10.07.2015 Views

Desentralisasi tata kelola hutan - Center for International Forestry ...

Desentralisasi tata kelola hutan - Center for International Forestry ...

Desentralisasi tata kelola hutan - Center for International Forestry ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8 Latar Belakang Teori dan KontekstualTabel 1.1 Kronologi undang-undang tentang desentralisasi dan ke<strong>hutan</strong>anTahun Administrasi Daerah Ke<strong>hutan</strong>an1903 Undang-undang tentang <strong>Desentralisasi</strong> KolonialBelanda1922 Revisi UU <strong>Desentralisasi</strong>; pembentukan provinsidan kabupaten1942 Pendudukan Jepang1945 Kemerdekaan Indonesia;UU No. 1/1945 mengatur administrasi daerahtermasuk pendirian komisi nasional daerah;pemimpin eksekutif terpilih dari komisi ini adalahpejabat pemerintah pusat dan sekaligus pemimpinpemerintah daerah; titik berat pada upayadekonsentrasi.1948 UU No. 22/1948 menetapkan fungsi legislatif daneksekutif di tiga tingkat pemerintahan otonom(provinsi, kabupaten/kota, dan desa); titik beratpada upaya desentralisasi1957 UU No. 1/1957, mengakui otonomi pemerintahdaerah secara ekstensif yang berkaitan dengankekuasaan yang tidak dimiliki oleh pemerintahpusat (Matsui, 2003, hal. 7); Memilih DPR Daerah.1957 PP No. 64/1957 (Hutabarat, 2001),memberikan wewenang kepadaprovinsi untuk mengeluarkan izinpembalakan untuk wilayah seluas 10000hektar untuk jangka waktu 20 tahundan wilayah seluas 5000 hektar untukjangka waktu 5 tahun.1959 Dekrit Presiden No. 6/1959 untuk kembali kepadaUUD 1945; kembali ke sistem yang sentralistik.1960 Undang-undang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria, yang oleh sejumlah pihakdianggap sebagai payung hukum,meskipun baru-baru ini diperdebatkanbahwa undang-undang ini hanyasebagai UU sektoral yang sejajar dengansektor yang lain.1965 UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah; kepala pemerintahanditugasi dengan fungsi ganda, yaitu kepala daerahotonom dan kepanjangan tangan pemerintahpusat.1967 UU No. 5/1967, UU Ke<strong>hutan</strong>an1970 PP No. 21/1970 tentang HakPengusahaan Hutan dan HakPemungutan Hasil Hutan yangberlawanan dengan PP No. 64/1957.1974 UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah, mengatur hubungan pusat dan daerah.1979 UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa,memperkenalkan struktur desa yang seragam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!