Plant, the Merasap Micro Hydro Power Plant 

and the Genyem Hydro Power Plant are currently in 

the drafting process.



159 

PENGELOLAAN DAN 

PERLINDUNGAN 

LINGKUNGAN 

Environmental Management and Protection


pengelolaan dan perlindungan lingkungan 

Environmental Management and Protection 

160 

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu Menjalankan 

Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan, 

PT PLN (Persero) berusaha untuk memperhatikan aspek 

lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. 

PLN telah dan akan terus mengupayakan pengelolaan 

lingkungan secara terus menerus dan melakukan 

pemantauan lingkungan secara periodik. Upaya ini 

dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan 

penyediaan listrik oleh PLN baik itu instalasi Pembangkit, 

Transmisi/Gardu Induk dan Distribusi. 

Bukti komitmen itu ditunjukkan dengan ketaatan 

Perseroan pada peraturan, seperti diamanatkan 

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Setiap instalasi memiliki dokumen lingkungan yang 

mendukung pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian 

lingkungan lain seperti AMDAL dan UKL-UPL. Dokumendokumen 

ini telah disusun dan dipresentasikan kepada 

seluruh pemangku kepentingan sebelum dilakukannya 

pembangunan pembangkit listrik maupun jalur transmisi 

dan distribusi baru, sehingga setiap aktivitas operasional 

Perseroan akan tunduk pada prasyarat dan parameter 

yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL-UPL) dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. 

Ketaatan pada aturan ini sebagai upaya Perseroan untuk 

mendukung keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan 

usaha untuk mempertahankan kualitas lingkungan serta 

memberi manfaat positif bagi masyarakat. (1.2) 

In line with the company’s vision, “Running Environment 

Oriented Business Activities”, PLN strives to take into account 

environmental aspects in running all of its activities. PLN has 

and will continue to seek to pursue continuous environmental 

management and periodic environmental monitoring. This 

effort is carried out across all of PLN’s electricity supply 

activities at power generators, transmitters/substations and 

distribution terminals. 

Our commitment is evinced by the Company’s compliance 

with regulations, such as those stipulated in Law No.32 

2009 on Environmental Management and Protection. Every 

installation has an environmental document that encourages 

environmental management, protection and preservation, such 

as AMDAL and UKL-UPL. These documents have been prepared 

and presented to all stakeholders prior to the construction 

of power plants as well as new transmitters and distribution 

terminals. The result is that each of the Company’s operational 

activities is subject to the preconditions and parameters 

stipulated in the environmental documents (AMDAL and 

UKL-UPL) as well as the prevailing environmental regulations. 

Compliance with these regulations is the Company’s effort to 

support sustainable development, in line with operations to 

maintain environmental quality and provide positive benefits 

for the public. (1.2)



161 

KEBIJAKAN LINGKUNGAN 

ENVIRONMENTAL POLICY 

Untuk menjabarkan visi tersebut, PLN telah menetapkan 

Kebijakan Lingkungan dengan Komitmen Perusahaan 


a. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi 

keanekaragaman hayati; wilayah kerja perusahaan. 

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan 

aspek dan dampak penting lingkungan setiap 

kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja 

dan anak perusahaan. 

c. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, 

memelihara dan mengkaji ulang secara periodik 

kebijakan lingkungan ini sehingga senantiasa relevan, 

sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen 

lingkungan, yang diterapkan secara spesifik di setiap 

unit kerja dan anak perusahaan. 

d. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk 

penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan 

sasaran manajemen lingkungan. 

e. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan 

terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem 

manajemen lingkungan. 

f. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan 

memelihara kebijakan lingkungan ini sehingga setiap 

unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat 

menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan 

memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi 

lingkungan setempat. 

g. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu 

karyawan perusahaan. 

h. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar 

unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya 

menjadikan perusahaan sebagai bagian integral 

dengan masyarakat di sekitarnya. 

i. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk 

menurunkan emisi gas rumah kaca. 

j. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihak- 

pihak yang berkepentingan seperti pihak pendana 

(lender) dan masyarakat luas 

To outline this vision, PLN has established the Environmental 

Policy with Company Commitment, as follows: 

a. Prevent environmental pollution and biodiversity 

degradation in company operational areas. 

b. Obey laws and regulations and control important 

environmental aspects and impacts in all activities, 

processes and products at all operational units and 

subsidiaries. 

c. Document, implement, maintain and periodically review 

these environmental policies to ensure their relevancy, 

in accordance with and serve as basic guidelines for 

environmental management, which apply to each specific 

unity at every operational unit and subsidiary. 

d. Make these policies the basis for determining 

and evaluating the achievement of environmental 

management goals and objectives. 

e. Encourage each unit and subsidiary to continue 

to carry out improvements to environmental 

management systems. 

f. Provide and facilitate resources needed to implement 

and maintain these environmental policies so that 

each operational unit, subsidiary and business partner 

can implement these policies in stages, by taking into 

account the company’s abilities and the condition of the 

environment in the area. 

g. Imbue environmental management into the 

behavior and attitude of every line management 

and individual employee. 

h. Encourage community development in unit and subsidiary 

operational areas in an effort to make the company an 

integral part of the local community. 

i. Participate in Government programs to reduce greenhouse 

gas emissions. 

j. Ensure that these policies are readily available for interested 

parties, such as lenders and the wider community.




162 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DENGAN SISTEM TERAKREDITASI 

ACCREDITED SYSTEM ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Sebagian besar instalasi Pengelolaan lingkungan 

yang dilakukan oleh PLN sudah terakreditasi secara 

internasional menurut standar ISO 14001:2004 dan ISO 

14001: 2005. Dengan sistem yang terakreditasi maka 

pengelolaan lingkungan di PLN bisa meningkat dari 

sisi efektivitasnya yang mencakup sistem manajemen 

lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, 

kajian daur hidup pokok serta menjaga kredibilitas 

Perseroan dalam pengelolaan lingkungan. 

PLN melaksanakan 5 kegiatan utama dalam bidang 

lingkungan hidup, yaitu: 

Studi Lingkungan 

Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan-peraturan 

di bidang Lingkungan Hidup, PLN selalu membuat studi 

lingkungan baik berupa AMDAL dan UKL-UPL dalam 

tahapan perencanaan pembangunan pembangkit 

dan jaringan transmisi. Pada tahun 2011, PLN telah 

menyelesaikan 6 studi lingkungan yang menjadi rujukan 

untuk mengindentifikasi dan mengatasi dampak 

pembangunan instalasi pembangkit, maupun jaringan 

transmisi dan distribusi selama masa pembangunan 

maupun pengoperasian terhadap lingkungan dan 

kehidupan masyarakat sekitar. (SO 1, EU 22) 

Selain pembuatan AMDAL atau UKL-UPL, Perseroan 

juga membuat beberapa Dokumen Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatankegiatan 

yang belum memiliki dokumen lingkungan. 

Studi LARAP dan Laporan LARAP oleh IMA 

Studi Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) 

dan Laporan Evaluasi Implementasi LARAP oleh 

Independent Monitoring Agency (IMA), merupakan dokumen 

perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan 

pemerintah Indonesia dan peraturan pendana proyek. 

Dokumen Laporan Evaluasi implementasi LARAP disusun 

oleh pihak eksternal yang independen yang bertujuan 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pembebasan tanah 

yang telah dilaksanakan. Hasil studi ini menjadi panduan 

Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan, selain 

menggunakan pendekatan persuasif, sehingga tidak ada 

sengketa lahan dengan penduduk asli maupun penduduk 

setempat. (HR 9) 

Most of the environmental management of installations carried 

out by PLN has been internationally accredited through the ISO 

14001:2004 and ISO 14001: 2005 standards. With accredited 

systems, PLN’s environmental management can increase their 

effectiveness in terms of covering environmental management 

systems, environmental auditing, environmental performance 

evaluation, basic life cycle assessments and maintaining the 

Company’s credibility in environmental management. 

PLN carries out five main activities in the environmental sector, 

which are: 

Environmental Studies 

As part of the Company’s commitment to regulations in 

the environmental sector, PLN continuously conducts 

environmental studies in the form of AMDAL and UKL-UPL in 

the planning stage of power plant or transmission network 

development. In 2011, PLN completed six studies that became 

references for identifying and overcoming power generator, 

as well as transmission and distribution network installation 

development impacts during development and operations, 

which affected the environment and lives of the local 

community. (SO 1, EU 22) 

Apart from making AMDAL and UKL-UPL reports, the Company 

also produces several Environmental Management and 

Monitoring Documents (DPPL), Environmental Management 

Documents (DPLH) for activities that do not yet have 

environmental documentation. 

LARAP Studies and LARAP Reports by the IMA 

Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) studies and 

LARAP Implementation Evaluation Reports by the Independent 

Monitoring Agency (IMA), consist of land clearance planning 

documents in accordance with the Indonesian government 

regulations and project founder regulations. LARAP 

Implementation Evaluation Reports are prepared by external 

independent parties who aim to evaluate land clearance that 

has been carried out. The results of these studies become 

Company guidelines for carrying out land clearance, and employ 

a persuasive approach so that there are no land disputes with 

indigenous people or residents in the area. (HR 9)



163 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Di setiap instalasi PLN secara rutin dilaksanakan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai 

dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL). 

Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

disampaikan kepada instansi terkait. 

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan 

Untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan kelas 

dunia, PLN menerapkan standar internasional sistem 

manajemen lingkungan ISO 14001 khususnya di unitunit 

pembangkit. Sampai dengan akhir tahun 2011 sudah 

ada 46 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia yang 

mendapatkan sertifikat ISO 14001. (4.12) 

Kegiatan terkait Mitigasi Perubahan Iklim 

PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya 

mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit 

listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas 

bumi, tenaga surya dan pembangkit tenaga air. 

Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut 

diukur melalui pemenuhan terhadap serangkaian 

parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditetapkan 

sesuai dengan peraturan daerah setempat/pemerintah 

pusat atau standar akreditasi yang digunakan dan 

pengukurannya dilaksanakan oleh pihak-pihak 

independen yang kompeten. 

Environmental Monitoring and Management 

Every PLN installation routinely carries out environmental 

management and monitoring in accordance with environmental 

documents (AMDAL and UKL-UPL). Reports on environmental 

management and monitoring are sent to the related agency. 

