cover A - UNDP

Daftar isiPrakataKata PengantarTinjauanIndonesia tahun 2007Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGLingkungan yang BerkelanjutanTata Kelola Pemerintahan yang DemokratisPencegahan dan Pemulihan KrisisPemulihan Aceh dan Sumatera UtaraSukarelawan Persatuan Bangsa-BangsaTinjauan Keuangan 2007Tinjauan ProyekSingkatan dan IstilahPerempuan di pasar di Tehoru, Maluku (Peace Through Development Programme).Perempuan yang bermata pencaharian sebagai pembuat perlengkapan bulutangkis,Solo, Jawa Tengah.

TinjauanUNDP Indonesia berupaya untuk memajukanpembangunan manusia, memberantas kemiskinan danketidaksetaraan, mengkonsolidasi tata kelolapemerintahan yang demokratis di tingkat nasionalmaupun daerah, membantu upaya pencegahan danpemulihan krisis, serta mempromosikan pembangunanlingkungan yang berkelanjutan.Program UNDP di Indonesia terbagi menjadi 5bidang: i) Pengurangan Kemiskinan dan PencapaianMDG; ii) Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, iii)Lingkungan yang Berkelanjutan; iv) Pencegahan danPemulihan Krisis; dan v) Pemulihan Aceh dan SumateraUtara. Pada tahun 2007, UNDP Indonesia melaksanakan37 proyek yang mencakup 28 provinsi dengan totalbiaya 83,3 juta Dolar AS.Selama tahun 2007, UNDP membantu pencapaianprestasi-prestasi penting dalam upaya mempromosikanpembangunan manusia di Indonesia. Dengan berfokuspada kepemilikan nasional, peningkatan kapasitas sertapengarusutamaan gender di semua program, beberapaprestasi penting tersebut diuraikan di bawah ini.UNDP membantu memperkuat kapasitas nasionaldalam melaksanakan perjanjian-perjanjian global terkaitlingkungan hidup melalui perumusan Rencana AksiNasional tentang Perubahan Iklim yang memungkinkanmandat dunia terhadap perubahan iklim dipadukansecara lebih baik ke dalam proses perencanaan ditingkat nasional maupun daerah. Rencana Aksi inidisampaikan dalam sebuah acara paralel yang diadakanoleh UNDP selama Konferensi Bali mengenai PerubahanIklim pada tahun 2007.UNDP juga membantu meningkatkan kapasitasPemerintah dan masyarakat dalam kesiapan merekamenghadapi dan mengurangi resiko bencana denganmemberikan bantuan dalam menyusun RUUPenanggulangan Bencana yang telah disahkan olehDewan Perwakilan Rakyat pada bulan Maret 2007. RUUini merupakan komitmen politik resmi Indonesia dalammemasukkan upaya pengurangan resiko bencana.

Konteks EkonomiTahun 2007 dirayakan sebagai tahun dimana Indonesiaberhasil meningkatkan statusnya menjadi negara denganpendapatan menengah. Keberhasilan ini berkatmeningkatnya pendapatan per kapita pada beberapatahun belakangan ini. Walaupun pasar dunia berjalanlambat, namun perekonomian Indonesia berjalandengan baik. Perekonomian naik 6.3%, angkapertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi yang terjadiakhir tahun 1990an. Utang Indonesia terhadap rasio GDPsemakin berkurang, turun dibawah 35% pada akhir 2007(dibandingkan dengan nilai 80% pada tahun 2000).Devisa negara mencatat angka tertinggi yaitu lebih dari50 Juta Dolar AS, sementara pasar saham Indonesiamerupakan salah satu dari tiga pasar saham terbaik didunia tahun 2007. Walaupun demikian, pada akhir 2007,inflasi berada di tingkat teratas dari tingkat inflasi yangditargetkan Pemerintah (yaitu sebesar 6,6%) dan inflasipangan diperkirakan sebesar 10,4% pada awal 2008akibat meningkatnya harga pangan internasionalmaupun domestik.Angka kemiskinan berkurang dari 17,8% menjadi16,6% pada tahun 2007 (diukur berdasarkan gariskemiskinan nasional) sedangkan tingkat pengangguranturun dari 10,3% menjadi 9,1%, yang merupakan tingkatterendah sejak tahun 2002. Lapangan pekerjaanmeningkat sebesar 4,5 juta orang, sedangkan jumlahtenaga kerja meningkat sebesar 3,5 juta orang – inimerupakan angka kenaikan pertama sejak tahun 2001.Meskipun demikian, masih banyak pendudukIndonesia yang rentan terhadap kemiskinan, dimanahampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia (110juta orang) “nyaris miskin” (hanya sedikit di atas gariskemiskinan) atau hidup dengan pendapatan kurang dari2 Dolar AS sehari. Selain itu, sepertiga pendudukIndonesia adalah miskin dan tinggal di daerah pinggiran.Hal ini membuat mereka rentan terhadap harga pangan,yang cenderung meningkat dengan adanya kenaikanharga pangan internasional maupun domestik.Kemajuan Indonesia dalam Mencapai Target MDGPada tahun 2007, status Indonesia dalam pencapaianMDG menunjukkan kemajuan penting di beberapabidang, walaupun tetap ditemukan tantangan-tantangansignifikan di bidang-bidang lainnya.Berbagai prestasi telah tercatat dalam menurunkanangka kematian anak dan bayi di Indonesia. Angkakematian anak dibawah lima tahun turun dari 97 kasuskematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 1990 menjadi40 kasus kematian dari 1.000 kelahiran pada tahun 2007.Hal ini memperbesar kesempatan agar target MDG yangbertujuan untuk menurunkan angka kematian anakdibawah lima tahun menjadi dua pertiga dari nilaisebelumnya tercapai pada tahun 2015. Target untukmengurangi kematian bayi juga menunjukkanperkembangan yang positif, yaitu 57 kasus kematian per1.000 kelahiran pada tahun 1990 yang berkurangmenjadi 32 kasus kematian per 1.000 kelahiran padatahun 2007.Prestasi lain juga dicapai pada bidang pendidikandengan berkurangnya ketimpangan gender, yaitudengan tercapainya keseimbangan pada jumlahperempuan yang memasuki jenjang pendidikan dasarhingga pendidikan lanjutan, serta dengan meningkatkantingkat pendaftaran sekolah dasar dan menengah.Namun, ada bidang-bidang penting lainnya yangmasih belum berkembang, akibatnya, tidak mungkinmencapai target MDG. Contohnya, sedikit sekalikemajuan dalam upaya untuk menurunkan angkakematian pada ibu melahirkan, meningkatkan nutrisianak serta upaya untuk mengatasi perbedaan dalam hallayanan kesehatan di daerah.Diperlukan upaya lebih dalam mengurangi angkakelaparan anak-anak, persentase anak yang kelaparanmeningkat menjadi 8,8% (dibandingkan 6,3% pada tahun1990) dan masih jauh dari target 3,3%. Angka kematianibu melahirkan masih tinggi yaitu 307 per 100.000 hidup,tertinggi di negara ASEAN dan masih jauh dari targetMDG yaitu 110 pada tahun 2015.Upaya lainnya juga diperlukan untuk menghentikanpenyebaran HIV dan AIDS. Pada tahun 2007, angkaprevalensi HIV/AIDS adalah 0,1 persen dari jumlahpenduduk. Diperkirakan terdapat 193.000 orangmenderita HIV di Indonesia. Angka ini diperkirakan* Data di bagian ini diambil dari Laporan Ringkasan MDG Indonesia 2007, PBB dan BAPPENAS, 2007 dan Ekonomi Indonesia dan Pembaharuan Sosial,Bank Dunia, April 2008. Laporan Lengkap MDG dan dokumentasi MDG lainnya dapat diakses melalui http://www.undp.or.id/pubs/undp_ind.asp

