231 kB - Seknas Fitra

Dengan dipublikasikannya RKA K/Lbersamaan dengan penyerahan dokumenini oleh Pemerintah ke DPR, terjadinyapraktik pemborosan anggaran ataupunupaya merencanakan anggaran agar bisadikorupsi, dapat dicegah sejak di hulu.Disintegrasi Sistem Informasi Rencana—Anggaran—RealisasiSituasi. Dua institusi yangbertanggungjawab dalam perencanaanpenganggaran terdiri dari Bappenasdan Kementerian Keuangan. Bappenasbertanggungjawab terhadap tersusunnyaRencana Kerja Pemerintah (RKP)dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sementara di KementerianKeuangan, terdapat Dirjen Anggaranyang mengurus RKA K/L dan DIPA(Daftar Isian Pernyataan Anggaran), danDirjen Perbendaharaan untuk pencatatanrealisasi anggaran sekaligus pelaporan.Blondal, Hawkesworth dan Coi (2009),mengungkapkan sistem perencanaandi Indonesia berbeda dari tipikal modelperencanaan nasional, di negaranegaraOECD fungsi perencanaan danpenganggaran terintegrasi pada satukantor anggaran dan tidak terpisahseperti di Indonesia 4 .Persoalannya, ketiga institusi inimemiliki aplikasi yang berbeda-beda.Bappenas dengan Aplikasi Renja K/L,Dirjen Anggaran aplikasi RKA-K/Ldan DIPA, serta Dirjen Perbedaharaandengan aplikasi realisasi dan laporananggaran. Terpisahnya aplikasi iniberimplikasi dengan sistem informasiperencanaan penganggaran yangtidak terintegrasi, sehingga sulit untukmenelusuri asal-usul suatu program,apakah hilang atau berkurang ataubertambahnya anggaran terjadi pada saat4Jon R. Blondal, Ian Hawkeswothdan Hyun-DeokChoi, 2009. Budgeting in Indonesia. OECD Jurnalon Budgeting.RKA-K/L? atau pada saat pembahasananggaran di DPR? atau saat menjadiDIPA? Ataupun, usulan yang muncultiba-tiba saat pembahasan anggaran diDPR?. Termasuk konsekuensi ketikaanggaran berkurang yang seharusnyadiikuti dengan implikasi perubahantarget kinerjanya. Sangat mungkinterjadi, anggaran suatu kegiatanberkurang namun target kinerjanyatidak disesuaikan. Tidak adanya sisteminformasi anggaran yang terintergrasi inijuga menyulitkan pengambil kebijakanataupun publik untuk mengevaluasiefektivitas alokasi anggaran suatuprogram atau kegiatan. Publik ataupunDPR tidak dapat mengetahui apakahanggaran yang telah direalisasikankonsisten mulai dari perencanaan dantelah mencapai targetnya.Rekomendasi. Sistem informasi danaplikasi mulai dari penyusunan RKP,Renja K/L, RKA-K/L, DIPA, Realisasi tigabulanan dan Laporan Realisasi Anggaranserta Laporan Keuangan PemerintahPusat (LKPP), merupakan kesatuan yangtidak terpisahkan. Sistem informasi danaplikasi perencanaan penganggaran ini,juga perlu memuat informasi sejarah atauasal-usul maupun proses suatu programkegiatan beserta anggaran mulai daridirencanakan, dibahas pada tingkat DPR,hingga realisasi tiga bulanan termasukcapaian kinerja dan realisasi akhir tahun.Sistem informasi ini juga harus bersifatterbuka dan dapat diakses oleh publik.Reformasi Penganggaran di Indonesia 7