VXK1TL

NASIONALLSI merilis hasil hitung cepatpemilu legislatif April lalu.AGUNG PAMBUDHY/DETIKCOMsebagai konsultan politik dan lembagasurvei,” tutur Martin dalam diskusi bertajuk“Pemilukada Langsung Vs Tidak Langsung” digedung Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta,beberapa waktu lalu.Alasan Martin, selama ini banyak kandidatyang menggunakan jasa konsultan politikmaupun lembaga survei untuk mengikutikontestasi pemimpin daerah. Akibatnya,mereka harus mengeluarkan dana sangat besar.Kondisi ini, menurut dia, memicu kepala daerahterpilih melakukan korupsi untuk menutupibiaya selama kampanye.Hamdi menduga, anggapan bahwa pilkadatak langsung bakal membuat lembaga surveidan konsultan politik gulung tikar hanyasebagai pengalihan isu belaka. Dengandisahkannya UU Pilkada, menurut dia, cita-citademokrasilah yang akan hilang, bukan sematalembaga survei. “Itu sudah salah alamat kalaumenarik kesimpulan dengan asumsi yangdangkal,” ucapnya.MAJALAH DETIK 6 - 12 OKTOBER 2014