meningkat mejadi 1 juta orang pada tahun 2015 bilamasalah HIV/AIDS ini tidak di tangani secara serius.Di samping itu, ada beberapa peningkatan yangdilakukan guna mengurangi kasus malaria serta penyakitpenyakitmenular lainnya seperti TBC, kemajuan yangdicapai dianggap lambat dan perlu ditingkatkan lagiguna mengurangi jumlah kasus.Indonesia juga menunjukkan perbaikan dalamperlindungan lingkungan sebagaimana dicerminkandengan sedikit pertumbuhan daerah hutan lindung dankomitmen Indonesia terhadap bahan bakar alternatifuntuk mengurangi efek rumah kaca, Namun, upaya yanglebih harus dilakukan untuk menghentikan penyebaranpenebangan hutan karena persentase daratan hutanturun dari 60% pada tahun 1990 menjadi 50% padatahun 2006.Perbedaan regional dalam mencapai MDG menjadijelas dengan adanya provinsi yang tertinggal jauh.Walaupun ada perubahan penting, Papua memiliki indexMDG terendah. Jakarta memiliki indeks MDG tertinggi(78,80 dibandingkan dengan rata-rata nasional 74,01).Sedangkan di sebagian besar provinsi telahmenunjukkan indeks MDG mereka meningkat sejaktahun 1993, beberapa di antaranya (yaitu Sumatera Baratdan Yogyakarta) mengalami penurunan, hal ini terutamadiakibatkan oleh bencana alam yang terjadi beberapatahun belakangan ini.Walaupun sebagian besar penduduk miskin Indonesiatinggal di daerah berpenduduk padat di bagian baratnegeri ini, namun kasus kemiskinan yang terjadi diIndonesia bagian timur dan Papua adalah lebih tinggi.Pada tahun 2007, 40,8% penduduk Papua hidup di bawahgaris kemiskinan, sementara hanya 4,6% pendudukJakarta yang miskin.Juga terdapat perbedaan regional di bidangpendidikan, kesehatan dan indikator sanitasi. Tingkatpendaftaran sekolah dasar di Kalimantan Tengah sebesar96%, sementara di Papua hanya 78%. PendaftaranSekolah menengah bervariasi antara 78% di Aceh dan43% di Nusa Tenggara Timur. Kasus HIV/AIDS lebih tinggidi Papua daripada daerah lain di Indonesia, 2,5%penduduk Papua menderita virus tersebut (dibandingkandengan 0,1% rata-rata nasional). Dan walaupun hampir80% penduduk Jakarta memiliki akses ke sumber airyang lebih baik, namun kasus ini hanya sekitar 30% darijumlah penduduk di Sulawesi.Perubahan Penting tahun 2007Tahun 2007 memperlihatkan perubahan pentingyang menciptakan kapasitas dan kebijakan kerangkakerja kearah pengelolaan yang lebih baik dalammenghadapi tantangan pembangunan di Indonesia.Pemerintah meningkatkan upaya memberantaskemiskinan, memperluas Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program inidifokuskan pada perbaikan pemerintahan daerah danpemberian pelayanan di tingkat kecamatan dan desa,dengan menggugah peran serta dan penyediaanbantuan fisik untuk infrastruktur dasar seperti jalan,jembatan, irigasi, sumber air bersih dan proyek yangberhubungan dengan kesehatan. Program ini saat initelah berhasil menjangkau sekitar 68% dari daerahperkotaan dan pedesaan di Indonesia, dan cakupanpenuh direncanakan akan terjadi pada tahun 2009.Pada bulan Juli 2007, Indonesia memulai programpengalihan dana bersyarat Program Keluarga Harapan.Program ini ditujukan untuk kurang lebih 500.000keluarga sangat miskin di 7 provinsi dan menyediakandana tunai kepada keluarga sangat miskin dengan syaratuntuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.Di sektor pendidikan, Departemen PendidikanNasional telah mengambil langkah penting dalammengurangi biaya pendidikan dan bertujuanmenyediakan buku pelajaran gratis melalui internet.Di sektor keuangan, pemerintah telahmemperlihatkan adanya beberapa perubahan penting,termasuk perubahan di sektor pajak dan bea cukai,pengenalan RUU tentang Perbendaharaan, pengawasanpasar modal yang lebih baik, serta disahkannya UU baruyang terkait dengan investasi.Pada tahun 2007, Dewan Perkawilan Rakyatmengesahkan RUU penanggulangan bencana yangmemformalkan komitmen Indonesia atas penguranganresiko bencana terpadu ke dalam urat nadipembangunan dan praktek pemerintahan. RUU tersebutmemberikan dasar penting untuk meningkatkankapasitas pemerintah dan masyarakat untukmempersiapkan diri menghadapi bencana danpengurangan resiko.Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia merumuskanRencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim, yangmeletakkan dasar-dasar, pendekatan, dan prioritasIndonesia dalam menghadapi perubahan iklim. RencanaAksi akan memperkuat kapasitas nasional agar sesuaidengan perjanjian lingkungan dunia dan memungkinkanterwujudnya mandat dunia dalam perubahan iklimmenjadi lebih terintegrasi ke dalam proses perencanaannasional maupun daerah.Pada tahun 2007, langkah awal juga diambil untukmemulai rumusan Akses Nasional atas Strategi Keadilanyang akan dimasukkan ke dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional 2010-2014. Strategi ini akanmelengkapi upaya yang sedang berlangsung dalammeningkatkan sektor keadilan di Indonesia denganmeningkatkan kesadaran atas hak penduduk miskin,mengenalkan mekanisme penyelesaian perselisihan danmeningkatkan akses penduduk miskin terhadap keadilan.

“…Prinsip utama mandat pembangunan manusia UNDP adalah pengakuan bahwa kita tidakakan mencapai MDG kecuali bila kaum wanita diberikan kebebasan dan kesempatan yang samaseperti kaum laki-laki. Kesetaraan semacam itu merupakan hal mustahil di dunia dimanasedikitnya 1 dari setiap 3 perempuan menghadapi sesuatu bentuk kekerasan dalam hidupnyatanpa memandang budaya, agama, strata sosial ekonomi ataupun tingkat pendidikan” KemalDervis, Petugas UNDP, Hari Perempuan Internasional: Mengakhiri Kekerasan pada Perempuandan Anak-anak, 8 Maret 2007.Seperti yang telah diperlihatkan pada bagiansebelumnya, kemajuan Indonesia dalam meraih MDGmencakup keberhasilan penting di beberapa bidangserta tantangan yang dihadapi di bidang-bidang yanglain. Untuk membantu Indonesia dalam usahanyameraih pencapaian MDG di 2015 mendatang UNDPmenyediakan seperangkat pelayanan yang meliputi :1) bantuan terhadap kesetaraan gender danpemberdayaan perempuan; 2) bantuan untukmemerangi HIV/AIDS; 3) advokasi dan pemantauanterhadap kemajuan dalam mencapai MDG; dan 4) upayauntuk mendukung pencapaian MDG di wilayah Papua.Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanUntuk membantu Indonesia mencapai komitmennyadalam target MDG mengenai kemajuan dan termasukkesetaraan gender, UNDP berupaya keras menyentuhmasalah gender pada semua programnya di Indonesia,pada perancangan, selama penerapan dan pada tahappemantauan dan penilaian. Hingga akhirnya, UNDP jugamembantu upaya meningkatkan kesadaran dankepekaan gender sebagai bagian integral dalam budayakorporasi.UNDP juga membantu upaya pemerintah Indonesiauntuk menyentuh masalah gender ke dalam kebijakankerangka kerja, program pembangunan dan rencananya.Bantuan UNDP menjadi sangat penting bagipembangunan Rencana Aksi Nasional dalam halPengarusutamaan gender yang bertujuan untukmengintegrasikan masalah gender pada departemendan perwakilan pemerintahan di tingkat lokal dannasional dan lintas sektoral. UNDP juga membantumenyediakan pelatihan mengenai masalah genderkepada para pegawai pemerintah di tingkat nasional,provinsi dan kebupaten, untuk dapat meningkatkankesadaran mereka dalam masalah gender danmeningkatkan kemampuan teknis untukmengintegrasikan dimensi gender ke dalam pogramprogramnya.UNDP juga memberikan bantuan kepadaOrganisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untukmenyelesaikan masalah gender dengan tujuanmeningkatkan kapasitas masyarakat dalammengadvokasi dan mempromosikan kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan.Pengarusutamaan gender dalam program pencegahan konflik danprogram pemulihanUNDP bertujuan untuk mengarusutamakan gender dalam semuaprogramnya, baik dalam desain, implementasi serta pemantuandan evaluasinya. Gambar ini menunjukan sebuah kelompokkeuangan mikro yang didukung program UNDP di Aceh.Dimensi pengarusutamaan gender dalam upaya pemulihan di Aceh, Nias, Yogyakarta danJawa Tengah menjadi bagian penting dalam strategi pemulihan UNDP di daerah tersebut.Ini dilakukan dengan memastikan bahwa masalah gender dimasukkan ke dalam tahaprancangan, penerapan dan pemantauan dan penilaian. Upaya lain juga dilakukan untukmemastikan bahwa kebutuhan perempuan, terutama kebutuhan dalam rumah tangga,juga ditekankan ke dalam proyek. Contohnya; partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaanmasyarakat; memperkuat Lembaga Kemasyarakatan dalam masalah gender; pembangunankerangka kerja penanganan resiko di masyarakat, termasuk petunjuk pencegahan krisissensitifitas terhadap masalah gender; pelatihan kejuruan untuk perempuan dan bantuanteknis dan keuangan untuk kegiatan mata pencaharian wanita, seperti usaha kecil.

Hari Aids Sedunia 2007 di Jakarta.Memerangi HIV / AIDSDengan meratanya penyebaran HIV/AIDS di Indonesia,terutama di Papua dan di antara kelompok-kelompokyang rentan, UNDP sebagai mitra bantuan dari UNAIDSkini tengah berupaya menghentikan penyebaranHIV/AIDS. Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV/AIDSyang dikelola oleh UNDP didirikan untuk membantupenerapan Strategi HIV/AIDS Nasional melalui jawabanefektif dan multi sektoral terhadap penyakit tersebut, dibawah kepemimpinan dan koordinasi Komisi AIDSNasional. Dana Kemitraan memainkan peran pentingdalam merumuskan strategi AIDS nasional untuk periode2007-2010, serta berfungsi sebagai katalisator dalammempercepat respon terhadap HIV di tingkat daerah.Dana tersebut penting dalam meningkatkan kapasitasKomisi AIDS Nasional dan komisi AIDS daerah dalam halepidemi HIV. Pada tahun 2007, UNDP bekerjasamadengan lembaga swadaya masyarakat Yayasan DKTIndonesia dan bermitra dengan MTV, membantukampanye media massa terhadap kesadaran pencegahanHIV/AIDS dan mencapai lebih dari 67 juta orang.Pemantauan dan Advokasi MDGSebagai bagian dari PBB, UNDP bertujuan meningkatkankapasitas pemerintah Indonesia termasuk perwakilanPemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional,Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO), mediadan sektor swasta untuk memantau dan mengadvokasipencapaian MDG di Indonesia.Dalam hal ini, UNDP dan Country Team PBBmembantu penerbitan Laporan MDG Indonesia2007 serta versi advokasinya dan laporan MDP khususuntuk wilayah Papua. Laporan tersebut mengambilkemajuan Indonesia dan Papua dalam mencapaiMDG dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini.Laporan ini merupakan hasil upaya kerjasama antaraPemerintah, Organisasi-organisasi Masyarakat Madani(CSO) dan perwakilan PBB. Kelompok kerja membentukproduksi laporan sebagai langkah awal dalammelembagakan pemantauan MDG di Indonesia.Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO)memainkan peran penting dalam upaya Indonesiamencapai MDG dengan mengadvokasi dan memantausetiap kemajuan dan memberikan bantuan langsungkepada penduduk miskin. Pada tahun 2007,UNDP menyediakan peningkatan kapasitasuntuk jaringan Organisasi Masyarakat Madani (CSO) yangdidedikasikan untuk advokasi MDG, melaluilatihan perencanaan strategis serta penyusunanmodul pelatihan mengenai pengawasan dana.Laporan Monitoring MDG Indonesia 2007 danversi advokasinya memberikan status terkinimengenai kemajuan Indonesia dalampencapaian MDG.

