lakip - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bab IIIAkuntabilitas KinerjaNo Periode Realisasie. RPDJBC tentang Penyampaian secara Penuh (Mandatory) Peralihan Pelayanan danPengawasanKITE dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta ke Kanwil DJBC Bantenf. RPMK tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai,Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.3 April a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.04/2011, tentang Tatacara Penagihandi Bidang Cukaib. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-7/BC/2011, tentangTatacara pemungutan cukai etil alkohol, MMEA, dan Konsentrat Mengandung EAc. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementarad. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata CaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan DirekturJenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukaie. SE-5/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di LingkunganDirektorat Jenderal Bea dan Cukaif. Instruksi Direktur Jenderal nomor INS-3/BC/2011, tentang Penelitian Dalam RangkaPemberian Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan (Coorporate Guarantee).4 Mei a. Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang KetentuanKepabeanan di Bidang Eksporb. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-66/BC/2011 (PerubahanKEP-33/BC/2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama DirekturJenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, KepalaKantor Wilayah DJBC, Kepala KPU BC, dan Kepala KPPBCc. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-71/BC/2011 tentangPelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, KepalaKanwil DJBC dan Kepala KPU BC Untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan CukaiMembuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluard. PER-18/BC/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam RangkaKepabeanane. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 4/BC/2011 tentangPengawasan MMEA Tradisional sebagai BKC yang tidak dipungut cukai.5 Juni Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2011, tentangTatacara Rekonsiliasi Penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6 Juli Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, NilaiPabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatau Pejabat Bea dan Cukai.7 Agustus Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukaiuntuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakanPelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.8 September Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan KeduaPeraturan Direktur Jenderal Nomor: 22/BC/2009 tentang Pemberitahuan PabeanImpor.9 Oktober Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Premi.10 November Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanan dan AuditCukai.11 Desember a. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata CaraPangangsuran dan penyelesaian permohonan pembayaran tagihan utang cukaiyang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi.b. PER-19/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai Hasil Tembakau;c. PER-20/BC/2011 tentang Pemindahlekatan Pita Cukai MMEA;d. PER-48/BC/2011 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan MinumanMengandung Etil Alkohol;e. PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;f. PER-52/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian PermohonanPengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar padaWaktunya, Kekurangan Cukai, dan / atau Sanksi Administrasi Berupa Denda diBidang Cukai;g. PER-53/BC/2011 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;32LAKIP DJBC TAHUN 2011