231 kB - Seknas Fitra

Amanat Konstitusi Belum Terjabarkan dalamUU Keuangan NegaraSituasi. Salah satu dasar yang dipergunakanpada UU No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara adalah pasal 23 ayat (1)UUD 1945 yang mengatur soal keuangannegara “Anggaran pendapatan dan belanjanegara sebagai wujud dari pengelolaananggaran negara ditetapkan setiap tahundengan undang-undang dan dilaksanakansecara terbuka dan bertanggungjawab untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Namun dibandingkan dengan ayat lainpada pasal 23, ayat ini dapat dikatakanyang paling minim penjabarannya dalamUU ini. Bahkan UU Keuangan Negarasama sekali tidak mengatur penjabaranataupun membuat parameter yang jelasdari kalimat “sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat”. Kata terbuka dalampengelolaan anggaran negara, juga kurangmendapatkan penjabaran yang memadaidalam UU.Memang transparansi merupakan salahsatu prinsip keuangan negara yang diaturdalam pasal 3, namun penjabarannyadalam proses termasuk penegasan aksespublik terhadap dokumen anggarantidak dijamin dalam UU ini. UU inimasih sebatas mengatur prosedur prosespenganggaran, namun tidak substansikeuangan negara untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.Rekomendasi. Perubahan UU KeuanganNegara harus mengatur lebih jelaspara meter anggaran untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat, sepertibatasan belanja birokrasi untuk lebihefisien dan efektif. Parameter “sebesarbesarnyakemakmuran rakyat” dalamanggaran bisa merujuk pada hak-hakrakyat yang dijamin dalam konstitusiuntuk dipenuhi dalam anggaran”. Agaranggaran dialokasikan lebih besar untukkemakmuran rakyat.UU juga harus menjamin keterbukaaninformasi bagi publik terhadap seluruhproses dan dokumen anggaran. MenurutOpen Budget Index (OBI) yang dirilisoleh International Budget Partnership(IBP), terdapat 8 dokumen kunci anggaranyang harus tersedia bagi publik,seperti digambarkan dalam Tabel 1 2 .Selain itu, perlunya peran sertamasyarakat dalam proses penyusunananggaran di Pemerintah dan DPR, sertaaudit yang dilakukan BPK.Untuk memastikan anggaran yangdisusun setiap tahun memiliki semangatkonstitusional. Untuk itu, UU jugaperlu memberikan ruang bagi publikmelakukan uji publik terhadap UUAPBN sebelum diberlakukan. MangigatUU APBN bersifat terbatas berlakuselama setahun, maka MahkamahKonstitusi juga perlu membuatbatasan waktu bagi warga negara yangmengajukan uji materi terhadap UUAPBN, sebelum tahun anggaran berjalan,sehingga memudahkan bagi Pemerintahapabila MK mengabulkan dan memintaadanya perubahan pada UU APBN.2Lebih jauh mengenai Open Budget Indexdapat dilihat pada link berikut http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/2Budget Brief