Pada tahun 2007, UNDP melanjutkan bantuan kampanyenasional untuk meningkatkan kesadaran danmempromosikan MDG kepada perwakilan Pemerintah,media, masyarakat, sektor swasta dan warga negara diIndonesia. UNDP membantu penyelenggaraan kampanyeMelawan Kemiskinan untuk Pembangunan Milenium - diIndonesia. Kampanye yang meliputi seluruh duniamelibatkan jutaan warga dari seluruh bagian negarameneriakkan keinginan mendesak jawaban politisterhadap peningkatan krisis kemiskinan dan kesetaraan,menyerukan pemimpin dunia untuk menjagakomitmennya pada MDG.Dengan bekerjasama secara erat dengan kantor dutabesar PBB dan sukarelawan PBB (UNV), UNDP membantukegiatan tingkat nasional dan daerah, mengerahkansumberdaya dan masyarakat, termasuk penduduk asli,pemuda dan pemerintah daerah, dan mencapai lebihdari 600.000 orang di 23 provinsi.Pada tahun 2007 UNDP juga mendirikan kemitraanpenting dengan sektor swasta, menandatanganiperjanjian kerjasama dengan Indosat – salah satuperusahaan komunikasi terbesar di Indonesia untukmembantu kampanye advokasi MDG. Pembahasan jugatengah dilakukan dengan perusahaan lain denganharapan mendapat keterlibatan lebih dalam prakarsaPengentasan kemiskinan sebagai bagian dari programTanggung Jawab Sosial Bersama.Pencapaian MDG di PapuaStatus pencapaian MDG di PapuaPapua merupakan wilayah yang secara geografis dan budaya berbeda dari wilayah lain di Indonesia, dengan lebih dari 250 kelompok etnisyang menempati wilayah pedesaan dan terpencil, merupakan daerah dengan indeks MDG paling rendah. 40% populasi Papua merupakanpopulasi miskin (dibandingkan dengan rata-rata nasional 16,6%) dan rata-rata bersekolah selama 6,5 tahun untuk laki-laki dan 4,5 tahununtuk perempuan. Angka kematian ibu melahirkan tertinggi di Indonesia (1.025 per 100.000 hidup dibandingkan dengan 307 per 100.000hidup untuk tingkat nasional keseluruhan) dan keberadaan HIV/AIDS yang tertinggi di Indonesia (dengan 1.244 kasus teridentifikasi danrata-rata 67,55 kasus pada setap 100.000 orang).Melalui program bendera di Papua (ProgramPengembangan Rakyat Papua, PDP), UNDP bertujuanmeningkatkan kapasitas pemerintah daerah danmasyarakat dalam mempromosikan, menerapkan danmemantau pembangunan manusia di wilayah Papua,yang mana merupakan daerah dengan indeks MDGpaling rendah. Secara khusus, proyek ini bertujuani) memperkuat data untuk memantau perkembanganMDG di Papua; ii) meningkatkan sistem pemantauan danpenilaian terhadap pemerintah daerah dan mitrapembangunan lainnya; iii) membantu prakarsamasyarakat dalam mencapai MDG dengan fokus padakesehatan, pendidikan dan mata pencaharian; iv)meningkatkan koordinasi dan kerjasama kegiatan donordi Papua.Pada tahun 2007, program ini memainkan perananpenting dalam menyediakan gedung untuk pemerintahpusat dan daerah untuk pelaksanaan dan pemantauanMDG; mengkoordinasikan Pemerintah dan bantuandonor kepada daerah; membantu memprakarsai inovasiproyek-proyek yang dimaksudkan untuk membantupenduduk miskin di daerah terpilih. Di tingkat nasional,PDP memberikan bantuan teknis untuk meningkatkankapasitas Badan Penasehat Nasional Antar Departement(NAB) yang mengkoordinasikan program Pemerintah diPapua. UNDP juga membantu pemetaan ikhtisar atasseluruh program Pemerintah dan donor di Papua sebagaibasis untuk koordinasi bantuan yang lebih baik. Seiringdengan hal tersebut, UNDP telah membantumengkoordinasikan program kerjasama PBB untuk Papuauntuk mengkonsolidasi dan mensinergi bantuan PBBuntuk MDG di wilayah. Untuk membantu merencanakanarahan strategis bantuan pembangunan Papua, UNDPmemainkan peranan penting dalam memfasilitasi dialogantara perwakilan Pemerintah dan donor dalampenerapan Program Pengurangan Kemiskinan di wilayahtersebut. Di tingkat daerah, proyek tersebut dibantudengan sistem pengumpulan data terbaru untukindikator MDG penduduk Papua, yang mana pentinguntuk meningkatkan kapasitas wilayah dalam memantaukemajuan MDG. Pelatihan juga disediakan untuk parapetugas pemerintah daerah di lima kabupaten di dalamperencanaan dan pendanaan yang berorientasi padaMDG dan pro-penduduk miskin.

Meningkatkan mata pencaharian penduduk melalui investasi dengan sentuhan budaya :sebuah skema distribusi ternak babi di Lembah BaliemPenerima manfaat dari skema pendistribusian anak ternak babi PDP di Lembah Baliem, Papua.Berternak babi merupakan sumber mata pencaharian utama suku Dani di Papua, dimana babi tidak hanya menjadi bagianpenting dari kehidupan ritual dan budaya, namun juga sebagai komoditas yang bernilai. Hampir di semua peristiwakehidupan suku Dani, yaitu kelahiran, perkawinan, kematian, dan pembayaran hutang dan dukacita, melibatkanpenyembelihan babi, lazimnya, suku Dani juga berbagi Honci (rumah tradisional) dengan babi peliharaan mereka.Skema distribusi babi di Bolakme, daerah terpencil di Lembah Baliem, bagian dari Jayawijaya, daerah pedalaman Papua,merupakan salah satu dari skema campur tangan terhadap penduduk miskin yang dibuat oleh PDP (dan didefiniskan olehmasyarakat mereka melalu proses peran serta aktif). Skema ini diluncurkan pada 14 Februari 2007 dengan tujuanmeningkatkan sistem mata pencaharian melalu distribusi babi kepada keluarga miskin di Bolakme dan desa sekitarnya.Di Jayawijaya, skema bantuan UNDP ini diterapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, BPMD, melalui YayasanSosial Honai (YSH), Lembaga Kemasyarakatan setempat.Skema ini bekerja melalui pendistribusian 100 ekor babi kepada 70 rumah tangga. Setelah bayi babi lahir dan disapih, ahliwaris memberikan sepasang kepada rumah tangga lain yang juga akan melakukan skema yang sama. Sebagai bagian dariproyek, setiap rumah tangga yang ikut serta akan menerima fasilitas kelompok dan teknik beternak babi dan dalammelaksanakan kerjasama ini tujuan utama skema ini oleh Organisasi Masyarakat Madani (CSO) setempat. Di Bolakme sendiriterdapat sekitar 119 rumah tangga miskin terpencil yang diharakan mendapat manfaat dari program ini dalam duatahun kedepan. Proyek percobaan yang sama direncanakan akan dilakukan di lima kabupaten di Papua.Selama perayaan serah terima, Dermus, salah satu pemimpin kelompok, menekankan pentingnya babi dalam masyarakatadat, sebagaimana ia mengekspresikan penghargaannya bahwa proyek ini mewujudkan “mimpinya menjadi kenyataan”,Ia menyatakan bahwa babi merupakan warisan suku Dani, tidak hanya untuk nilai ritual dan sosial-budaya, tetapi jugauntuk nilai ekonomi, dimana babi yang berusia 2 tahun sama harganya dengan 2 sapi dewasa.Diharapkan dengan bangkitnya mata pencaharian tradisional sebagai kegiatan ekonomi tidak hanya akan menambahpenghasilan untuk masyarakat terpencil di Lembah Baliem, tetapi juga memperkuat persatuan sosial dan semangat GotongRoyong di antara suku Dani.

Lingkungan yangBerkelanjutan“…Bagi penduduk miskin, perubahan iklim merupakan masalah hidup dan mati. Ini merupakantantangan lingkungan, serta salah satu ancaman terhadap pembangunan manusia. Bagaimanakita sebagai masyarakat dunia beradaptasi dengan hal ini, meredakan percepatannya danbertanggung jawab atas resiko strategi pembangunan menjadi faktor penting dalam kemajuanpembangunan, termasuk usaha mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG)...” KemalDervis, Petugas UNDP, dalam pernyataannya pada Hari Lingkungan Sedunia, 5 Juni 2007.Keragaman biota laut Indonesia merupakan salah satuyang terkaya di dunia. Sumber daya ini harus dikeloladan dijaga dengan baik untuk keuntungan generasi yangakan datang, melalui kemitraan dengan lembagapemerintah, masyarakat dan sektor swasta, UNDPmembantu pengelolaan berkelanjutan dalam hallingkungan dan sumber daya alam Indonesia melaluipromosi: 1) pengelolaan lingkungan yang baik; 2) energiyang berkelanjutan; 3) pengurangan dan adaptasiperubahan iklim; serta 4) perlindungan lapisan ozon.Mempromosikan Pengelolaan Lingkungan yang BaikProses desentralisasi yang dialami Indonesia sejak tahun1999 mensyaratkan adanya kebijakan kerangka kerjadan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan di tingkatprovinsi kabupaten dan masyarakat. UNDP membantuproses ini dengan: i) memberikan bantuan terhadappembangunan dan penerapan kerangka kebijakan danregulasi untuk pengelolaan lingkungan pada leveldesentralisasi Pemerintah; ii) meningkatkan kapasitaspemerintah daerah untuk melaksanakan dan memantaupemenuhan kebijakan dan regulasi lingkungan;iii) Meningkatkan kapasitas untuk pengelolaanlingkungan di tingkat masyarakat; dan iv) membantumodel inovasi proyek percontohan ataspengelolaan lingkungan di daerahstrategis dari perspektif pengelolaansumber daya alam.UNDP telah memberikan bantuankhusus untuk penyusunan kebijakankebijakanuntuk daerah-daerah yangberlingkungan strategis di Indonesia.Pada tahun 2007 UNDP membantumerumuskan kebijakan perikanan dankelautan untuk Laut Arafura dan LautTimor, dan kebijakan lingkungan untukprovinsi Papua Barat dan Aceh. Bantuanlain juga diberikan untuk memperkuatkerangka kebijakan dan regulasi untukpenggunaan daratan, keragaman biota,budidaya udang, dan konservasi hutanmangrove di sekitar Delta Mahakam,Kalimantan. Setelah diterapkan dandijalankan dengan sebenarnya, kebijakan-kebijakantersebut akan menjadi kunci penting untuk memastikanpengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.UNDP membantu dua fasilitas hibah yang bertujuanuntuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasiberbasis masyarakat untuk terus mengelola sumber dayaalam mereka. Fasilitas-fasilitas ini tidak saja membantumodel inovasi percobaan dari pengelolaan lingkunganberbasis masyarakat di 10 provinsi di negeri ini, tapijuga membantu meningkatkan kapasitas OrganisasiMasyarakat Madani (CSO).UNDP mendukung pengelolaan berkelanjutan atas Muara Mahakam di Kalimantan Timur yang rentan dari segi ekologi.

