231 kB - Seknas Fitra

Pada RAPBN 2013, memang DPR danPemerintah sepakat untuk melakukanpenghematan anggaran khususnyaperjalanan dinas pada saat pembahasanRAPBN. Persoalannya, penghematantersebut kembali direalokasi pada belanjamodal pada K/L bersangkutan. Sulitmenyatakan upaya ini dapat efektif,karena realokasi anggaran tersebut belumtentu dibutuhkan oleh K/L bersangkutan.Hal ini juga menggambarkan polapenganggaran yang masih berorientasipada input atau tergantung dari anggaranyang dialokasikan.Rekomendasi. Seharusnya, penghematanjustru dilakukan sebelum anggaranditetapkan atau sejak anggaran disusun,sehinggaanggaran yang berpotensiboros, sejak awal sudah diantisipasidan direalokasi ke K/L atau programlain yang lebih membutuhkan. Dengandemikian, anggaran yang berpotensitidak terserap karena mendapatkantambahan pada perubahan anggaransudah dapat diantisipasi sejak anggaranditetapkan. Hal ini membutuhkankemampuanDirjen Anggaranuntukmelakukan penyisiran pada belanjabelanjayang berpotensi boros dan bisadihemat, maupun anggaran belanja yangdisusun di atas standar biaya yang telahditetapkan.Anggaran Berbasis Kinerja “Setengah Hati”,Detail di Perencanaan, Admisnistratif di PertanggungjawabanSituasi. Dalam melakukan perencanaananggaran, setiap Kementerian/Lembagamenyusun Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-KL). Didalam RKA K/L, setiap program kegiatanmencantumkan target indikator kinerjayang akan dicapai. Ini mencerminkansetiap anggaran yang dialokasikanberdasarkan prestasi kerja yang dicapai.Namun hal ini, berbeda sama sekalidalam tahap pelaporan. LaporanKeuangan Kementerian/Lembaga (LK-K/L) sama sekali tidak mencatumkankinerja yang telah dicapai dari anggaranyang telah direalisasikan. LK-K/L hanyabersifat administratif, realisasi serapananggaran menurut jenis dan organisasisehingga tidak dapat diketahui apakahrealisasi anggaran tersebut sudahmencapai kinerja yang ditargetkan.Artinya, anggaran berbasis kinerja masih“setengah hati” hanya dilakukan padatahap penyusunan, namun tidak padatahap pertanggungjawaban. Memangselama ini Laporan Kinerja dicantumkandalam LAKIP (Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah), namunpersoalannya ini bagian yang terpisahdari realisasi anggaran.Rekomendasi. Penganggaran berbasiskinerja tidak hanya pada dengan pencatumancapaian indikator kinerjatidak hanya pada saat dokumen RKAK/L dan DIPA, namun juga pada LK-KL. LK-KL perlu menyajikan realisasicapaian kinerja dengan mengadopsiformat pada RKA-KL, sehingga antaraanggaran yang direalisasikan dengancapaian kinerja dapat dengan mudahdiidentifikasi efektifivitasnya. Dengandemikian, K/L tidak perlu menyusunlaporan kinerja yang terpisah mengenaicapaian kinerjanya. Rekomendasi ini bisadijalankan dengan melakukan perubahanpada UU No. 17/2003 khususnya mengaturmandat pendekatan kinerja yangditerapkan, juga pada laporan K/L danDinas daerah (SKPD).Reformasi Penganggaran di Indonesia 9