231 kB - Seknas Fitra

More documents

Recommendations

Info

Daftar RujukanJon R. Blondal, Ian HawkeswothdanHyun-Deok Choi, 2009.Budgeting in Indonesia. OECDJurnal on Budgeting.Tim Evaluasi Pengawasan dan PenyerapanAnggaran (TEPPA). AktivitasAPBN dan APBD. Status PerTriwulan II-2012. www.ukp.go.idUndang-Undang Dasar 1945Undang-undang No 17 tahun 2003tentang Keuangan Negarawww.anggaran.depkeu.go.idwww.data.gov/opendatasites/www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/publications.html?id=BUDG00003#menuzonewww.internationalbudget.org/what-wedo/open-budget-survey/www.opengovindonesia.org/www.opengovpartnership.org/www.perbendaharaan.go.id10Budget Brief
Matrik RingkasanNo. Persoalan dan Implikasi Rekomendasi1 Amanat Konstitusi belum diterjemahkan dalamKebijakan Anggaran:• Anggaran sebesar-besarnya untuk kemakmuranrakyat belum diterjemahkan dalam anggaran2 Formalitas paripurna penetapan APBN:• Komisi dan Mitra K/L masih membahas rinciananggaran pasca paripurna penetapan anggaran• Melanggar UU Keuangan Negara: DPR menyetujuiAPBN terinci menurut program kegiatan3 Tidak ada pengaturan dana optimalisasi:• Penggunaan dana optimalisasi rawan penyimpangandan tidak efektif• Pengaturan parameter “sebesar-besarnya kemakmuranrakyat” dalam perubahan UU Keuangan Negara• Ada tenggat waktu uji materi APBN, sebelum tahunanggaran berjalan• Paripurna penetapan APBN keputusan final atas rinciananggaran• Seluruh dokumen pendukung anggaran (data pokok,nota keuangan dan Perpres rincian APBN) menjadilampiran yang tidak terpisahkan pada UU APBN• Dana optimalisasi hasil pembahasan hanya digunakanuntuk menutup defisit anggaran4 Blokir atau Tanda Bintang Anggaran oleh DPR:• Tidak ada dalam pengaturan• Ruang gelap pembahasan anggaran• Memperlambat penyerapan anggaran5 Reward and Punishment anggaran tidak efektif – realisasitidak transparan:• Reward diberikan saat perubahan anggaran• Penyerapan anggaran lamban6 Setengah hati transparansi anggaran:Rincian APBN hanya terbuka saat jadi UU• RKA-KL yang dibahas DPR tidak dipublikasikan• DPR tidak melakukan dengar pendapat publik dalammembahas RAPBN7 Disintegrasi aplikasi sistim informasi perencanaanpenganggaran:• Informasi usulan kegiatan mulai dari rencana,penyusunan dan realisasi tidak tersedia• Masing-masing K/L mengisi ke dalam aplikasiterpisah-pisah• Tidak ada informasi jika terjadi perubahan anggarandan penyesuaiannya terhadap indikator• Tidak diperkenankan pemberian tanda bintang olehDPR• Blokir anggaran hanya bisa dilakukan Menkeu danbersifat kelengkapan adminsitratif• Anggaran yang belum disetujui DPR dibahas saatperubahan APBN• Dukungan Unit Analisis Anggaran untuk DPR (ParlementBudget Office)• Transparansi realisasi anggaran tiga bulanan• Pemberian reward pada awal tahun anggaran• Pemberian punihsment dilakukan saat perubahananggaran• Pemberian punihsment berlaku pada remunerasi kuasapengguna anggaran• Pemerintah mempublikasikan RKA-KL bersama denganpenyerahan dokumen ke DPR• Seluruh dokumen anggaran yang dipublikasikan dalamwebsite harus dalam bentuk open format, sehinggadapat digunakan kembali (reuse).• Komisi-komisi DPR melakukan dengar pendapat dalammembahas anggaran• Mengintegrasikan seluruh aplikasi sistem informasirencana, anggaran dan realisasi• Menyediakan sistem informasi yang dapat ditelusuriperubahan anggaran dan indikator kinerja• Dokumentasi perubahan anggaran saat pembahasananggaran DPRReformasi Penganggaran di Indonesia 11
Page 1 and 2: BUDGET BRIEFSeptember 2012REFORMASI
Page 3 and 4: Tabel 1. Delapan Dokumen Kunci Angg
Page 5 and 6: dilakukan pembebasan lahan untukpem
Page 7 and 8: Dengan dipublikasikannya RKA K/Lber
Page 9: Pada RAPBN 2013, memang DPR danPeme

231 kB - Seknas Fitra

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?