Program Hibah Kecil untuk MempromosikanHutan Tropisdidirikan untuk membantupengelolaan masyarakat dan sumber daya yangberkelanjutan atas penggunaan hutan tropis di pulauJawa, Sulawesi dan Sumatera. Indonesia mengalamitingkat hilangnya hutan tropis tertinggi di dunia, makaprogram ini memainkan peran spesial memperlihatkanmodel alternatif dan berkelanjutan terhadap pengelolaanhutan untuk meniadakan kecenderungan ini. Sejakdiluncurkan tahun 2005, SGP PTF telah membantu 30LSM dan Organisasi-organisasi Berbasis Masyarakat(CBO), yang telah menerima dana lebih dari 1 juta DolarAS dan menjangkau lebih dari 14.000 rumah tanggamelalui campurtangannya.Program Hibah Kecil Fasilitas Lingkungan Duniaprogram dunia dalam hal memajukan peranmasyarakat dalam mancari solusi atas pengelolaansumber daya alam yang berkelanjutan. Di Indonesia,program ini membantu pengelolaan sumber dayaberbasis masyarakat terhadap berbagai jenis ekosistem,air bersih, restorasi pantai dan sumber daya kelautanserta pengelolaan dan proyek-proyek energi yang dapatdiperbaharui. Program ini juga memajukan dialogkebijakan antara masyarakat dengan pemerintah daerahuntuk bekerjasama dalam mengelola masyarakat dandaerah-daerah yang dilindungi Negara. Banyakmasyarakat yang dibantu oleh adanya program ini telahberhasil meningkat pendanaan bersama (co-financing)sehingga mereka dapat meningkatkan kegiatan merekadan telah memprakarsai beberapa pendekatan inovatifterhadap masalah pelestarian lingkungan, dimanasebagian di antaranya berfungsi sebagai contoh terhadapupaya nasional untuk mempromosikan pembangunanyang berkelanjutan. Sejak 1994, program ini telahmengeluarkan biaya 3,6 juta Dolar AS melalui 221 proyekmasyarakat.Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat penggundulan hutan tropis tertinggi di dunia.Peragaan bidang tanah untuk penanaman umbi-umbian asli daerah secara berkelanjutan yangdidukung oleh SGP PTF di Palu, Sulawesi Tengah.Program Hibah Kecil untuk Mempromosikan Hutan TropisIndonesia memiliki beberapa hutan tropis terbesar di dunia danperlindungan terhadapnya menjadi sangat penting dalammempromosikan pembangunan daerah, menjaga keragaman biologidan menghilangkan perubahan iklim. SGP PTF diluncurkan tahun 2005,memajukan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan atashutan tropis Indonesia dengan memberikan hibah kecil kepadaOrganisasi-organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) untuk membantupraktek kehutanan yang baik dan pengembangan mata pencaharian.Hal ini juga memperkuat institusi daerah yang berhubungan denganpengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas penduduk dalammenyelesaikan masalah penebangan hutan, meningkatkan diskusikebijakan masalah, mengkonsolidasi pembelajaran dari ilmu setempatdan meningkatkan penyebaran strategi pengelolaan hutan di tingkatmasyarakat. Sejak tahun 2005 SGP PTF telah mengeluarkan 1,2 JutaDolar AS untuk 30 LSM dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO),menjangkau lebih dari 14.000 rumah tangga di seluruh Indonesia danupaya mereka untuk terus menerus mengelola hutan tropis dan sumberdaya mereka.Berkat hibah SGP PTF, kelompok perempuan Aceh ini (didukung oleh LSM Flora2000) dapat menanam bibit untuk reboisasi dan mendukung penanaman coklatmereka.

yang terdiri dari beberapa orang ahli perubahan iklim,menganalisa dampak dari perubahan iklim terhadapIndonesia, serta menekankan hubungan penting antaraperubahan iklim dan kemiskinan, dan memberipenekanan terhadap pentingnya upaya masyarakatdalam melindungi penduduk miskin dan masyarakatyang rentan.UNDP juga membantu Pemerintah dalammerumuskan Rencana Aksi Nasional untuk PerubahanIklim, yang meletakkan asas-asas, pendekatan, danprioritas penting untuk Indonesia dalam menyelesaikanmasalah perubahan iklim. UNDP juga memberikanbantuan teknis dalam persiapan Program AdaptasiPerubahan Iklim yang menyokong Rencana Aksi.Selama Konferensi Perubahan Iklim di Bali, UNDPberperan penting dalam mendorong debat antara parapetinggi yang bekerja kearah adaptasi perubahan iklimdi Indonesia. Bersama dengan Pemerintah Indonesia,GTZ, Bank Dunia, dan Program Sanitasi dan Air (WASAP)dan Kedutaan Belanda, UNDP mengadakan kegiatanparalel yang memperlihatkan langkah-langkah adaptasiyang diambil Indonesia dalam memerangi perubahaniklim, dan membantu merencanakan langkahselanjutnya. Acara yang berjudul Kemajuan Indonesiadalam Adaptasi Perubahan Iklim; Melangkah Majumembantu stimulasi dialog perubahan iklim di antarapara pemangku kepentingan yang penting termasukPemerintah, masyarakat, media dan masyarakat donor.Dengan tujuan memperkuat implementasi ProtokolMontreal, UNDP bekerjasama dengan DepartemenLingkungan Hidup juga membantu mengadakanseminar sehari tentang hubungan antara ProtokolMontreal dengan Protokol Kyoto.Laporan “The Other half of Climate Change: Why Indonesia must Adapt to protectits Poorest People” dipublikasikan oleh UNDP sebagai masukan dalam KonferensiPBB tentang Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Bali.Mendukung Perlindungan Lapisan OzonUNDP kini tengah membantu memperkuat kebijakandan kerangka peraturan tentang pelaksanaan perjanjianperjanjianinternasional seperti Protokol Montrealtentang Zat-zat yang Mengikis Lapisan Ozon, yangdimaksudkan untuk melindungi lapisan Ozon denganmengurangi pembuatan dan konsumsi bahan-bahankimia, termasuk chlorofluorocarbon (CFC). Indonesia telahmeratifikasi Protokol Montreal pada tahun 1992 dansecara resmi telah melarang impor CFC sejak bulanJanuari 2008.Bekerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan darisektor swasta dan Pemerintah, UNDP mendukung upayaIndonesia untuk mematuhi Protokol Montreal denganmembantu RUU tentang pengendalian impor;membantu pelatihan Pemerintah dalam melindungilapisan ozon; memajukan peningkatan kesadaran lapisanozon di antara para siswa; membantu pemasanganperalatan yang bersahabat dengan ozon pada industripembuatan lemari pendingin di Indonesia; danmembantu mengurangi pemakaian zat-zat yang dapatmenipiskan ozon pada industri lemari pendingin.Pada tahun 2007, UNDP membantu PemerintahIndonesia dalam kampanye kesadaran ozon, melatihlebih dari 26 jurnalis dalam melaporkan ODS,mempromosikan ODS di berbagai program televisi, danmembuat acara dengan target tertentu untukpemerintah daerah, sektor swasta dan sekolah-sekolahdi kota Jakarta, Denpasar, Makasar dan Palembang.Pelatihan mengenai perlindungan lapisan ozon jugadilaksanakan ke lebih dari 2000 teknisi lemari pendingin,dan lebih dari 33 pemerintah (tingkat provinsi dankabupaten). UNDP juga membantu Pemerintah dalammerevisi dan mengembangkan 3 regulasi ODS. Padatahun 2007, UNDP menghapus 1.100 ton meter ODSpada tahun 2007 dan menggantinya dengan teknologiyang lebih bersahabat terhadap lingkungan, denganlebih dari 30 perusahaan lemari pendingin berhentimenggunakan ODS dalam proses produksinya. Sejak2003, Indonesia telah menghapus 6.295 ton meter ODS,memperlihatkan komitmen Indonesia melindungilapisan ozon.