Applying the Environmental Management System 

To realize PLN’s vision of becoming a world-class company, PLN 

adopts the ISO 14001 international standard environmental 

management system, especially at power plants. As of the end 

of 2011, the 46 largest PLN units in Indonesia were certified 

with ISO 14001. (4.12) 

Climate Change Mitigation Activities 

PLN participates in supporting Government programs in an 

effort to mitigate climate change by building renewable energy 

power plants such as geothermal, solar and hydro plants. 

The success of these programs can be measured through the 

fulfillment of a series of Environmental Quality Standard (BML) 

parameters, which are set in accordance with regional/central 

government regulations or accreditation standards that are 

used and whose measurement is carried out by competent 

independent parties.




164 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI 

Management of Installation Environment 

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PLN 

telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu 

unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh 

Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perseroan dapat 

mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam 

bidang lingkungan. 

• Pada setiap instalasi PLN secara rutin dilaksanakan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai 

dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL- 

UPL). Sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh 

Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 

dan sebanyak 32 unit sudah mendapatkan sertifikat 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). 

• Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

Dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan 

PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 sudah 

To implement the above policies, PLN has set out 

environmental aspects as one of the means to judge 

performance at PLN’s operational units throughout Indonesia. 

Through this performance rating, the Company can evaluate 

the fulfillment of the company’s commitments in the field of 

the environment. 

• Each PLN installation routinely carries out environmental 

management and monitoring in accordance with 

environmental documents (AMDAL and UKL-UPL). A total 

of 34 of PLN’s largest nits in Indonesian have achieved ISO 

14001 certification and a total of 32 units have achieved 

Occupational Safety and Health Management System 

(SMK3) certification. 

• The Company’s Environmental Management Performance 

Improvement Rating Program, also known as PROPER, 

which was conducted by the Ministry of the Environment 

(KLH) in 2011 has been carried out at 43 power station



165 

Ketaatan pada 

aturan sebagai upaya 

Perseroan mendukung 

keberlanjutan 

pembangunan, 

sejalan dengan usaha 

mempertahankan 

kualitas lingkungan serta 

memberi manfaat bagi 

masyarakat. 

Compliance with regulations is 

the Company’s effort to support 

sustainable development, in 

line with operations to maintain 

environmental quality and provide 

positive benefits for the public. 

dilaksanakan di 43 unit pembangkit dengan peringkat 

hijau = 5 unit, peringkat biru = 22 unit, peringkat 

merah = 16 unit sedangkan untuk peringkat hitam 

tidak ada. Upaya untuk melestarikan lingkungan 

juga dilakukan dengan melakukan penghijauan pada 

area instalasi, melakukan pengelolaan daerah aliran 

sungai (DAS) terpadu, kerja sama dengan universitas 

untuk melakukan kajian pemanfaatan abu batu bara 

dan lain-lain. 

units with five units achieving green rating, 22 units 

achieving blue rating, 16 units achieving red rating, and 

none receiving the black rating. Efforts to preserve the 

environment are also carried out through re-greening 

in installation areas, integrated river flow management 

(DAS), and cooperations with universities to carry out coal 

ash utilization studies and others. 

Dalam rangka pengelolaan lingkungan tersebut Perseroan 

melakukan pengukuran dan pemantauan indikator utama 

pada area sekitar instalasi, baik instalasi pembangkit 

tenaga diesel (PLTD), pembangkit tenaga uap, pembangkit 

tenaga uap (PLTU), pembangkit tenaga gas (PLTG) dan 

pembangkit tenaga gas uap (PLTGU). Berikut adalah hasil 

pengukuran pemantauan lingkungan pada beberapa 

instalasi pembangkit di tahun 2011. (EN 20) 

In the framework of environment management, the Company 

carries out measuring and monitoring of major indicators in 

areas near installations, as well as Diesel Power Plant, Steam 

Power Plant, Gas Power Plant and Combined Cycle Power Plant. 

The following are the results of environmental monitoring and 

measuring conducted at several power stations in 2011. (EN 20)


166 


Hasil Monitoring Emisi dan Udara Ambien pada 

Pembangkitan Pltd, Pltu, Pltg & Pltgu 

NAMA INSTALASI 

NAME OF 

INSTALLATION 

PLTD Kotabaru, 

Kalimantan 

Selatan 

Kotabaru 

Diesel Power 

Plant, South 

Kalimantan 

PLTU Asamasam 

Unit 1, 

Kalimantan 

Selatan 

Asam-asam 

Steam Power 

Plant Unit 

1, South 

Kalimantan 

JENIS KOMPONEN 

YANG DIPANTAU 

TYPES OF MONITORED 

COMPONENT 

Emisi PLTD 

Diesel Power Plant 

Emission 

Udara Ambien 

Air Ambience 

Emisi PLTU 

Steam Power Plant 

Emission 

Udara Ambien 

Air Ambience 

PARAMETER 

YANG DIPANTAU 

MONITORED 

PARAMETERS 

SO 2 


TITIK PANTAU 

POINTS OF 

MONITORING 

Cerobong PLTD 

Diesel Power 

Plant Chimney 

Emission and Ambience Air Monitoring Result at the Diesel 

Power Plant, Steam Power Plant, Gas Power Plant & Combined 

Cycle Power Plant. 

HASIL 

PEMANTAUAN 

TOLAK UKUR 

BAKU MUTU 

MONITORING RESULT BENCHMARK QUALITY STANDARDS 

305,49 mg/Nm 3 Permen LH No. 21 Tahun 800 mg/Nm 3 

NO 2 

452,16 mg/Nm 3 2008 tentang Mutu Emisi 

Bagi Usaha dan/atau 

1.000 mg/Nm 3 

CO 477,21 mg/Nm 3 kegiatan Pembangkit 

Listrik Tenaga Termal. 

600 mg/Nm 3 

Partikulat 

66,45 mg/Nm 

Environment Minister 

Particulate 

Regulation No. 21/2008 

150 mg/Nm 3 

of emission quality for 

Opasitas 

13% business sector / activities 

Opacity 

of thermal Power Plant. 

20% 

SO 2 

Lokasi PLTD 

PP 41 Tahun 1999 Tentang 

75,98 ug/Nm 

Diesel Power 

Pengendalian 

900 ug/Nm 3 

NO 2 

Plant Location 86,13 ug/Nm 3 Pencemaran Udara. 

400 ug/Nm 3 

CO 4.240,60 ug/Nm 3 Government Regulation 

No. 41/1999 of air 

30.000 ug/Nm 3 

Debu Dust 30,58 ug/Nm 3 pollution control. 

230 ug/Nm 3 

SO 2 

Pemukiman 68,68 ug/Nm 3 900 ug/Nm 3 

NO Penduduk 

2 

86,13 ug/Nm 3 400 ug/Nm 3 

People Residences 

CO 3.599,08 ug/Nm 3 30.000 ug/Nm 3 

Debu Dust 91,74 ug/Nm 3 230 ug/Nm 3 

SO Cerobong PLTU 

3 

2 

0,18 mg/Nm Permen LH No. 21/2008 

Unit 1 


750 mg/Nm 3 

NO 2 Steam Power 66,52 mg/Nm 3 Regulation No. 21/2008 850 mg/Nm 3 

Partikulat Plant Unit 1 

Particulate Chimney 

2,06 mg/Nm 3 150 mg/Nm 3 

Opasitas 

Opacity 

15% 20% 

SO 

200 m dari 

2 

3,02 ug/Nm 3 PP 41 Tahun 1999 

Cerobong #1 

Government Regulation 

900 ug/Nm 3 

NO 2 

200 m from 12,05 ug/Nm 3 No. 41/1999 

400 ug/Nm 3 

CO 

chimney 1 

550,10 ug/Nm 3 30.000 ug/Nm 3 

Debu Dust 215,22 ug/Nm 3 230 ug/Nm 3 

SO 2 

Pemukiman 

Penduduk 

People Residences 

PP 41 Tahun 1999 

9,73 ug/Nm 3 Government Regulation 

No. 41/1999 

900 ug/Nm 3 

NO 2 

12,07 ug/Nm 3 400 ug/Nm 3 

CO 614,75 ug/Nm 3 30.000 ug/Nm 3 

Debu Dust 69,42 ug/Nm3 230 ug/Nm 3 

SO 2 

3,52 ug/Nm 3 900 ug/Nm 3 

PLTG Muara Emisi PLTG 

Tawar Unit 3.1, Gas Power Plant 

Jawa Barat Emission 

Muara Tawar Gas 

Power Plant Unit 

3.1, West Java 

NO Pemukiman 

2 

Karyawan PLTU 

17,18 ug/Nm 3 400 ug/Nm 3 

CO Steam Power 471,66 ug/Nm 3 30.000 ug/Nm 3 

Debu Dust 

Plant Employee 

Residences 

363,60 ug/Nm 3 230 ug/Nm 3 

SO 2 

Cerobong PLTG 

Permen LH No. 21 Tahun 

117,56 mg/Nm 3 

Unit 3.1 

2008 tentang Mutu Emisi 

150 mg/Nm 3 

NO Gas Power Plant 

Bagi Usaha dan/atau 

2 

293,42 mg/Nm 3 400 mg/Nm 3 

Unit 3.1 

kegiatan Pembangkit 

Partikulat 

25,84 mg/Nm Listrik Tenaga Termal 

Particulate 

30 mg/Nm 3 



Opasitas 


10% 

Opacity 

business sector / activities 

20% 

of thermal Power Plant



167 

NAMA INSTALASI 

NAME OF 

INSTALLATION 

PLTGU Muara 

Tawar Unit 1.3, 

Jawa Barat 

Muara Tawar 

Combined Cycle 

Power Plant Unit 

1.3, West Java 

JENIS KOMPONEN 

YANG DIPANTAU 

TYPES OF MONITORED 

COMPONENT 

Emisi PLTGU 

Combined Cycle 

Power Plant 

Emission 

Udara Ambien 

Air Ambience 

PARAMETER 

YANG DIPANTAU 

MONITORED 

PARAMETERS 

TITIK PANTAU 

POINTS OF 

MONITORING 

Cerobong PLTGU 

Unit 1.3 

HASIL 

PEMANTAUAN 

TOLAK UKUR 

BAKU MUTU 

MONITORING RESULT BENCHMARK QUALITY STANDARDS 

SO 2 

Permen LH No. 21 Tahun 

20,86 mg/Nm 3 2008 tentang Mutu Emisi 

150 mg/Nm 3 

NO 2 

Combined Cycle 65,74 mg/Nm 3 Bagi Usaha dan/atau 

Power Plant 

kegiatan Pembangkit 

400 mg/Nm 3 

Chimney Unit 1.3 8,71 mg/Nm 3 Listrik Tenaga Termal. 30 mg/Nm 3 




Partikulat 

Particulate 

Opasitas 

Opacity 


168 


Ketinggian tiang listrik penyangga kabel bervariasi sesuai 

dengan besar tegangan yang melalui jaringan sesuai 

aturan yang berlaku. Hampir seluruh kabel penyalur listrik 

ke kawasan akhir pengguna rumah tangga terbungkus 

isolator untuk menjaga keamanan penyaluran, sehingga 

tidak ada dampak bagi penduduk atau biota yang ada di 

dekatnya. (EN 26, EN 29) 


