Desentralisasi tata kelola hutan - Center for International Forestry ...

Daftar Gambar, Tabel dan KotakxiTabel1.1 Kronologi undang-undang tentang desentralisasi dan kehutanan 82.1 Distribusi afiliasi etnis pegawai pemerintah di Malinau 364.1 Survei pengukuran persepsi masyarakat tentang keanekaragaman hayati 594.2 Kategori-guna yang digunakan untuk mengkuantifikasi tingkatkepentingan lansekap 604.3 Saran masyarakat tentang tindakan untuk mengatasi masalah lingkungan 634.4 Nilai tengah kategori-guna per unit lansekap dan per tipe hutanuntuk semua kelompok di ketujuh kelompok masyarakat 644.5 Rata-rata skor kepentingan hutan di masa lalu, kini dan masa depan(dari ketujuh komunitas) 654.6 Rata-rata skor kepentingan berbagai tumbuhan dan satwamenurut ketujuh komunitas (setiap hasil merupakan rata-rata darikeempat sub-kelompok) 664.7(a) Sepuluh tanaman terpenting 674.7(b) Sepuluh hewan terpenting 674.8 Lima spesies dengan skor tertinggi di setiap kategori-guna(nama Latin dan deskripsi umum dalam bahasa Indonesia) 685.1 Desa-desa wilayah kerja Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu(IPPK) di Daerah Aliran Sungai Malinau 885.2 Manfaat yang dijanjikan IPPK kepada desa-desa di DAS Malinau(tunai dan non-tunai) 915.3 Jumlah yang dibayarkan IPPK kepada desa-desa di DAS Malinaudari Juni 2000 hingga Juni 2003 935.4 Distribusi fee di Tanjung Nanga 935.5 Keuntungan non-tunai bagi desa-desa di DAS Malinau dari IPPKmulai tahun 2000 hingga Juni 2003 965.6 Perbandingan antara luasan sebenarnya dan luasan perkiraan yangterpengaruh oleh operasi IPPK 985.7 Luasan dan persentase kerusakan hutan akibat pembangunanjalan terhadap total hutan yang terpengaruh oleh operasi IPPK 996.1 Komunitas yang disurvei di Kabupaten Malinau,September 2003–Januari 2004 1076.2 Negosiasi untuk kesepakatan IPPK di Malinau 1106.3 Hasil dari kesepakatan IPPK di Malinau 1177.1 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasanhutan yang diklaim oleh Tanjung Nanga 1377.2 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasanhutan yang diklaim oleh Long Adiu dan Punan Adiu 1387.3 Data di tingkat desa tentang berbagai kegiatan IPPK di kawasanhutan yang diklaim oleh Sengayan 1397.4 Aturan persentase pembagian fee IPPK di tiga desa 1468.1 Perbandingan panjang jalan sarad dan jalan pembalakan antara HPH,subkontraktor HPH dan IPPK 1728.2 Perbandingan kerusakan akibat pembalakan antara HPH,subkontraktor HPH dan IPPK 173