“Demokrasi telah terbukti sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang paling dapat diandalkanuntuk mencegah dan menyelesaikan konflik serta mengamankan dan mempertahankankesejahteraan. Dengan memberikan pilihan kepada masyarakat tentang bagaimana dan olehsiapa mereka diperintah, demokrasi memberikan asas-asas partisipasi dan tanggungjawabterhadap proses pembangunan manusia.” Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2002:Memperdalam Demokrasi di Dunia yang Terpecah-pecah.10 tahun terakhir Indonesia menjalani transisi ke sistempemerintahan demokrasi, yang secara berangsur-angsurmengalami proses konsolidasi. Kebebasan pers telahdibuat dan partai politik diijinkan terbentuk dan bersaingsecara bebas dalam proses pemilihan. Pemilihan Umumanggota Dewan dilakukan pada tahun 1999 dan 2004,dan untuk pertama kalinya penduduk Indonesia memilihsecara langsung Presidennya pada tahun 2004.Restrukturisasi dewan legislatif membentuk DewanPerwakilan Daerah (DPD), yang bersama dengan DewanPerwakilan Rakyat (DPR) membentuk legislatif dua dewanyang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR).Indonesia juga telah memulai proses desentralisasisecara luas, dan mengalihkan kekuasaan dantanggungjawab secara bertahap kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerahserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) secaralangsung. Reformasi penting lainnya juga diambil untukmemperkuat tanggungjawab, efektivitas dankemandirian sektor keadilan. Organisasi MasyarakatMadani (CSO) boleh berhubungan bebas dan jumlahnyameningkat tajam pada tahun-tahun terakhir. Di seluruhIndonesia, Organisasi Masyarakat Madani (CSO) berperanpenting dalam penerapan program pembangunan,memantau kinerja Pemerintah pada semua tingkat,mengadvokasi hak bagi penduduk miskin dan berperanserta sebagai juru bicara pada debat kebijakan.Mengingat pemerintahan demokrasi membantumengurangi kesenjangan, menurunkan kemiskinan danmencapai MDG, UNDP membantu memperkokoh sistempemerintahan demokrasi Indonesia melalui:1) pendalaman demokrasi melalui bantuan parlemendan perwakilan rakyat; 2) membantu mempercepatlangkah dan efektivitas reformasi pemerintah daerahdan; 3) reformasi sektor keadilan dan hukum.Memperdalam DemokrasiUNDP membantu proses konsolidasi politik Indonesiamelalui proyek reformasi terpilih; menciptakan kesadarandi antara warga negara Indonesia; meningkatkankapasitas media; mengukur kesehatan demokrasi diIndonesia; dan memajukan dialog antara pelakupemerintah dan non-pemerintah.Meningkatkan kapasitas pelayanan efektif mediasebagai pengawas demokrasi, UNDP meningkatkankapasitas Sekolah Media Penyiaran untuk menyediakanpelatihan yang berkualitas untuk para jurnalis. Padatahun 2007, UNDP memberikan bantuan teknis kesekolah melalui pengembangan rencana bisnis danstrategi, yakni membuat struktur pengelolaan terbarudan memiliki target pasar untuk meningkatkan kapasitaskeuangannya.UNDP memberikan bantuan pada pemilihan umum1999 dan 2004, juga pemilu lokal di Aceh pada tahun2006, melalui bantuan administrasi pemilu danmemperkuat kelemahan, program pendidikanpemilih skala besar dan koordinasi bantuan donor.Lokakarya tentang Parliamentary Reform and Public Engagement Revitalisation yang diselenggarakanoleh UNDP, Jakarta, Juli 2007.

Untuk proses pemilihan mendatang, UNDP tengahmembuat program terpadu yang menggabungkanpraktek internasional dan membangun pembelajarandari bantuan pemilu di masa lalu. Fokusnya yaitumembangun solusi jangka panjang dan kapasitasinstitusi, mengintegrasikan tanggungjawab danmekanisme integritas melalui proses pemilu, danmeningkatkan partisipasi pemilih dan masyarakat politis.Selama tahun 2007, UNDP secara aktif membantureformasi parlemen dengan memberikan advis tentangbagaimana memperkuat mekanisme masalah regionalke perhatian tingkat pusat, meningkatkan kualitaspartisipasi perempuan di parlemen, meningkatkankualitas pelayanan parlemen, dan meningkatkanhubungan antara masyarakat dan parlemen. Untukmeningkatkan kapasitas anggota DPRD, UNDPmembantu mengembangkan dan memberikan modulpelatihan dalam hal pembuatan undang-undang,anggaran, kealpaan dan hubungan utama pada dewanlegislatif daerah.Sesi pleno DPR RI.Untuk meningkatkan kapasitas pelaku pemerintahmaupun non-pemerintah agar lebih baik dalam menilaikesehatan demokrasi di Indonesia, dan menilai kemajuandan kemerosotan demokrasi di tingkat nasional dandaerah, UNDP membantu dengan pengembanganIndeks Demokrasi Indonesia. Indeks ini akan mengukurtingkat pemenuhan kebebasan masyarakat dan hak-hakpolitik dan kapasitas proses dan institusi demokrasi diIndonesia, berdasarkan indikator yang terlah ditentukandan disetujui secara nasional. Indeks ini dirancang padatahun 2007 dengan bantuan UNDP; para ahli nasional;Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);Badan Pusat Statistik (BPS); dan Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) di seluruh 33 provinsi.Pengumpulan data akan dilakukan pada tahun 2008oleh Organisasi Nirlaba Jaringan Pendidikan PemilihRakyat, JPPR. Indeks ini akan menjadi alat penting untukmengukur pencapaian agenda nasional atas konsolidasidemokrasi, sebagaimana disebutkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Pemerintah Indonesia,serta akan digunakan sebagai dasar programperencanaan yang bertujuan mengkonsolidasi institusidemokrasi di Indonesia. Indeks dapat juga digunakanoleh pemuka masyarakat sebagai instrumen pentinguntuk memantau kemajuan demokrasi Indonesia.Mempercepat Efektivitas dan Langkah Reformasi Pemerintah DaerahIndonesia telah mengalami desentralisasi kekuasaanpolitik dari Pemerintah pusat ke pemerintah provinsidan daerah sejak tahun 1999. Upaya terus menerus tetapdiperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahdaerah dan para petinggi agar dapat secara efektifmemangku tanggungjawabnya dalam lingkungan yangterdesentralisasi. UNDP membantu memperkokohpemerintah daerah di Indonesia melalui ukuran untuk

memperkuat perencanaan, penganggaran, pembuatankebijakan dan pelayanan di tingkat daerah dengan lebihberpihak kepada penduduk miskin.Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerahdalam memfasilitasi dan mengkoordinir pembangunanregional melalui penyusunan, perencanaan,penganggaran serta pemantauan kebijakan yang lebihjelas, UNDP memberikan bantuan teknis. Dalambeberapa hal, bantuan ini diberikan dalam bentukLaporan pembangunan manusia di daerah (PHDR), yangmenilai kemajuan Indonesia dalam meraih MDG dandalam hal mempromosikan pembangunan manusia,serta meningkatkan kapasitas lembaga Pemerintah danOrganisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) untukmengumpulkan dan menganalisa data tentangpencapaian MDG. Gorontalo merupakan provinsipertama yang memperoleh manfaat dari PHDR. Setelahdiselesaikan tahun 2008, laporan ini diharapkan dapatmemberikan basis yang penting bagi prosesperencanaan dan penyusunan anggaran di tingkatprovinsi di masa mendatang.Forum untuk berbagai pemangku kepentingan(stakeholder) telah berkembang pesat di seluruh penjurunegeri sejak datangnya demokrasi. Forum-forum iniberanggotakan masyarakat dan Organisasi-organisasiMasyarakat Madani (CSO) yang memberikan advokasiterkait masalah-masalah tertentu guna mempengaruhiperubahan kebijakan. Biasanya forum-forum inibertujuan untuk menyusun skala prioritas dalamperencanaan pembangunan daerah serta layananmasyarakat yang peka terhadap kebutuhan masyarakat,terutama penduduk miskin. Untuk meningkatkan suaramasyarakat di pemerintah dan pembangunan daerah,UNDP memberikan fasilitas penegakan fora investor disektor terpilih di tingkat kabupaten. Pada tahun 2007,UNDP memberikan bantuan ke lebih dari 20 fora di limaprovinsi di Sulawesi, memperkuat suara dan kapasitasmereka untuk berinteraksi dan menuntut pemerintahdaerah.Meningkatkan akses informasi dapat menjadi alatyang kuat untuk memberdayakan penduduk miskin danmasyarakat terpencil serta dapat meningkatkankesempatan dibidang ekonomi. Meyakinkan pentingnyapotensi pembangunan, UNDP membantu terciptanyapembangunan pusat telekomunikasi masyarakatserbaguna di enam provinsi. Ini ditujukan kepadapenduduk desa untuk meningkatkan matapencahariannya dengan memberikan fasilitas aksesterhadap ilmu, pelayanan dan kesempatan berusaha.Pada tahun 2007, UNDP terus membantu pengelolaandelapan pusat telekomunikasi. Dengan mengalihkanpengetahuan dan pelajaran yang telah diperoleh, pusattelekomunikasi ini membantu pemerintah daerah dalammeniru model tersebut di daerah masing-masing.Penduduk di Muneng, Jawa Timur belajar menggunakan komputer di pusat telekomunikasikomunitas yang didukung oleh UNDP.Mempromosikan Reformasi di Sektor Keadilan dan Hukum berbasis HakUNDP membantu meyakinkan penduduk Indonesia,terutama mereka yang lemah dan kaum marjinal, bahwamereka memiliki akses untuk keadilan melalui kerangkahukum berbasis hak yang memiliki karakteristik kuatnyahak asasi manusia dan kesadaran hukum, aksesmasyarakat yang penuh dan adil untuk menyelesaikanperselisihan, penanganan dukacita yang efektif danpemberian pertolongan yang tunduk kepada standarhak asasi manusia internasional. Sebagai mitraPemerintah Indonesia, institusi hak asasi manusianasional, masyarakat dan akademia, UNDPmemberdayakan masyarakat agar menggunakan hukumdengan labih baik dalam mewujudkan hak asasi mereka,secara simultan memperkuat tanggung jawab institusihukum untuk keamanan akses keadilan.Untuk meningkatkan kerangka hukum dalammembantu akses keadilan, UNDP memberikan fasilitasinput/masukan kepada Pemerintah Indonesia danmasyarakat atas rumusan Akses Nasional TerhadapStrategi Keadilan yang akan terintegrasi ke dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2010-2014, UNDP juga membantu peran serta pengembangannaskah Hukum dari Pandangan Hak Asasi Manusia, Genderdan Pembangunan yang Berkelanjutan.UNDP bermitra dengan Organisasi-organisasiMasyarakat Madani (CSO) untuk melaksanakan kampanyekesadaran hak asasi manusia dan hukum publik, danmembantu peluncuran Pusat Informasi dan Komunikasi(CIC) sebagai jembatan informasi antara DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia, masyarakat umum, danpers. Segera setelah diluncurkan pada tahun 2007, CICmulai menyebarkan informasi mengenai hak asasimanusia dan hukum kepada masyarakat, menciptakanwebsite sebagai akses masyarakat (www.hukumham.info)yang berisi informasi hukum dan regulasi Indonesia, danmendistribusikan lebih dari 5.000 CD yang memuat