The height of cable-carrying electricity pylons varies depends 

on the level of voltage flowing through the network in 

accordance with the prevailing regulations. Almost all cables 

distributing electricity to the neighborhoods of household 

end-users are wrapped in insulation to protect the supply, so 

that there is no impact on residents, plant or animal life in the 

vicinity. (EN 26, EN 29) 

Sementara bahan lain yang digunakan dalam proses 

pembangkitan terutama adalah pelumas untuk menjaga 

kinerja generator pembangkit agar tidak aus serta pelumas 

untuk kendaraan operasional PLN. (EN 1) 

Kabel-kabel transmisi dan distribusi baik yang 

dibentangkan di atas tanah maupun di dalam tanah 

umumnya digunakan dalam waktu yang cukup lama 

dan jarang mengalami proses penggantian, sehingga 

kebutuhan bahan ini akan sejalan dengan proses ekspansi 

atau penambahan jaringan transmisi dan distribusi. 

Seiring dengan misi PLN untuk menjangkau seluruh 

wilayah operasi di Indonesia, panjang jaringan transmisi 

dan distribusi yang dimiliki PLN terus bertambah. Hingga 

akhir tahun pelaporan, panjang seluruh jaringan transmisi 

dan distribusi yang dimiliki oleh PLN adalah sebagai 

berikut. (EN 1, EU 4) 

Meanwhile, other materials are used in the power generating 

process, especially lubricants for maintaining the performance 

of power station generators so that they do not suffer wear, as 

well as lubricants for PLN’s operational vehicles. (EN 1) 

Transmission and distribution cables that are laid on the 

ground, or under the ground, are generally used for a long time 

and rarely need to be replaced. As a result, these materials are 

needed for distribution and transmission network expansion or 

additions. In line with PLN’s mission to reach all of Indonesia’s 

regions, PLN’s expansive distribution and transmission network 

continues to grow. As of the end of the reported year, the total 

length of PLN’s transmission and distribution networks were as 

follows: (EN 1, EU 4) 

Panjang Jaringan Transmisi (kms) di tahun 2011 

SATUAN PLN/PROVINSI 

PLN UNIT/PROVINCE 

Transmission Network Length (in kmc) in 2011 

TEGANGAN VOLTAGE 

25 – 30 kV 70 kV 150 kV 275 kV 500 kV 

JUMLAH 

TOTAL 

Wilayah Aceh Aceh Region - - - - - - 

Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region - - - - - - 

Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region - - - - - - 

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau 

Island Region 

- - - - - - 

Riau - - - - - - 

Kepulauan Riau Riau Island - - - - - - 


South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region 

- - - - - - 

Sumatera Selatan South Sumatera - - - - - - 

Jambi - - - - - - 

Bengkulu - - - - - - 

Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region - - - - - - 

Wilayah Lampung Lampung Region - - - - - - 

Wilayah Kalimantan Barat 

West Kalimantan Region 

Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

South Kalimantan & Central Kalimantan Region 

- - 293,77 - - 293,77 

- 123,08 1035,82 - - 1.158,90 

Kalimantan Selatan South Kalimantan - 123,08 748,14 - - 871,22 

Kalimantan Tengah Central Kalimantan - - 287,68 - - 287,68 

Wilayah Kalimantan Timur 

East Kalimantan Region 

Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo 


- - 350,60 - - 350,60 

0,76 377,02 979,90 - - 1.357,68 

Sulawesi Utara North Sulawesi 0,76 275,82 331,93 - - 608,51 

Gorontalo - - 647,97 - - 647,97 

Sulawesi Tengah Central Sulawesi - 101,20 - - - 101,20



169 



Wilayah Sul Selatan, Sultra dan Sulbar 

South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi 

TEGANGAN VOLTAGE 

25 – 30 kV 70 kV 150 kV 275 kV 500 kV 

JUMLAH 

TOTAL 

11,20 150,70 2.007,73 - - 2.169,63 

Sulawesi Selatan South Sulawesi 11,20 150,70 2.007,73 - - 2.169,63 

Sulawesi Tenggara South East Sulawesi - - - - - - 

Sulawesi Barat West Sulawesi - - - - - - 

Wilayah Maluku dan Maluku Utara 


- - - - - - 

Maluku - - - - - - 

Maluku Utara North Maluku - - - - - - 

Wilayah Papua Papua Region - - - - - - 

Papua - - - - - - 

Papua Barat West Papua - - - - - - 

Distribusi Bali Distribution of Bali - - - - - - 

Wilayah Nusa Tenggara Barat 


- - - - - - 

Wilayah Nusa Tenggara Timur 


- - - - - - 

PT PLN Batam - - 157,83 - - 157,83 

PT PLN Tarakan - - - - - - 

Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 

North Sumatera Power Plant 

Pembangkit Sumatera Bagian Selatan 

South Sumatera Power Plant 

P3B Sumatera 


- - - - - - 

- - - - - - 

- 331,89 8439,14 1028,30 - 9.799,34 

Luar Jawa Outside Java 11,96 982,69 13.264,79 1.028,30 - 15.287,75 

Disttribusi Jawa Timur Distribution of East Java - - - - - - 

Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

Distribution of Central Java and DI Yogyakarta 

- - - - - - 

- Jawa Tengah Central Java - - - - - - 

DI Yogyakarta - - - - - - 

Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Distribution of West Java and Banten 

- - - - - - 

- Jawa Barat West Java - - - - - - 

Banten - - - - - - 

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

Distribution of Greater Jakarta and Tangerang 

- - - - - - 

PT Indonesia Power - - - - - - 

PT PJB - - - - - - 

P3B Jawa Bali 


- 3.474,00 12.906,00 - 5.052,00 21.432,00 

Jawa Java - 3.474,00 12.906,00 - 5.052,00 21.432,00 

Indonesia 11,96 4.456,69 26.170,79 1.028,30 5.052,00 36.719,74 

Panjang Jaringan Distribusi (kms) di tahun 2011 



Transmission Distribution Length (in kmc) in 2011 

TEGANGAN MENENGAH MEDIUM TEGANGAN 

VOLTAGE 

RENDAH 

6 – 7 kV 10 – 12 kV 15 – 20 kV LOW VOLTAGE 

Wilayah Aceh Aceh Region - - 13.994,00 13.412,00 

Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region - - 23.195,21 25.075,92 

Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region - - 8.338,00 10.556,00 

Wilayah Riau dan kepulauan Riau Riau and Riau Island Region - - 6.778,00 9.754,29 

Riau - - 5.789,00 8.803,09 

Kepulauan Riau Riau Island - - 989,00 951,20


170 



TEGANGAN MENENGAH MEDIUM TEGANGAN 


VOLTAGE 

RENDAH 


6 – 7 kV 10 – 12 kV 15 – 20 kV LOW VOLTAGE 


South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region 

- 242,26 15.574,49 15.314,58 

Sumatera Selatan South Sumatera - 242,26 8.523,04 7.424,28 

Jambi - - 4.564,33 3.826,07 

Bengkulu - - 2.487,12 4.064,23 

Wilayah Bangka Belitung 

Bangka Belitung Region 

- - 2.573,53 2.021,04 

Wilayah Lampung Lampung Region 7,38 - 7.625,87 10.273,80 

Wilayah Kalimantan Barat 

West Kalimantan Region 

- - 8.729,67 8.582,14 

Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 

South Kalimantan & Central Kalimantan Region 

3,68 - 10.895,45 9.936,99 

Kalimantan Selatan South Kalimantan 3,68 - 7.056,30 6.791,38 

Kalimantan Tengah Central Kalimantan - - 3.839,15 3.145,61 

Wilayah Kalimantan Timur 

East Kalimantan Region 

- - 4.602,00 4.607,00 

Wilayah Sul Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo 


46,68 - 10.852,10 10.186,29 

Sulawesi Utara North Sulawesi 46,68 - 3.848,49 3.930,07 

Gorontalo - - 1.699,99 2.016,69 

Sulawesi Tengah Central Sulawesi - - 5.303,62 4.239,53 

Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat 

South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi 

- - 14.025,99 17.098,00 

Sulawesi Selatan South Sulawesi - - 10.118,50 12.144,76 

Sulawesi Tenggara South East Sulawesi - - 2.992,60 4.065,90 

Sulawesi Barat West Sulawesi - - 914,89 887,34 

Wilayah Maluku dan Maluku Utara 


- - 4.812,54 2.718,36 

Maluku - - 3.055,43 1.741,92 

Maluku Utara North Maluku - - 1.757,11 976,44 

Wilayah Papua Papua Region - - 2.718,00 3.637,00 

Papua - - 1.631,00 2.304,00 

Papua Barat West Papua - - 1.087,00 1.333,00 

Distribusi Bali Distribution of Bali - - 5.358,86 7.403,14 

Wilayah Nusa Tenggara Barat 


- - 4.065,74 3.888,31 

Wilayah Nusa Tenggara Timur 


- - 4.401,96 4.473,90 

PT PLN Batam - - 1.143,19 1.616,11 

PT PLN Tarakan - - 153,06 255,85 

Kit Sumbagut North Sumatera Power Plant - - - - 

Kit Sumbagsel South Sumatera Power Plant - - - - 

P3B Sumatera 


- - - - 

Luar Jawa Outside Java 57,74 242,26 149.837,66 160.810,72 

Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java - - 31.795,39 59.159,10 

Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta 

Distribution of Central Java and Yogyakarta 

- - 48.101,94 54.688,36 

- Jawa Tengah Central Java - - 43.136,61 46.965,29 

DI Yogyakarta - - 4.965,33 7.723,07 

Distribusi Jawa Barat dan Banten 

Distribution of West Java and Banten 

- - 40.316,02 91.175,59 

- Jawa Barat West Java - - 34.511,43 79.034,41 

Banten - - 5.804,59 12.141,18 

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 

Distribution of Greater Jakarta and Tangerang 

- - 18.368,35 24.871,17 

PT Indonesia Power - - - - 

PT PJB - - - - 

P3B Jawa Bali 


- - - - 

Jawa Java - - 138.581,70 229.894,22 

Indonesia 57,74 242,26 288.419,36 390.704,94

Bahan utama lain yang digunakan adalah tiang-tiang 

listrik dari beton/besi dan insulator keramik tahan panas 

maupun bahan kimia, yang juga jarang mengalami 

penggantian, kecuali insulator yang akan diganti jika pada 

saat inspeksi ditemukan kerusakan. (EN 1) 



The main other material used is electricity pylons made 

from steel or concrete and ceramic heat-resistant insulation 

as well as chemical materials, which also rarely need to be 

replaced, except insulation, which is replaced if damage is 

found during inspections. (EN 1) 

171 

PLN juga menggunakan bahan-bahan lain yang tidak 

langsung berkaitan dengan aspek produksi listrik maupun 

transmisi dan distribusi, yakni kertas, plastik insulator, 

tinta printer dan sejenisnya untuk keperluan administrasi. 

