231 kB - Seknas Fitra

yang dimaksud dalam pasal 15. Tidakdiperkenankan ada pembahasan rinciananggaran pasca paripurna APBN, danseluruh dokumen pendukung rincianAPBN seperti Nota Keuangan, DataPokok APBN dan rincian APBN yangselama ini dalam bentuk Perpres, harusmenjadi lampiran yang tidak terpisahkandalam UU APBN. Hal ini bukan tidakmungkindilakukan, karena PeraturanAPBD di daerah, memuat lampiranAPBD hingga terinci menurut kegiatandan objek belanja.Tidak Ada Pengaturan Optimalisasi Anggaran—Rawan PolitisasiSituasi. Ayat (3) Pasal 15 UU No 17/2003tentang Keuangan Negara, menjaminfungsi anggaran DPR untuk mengusulkanperubahan jumlah penerimaan danpengeluaran RAPBN atau perubahanpada RAPBN, sepanjang tidak berakibatpada peningkatan defisit. Dalam prakteknya,sulit bagi DPR melakukan perubahanpada usulan anggaran belanja yangdiaju kan oleh eksekutif karena DPR tidakmemiliki argumen dan kapasitas yangkuat. Akibatnya, yang kerap terjadi padasisi belanja, DPR melakukan denganmelakukan efisiensi atau pemotonganbelanja yang diusulkan. Dan, pada sisipendapatan, dengan menekan untukmeningkatkan pendapatan. Hasil pembahasanini menghasilkan sejumlahanggaran yang biasa disebut dengan danaoptimalisasi. Sayangnya baik UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPRD danDPD (MD3) tidak mengatur mekanismedana optimalisasi ini. Pada APBN-P2010 misalnya, DPR menyisakan danRp1,1 triliun untuk dibahas kemudianpada sebelas komisi dengan masingmasingjatah Rp100 miliar per komisi.Begitu pula dengan dana penyesuaianinfrastruktur yang merupakanhasil daridana optimalisasi, menjadi komponenbaru dalam dana perimbangan danmenyuburkan praktek mafia anggaranyang menjerat anggota badan anggaran.Rekomendasi. UU MD3 ataupun TataTertib DPR harus mengatur dengan tegasmekanisme pengalokasian anggaran darihasil optimalisasi pembahasan karenadana ini rawan dipolitisasi, tidak tepatsasaran dan rawan korupsi. Oleh karenaitu, dana optimalisasi hasil pembahasananggaran hanya bisa dialokasikan untukmengurangi defisit anggaran, sehinggaPemerintah tidak perlu menambah utangbaru.Tanda Bintang AnggaranMakanan Pemburu RenteSituasi. Sepanjang anggaran masih diberitanda bintang atau diblokir, maka K/Ltidak bisa mencairkan anggarannya.Berdasarkan penelusuran FITRA padaAPBN 2011, terdapat 6.101 belanjapemerintah pusat diblokir dengan nilaiRp63,4 triliun. Pemberian tanda bintangdilakukan oleh Kementerian Keuanganatau DPR. Biasanya, pemberian tandabintang oleh Kemenkeu,disebabkan olehfaktor belum lengkapnya persyaratandokumen anggaran seperti TOR, belum4Budget Brief