kompilasi hukum dan regulasi periode 2004-2006.Selanjutnya, CIC membuat dokumentasi kesadaranmasyarakat dalam hal proses legislatif Indonesia, danmenerbitkan majalah bulanan mengenai topik-topikyang berhubungan dengan hukum dan hak asasimanusia.UNDP memperkokoh kapasitas masyarakat untukmemonitor dan mengadvokasi hak bagi yang lemah danmarjinal, menyebarkan informasi hukum dan hak asasimanusia dan pertanggungjawaban sektor keadilan danhukum. Disini, pada tahun 2007, UNDP meluncurkanprogram Pemberdayaan dan Bantuan Hukum bagi yangKurang Beruntung (LEAD) - sebuah prakarsa yang dibantuoleh Pemerintah Belanda, Norwegia dan Swedia. LEADmendirikan fasilitas penggalangan dana untukmemberdayakan Organisasi-organisasi MasyarakatMadani (CSO) memajukan hak asasi manusia pagi yanglemah dan marjinal. Kotak di bawah ini menyajikaninformasi tentang program LEAD.Memperkuat kerangka kebijakan untuk akses ke keadilan dan peran masyarakat di sektor keadilanmelalui programProgram LEAD diluncurkan tahun 2007 oleh BAPPENAS, bermitradengan UNDP. Program ini bertujuan meningkatkan akses keadilanuntuk masyarakat lemah dengan bekerja di tingkat nasional dandaerah. Di tingkat nasional, program ini menyediakan penggunaankerangka melalui pembangunan akses nasional yang komprehensifatas strategi keadilan untuk dimasukkan ke dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah periode 2010-2014. UNDP berperanpenting dalam penyediaan saran teknis terhadap strategi danmemfasilitasi partisipasi pemuka masyarakat dalam proses perumusan.Di tingkat daerah, LEAD mendirikan fasilitas penggalangan dana yangmemberdayakan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO)untuk memantau dan mengadvokasi hak kaum lemah dan marjinal,memantau tanggungjawab akses hukum dan keadilan, menyebarkaninformasi hukum dan hak asasi manusia dan memberikan bantuanhukum. Enam Organisasi Masyarakat Madani (CSO) di Maluku Utarasaat ini bermitra dengan program LEAD. Pada tahun 2008, 17 kemitraanDiskusi kelompok fokus yang diselenggarakan oleh penerima hibah Proyek LEAD(Governance Education for Action, GOCEFA) Ternate, Maluku Utara.akan didirikan di provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sebagai tambahan bantuan keuanganuntuk Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO), LEAD menyediakan peningkatan kapasitas pada beberapa topik,termasuk pengelolaan keuangan, prosedur standard pengoperasian, pemantauan dan penilaian, dan adopsi pendekatanberdasarkan hak asasi dalam rancangan dan penerapan program.Hingga kini, mitra Organisasi Masyarakat Madani (CSO) LEAD telah memberdayakan masyarakat miskin dan lemah melaluipelayanan bantuan hukum dengan melatih 42 poin penting tentang masalah lingkungan dan 104 perangkat hukum (64di antaranya fokus kepada pelayanan hukum bagi perempuan). Untuk meningkatkan akses kepada informasi hukum danhak asasi manusia dan meningkatkan “tuntutan” tekanan untuk perubahan hukum, Organisasi-organisasi MasyarakatMadani (CSO) ini telah memasang dua sambungan telepon gratis dan menerapkan komunikasi untuk meningkatkankesadaran mengenai keberhakan hukum, hak asasi manusia dan dengan demikian potensial bagi masyarakat menjadiagen perubahan. Pemberdayaan ini termasuk dialog interaktif di radio, pemutaran film massal dan diskusi menyeluruh ditingkat desa tentang beberapa topik yang berhubungan dengan pemberdayaan hukum dan hak asasi manusia. Materialmengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak asasi manusia juga disebarkan dalam bentuk pamflet, stiker,leaflet dan melalui surat kabar dan lebih dari 240 program radio. Untuk memastikan korban kekerasan rumah tanggamenerima bantuan hukum dan psikologis, sebuah naungan untuk perempuan telah didirikan untuk menjadi keamanandirinya ketika mengejar keadilan hukum.Kondisi khusus pasca tsunami dan pasca konflik diprovinsi Aceh menunjukkan adanya tantangan khususyang terkait dengan akses ke keadilan. Proyek PenguatanKeadilan untuk pembangunan dan Perdamaian di Aceh,dibantu oleh Uni Eropa, bertujuan meningkatkankesadaran hukum, memperkuat kerangka hukum daninstitusi dan kapasitas masyarakat untuk memantapkanakses keadilan bagi yang lemah dan kaum marjinal diAceh. Ini diuraikan lebih terperinci dalam laporan padabagian Aceh dan Sumatera Utara.

“Konflik dan bencana alam dapat menghambat hasil-hasil pembangunan yang penting yangdiperoleh selama jangka waktu yang lama dan secara drastis mempengaruhi masyarakat yangpaling rentan, termasuk perempuan”, Rencana Aksi Program Negara UNDP periode 2006-2010.Indonesia merupakan salah satu negara yang seringdilanda bencana. Lebih dari 4 tahun terakhir Indonesiamengalami serangkaian bencana alam yangmenewaskan manusia dan mempengaruhiperekonomian negeri ini. Bencana ini termasuk tsunamiAceh pada Desember 2004, Gempa Nias di Maret 2005,Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah di Mei 2005 dangempa serta tsunami di Jawa Barat pada bulan Juli 2006.Indonesia juga berpotensi tinggi terhadap gunungmeletus dengan 128 gunung api aktif (31 di antaranyadalam pemantauan) dari 600 gunung berapi di seluruhkhatulistiwa. Di samping itu, virus flu burung juga telahmenelan jumlah korban yang lebih banyak dibandingkannegara lain. Bencana-bencana ini memberikan dampakbesar terhadap perekonomian negeri ini, kerusakan yangditimbulkan oleh tsunami diperkirakan sebesar 4 jutaDolar AS dan gempa Yogyakarta dan Jawa Tengahsebesar 3 juta Dolar AS. Bencana alam mengancampembangunan manusia di Indonesia dan mengakibatkanrusaknya pencapaian MDG. Konflik sosial jugamerupakan tantangan serius terhadap pembangunan.Transisi demokrasi Indonesia dan proses desentralisasiditandai dengan konflik perselisihan lokal di beberapaprovinsi.UNDP membantu perdamaian dan stabilitas jangkapanjang Indonesia melalui upaya pencegahan danpemulihan krisis yang bertujuan mencegah kejadiankonflik dan mengurangi kerentanan terhadap bencana.Pada tahun 2007, program Pencegahan dan PemulihanKrisis tetap menggambarkan portfolio terbesar UNDPIndonesia, dengan total pengeluaran lebih dari 45 jutaDolar AS, mewakili 54% dari total pengeluaran programUNDP seluruhnya.Pengurangan Resiko BencanaUpaya untuk melindungi dan mempersiapkanmasyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang seringdilanda bencana, serta upaya untuk meningkatkankapasitas Pemerintah dalam merespon keadaandarurat, dapat membantu mengurangi resikosecara signifikan bila terjadi bencana sertamendorong masyarakat untuk menerapkan budayaaman. Untuk meningkatkan ketahanan nasionaldan daerah dalam pengurangan resiko bencana (DRR)dan membantu peralihan dari budaya tanggap danbantuan menjadi budaya mengurangi resiko bencanayang komprehensif dan diintegrasikan dalam fungsiutama Pemerintah di seluruh tingkat serta di sektorswasta dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani(CSO), UNDP: i) menyediakan saran kebijakan danpeningkatan kapasitas untuk mengurangi dan mengelolaresiko bencana ke dalam kerangka kebijakan, hukum,regulasi dan perencanaan; ii) meningkatkan kapasitasdalam menyiapkan diri menghadapi situasi darurat dansistem respon di tingkat nasional, provinsi dankabupaten; dan iii) membantu penanganan resikobencana berdasarkan kemasyarakatan.Jakarta terkena banjir besar pada bulan Januari 2007. Foto menunjukkan truk yang membawaorang-orang mengungsi dari lingkungan Kelapa Gading, salah satu daerah yang mengalamibanjir terparah.