Seluruh bahan-bahan bekas keperluan administrasi ini 

setiap saat dikumpulkan untuk dikelola sebagai bahan 

daur ulang oleh pihak yang berkompeten. (EN 2) 

PLN also uses other materials that are not directly related to 

electricity production, transmission and distribution, namely 

paper, plastic insulation, printer ink, and others used for 

administrative purposes. All used administrative materials are 

collected for recycling by a competent party. (EN 2) 

PENGGUNAAN ENERGI 

PLN menggunakan berbagai sumber energi primer 

sebagai bahan bakar langsung untuk menggerakkan 

turbin generator pembangkit listrik utama. Bahan bakar 

langsung yang digunakan adalah batu bara, minyak diesel 

dan gas. Selain tiga bahan bakar fosil, turbin generator 

PLN juga digerakkan oleh tenaga air dan panas bumi 

sebagai sumber energi tidak langsung. Minyak diesel/solar 

dan BBM lain (bensin) juga digunakan PLN sebagai bahan 

bakar bagi kendaraan operasional. 

ENERGY USAGE 

PLN uses a variety of primary energy sources for direct fuels 

to turn the main generator turbines at power plant. The 

direct fuels used are coal, fuel oil, diesel, and gas. Apart from 

these three fossil fuels, PLN’s generator turbines are also 

powered by hydro or geothermal as indirect energy sources. 

Diesel fuel, solar power and gasoline are also used by PLN as 

fuel for vehicles. 

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit, jumlah 

penggunaan energi primer Perseroan terus bertambah. 

Komposisi dan jumlah penggunaan energi langsung 

sebagai bahan bakar penggerak generator disajikan pada 

tabel berikut. 

In line with power plant capacity improvements, the Company’s 

total primary energy use continues to grow. The composition 

and total usage of direct energy as fuel to power generators is 

presented in the following the table. 

Tabel penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi 

langsung. (EN 3) 

Table showing the use of fuels as a direct energy source. 

(EN 3) 

BAHAN BAKAR FUEL SATUAN UNIT 2010 2011 % 

Batu bara Coal Juta ton million tons 23.958 27.434 14,5 

Minyak diesel Diesel petrol Juta liter million litters 9.324 11.466 22,9 

Gas Gas MMcft 283.274 285.722 0,8 

Mengingat sumber bahan bakar fosil tersebut kurang 

ramah lingkungan dan merupakan sumber tidak 

terbarukan, PLN telah menyiapkan dan melaksanakan 

program untuk melakukan konservasi penggunaan energi 

untuk meningkatkan efisiensi PLTU melalui pemilihan 

teknologi PLTU yang lebih efisien, seperti “super-critical”. 

Salah satu program untuk mengurangi penggunaan 

bahan bakar minyak yaitu dengan membangun 

pembangkit berbahan bakar batu bara, selain itu untuk 

mendukung program Pemerintah RI dalam meningkatkan 

pemanfaatan sumber energi terbarukan (renewable energy) 

dan megurangi emisi CO 2 

maka PLN juga membangun 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit 

listrik tenaga air (PLTA). Terkait dengan hal ini, dalam 

RUPTL 2010-2019 PLN telah merencanakan pembangunan 

pembangkit energi terbarukan sebesar 8.655 MW. Langkah 

lain yang dilaksanakan adalah dengan menjaga unjuk 

Given that these fossil fuels are not environmentally friendly 

and are not renewable, PLN has prepared and implemented 

programs to conserve energy usage by increasing power of 

the steam power plant efficiency by choosing more efficient 

steam power plant technologies, like “super-critical”. One of 

the programs to reduce oil consumption is to build coal-fired 

power plants, as well as supporting Government programs to 

increase the utilization of renewable energy sources and reduce 

CO 2 

emissions. Thus, PLN has built Geothermal Power Plant 

and Hydro Power Plant. Concordantly, in the 2010-2019 RUPTL, 

PLN has already planned the construction of renewable energy 

power plant amounting to a total of 8,655 MW. Other steps 

taken are to maintain the performance of generators through




172 

kerja generator melalui perawatan berkala, sehingga 

kinerjanya efisien dan mampu mengurangi volume bahan 

bakar per satuan daya listrik yang dihasilkan. (EN 5, EN 6) 

Untuk mengurangi konsumsi energi tak langsung (energi 

yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan 

juga melakukan langkah-langkah penghematan, baik 

melalui perawatan rutin kendaraan operasional maupun 

dengan penyediaan sarana perumahan pegawai di 

sekitar instalasi utama. Sementara Langkah maupun 

kebijakan yang ditempuh untuk menghemat pemakaian 

listrik mencakup: (EN 7) 

• Pemanfaatan bank kapasitor; 

• Sosialisasi dan implementasi ke karyawan untuk : 

- Menaikkan setting AC temperatur ke 25 o C; 

- Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang 

menggunakan AC Over Capacity; 

- Pemanfaatan cahaya alami: 

• Pengantian lampu-lampu listrik yang hemat 

energi dari lampu TL ke lampu SL secara 

bertahap; 

• Penggantian AC (Biasa) ke AC Split (Inverter dan 

Bio); 

• Pembenahan kualitas kelistrikan. 

Upaya-upaya ini berhasil menurunkan konsumsi BBM dan 

mengurangi penggunaan listrik di tahun 2011. (EN 7) 

regular maintenance, resulting in efficient performance and 

a reduction in the volume of fuel per unit of electrical power 

generated. (EN 5, EN 6) 

To reduce indirect energy consumption (energy used for 

operational vehicles), the Company has also taken austerity 

measures, not only comprising routine vehicle maintenance 

but also by providing housing for employees in the vicinity of 

main installations. The adopted steps and policies to save on 

energy usage are: (EN 7) 

• Utilize capacitor banks; 

• Raise awareness among employees concerning the 

following: 

- Set air conditioning units to 25 o C. 

- Reduce the number of air conditioners in rooms that 

already have too many units (AC Over Capacity) 

- Utilize natural light: 

• Replace light bulbs with energy-saving light bulbs; 

from TL bulbs to SL bulbs, in stages; 

• Replace normal air conditioner units with split air 

conditioners (Inverter and Bio); 

• Improve the quality of electricity. 

These efforts helped reduce fuel consumption and reduce 

electricity use in 2011. (EN 7)



173 

PENGGUNAAN AIR dan UAP PANAS BUMI 

Air digunakan untuk dua hal, yakni sebagai pendingin dan 

sebagai sumber energi tak langsung. Air digunakan diubah 

menjadi uap bertekanan yang kemudian menggerakkan 

turbin generator. Pola ini digunakan pada stasiun PLTU 

maupun PLTP (panas bumi). 

Sumber air yang digunakan dalam produksi tenaga listrik 

pada umumnya berasal dari air permukaan. (EN 8, EN 9) 

Seluruh air untuk kondensat setelah ditampung di kolam, 

kemudian digunakan kembali sebagai kondensat dengan 

pola closed loop system. (EN 10) 

USE OF WATER and GEOTHERMAL 

Water can be used for two things, namely as a coolant and 

as an indirect energy source. Water is used to generate 

compressed steam, which is then used to turn generator 

turbines. This system is used in Steam power plant as well as 

Geothermal Power Plant (geothermal) power plant. 

Water sources used in electricity production generally derive 

from surface water. (EN 8, EN 9) All water formed through 

condensation is stored in a pool, and then reused in a closed 

loop system. (EN 10) 

Untuk meminimalisasi penggunaan air dan memperbaiki 

kualitas air limbah, Perseroan mengambil langkahlangkah 

di antaranya: 

• Merencanakan jumlah air yang akan digunakan dalam 

proses pembangkitan tenaga listrik sejak awal dengan 

membuat neraca air; 

• Air limbah yang dihasilkan diolah dalam instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke 

badan air penerima. Kuantitas dan kualitas air limbah 

dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa 

parameter pencemar yang terkandung dalam air limbah 

memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil pemantauan 

kualitas air limbah dilaporkan secara rutin kepada 

instansi terkait antara lain Kementerian Lingkungan 

Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah (BPLHD). Hasilnya menunjukkan, tidak 

ada pengaruh negatif dari buangan air terhadap 

keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan Biota 

Perairan yang dilakukan menunjukan bahwa perairan 

sekitar lokasi kegiatan tidak mengalami gangguan. Hal 

ini ditunjukkan dengan pemantauan selama tahun 

pelaporan, dimana nilai indeks keanekaragamannya 

sedang, tetapi secara umum cukup baik dan masih 

dapat mendukung kehidupan biota perairan. (EN 12, EN 

21, EN 25) 

To minimize the use of water and to improve the quality of 

waste water, the Company takes the following steps: 

• Determine the amount of water to be used in the electricity 

production process from the beginning by making a water 

balance sheet; 

• Waste water produced is treated in the waste water 

treatment plant (IPAL) before it is discharged to the water 

receptacle. The quantity and quality of waste water is 

routinely monitored to ensure that pollutant parameters 

contained in the waste water meet the environment 

quality standard. The results of waste water quality 

monitoring is reported routinely to the relevant agencies, 

including the Ministry of the Environment (KLH) and the 

Regional Environmental Management Body (BPLHD). The 

results showed that waste water had no negative effects 

on biodiversity. Aquatic Biota monitoring results showed 

that water in the vicinity was not impaired. This was shown 

through monitoring during the reported period, where the 

biodiversity index level was average, but generally it was 

quite good and still capable of supporting aquatic biota. 

