231 kB - Seknas Fitra

Rekomendasi. Untuk mempercepatpenyerapan anggaran, mulai tahun 2012,Pemerintah membentuk TEPPA (TimEvaluasi dan Pengawasan PenyerapanAnggaran) dan mulai mempublikasikanrealisasi anggaran pada setiap 3 bulanan.Namun demikian, upaya ini tidak bersifatsementara, untuk selanjutnya Pemerintahharus mempublikasikanseluruhserapan anggaran K/L tiga bulansekali,sehinggadari awalsudah dapatdidentifikasi K/L yang lambanpenyerapannya dan menemukanbottleneck persoalan. Jika sampaidengan berakhirnya semester pertama,penyerapan tidak mencapai 50 persen,maka perlu diberipunishment denganmemotong anggaran berdasarkankemampuan penyerapan pada enam bulansebelumnya.Reward and punishment tidakhanya dilakukan dengan pemotongananggaran program K/L tersebut, namunjustru menerapkanpemotongan padaremunerasi para Kuasa PenggunaAnggaran. Reward berupa tambahananggaran diberikan pada awal tahunanggaran. Hal ini harus dilakukan dalamkonteks reformasi birokrasi yang tidakterpisahkan.Setengah Hati Transparansi Anggaran—Terbuka Saat Jadi UUSituasi. Klaim Pemerintah maupunDPR yang menyatakan anggaransudah terbuka masih belum berjalansepenuhnya. Keterbukaan dokumenanggaran melalui publikasi pada websiteKementerian Keuangan hanya mencakupnota keuangan, RUU APBN dan padasaat telah ditetapkan menjadi UU, sertaPerpres Rincian Anggaran. Sementaradokumen penting yang seharusnya dapatmembuka ruang keterlibatan publik,justru masih belum dipublikasikan.Kumpulan RKA K/L (Rencana KerjaAnggaran) yang merupakan bahan daripenjabaran rincian APBN dan DIPA,sebagai bahan yang diajukan oleheksekutif dan dibahas oleh DPR, justrutidak dapat diakses publik. Padahaldengan dipublikasikannya dokumenini, publik bisa turut mengkritisidan memberikan masukan untukrancangan anggaran sebelum menjadiUU. Kebanyakan data anggaran yangdipublikasikan pemerintah juga dalambentuk format yang tidak bisa diolah/analisis, seperti dalam bentuk PDF,sehingga menyulitkan peneliti, maupunmasyarakat yang akan melakukan risetatau memberikan masukan.Rekomendasi. Pemerintah dan DPRwajib mempublikasikan dokumen RKAK/L. DPR juga perlu melakukan dengarpendapat dengan kelompok-kelompokmasyarakat untuk turut memberikanmasukan terhadap rancangan anggaran.Selain itu, seluruh data anggaran mulaidari RKA-KL sampai dengan LaporanRealisasi Anggaran, seharusnya jugadalam bentuk format yang terbuka,dalam bentuk data row atau data sheet,sehingga bisa dipergunakan kembali ataudianalisis, baik oleh peneliti perguruantinggi maupun masyarakat sipil yangakan memberikan masukan 3 . Dengandemikian, fungsi anggaran DPR menjadilebih optimal dan memperkuat posisitawar DPR terhadap Pemerintah,termasuk membangun legitimasi publik.3Inisiatif global untukmenyajikan data dalambentukformat yang terbuka dan dapat digunakan sudah banyakterjadidi berbagai negara, seperti disajikan dalam linkberikut http://www.data.gov/opendatasites/6Budget Brief