Untuk membantu meningkatkan peraturan yangterkait dengan upaya untuk mengurangi resikobencana di Indonesia, UNDP menjadi instrumen pentingdalam menyediakan petunjuk strategis dan sarankebijakan untuk perumusan RUU dan regulasipenanggulangan bencana. RUU ini telah disahkan padatahun 2007. UNDP memainkan peran yang pentingdalam memfasilitasi konsultasi tentang RUU ini denganpara investor utama di tiga provinsi. UNDP juga telahmembantu penyebaran RUU ini ke sektor publik,masyarakat dan sektor swasta.Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat maupundaerah untuk menyiapkan dan mengelola bencana danpemulihan selanjutnya adalah penting pada negara yangmudah terkena bencana dan pemerintahan terpusatseperti Indonesia. Kapasitas pengurangan resiko bencanadan penanganan memerlukan pengetahuan, sistem,informasi, perangkat dan sumberdaya yang diperlukanuntuk merespon bencana.Kapasitas yang efektif dalam menurunkan resikobencana memerlukan pengurangan resiko bencana yangterintegrasi ke dalam perencanaan dan anggarannasional di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten,Pada tahun 2007, UNDP memberikan bantuan dalamperumusan dan penyebaran Rencana Aksi Nasional untukPengurangan Resiko Bencana (DRR) dan rencana aksiDRR di tingkat regional untuk provinsi Yogyakarta danJawa Tengah (yang mengalami bencana gempa bumipada tahun 2006). Perencanaan menjadi penting untukmeningkatkan kapasitas Pemerintah dalam mengurangidampak bencana, mengelola bahaya bencana, danGunung Merapi di Jawa Tengah adalah gunung berapi yang paling aktif di Indonesia, terakhirmeletus di tahun 2006.menurunkan resiko bencana ke dalam pengembanganperencanaan dan anggaran.Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalammemantau proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelahbencana, UNDP juga membantu kerangka pemantauandan penilaian baik di tingkat nasional dan daerah diYogyakarta dan Jawa Tengah, setelah gempa bumi 2006.UNDP juga membantu konsultasi investor dalamperancangan Sistem Informasi Resiko Bencana yangmembantu mengadakan informasi yang relevansehubungan dengan pengurangan, pencegahan, danpenanggulangan bencana. Sebagai tambahan, UNDPmemberikan bantuan teknis terhadap persiapanpemetaan resiko agar lebih mudah memperkirakanaktifitas seismik gunung Merapi Yogyakarta yang meletussecara periodik, terakhir kali pada tahun 2006.Tugas analisa UNDP terhadap pencegahan dan pemulihan krisisAgar efektif dalam menginformasikan pembuatan kebijakan, UNDP berperan penting dalam membantu Pemerintah Indonesia untukmelaksanakan pekerjaan analitis dalam pencegahan dan pemulihan krisis.Pada tahun 2007, sebuah kerjasama dengan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Penilaian Pemulihan Pasca Bencanadi Daerah yang dilanda konflik dilaksanakan, meliputi delapan kabupaten. Penelitian menunjukkan pemulihan pasca konflik di bidangtertentu memerlukan waktu lebih lama dan lebih menantang daripada tempat lain yang juga mengalami bencana alam. Ini juga memperlihatkankurangnya integrasi pencegahan konflik dalam usaha pemulihan di daerah yang dilanda konflik, dan prioritas diberikan pada “penggantian”infrastruktur fisik dibandingkan dengan membangun modal dan kepercayaan sosial. Solusi jangka pendek ditujukan untuk mempertahankanperdamaian saat ini lebih diperlukan di daerah seperti Maluku dan Poso, sebagaimana ditentang dalam menyelesaikan akar permasalahankonflik. Ini menghasilkan lingkungan terpencil yang meningkatkan adanya konflik bersama di masa mendatang. Secara umum penelitianmenemukan bahwa pemerintah daerah kurang mendapatkan anggaran untuk pemulihan jangka panjang melalui pembangunan, yangmembatasi kapasitas mereka dalam mengelola proses secara efektif.Pada tahun 2007, UNDP juga memberikan bantuan analitis terhadap reintegrasi pasca konflik di Aceh melalui penciptaan Basis DataPemantauan Perkembangan Perdamaian di Aceh dan sebuah Survei terhadap Pengungsi Konflik dan Kelompok Masyarakatdi Aceh dan Sumatera Utara.Pemantauan pasca konflik di Aceh telah membuka bahwa dinamika konflik telah berubah secara cepat di provinsi tersebut dan tidak adakejadian perselisihan antara pemerintah dengan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagaimanapun juga, kejahatan kriminal dankewaspadaan meningkat secara dramatis, membuat Aceh terkenal dengan ketiadaan hukum. Tegangan dan kejahatan muncul bersaingdengan sumber daya ekonomi, termasuk dana reintegrasi Pemerintah, bantuan, dan pengendalian usaha daerah. Ini mengakibatkanrendahnya kepercayaan publik dan kepercayaan Pemerintah dan kemampuannya memberikan keamanan dan pembangunan ekonomi.Konflik IDP dan Kelompok Masyarakat yang Membutuhkan Penilaian mengungkapkan bahwa masyarakat yang terlantar dan tertinggal,telah mengalami trauma dan dampak ekonomi. Dengan demikian, bantuan untuk IDP meningkatkan ketegangan antaramengembalikan/membayar IDP dan kelompok masyarakat. Penelitian juga membuka tabir bahwa orang tua menderita dampak palingburuk dari konflik, juga penelantaran, terlepas dari perbedaan gender. Keseluruhannya, bantuan pasca konflik difokuskan kepada kaummuda (kombatan potensial) dan perempuan (kaum marjinal) tetapi cenderung menelantarkan yang tua. Penilaian ini membuka tabir bahwaorang tua mengalami miskin kronis serta menderita stress sebagai akibat dari trauma pasca kejadian.

Sebelum memindahkan tanggungjawab pascabencana kepada pemerintah daerah sehubungandengan gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, UNDPmembantu pekerjaan Koordinator Area Pemulihan PBBselama tahun 2007. Dalam kapasitasnya, UNDPmenyediakan struktur atap dan perlindungan transisikepada 2.178 rumah tangga; pelayanan dasar kepada4.015 usaha rumahan; memberikan hantaran publikdalam hal rumah yang lebih aman; dan menolong lebihdari 3.570 usaha kecil memulai kegiatannya lagi denganbantuan dana.UNDP sedang dalam proses program pengembanganuntuk memperkuat kapasitasnya dalam penanggulanganbencana kemasyarakatan. Pada tahun 2007, penilaiandilakukan untuk menentukan prioritas bantuan. Programini akan dimulai tahun 2008.Gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah berdampak serius terhadap mata pencaharianlokal. Program “Early Recovery for Yogyakarta and Central Java” UNDP telah bergeser fokus darimerespon kebutuhan akan tempat penampungan, menjadi pemberian dukungan untuk matapencaharian jangka panjang. Di sini terlihat penerima manfaat usaha mikro sedang membuatemping melinjo.Pencegahan KonflikTransisi Demokrasi di Indonesia dan proses desentralisasiditandai dengan adanya konflik lokal, terutama diprovinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.Konflik ini berpengaruh negatif terhadap pembangunanmanusia dan pencapaian MDG. Pemerintah Indonesiamenjawab konflik ini dengan memfokuskan dirimenurunkan potensi konflik. UNDP membantu strategiini dengan membantu memperkuat kerangka kebijakan,hukum, regulasi dan perencanaan untuk pencegahankonflik jangka panjang, pemulihan dan perkembanganPerdamaian di Indonesia.Tujuan penting lainnya dalam strategi pencegahankonflik UNDP adalah dengan memperkuat kerangkakebijakan dan kemauan politik untuk membantupartisipasi perempuan, dan meningkatkankepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian.UNDP juga memajukan pendidikan dan peningkatankesadaran pencegahan konflik dan perdamaian di antarapembuat kebijakan, masyarakat dan membantu upayaperbaikan mata pencaharian dan meningkatkankesempatan ekonomi untuk orang yang tinggal di daerahkonflik.Tugas UNDP dalam hal pendidikan dan peningkatan kesadarandalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaianUNDP membantu upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan mendidik masyarakattentang pentingnya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian. Pada tahun2007, UNDP, dengan dorongan dari Pemerintah, bekerja bersama dengan konsorsiumLSM mengadakan kegiatan yang mempromosikan perdamaian di Indonesia.Ini termasuk pemutaran Film Pendidikan Perdamaian di sekolah-sekolah di JakartaRaya, memaparkan pengalaman dan cerita dari masyarakat yang terkena konflik;mengadakan pagelaran musik oleh artis lokal dengan tema perdamaian; talk show diradio lokal di provinsi pasca konflik; dan seminar nasional mengenai pengalamanIndonesia dalam membangun perdamaian. Serangkaian kegiatan dibuat dalamAnak-anak merayakan Hari Perdamaian di Ternate, Maluku Utara.perayaan damai yang diadakan oleh Wakil Presiden dimana lawan dari wilayah pascakonflik berkumpul bersama menegaskan komitmennya terhadap perdamaian. Atas keberhasilan prakarsa ini, Pemerintah Indonesiamengadopsi Hari Perdamaian Internasional sebagai sebuah even resmi yang akan diperingati setiap tahun di Indonesia. PTD juga membantubeberapa kegiatan media massa dalam memajukan kesadaran terhadap menciptakan perdamaian. Ini termasuk banyak media yangmengangkat topik “pemilihan yang damai”, dialog interaktif di radio dan talk show di radio dalam upaya membangun perdamaian padaperan generasi muda dan perempuan, kompetisi lagu dan puisi perdamaian, dan pameran perdamaian yang memajukan kesadaran damaidi antara anak-anak.