(EN 12, EN 21, EN 25) 

Dalam rangka menjaga ketersediaan air permukaan dan 

memelihara kelestarian lingkungan, khususnya sumber 

air, Perseroan juga melakukan kegiatan konservasi sumber 

daya air melalui beberapa kegiatan, yakni: (EN 10, EN 21) 

• Pemanfaatan air hujan untuk keperluan MCK; 

• Penggunaan air dengan sistem tertutup (closed loop); 

• Pembuatan embung-embung air untuk konservasi air 

dan lubang Biopori di perkantoran dan pemukiman 

sekitar instalasi. 

In the framework of maintaining the availability of surface water 

and preserving the environment, especially water sources, the 

Company also carries out water source conservation through 

several activities, which are: (EN 10, EN 21) 

• Utilize rain water for MCK needs; 

• Use water in a closed loop system; 

• Create ponds for water conservation and bio pore holes in 

office and residential areas in the vicinity of installations. 

Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berpartisipasi 

untuk memelihara dan melestarikan sumber air 

permukaan yang digunakan sesuai kaidah pelestarian 

lingkungan yang dipegang teguh. Dengan seluruh upaya 

tersebut selama periode pelaporan tidak ada laporan 

maupun pengaduan yang diterima Perseroan perihal 

terganggunya sumber air karena turunnya permukaan air 

akibat pengambilan sumber air. (EN 9) 

Through these steps, the Company participates in maintaining 

and preserving surface water sources that are used in 

accordance with environmental preservation regulations. 

Throughout all of the said efforts during the reported period, 

there were no reports or complaints received by the Company 

concerning disturbance of water sources owing to a decrease 

in water levels due to water extraction. (EN 9)




174 

BIODIVERSITAS 

Beberapa pembangkit dan jalur transmisi PLN berada 

atau melewati kawasan hutan lindung atau kawasan 

konservasi. Perseroan mengikuti seluruh mekanisme 

penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dan 

kawasan konservasi sesuai ketentuan undang-undang 

kehutanan dan peraturan turunannya. 

BIODIVERSITY 

Several PLN power plants and transmission lines exist in or pass 

through protected forests or conservation areas. The Company 

adheres to all land use mechanisms on protected forest areas 

and conservation areas in accordance with forestry regulations 

and provisions. 

Untuk menjaga biodiversitas sebagai akibat dari kegiatan 

pembangkit tenaga listrik, Perseroan melakukan beberapa 

program, mencakup: (EN 11, EN 13, EN 14, EN 15) 

• Melakukan transplantasi terumbu karang; 

• Terumbu karang termasuk spesies yang dilindungi 

sesuai ketentuan International Union for the Conservation 

of Nature (IUCN). PLN melakukan upaya untuk 

melindungi fauna yang dilindungi ini, yaitu di perairan 

sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton Unit 9. Untuk 

mengganti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan 

dredging pada proses pembangunan dermaga PLTU 

Paiton Unit 9, PLN telah melakukan transplantasi 

terumbu karang pada lokasi lain di perairan yang 

sama yang memiliki kondisi lingkungan yang 

mendukung kehidupan terumbu karang. Pemantauan 

hasil transplantasi karang dilakukan setiap minggu 

selama satu tahun untuk memastikan bahwa terumbu 

karang tersebut dapat hidup dengan baik. Berdasarkan 

hasil pemantauan, 98,98% dari terumbu karang yang 

ditanam tumbuh dengan baik. (EU 13) 

• Menyediakan area hijau di daerah sekitar instalasi 

pembangkit-pembangkit PLN. Tidak ada data luasan 

area hijau secara detail, namun program penghijauan 

dilaksanakan secara rutin khususnya pada lokasi 

catchment area PLTA. 

To maintain biodiversity from power plant activities, the 

Company carries out several programs, including: 

(EN 11, EN 13, EN 14, EN 15) 

• Transplanting coral reefs; 

• Coral reefs belong to a species protected in accordance 

with the provisions of the International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN). PLN strives to protect this 

protected species, namely that located in the vicinity of 

the Paiton Unit 9 Steam power plant. To replace coral reef 

damaged due to dredging activities during the construction 

of the dock at the Paiton Unit 9 Steam power plant, PLN 

has transplanted coral reefs in other locations in the same 

waters that have the same environmental conditions to 

support coral reefs. Coral reef transplantation monitoring 

is carried out every week throughout the year to ensure 

that the coral reef can thrive. Based on the monitoring 

results, 98.98 percent of the transplanted coral reef 

grows well. (EU 13) 

• Provide green areas in PLN power plant installation 

areas. Although there is no available detailed data on 

the amount of green areas, the greening program is 

carried out routinely, especially in Hydro Power Plant 

catchment areas. 

PENGENDALIAN EMISI 

Sumber emisi karbondioksida berasal dari kegiatan 

pembangkitan listrik terutama pembangkit listrik 

berbahan bakar fosil seperti PLTU, PLTG, PLTGU dan PLTD. 

Total emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik 

pada tahun 2010 adalah sebesar 105.263.131 ton CO 2 

ekuivalen. PLTU batu bara memberikan kontribusi emisi 

terbesar yakni 62.202.767 ton CO 2 

ekuivalen, sedangkan 

pembangkit berbahan bakar gas dan BBM memberikan 

kontribusi berturut-turut sebesar 16.766.379 ton CO 2 

ekuivalen dan 26.294.046 ton CO 2 

ekuivalen. (EN 16) 

EMISSIONS CONTROL 

Carbon dioxide emission sources derive from power plant 

activities, especially those powered by fossil fuels, like Steam 

Power Plant, Gas Power Plant, Combined Cycle Power Plant 

and Diesel Power Plant. The total emission from electrical 

power generation in 2010 was a total of 105,263,131, tons of 

CO 2 

equivalent. Coal-fired Steam power plants contributed the 

largest amount of emissions, totaling 62,202,767 tons of CO 2 

equivalent, while gas-fired power plants and oil-fired power 

plants contributed 16,766,379 tons of CO 2 

equivalent and 

26,294,046 tons of CO 2 

equivalent, respectively. (EN 16) 

Untuk mengetahui kualitas emisi dari stasiun pembangkit, 

PLN melakukan uji emisi pada setiap pembangkit sebagai 

bagian dari uji kelayakan operasi pembangkit. Selanjutnya 

uji emisi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana 

pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL. (EN 17) 

To comprehend the quality of emissions from power stations, 

PLN carries out emissions testing at every power plant as part 

of due diligence. Subsequent emission testing is carried out 

routinely in accordance with the prevailing regulations and 

with the environmental monitoring plan, which is recorded in 

the AMDAL and UKL-UPL documents. (EN 17)

Untuk menekan emisi CO 2 

ini Perseroan melaksanakan 

beberapa program, yakni: (EN 18) 

• Menambah pembangunan pembangkit dengan sumber 

energi yang terbarukan, yakni PLTP dan PLTA; 

• Membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 5 

pulau yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebesar 920 

kWp. Jumlah ini mengurangi emisi sebesar 967 ton 

CO 2 

ekuivalen per tahun dengan asumsi PLTS tersebut 

menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang 

berbahan bakar solar (HSD); 

• Membangun PLTM Merasap, Lobong, Mongango 

sehingga mengurangi emisi per tahun sebesar 16.000 

ton CO 2 

ekuivalen; 

• Memanfaatkan salah satu mekanisme Protokol Kyoto 

yaitu Clean Development Mechanism (CDM) dan Voluntary 

Carbon Market (VCM) untuk mendapatkan kredit 

dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari 

pembangunan beberapa pembangkit menggunakan 

sumber energi terbarukan. 



To reduce CO 2 

emissions, the Company carries out several 

programs, which are: (EN 18) 

• Add more renewable energy power plants, namely 

Geothermal Power Plant and Hydro Power Plant. 

• Construction of Solar Power Plants on five islands carried 

out in 2010, totaling 920 kWp. This reduced emissions 

by 967 tons of CO 2 

equivalent per year based on the 

assumption that the said Solar Power Plant replaced dieselpowered 

generators. 

• Construction of the Merasap, Lobong and Mongango PLTM 

plants resulting in emissions reduction of 16,000 tons of 

CO 2 

equivalent per year. 

• Utilization of one of the Kyoto Protocol mechanisms, 

namely the Clean Development Mechanism (CDM) 

and Voluntary Carbon Market (VCM) to obtain carbon 

credits from greenhouse gas emissions reduction efforts 

through the construction of power plants that use 

renewable energy. 

175 

Selain upaya mengurangi emisi CO 2 

, Perseroan juga 

berupaya mengurangi emisi debu dari stasiun pembangkit 

berbahan bakar batu bara. Upaya-upaya yang dilakukan 

mencakup: 

• Pemasangan electrostatic precipitator; 

• Pembangunan sarana penyimpanan fly ash dan bottom ash; 

• Kerjasama untuk pemanfaatan kembali fly ash dan 

bottom ash; 

• Menutupi bagian bak belakang kendaraan pengangkut 

fly ash dan bottom ash; 

• Menyiram area penyimpanan batu bara untuk 

mengurangi debu. 

Apart from efforts to reduce CO 2 

emissions, the Company also 

strives to reduce dust emissions at coal-fired power stations. 

The efforts carried out are as follows: 

• Install electrostatic precipitators; 

• Construct fly ash and bottom ash storage facilities; 

• Conduct cooperations to utilize fly ash and bottom ash; 

• Cover the backs of fly ash and bottom ash transportation 

vehicles. 

• Water down fly ash and bottom ash storage areas to 

decrease dust. 

Kegiatan pemantauan kadar debu di udara kemudian 

dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan 

lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau 

UKL-UPL. Perseroan sampai saat ini belum melaksanakan 

program terkait upaya menekan pelepasan bahan perusak 

ozon lainnya, seperti CFC (freon). (EN 19) 

Airborne dust content monitoring activities are then carried 

out routinely in compliance with the prevailing regulations 

and in accordance with the environmental monitoring plan, 

which is recorded in AMDAL and UKL-UPL documents. So 

far, the Company has not carried out any program related to 

reducing the release of ozone depleting substances, such as 

CFCs (freon). (EN 19) 

PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH 

Proses pembangkitan listrik pada instalasi pembangkit 

dan transmisi listrik menghasilkan beberapa limbah 

spesifik, yakni: 

• Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU; 

• Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk B3 

(hazardous waste); 

• Limbah padat seperti insulator keramik, kabel bekas, 

aki bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang 

listrik. 

