Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2010 - SKPD Pemerintah Kota ...

SALINANMenimbang :PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPNOMOR 03 TAHUN 2010TENTANGBAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRIMENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidupperlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usahadan/atau kegiatan yang berpotensi mencemarilingkungan hidup;b. bahwa kawasan industri berpotensi menimbulkanpencemaran lingkungan hidup sehingga perlu dilakukanupaya pencegahan pencemaran air dengan menetapkanbaku mutu air limbahnya;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakanketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan MenteriNegara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air LimbahBagi Kawasan Industri;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentangPerindustrian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3274);2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4377);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor108, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4548);1

Pasal 3Baku mutu air limbah kawasan industri sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampau.Pasal 4(1) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),khusus untuk parameter amoniak (NH3) tidak berlaku bagi kawasanindustri yang sebagian besar industrinya menggunakan bahan bakuutama mengandung amoniak (NH3).(2) Parameter Amoniak (NH3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan peraturan daerah.Pasal 5(1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:a. baku mutu air limbah bagi kawasan industri dengan ketentuan samaatau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menteri ini; dan/ataub. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuanMenteri.(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) harikerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikansaran dan pertimbangan instansi teknis terkait.(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Menteritidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.(4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertaidengan alasan penolakan.(5) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan peraturan daerah provinsi.Pasal 6Dalam hal pemerintah daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbahbagi kawasan industri lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah yangditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.Pasal 7Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak LingkunganHidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari kawasanindustri mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu airlimbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1),diberlakukan baku mutu air limbah bagi kawasan industri sebagaimanayang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.Pasal 8Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah bagi kawasanindustri mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air4

limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), atauPasal 7, diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.Pasal 9Penanggung jawab kawasan industri wajib:a. menaati baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan Menteri ini;b. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yangdibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah yangtelah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;c. menggunakan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehinggatidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurbuangan air bekas pendingin ke dalam aliran buangan air limbah yangberasal dari IPAL terpusat;e. memisahkan saluran buangan air limbah dengan saluran limpasan airhujan;f. menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji;g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukanpencatatan debit harian air limbah tersebut;h. melakukan pemantauan harian kadar parameter baku mutu air limbah,untuk parameter pH dan COD;i. memeriksakan kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara berkala palingsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telahterakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup;j. menyampaikan laporan debit harian air limbah, pemantauan hariankadar parameter air limbah, dan hasil analisa laboratorium terhadapbaku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, huruf h,dan huruf i secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulankepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur, Menteri,dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;dank. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur danMenteri mengenai terjadinya keadaan darurat dan/atau kejadian tidaknormal yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui sertaupaya penanggulangannya paling lama 2 x 24 jam.Pasal 10(1) Bupati/walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7,atau Pasal 8 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kedalam izin pembuangan air limbah bagi kawasan industri yangmembuang air limbahnya ke sumber air.(2) Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri sesuaidengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengaturmengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah kelaut wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, atau Pasal 8 dankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam izin5

pembuangan air limbah bagi kawasan industri yang membuang airlimbahnya ke laut.Pasal 11Baku mutu air limbah bagi kawasan industri yang ditetapkan lebih longgardari Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan PeraturanMenteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.Pasal 12Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri NegaraLingkungan Hidup Nomor: KEP-03/MENLH/1/1998 tentang Baku MutuLimbah Cair Bagi Kawasan Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 13Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun pada tanggal ditetapkan.Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,ttdIlyas Asaad.Ditetapkan di Jakartapada tanggal : 18 Januari 2010MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP,ttdPROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS6

LampiranPeraturan Menteri NegaraLingkungan HidupNomor : 03 Tahun 2010Tanggal : 18 Januari 2010BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRINo. Parameter Satuan Kadar Maksimum1 pH - 6 – 92 TSS mg/L 1503 BOD mg/L 504 COD mg/L 1005 Sulfida mg/L 16 Amonia (NH3-N) mg/L 207 Fenol mg/L 18 Minyak & Lemak mg/L 159 MBAS mg/L 1010 Kadmium mg/L 0,111 Krom Heksavalen (Cr6+) mg/L 0,512 Krom total (Cr) mg/L 113 Tembaga (Cu) mg/L 214 Timbal (Pb) mg/L 115 Nikel (Ni) mg/L 0,516 Seng (Zn) mg/L 1017 Kuantitas Air LimbahMaksimum0,8 L perdetik per Ha LahanKawasan TerpakaiSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi MENLH BidangPenaatan Lingkungan,ttdIlyas Asaad.MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP,ttdPROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA,MS7