Teknologi_Informasi_Dan_Komunikasi_Kelas_10_Ali_Muhson_Miyanto_2010

Tidak semua pengumuman dan perbanyakan suatu ciptaan melanggar
UUHC. Berikut beberapa pengumuman dan penggandaan yang dianggap
tidak melanggar UUHC.
a. Mengumumkan atau memperbanyak lambang negara dan lagu
kebangsaan menurut aslinya.
b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak
cipta tersebut dinyatakan dilindungi dengan peraturan perundangan.
c. Pengambilan berita aktual baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu
kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar dengan ketentuan
menyebut sumber berita secara lengkap.
d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk tujuan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau
tinjauan suatu masalah dengan menyebutkan sumber dan tidak merugikan
penciptanya.
e. Mengambil atau memperbanyak suatu karya cipta untuk keperluan
hukum.
f. Perbanyakan suatu ciptaan kecuali program komputer secara terbatas
dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa dengan
perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan, pendidikan, pusat
dokumentasi yang bukan untuk tujuan komersil.
g. Membuat cadangan (backup) data suatu program komputer sematamata
untuk kepentingan sendiri.
Di Indonesia hak cipta telah mendapat perlindungan sejak disahkannya
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Undang-undang tersebut
mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1987, 1997, dan
terakhir pada tahun 2002.
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan Undang-
Undang Hak Cipta paling baru. Akan tetapi, undang-undang tersebut bukan
satu-satunya aturan yang berlaku. Berikut beberapa peraturan pelaksana
yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.
a. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1988
tentang Penyidikan Hak Cipta.
b. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik
Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia.
c. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik
Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik
Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
d. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works.
e. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan
WIPO Copyrights Treaty.
f. Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan
Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik
Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
g. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1994 Mengenai Perlindungan
Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik
Indonesia dengan Inggris.
h. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.O3.01 Tahun 1987
tentang Pendaftaran Ciptaan.
i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan
dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
Sumber: www.journalperu.com
Gambar 3.2 Pemusnahan VCD bajakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas X SMA/MA
57