Waste Management and Processing 

Electricity generation at electricity transmission and power 

plant installations produces several specific kinds of waste, 

which are: 

• Liquid waste, in the form of water from steam power plants. 

• Liquid waste in the form of used lubricant, including B3 

(hazardous waste). 

• Solid waste such as ceramic insulation, used cables, used 

batteries from operational vehicles and electricity pylons.




176 

Untuk mengelola limbah-limbah tersebut, Perseroan 

menempuh beberapa cara pengelolaan, yakni: (EN 22, EN 23) 

1. Pengelolaan Limbah Cair 

Limbah cair dari kegiatan pembangkitan tenaga 

listrik diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) sebelum dialirkan ke badan air penerima. 

Pada beberapa pembangkit, air yang telah diolah 

dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan 

antara lain menyiram tanaman. 

2. Limbah Cair B3 

Pengelolaan limbah cair B3 seperti pelumas bekas 

dilakukan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Limbah B3 serta peraturan-peraturan 

menteri terkait pengelolaan limbah B3. PLN sebagai 

penghasil limbah cair B3 tidak melakukan pengolahan 

secara langsung, namun hanya menyimpan sementara 

limbah cair B3 tersebut sebelum diserahkan ke pihak 

ke-3 yang memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan 

limbah B3. 

3. Pengelolaan bahan-bahan bekas selain limbah B3 

Bahan-bahan bekas selain limbah B3 dimusnahkan 

sesuai dengan mekanisme pemusnahan aset yang 

berlaku di Perseroan. 

4. Sepanjang tahun 2011 tidak ada kejadian tumpahan 

limbah B3 yang mencemari lingkungan. (EN 23) 

To manage the said waste, the Company carries out several 

management schemes, including: (EN 22, EN 23) 

1. Liquid Waste Management 

Liquid waste produced through electrical power generation 

is processed in a Waste Water Treatment Plant (IPAL) 

before it flows to the water catchment receptacle. At 

several power stations, processed waste water is reused 

for various purposes including water plants. 

2. Hazardous waste water 

The management of hazardous liquid waste, such as 

used lubricant is done in accordance with Government 

Regulation No.18/1999 on the Management of 

Hazardous Waste as well as ministry regulations related 

to the management of hazardous liquid waste. PLN, as a 

company that produces hazardous liquid waste, does not 

carry out waste management directly, but rather briefly 

stores the hazardous liquid waste before handing it over 

to third parties who have permission to manage and utilize 

hazardous (B3) waste. 

3. Management of non-hazardous used materials 

Non-hazardous used materials are destroyed in 

accordance with the prevailing asset destruction 

mechanism at the Company. 

4. Throughout 2011, there were no hazardous waste spills 

that contaminated the environment. (EN 23)



177 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

research and development 

Perseroan melakukan sejumlah kajian dan penelitian yang 

ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi penyaluran 

daya listrik, mencari bahan-bahan insulator yang tahan 

lama, mencari alternatif pembangkit yang ramah lingkungan 

dan berpartisipasi pada upaya perlindungan lingkungan. 

Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 adalah Studi identifikasi 

potensi pembangkit hydro di Indonesia. 

The Company carried out a number of studies and research 

aimed at improving the level of efficiency of electricity 

distribution, as well as searching for highly durable insulation 

materials, searching for alternative environmentally friendly 

power stations and participating in environmental protection 

efforts. One of the research and development activities 

carried out in 2011 was a study to identify hydro-electric 

potential in Indonesia. 

KEGIATAN TERKAIT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 

climate change mitigation ACTIVITIES 

PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya 

mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit 

listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas 

bumi dan pembangkit tenaga air. PLN memanfaatkan salah 

satu mekanisme protokol Kyoto yaitu Clean Development 

Mechanism (CDM) untuk mendapatkan kredit dari upaya 

penurunan emisi gas rumah kaca beberapa pembangkit 

energi terbarukan. (EU 5) 

Mekanisme CDM merupakan kerja sama antara negara 

maju yang telah meratifikasi protokol Kyoto (ANNEX – 1 

COUNTRY) dengan negara berkembang (Non ANNEX – 1 

COUNTRY) dalam upaya penurunan emisi gas rumah 

kaca. Keuntungan CDM bagi negara maju adalah untuk 

memenuhi komitmennya dalam Protokol Kyoto, sedangkan 

bagi negara berkembang mekanisme ini berkontribusi 

dalam upaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan 

(sustainability development). 

Beberapa proyek CDM yang sedang dikembangkan PLN 

antara lain: PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTA 

Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH 

Merasap dan PLTMG Bontang dengan potensi Certified 

Emission Reduction (CER) yang akan dihasilkan sebesar 2,5 

juta ton sampai dengan tahun 2012. 

Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan 

mekanisme pasar karbon sukarela (Voluntary Carbón 

Mechanism/VCM) untuk mendapatkan insentif dari hasil 

penjualan karbon kredit pembangkit energi terbarukan. 

Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan 

sebagai proyek VCM adalah PLTA Renun, PLTA 

Sipansihaporas dan PLTA Musi. 

Pada tahun 2011, perkembangan proyek CDM dan VCM 


PLTP Kamojang IV: sudah mendapatkan issuance CER’s dari 

periode monitoring 16 Desember 2010 s.d. 28 Februari 2011 

sebanyak 92691 tCER’s. 

PLN also supports Government programs to mitigate climate 

change by building renewable energy power stations such as 

hydro-electric and geothermal power stations. PLN utilizes 

one of the Kyoto Protocol mechanisms, namely the Clean 

Development Mechanism (CDM) to earn credit through 

greenhouse gas emission reduction efforts at several renewable 

energy power stations. (EU 5) 

The CDM mechanism constitutes cooperation between 

developed countries that have ratified the Kyoto Protocol 

(ANNEX – 1COUNTRY) and developing countries (Non ANNEX 

– 1COUNTRY) in greenhouse gas emission reduction efforts. 

The benefit of CDM for developed countries is to fulfill 

their Kyoto Protocol commitments, while for developing 

countries this mechanism contributes to efforts to implement 

sustainability development. 

Some CDM projects are currently being developed by PLN, including: 

the Kamojang IV Geothermal Power Plant, the Lahendong II 

Geothermal Power Plant, the Genyem Geothermal Power Plant, 

the Lobong Micro Hydro Power Plant, the Mongango Micro Hydro 

Power Plant, the Merasap Micro Hydro Power Plant and the Bontang 

Gas & Fuel Power Plant, with a total potential Certified Emission 

Reduction (CER) of 2.5 million tons in 2012. 

In addition to CDM, PLN also utilizes a voluntary carbon market 

mechanism (Voluntary Carbón Mechanism/VCM) to obtain 

incentives from the proceeds of carbon credit sales from 

renewable energy generation. Renewable energy power plants 

currently in development as VCM projects are the Renun Hydro 

Power Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the 

Musi Hydro Power Plant. 

In 2011, the development of CDM and VCM projects was as 

follows: 

Kamojang IV Geothermal Power Plant: Has already obtained 

CER issuance from the December 16, 2010 to February 28, 

2011 monitoring period, totaling 92691 tCER.




178 

BIAYA DAN PENGHARGAAN UNTUK PENGELOLAAN 

DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PRESERVATION COSTS AND REWARDS 

PLN telah menyisihkan dana untuk kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Biaya 

pengelolaan dan pemantauan ini dimasukkan ke dalam 

komponen biaya operasional pembangkit dari masingmasing 

unit bisnis. (EN 30) 

PLN has allocated funds for environmental management and 

monitoring activities. The cost of these activities is incorporated 

into the power plant operational cost component of each 

business unit. (EN 30)



179 

Referensi Silang 

dengan GRI – G 3.0- 

Industri Listrik 

dan Utilitas Lain 

CROSS REFERENCES GRI - G 3.0 - electricity 

industry and other utilities

180 


referensi silang dengan gri -g3.0- industri listrik dan utilitas lain 

Cross References GRI -G3.0 - Electricity Industry and Other Utilities 

INDEKS 

INDEX 

Profil PROFILE 

INDIKATOR 

INDICATOR 

1 Strategi dan Analisis Strategy and Analysis 

Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya 

CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi 

1.1 

dan strateginya. 

Statement from the most senior decision maker of the organization 

(e.g., CEO, Chairman, or equivalent senior position). 

1.2 Deskripsi dampak, risiko, dan peluang utama. 

Description of key impacts, risks, and opportunities. 

2 Profil Organisasi Organizational Profile 

2.1 Nama organisasi. Name of the organization. 1 

2.2 Merek, produk, dan atau jasa utama. Primary brands, products, and/or services. 13 

2.3 

Struktur operasional organisasi, termasuk di dalamnya divisi utama, perusahaan yang 

menjalankan usaha (operating companies), anak perusahaan dan usaha patungan. 

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, 

subsidiaries, and joint ventures. 

2.4 Lokasi kantor pusat organisasi. Location of organization’s headquarters. 1 

2.5 

Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama 

dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan. 

Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major 

operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report. 

2.6 Sifat kepemilikan dan bentuk legal. Nature of ownership and legal form. 15 

2.7 

Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, 

sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat). 

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, 

and types of customers/beneficiaries). 

2.8 Skala organisasi. Scale of the reporting organization. 15 

Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan 

2.9 terkait ukuran, struktur, dan kepemilikan. 

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. 

Penghargaan yang diterima dalam periode laporan. 

2.10 

Awards received in the reporting period. 

Kapasitas terpasang, diuraikan menurut sumber energi dan aturan. 

EU1 

Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory regime. 

Kapasitas pembangkit bersih, diuraikan menurut sumber energi dan aturan. 

EU2 

Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory regime. 

Jumlah pelanggan rumah tangga, industri, lembaga dan kawasan komersial. 

EU3 

Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts. 

Panjang jaringan transmisi dan distribusi diatas dan dibawah tanah yang sesuai aturan 

EU4 yang berlaku. 

Length of above and underground transmission and distribution lines by regulatory regime. 

Alokasi cadangan atau kompensasi untuk emisi CO 2 

, dirinci menurut ketentuan kerangka 

EU5 perdagangan karbon. 

Allocation of CO 2 

emissions allowances or equivalent, broken down by carbon trading framework. 

3 PARAMETER LAPORAN REPORT PARAMETERS 

Profil Laporan Report Profile 

3.1 Periode pelaporan. Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. 3 

3.2 

Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada). 

Date of most recent previous report (if any). 

3.3 Siklus Pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya). 

Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 

HAL 

PAGE 

6, 19 

8, 160 

20, 26 

15, 25 

13, 26 

15 

53, 130 

141 

141, 142 

149 

169 

177 

2 

3



181 

INDEKS 

INDEX 

3.4 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Alamat Kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya. 

Contact point for questions regarding the report or its contents. 

3.5 Proses dalam menetapkan isi laporan. Process for defining report content. 3 

3.6 Batasan laporan. Boundary of the report. 3 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan. 

State any specific limitations on the scope or boundary of the report. 

Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan, 

kegiatan melalui outsourcing, serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat 

diperbandingkan informasinya setiap saat / antar organisasi. 

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and 

other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or between 

organizations. 

Teknik pengukuran data dan dasar perhitungannya. 

Data measurement techniques and the bases of calculations. 

Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam 

laporan sebelumnya. 

Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports. 

Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya. 

Significant changes from previous reporting periods. 

Indeks Isi GRI GRI Table Index 

Tabel yang menunjukan lokasi dari Standar Pengungkapan dalam laporan. 

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 

Assurance Assurance 

Kebijakan dan praktik saat ini yang ditujukan untuk mencari assurance eksternal untuk laporan. 

Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report. 

TATA KELOLA, KOMITMEN DAN KETERLIBATAN 

GOVERNANCE, COMMITMENTS, AND ENGAGEMENT 

Tata Kelola Governance 

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang 

bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme 

pengawasan organisasi. 

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance 

body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight. 

Tunjukkan apakah Ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif. 

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer. 

Untuk organisasi yang memiliki struktur satu dewan, nyatakan jumlah anggota dari 

badan pengelola tertinggi yang berasal dari kelompok independen dan atau anggota 

noneksekutif. 

For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest 

governance body that are independent and/or non-executive members. 

Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau 

arahan kepada badan pengelola tertinggi. 

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the 

highest governance body. 

Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan 

eksekutif (termasuk dalam hal pengaturan perjalanan) dengan kinerja organisasi (termasuk 

didalamnya kinerja sosial dan lingkungan). 

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, 

and executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including 

social and environmental performance). 

Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya 

konflik kepentingan. 

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided. 

HAL 

PAGE 

4 

2 

2 

3 

4 

3 

180 

3 

46, 50 

47 

47 

46 

49 

55

182 




INDEKS 

INDEX 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

EU6 

EU7 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi 

dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest governance 

body for guiding the organization’s strategy on economic, environmental, and social topics. 

Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang 

relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya. 

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to 

economic, environmental, and social performance and the status of their implementation. 

Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi 

organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko 

dan peluang yang relevan. 

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and 

management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks 

and opportunities. 

Proses dalam mengevaluasi kinerja dari badan pengelola tertinggi, khususnya yang terkait 

dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect 

to economic, environmental, and social performance. 

Komitmen Terhadap Inisiatif Eksternal Commitments to External Initiatives 

Penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan digunakan oleh 

organisasi. 

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by 

the organization. 

Piagam, prinsip, atau insiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, 

lingkungan, dan sosial yang turut didukung/diadopsi oleh organisasi. 

Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives 

to which the organization subscribes or endorses. 

Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan atau organisasi advokasi 

nasional/internasional. 

Memberships in associations (such as industrial associations) and/or national/international 

advocacy organizations. 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement 

Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi. 

List of stakeholder groups engaged by the organization. 

Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang 

akan dilibatkan. 

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 

Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di 

dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan. 

Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by 

stakeholder group. 

Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan, 

dan bagaimana organisasi merespons topik dan perhatian utama tersebut, termasuk 

melalui pelaporannya. 

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the 

organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. 

Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability 

Pendekatan manajemen untuk memastikan ketersediaan dan keandalan tenaga listrik 

dalam jangka pendek maupun panjang. 

Management approach to ensure short and long-term electricity availability and reliability. 

Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management 

Pogram demand-side management termasuk program pelaksanaan pemasangan listrik 

untuk area perumahan, komersial, lembaga dan kawasan industri. 

Demand-side management programs including residential, commercial, institutional and 

industrial programs. 

HAL 

PAGE 

46, 47 

17 

47, 55 

47 

53 

163 

59 

61, 62 

61, 62 

61, 62 

61, 62 

155 

145



183 

INDEKS 

INDEX 

EU8 

EU8 

EC1 

EC2 

EC3 

EC4 

EC5 

EC6 

EC7 

EC8 

EC9 

EU10 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Aspect: Penelitian dan pengembangan Aspect: Research and Development 

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik dan 

mendukung pembangunan berkelanjutan, melingkupi kegiatan dan biaya. 

Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable electricity and 

promoting sustainable development. 

Aspek: Plant Decomissioning Aspect: Plant Decomissioning 

Cadangan untuk mengembangkan pusat pembangkit tenaga listrik. 

Provisions for decommissioning of nuclear power sites. 

INDIKATOR KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS 

Aspek : Kinerja Ekonomi Aspect: Economic Performance 

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal 

jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran 

kepada penyandang dana serta pemerintah. 

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee 

compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to 

capital providers and governments. 

Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi 

aktivitas organisasi. 

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to 

climate change. 

Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations 

Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. 

Significant financial assistance received from government. 

Aspek : Kehadiran Pasar Aspect: Market Presence 

Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada 

lokasi operasi yang signifikan. 

Range of standard entry level wage ratios compared to local minimum wage at significant locations 

of operation. 

Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang 

signifikan. 

Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations 

of operation. 

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan 

pada lokasi operasi yang signifikan. 

Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community 

at locations of significant operation. 

Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung Aspect: Indirect Economic Impacts 

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk 

kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono. 

Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public 

benefit through commercial, inkind, or pro bono engagement. 

Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk 

seberapa luas dampaknya. 

Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent 

of impacts. 

Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability 

Rencana pembangunan berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dalam jangka 

panjang dirinci menurut sumber energi pembangkit dan peraturan yang berlaku. 

Planned capacity against projected electricity demand over the long term, break down by energy 

source and applied regulatory. 

HAL 

PAGE 

24 

24 

134 

150 

114 

137 

99 

109 

84 

85, 138 

142

184 




INDEKS 

INDEX 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management 

HAL 

PAGE 

EU11 

Rata-rata tingkat efisiensi pembangkit tenaga uap dirinci menurut bahan bakar dan menurut 

aturan yang berlaku. 

141 

Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by applied regulatory. 

Aspek: System Efficiency Aspect: System Efficiency 

EU12 

Tingkat kehilangan (loss) dari jaringan transmisi dan distribusi dari total daya listrik. 

Transmission and distribution losses as a percentage of total energy. 

143 

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS 

Aspek : Material Aspect: Materials 

EN1 

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume. 

Materials used by weight or volume. 

169, 171 

EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang. Percentage of recycled materials used. 171 

Aspek : Energi Aspect: Energy 

EN3 

Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer. 

Direct energy consumption by primary energy source. 

171 

EN4 

Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer. 

Indirect energy consumption by primary source. 

142 

EN5 

Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan fisiensi. 

Energy saved due to conservation and efficiency improvements. 

84, 172 

EN6 

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat 

diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif 

tersebut. 

84, 172 

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and 

reductions in energy requirements as a result of these initiatives. 

EN7 

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan 

yang dicapai. 

172 

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. 

Aspek : Air Aspect : Water 

EN8 Total pengambilan air per sumber. Total water withdrawal by source. 173 

EN9 

EN10 

EN11 

EN12 

EU13 

Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air. 

Water sources significantly affected by withdrawal of water. 

Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang. 

Percentage and total volume of water recycled and reused. 

Aspek : Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) Aspect : Biodiversity 

Lokasi dan luas tanah dimiliki, disewa, dikelola oleh pelapor yang berlokasi di dalam, atau 

berdekatan dengan daerah yang dilindungi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati 

yang tinggi di luar daerah yang diproteksi. 

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of 

high biodiversity value outside protected areas. 

Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa 

org pelapor thp biodiversivitas diproteksi (dilindungi) dan yang memiliki keanekaragaman 

hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi). 

Description of significant impacts cause by activities, products, and services on biodiversity in 

protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas. 

Biodiversitas dari daerah penggganti dibandingkan biodiversitas areal awal. 

Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected areas. 

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat. Habitats protected and restored. 174 

EN14 

Strategi, tindakan, dan rencana pengelolaan dampak terhadap biodiversitas. 

Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity. 

173 

173 

174 

173 

174 

174



185 

INDEKS 

INDEX 

EN15 

EN16 

EN17 

EN18 

EN19 

EN20 

EN21 

EN22 

EN23 

EN24 

EN25 

EN26 

EN27 

EN28 

EN29 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Jumlah spesies yang masuk dalam Daftar Merah IUCN dan yang masuk dalam daftar 

konservasi nasional di daerah yang terkena dampak operasi berdasar tingkat kepunahan. 

Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas 

affected by operations, by level of extinction risk. 

Aspek : Emisi, Efluen dan Limbah. Aspect : Emissions, Effluents and Waste 

Jumlah emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung, berdasarkan berat. 

Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. 

Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat. 

Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. 

Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya. 

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. 

Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon, dirinci berdasarkan berat. 

Emissions of ozone-depleting substances by weight. 

NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya, berdasarkan jenis dan berat. 

NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight. 

Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. 

Total water discharge by quality and destination. 

Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

Total weight of waste by type and disposal method. 

Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. 

Total number and volume of significant spills. 

Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya 

menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut 

secara internasional. 

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms 

of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped 

internationally. 

Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat 

terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air. 

Identity, size, protection status, and biodiversity value of water bodies and related habitats 

significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff. 

Aspek : Produk dan Jasa. Aspect : Product and Services 

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak 

pengurangan tersebut. 

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of 

impact mitigation. 

Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. 

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category. 

Aspek : Kepatuhan. Aspect : Compliance 

Nilai yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan 

regulasi lingkungan. 

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance 

with environmental laws and regulations. 

Aspek : Pengangkutan/Transportasi. Aspect : Transport 

Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta 

material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan. 

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for 

the organization’s operations, and transporting members of the workforce. 

HAL 

PAGE 

174 

174 

174 

175 

175 

165 

173 

176 

176 

173 

168 

n.a. 

167 

168

186 




INDEKS 

INDEX 

EN30 

EU14 

EU15 

EU16 

LA1 

LA2 

EU17 

EU18 

LA3 

LA4 

LA5 

LA6 

LA7 

Aspek : Menyeluruh. Aspect : Overall 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis. 

Total environmental protection expenditures and investments by type. 

PRAKTIK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK 

LABOR PRACTICES and DECENT WORK PERFORMANCE INDICATORS 

Aspect : Ketenagakerjaan khusus untuk bidang listrik dan utilitas. 

Aspect : Employment for Specific Electric Utilities 

Program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil. 

Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce. 

Pesentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 thn mendatang, dirinci menurut 

jenis pekerjaan dan tempat kerja. 

Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years break down by job category 

and by region. 

Kebijakan yang diterapkan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja pelapor maupun 

pekerja kontraktor dan subkontraktor. 

Policies and requirements regarding health and safety of employees and employees of contractors 

and subcontractors. 

Aspek : Ketenagakerjaan. Aspect : Employment 

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. 

Total workforce by employment type, employment contract, and region. 

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan 

wilayah. 

Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. 

Jumlah hari kerja dari pekerja kontraktor and subkontraktor yang terlibat dalam kegiatan 

konstruksi, pengoperasian dan perawatan. 

Days worked by contractor and subcontractor employees involved in construction, operation & 

maintenance activities. 

Persentasi pekerja kontraktor dan subkontraktor yang pernah mengikuti pelatihan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone relevant health and 

safety training. 

Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi 

karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. 

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 

employees, by major operations. 

Aspek : Tenaga kerja / Hubungan Manajemen. Aspect : Labor/Management Relations. 

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. 

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. 

Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal 

itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. 

Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in 

collective agreements. 

Aspek: Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Aspect: Occupational Health and Safety 

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan 

Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi 

nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan kerja. 

Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety 

committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs. 

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, 

dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. 

Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work related 

fatalities by region. 

HAL 

PAGE 

178 

109 

107 

120 

103, 104 

99 

104 

123 

114 

96 

97, 99 

121 

123, 129



187 

INDEKS 

INDEX 

LA8 

LA9 

LA10 

LA11 

LA12 

LA13 

LA14 

HR1 

HR2 

HR3 

HR4 

HR5 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pencegahan, pengendalian risiko setempat 

untuk membantu karyawan, anggota keluarga/masyarakat, mengenai penyakit berat/ 

berbahaya. 

Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce 

members, their families, or community members regarding serious diseases. 

Aspek Kesehatan dan Keselamatan yang tercakup dalam perjanjian dengan serikat 

karyawan. 

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan. Aspect: Training and Education 

Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan. 

Average hours of training per year per employee by employee category. 

Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang 

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier. 

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of 

employees and assist them in managing career endings. 

Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara 

teratur. 

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews. 

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara. Aspect: Diversity and Equal Opportunity 

Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok 

menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan 

keanekaragaman indikator lain. 

Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, 

age group, minority group membership, and other indicators of diversity. 

Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok karyawan. 

Ratio of basic salary of men to women by employee category. 

INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS 

Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan. Aspect: Investment and Procurement Practices 

Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah 

menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia. 

Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights 

clauses or that have undergone human rights screening. 

Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi 

atas aspek HAM. 

Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening based on human 

rights and actions taken. 

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan 

aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang 

telah menjalani pelatihan. 

Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights 

that are relevant to operations, including the percentage of employees trained. 

Aspek: Nondiskriminasi. Aspect: Non-discrimination 

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan. 

Total number of incidents of discrimination and actions taken. 

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. 

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining 

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko 

yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. 

Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining 

may be at significant risk, and actions taken to support these rights. 

HAL 

PAGE 

122, 123, 129 

121, 130 

109, 110 

110, 111 

111 

106 

139 

101 

111 

97, 98, 101

188 




INDEKS 

INDEX 

HR6 

HR7 

HR8 

HR9 

EU19 

EU20 

EU21 

SO1 

EU22 

SO2 

SO3 

Aspek: Pekerja Anak. Aspect: Child Labor 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus 

pekerja anak, dan tindakan ditempuh untuk mendukung upaya penghapusan pekerja 

anak. 

Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to 

contribute to the elimination of child labor. 

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib. Aspect: Forced and Compulsory Labor 

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus kerja 

paksa atau kerja wajib, dan tindakan untuk menghapus kerja paksa atau kerja wajib. 

Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and 

measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor. 

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan. Aspect: Security Practices 

Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur 

organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan. 

Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures concerning 

aspects of human rights that are relevant to operations. 

Aspek: Hak Penduduk Asli. Aspect: Indigenous Rights 

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah 

yang diambil. 

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken. 

INDIKATOR KINERJA MASYARAKAT SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS 

Aspek: Keterbukaan Thd Masyarakat Untuk Sektor Listrik dan Utilitas. 

Aspect: Community Disclosure Specific for Electricity and Utilities. 

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan menyangkut rencana 

penggunaan energi dan pengembangan prasarana/infrastruktur. 

Stakeholder participation in the decision making process related to energy planning and 

infrastructure development. 

Pendekatan yang dilakukan dalam mengelola dampak pemindahan. 

Approach to managing the impacts of displacement. 

Aspek: Bencana thd Masyarakat /Rencana Tanggap Darurat Khusus untuk Bidang Usaha 

Listrik dan Utilitas. 

Aspect: Community Disaster/Emergency Planning and Response Disclosure Specific for Electricity 

and Utilities. 

Ukuran Perencanaan wajib, rencana penanggulangan bencana/ pengelolaan tanggap 

darurat, pelatihan dan rencana rehabilitasi/restorasi. 

Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and training programs, 

and recovery/restoration plans. 

Aspek: Komunitas. Aspect: Community. 

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk 

menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat 

beroperasi dan saat mengakhiri. 

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts 

of operations on communities, including entering, operating, and exiting. 

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk 

menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat 

beroperasi dan saat mengakhiri. 

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts 

of operations on communities, including entering, operating, and exiting. 

Aspek: Korupsi. Aspect: Corruption 

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. 

Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption. 

Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. 

Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures. 

HAL 

PAGE 

102 

102 

101 

143, 162 

143 

143 

162 

162 

55 

54



189 

INDEKS 

INDEX 

SO4 

SO5 

SO6 

SO7 

SO8 

EU23 

EU24 

PR1 

EU25 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

Actions taken in response to incidents of corruption. 

Aspek: Kebijakan Publik. Aspect : Public Policy 

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan 

publik. 

Public policy positions and participation in public policy development and lobbying. 

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait 

berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. 

Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related 

institutions by country. 

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing. Aspect: Anti-Competitive Behavior 

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan 

praktek monopoli serta sanksinya. 

Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and 

their outcomes. 

Aspek: Kepatuhan. Aspect: Compliance 

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum 

dan peraturan yang dilakukan. 

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance 

with laws and regulations. 

INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK 

PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMANCES INDICATORS 

Aspek: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities. 

Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities. 

Program-program, termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau 

memelihara akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan. 

Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to 

electricity and customer support services. 

Aspek: Pengawasan keterbukaan tentang informasi yang spesifik mengenai 


Aspect: Provision of Information Disclosure Specific for Electricity and Utilities. 

Praktek bimbingan pada para penyandang cacat, bisu, buta huruf dan berpendidikan rendah 

lainnya untuk dapat menggunakan listrik dengan aman dan kegiatan pelayanan pelanggan 

yang mendukungnya. 

Practices to address language, cultural, low literacy and disability related barriers to accessing and 

safely using electricity and customer support services. 

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. Aspect: Customer Health and Safety 

Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan 

keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa 

yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut 

Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for 

improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such 

procedures. 

Jumlah korban luka ringan dan berat di kalangan masyarakat akibat kecelakaan yang 

melibatkan aset perusahaan, termasuk perkara hukum dalam penyelesaian maupun yang 

masih dalam proses. 

Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, including legal judgments, 

settlements and pending legal cases of diseases. 

HAL 

PAGE 

54, 55 

55 

n.a 

76 

123, 142 

83 

140 

n.a

190 




INDEKS 

INDEX 

EU26 

EU27 

INDIKATOR 

INDICATOR 

Aspek: Akses keterbukaan secara spesifik mengenai ketenagalistrikan 

Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities 

Persentasi populasi yang belum terlayani di areal distribusi yang dikuasakan. 

Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. 

Jumlah pemutusan aliran listrik, dirinci berdasarkan keterlambatan pembayaran maupun 

oleh peraturan lain yang diberlakukan. 

Number of residential disconnections for non-payment, break down by duration of disconnection 

and by regulatory regime. 

EU28 Frekuensi pemadaman listrik. Power outage frequency. 155 

EU29 Rata-rata lama pemadaman listrik. Average power outage duration. 155 

EU30 

PR2 

PR3 

PR4 

PR5 

PR6 

PR7 

PR8 

PR9 

Rata-rata jumlah pembangkit menurut sumber energi maupun menurut ketentuan lain 

yang berlaku. 

Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime. 

Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan 

keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk. 

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning 

health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes. 

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa. Aspect : Product and Service Labeling 

Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk 

dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. 

Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant 

products and services subject to such information requirements. 

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk 

dan jasa serta pemberian label, per produk. 


product and service information and labeling, by type of outcomes. 

Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur 

kepuasaan pelanggan. 

Practices related to customer satisfaction, including results of surveys on measuring customer 

satisfaction. 

Aspek: Komunikasi Pemasaran. Aspect : Marketing Communications. 

Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait 

dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship. 

Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing 

communications, including advertising, promotion, and sponsorship. 

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi 

pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya. 


marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of 

outcomes. 

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan. Aspect : Customer Privacy 

Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan 

pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan. 

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of 

customer data. 

Aspek: Kepatuhan. Aspect: Compliance 

Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan 

penggunaan produk dan jasa. 

Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations concerning the 

provision and use of products and services. 

HAL 

PAGE 

149 

144 

141, 142 

140 

140 

140, 150 

151 

150 

n.a. 

150 

76, 151


Jl. Trunojoyo Blok M I No.135 

Kebayoran Baru, Jakarta 12160 

Indonesia 

T. 62 21 725 0550 

F. 62 21 722 2328 

www.pln.co.id

Laporan Keberlanjutan Tahun 2011 - PT PLN

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?