UNDP memberikan bantuan dalam mengintegrasikankonflik dan dimensi gender ke dalam RUUPenanggulangan Bencana, yang sudah disahkan tahun2007. Ini sangat penting dalam memberikan masukanterhadap RUU serta peraturannya dari masyarakat yangtelah mengalami konflik (dan bencana alam) denganmengadakan beberapa proses konsultasi di daerahdaerahtersebut. Pada tahun 2007, UNDP juga telahmembantu memfasilitasi beberapa konsultasi tentangRUU Penanganan Konflik di delapan daerah di Indonesia.Setelah disetujui, undang-undang ini akan memberikanbasis hukum dan peraturan yang lebih kuat dalammenangani konflik secara lebih baik sebelum dansesudah konflik tersebut terjadi.Program Perdamaian melalui PembangunanProgram PTD diluncurkan pada tahun 2006 untuk mengurangi potensi konflikdan meningkatkan pemulihan pasca konflik di 24 desa di enam kabupatendi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Program ini bertujuanmeningkatkan kapasitas pemerintahan dalam perencanaan hal-hal sensitiftentang konflik untuk membantu pencegahan konflik jangka panjang danmenciptakan perdamaian, dan meningkatkan mata pencaharian di daerahyang dilanda konflik melalui proyek yang memperkuat kerjasama sosial.PTD berperan penting dalam mengintegrasi asas-asas pencegahan konflikdan pembangungan perdamaian kedalam proses perencanaan daerah(musrenbang). Ini juga menjembatani partisipasi daerah yang dilanda konflikke dalam musrenbang dan memperbesar partisipasi dari grup marjinaltradisional, seperti kaum muda dan perempuan. Untuk meningkatkankesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan pencegahan konflik kedalam musrenbang, PTD telah melatih 273 perwakilan pemerintah daerah(67 di antaranya perempuan) dalam perencanaan hal-hal sensitif yangberkaitan dengan konflik. Untuk meningkatkan hal ini di kabupaten yangdituju, PTD telah menyebarkan 65 bantuan kepada Organisasi-organisasiMasyarakat Madani (CSO) dan pemerintah daerah sejak diluncurkan. Programini penting dalam menolong pemerintah daerah membangun programProgram pengelolaan sampah PTD di Kota Ambon bertujuan untuk membangun kembali infrastrukturyang rusak selama konflik tahun 1999-2004 dan membina hubungan damai antara masyarakat yangsebelumnya berkonflik.Kaum perempuan mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka disebuah pertemuan pra-musrenbang yang didukung program PTD diPalu, Sulawesi Tengah.kemasyarakatan dalam musrenbang, menyediakan masyarakat dengan informasi yang sistematis dalam hal aturan danproses, dan umpan balik atas hasil.Perempuan memiliki dampak tidak proporsional atas adanya konflik. Mereka berperan penting, seringkali menentukan,dalam menciptakan perdamaian, walaupun secara umum berada di luar proses. Program PTD bertujuan meningkatkan peranperempuan dalam menciptakan perdamaian dan pencegahan konflik. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang bertujuanmempromosikan hak asasi perempuan dan kesadaran gender menjembatani partisipasi perempuan dalam proses perdamaianformal; meningkatkan kapasitas aktivis perdamaian wanita dan organisasi perempuan; secara ekonomi memberdayakanperempuan di daerah yang dilanda konflik; menangani kekerasan domestik dan seksual; dan membangun data pertentangangender untuk memantau dampak program. PTD juga memajukan partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaandaerah seperti musrenbang, dengan menyediakan akses informasi proses perencanaan di lokasi mereka dan memperkuatkepemimpinan mereka dan ketrampilan penyelesaian konflik. Hasinya, 1.031 perempuan telah berpartisipasi dalam prosesmusrenbang di daerah yang dibantu oleh PTD, meningkatkan 20% partisipasi perempuan sejak diluncurkannya program ini.Dukungan juga telah diberikan kepada Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) perempuan, seperti Forum untukPemberdayaan dan Perjuangan Perempuan yang telah menghasilkan peraturan daerah tentang kekerasan dalam rumahtangga terhadap perempuan. Di Maluku Utara, naskahsemacam regulasi tersebut telah dibuat dan sesegeramungkin disahkan oleh badan perwakilan setempat.Program ini juga memiliki penelitian dengan upayaperempuan dalam membangun perdamaian bersamadengan Pusat Kajian Perempuan di Universitas Maluku diMaluku Utara.Akhirnya, PTD bertujuan meningkatkan mata pencaharianpada masyarakat yang daerahnya terkena konflik melaluiproyek yang secara simultan bertujuan membangunperdamaian dan kesatuan sosial. Contohnya adalahkegiatan daur ulang dan pengelolaan sampah yangmembutuhkan kerjasama antar masyarakat. Sejak dimulai,PTD telah menyebarkan bantuan ke 60 OrganisasiorganisasiMasyarakat Madani (CSO) dengan nilaikeseluruhan sebesar 2 juta Dolar AS.

Pagi hari, tanggal 26 Desember 2004, provinsi Aceh dikepulauan Sumatera diterjang tsunami yang palingdahsyat yang sulit dilupakan. Bencana ini menewaskanlebih dari 100.000 orang, memaksa lebih dari 500.000orang meninggalkan tempat tinggal mereka sertamembuat 600.000 orang kehilangan mata pencaharianmereka. Total kerusakan diperkirakan sekitar 4 juta DolarAS. Satu hal positif dari bencana ini adalah bahwabencana ini menjadi akhir dari 30 tahun konflik senjatadi Aceh. Hanya beberapa bulan setelah bencana tsunami,gempa bumi dahsyat menerjang kepulauan Nias yangterletak di dekatnya, sehingga mengakibatkan ribuanorang meninggal dunia, banyak insfrastruktur yang rusakserta ribuan orang kehilangan mata pencaharian.Namun, tiga tahun kemudian, masa pemulihan Acehdan Sumatera Utara kini akan berakhir dan kawasan inikini tengah menuju proses perdamaian danpembangunan yang berkesinambungan. UNDP kinitengah membantu penduduk Aceh dan Sumatera Utaradalam mencapai transisi ini melalui sistem pendekatanmulti-guna yang mencakup: 1) upaya memerangikemiskinan; 2) memajukan tata kelola pemerintahanyang baik dan akses keadilan; 3) meningkatkan prosesperdamaian; 4) pengurangan resiko bencana; dan 5)memajukan pembangunan lingkungan yangberkelanjutan.Memerangi KemiskinanDalam merespon kerugian materi dan jiwa yangdisebabkan oleh bencana alam, respon awal UNDPdifokuskan pada rehabilitasi dan penyediaan lapangankerja, pemulihan mata pencaharian, membangunkembali rumah-rumah dan pemukiman sertameningkatkan kapasitas masyarakat. Tugas ini dimulaitahun 2005 melalui program Emergency Response andTransitional Recovery (ERTR) UNDP, yang merupakan salahsatu dari program-program berskala penuh pertamayang akan dilaksanakan setelah terjadi bencana tsunamidan gempa bumi.ERTR bertujuan untuk membantu transisi yang efektifdari kegiatan bantuan darurat langsung menjadi upayapemulihan yang berkelanjutan dari krisis tersebut. Sejaktahun 2005, ERTR telah diperluas hingga mencakupupaya untuk menangani beberapa prioritas pemulihansecara menyeluruh. Upaya ini mencakup fokus yanglebih besar terhadap upaya pengelolaan limbah,rehabilitasi prasarana pelabuhan, bantuan untuk ProgramBersama PBB serta Forum Kemitraan Ekonomi Aceh.Selama tiga tahun terakhir ini, upaya rekonstruksidan rehabilitasi pasca tsunami secara keseluruhan telahmeraih peningkatan yang sangat berarti. Di bawahkepemimpinan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Acehdan Nias (BRR), lebih dari 100.000 rumah telah dibangunkembali dan mata pencaharian bagi 680.000 orangyang kehilangan tempat tinggalnya dipulihkan. Disamping itu, lebih dari 800 sekolah dan 500 fasilitaskesehatan telah dibangun kembali dan kebutuhanprasarana penting seperti jalan, pelabuhan dan bandaratelah pulih.Usaha kopi wanita Aceh ini adalah salah satu penerima manfaat program pemulihan matapencaharian masyarakat yang terkena tsunami.

Program Tanggap Darurat dan Pemulihan TransisionalProgram ERTR yang akan berakhir pada tahun2008 bertujuan mengurangi kemiskinan di Acehmelalui rehabilitasi dan pemulihan fasilitas publikyang rusak karena tsunami, perumahan danbantuan cicilan, membantu pemulihan matapencaharian dan membantu penyelesaianperselisihan tanah.Dengan bermitra dengan UN Habitat, dan dibawah petunjuk Badan Rehabilitasi danRekonstruksi Aceh dan Nias (BRR), UNDPmelanjutkan pekerjaan rekonstruksi pasca tsunamipada tahun 2007, menyelesaikan 350 konstruksirumah permanen, membantu lebih dari 3.600rumah tangga membangun kembali rumah-rumahmereka sejak dilanda tsunami.Mengejar upaya menolong mereka yang terkenaefek tsunami untuk memulihkan mata pencaharianmereka, UNDP menciptakan lebih dari 230.000pekerja harian melalui program Dana untukPekerja pada tahun 2007, program pemulihanmata pencaharian ERTR telah bermanfaat kepadalebih dari 100.000 penerima bantuan di lebih dari330 desa di Aceh dan Nias melalui proyekkebangkitan perikanan, budidaya air, budidayatanaman, usaha kecil dan kegiatan perdagangan.Survei yang dibuat untuk mengevaluasi dampakprogram pemulihan mata pencaharian ERTRmenyimpulkan adanya efek positif yang signifikanpada penerima manfaat, dengan lebih dari90% menyatakan bahwa program tersebut telahmemberikan dampak yang positif terhadappendapatan rumah tangga mereka, dan merekatelah menggunakan bantuan tersebut sebagaimodal awal, perlengkapan dan aset produktifProgram Cash-for-Work ERTR membantu memulihkan mata pencaharian kepala keluarga miskin yang terkenauntuk memulihkan mata pencaharian mereka.tsunami.Survei tersebut juga menunjukan bahwaberkat adanya program ini, tingkat pendapatan penerima manfaat telah pulih seperti sebelum dilanda tsunami.Sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Aceh, UNDP membantu Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi.Aceh Partnerships for Economic Development (APED). APED difokuskan untuk memperkuat industri kopi Arabika melaluijaringan kemitraan sektor publik maupun swasta dan hubungan antara produsen kopi di tingkat kabupaten hingga eksportirdi tingkat provinsi. Pada tahun 2007, APED terus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani dan produsen kopimelalui penelitian biji kopi, penetapan kemitraan swasta-publik dalam hal pemasaran, dan penilaian dan penyebaranmanual untuk dapat bersaing, UNDP membantu industri kopi di Aceh dengan meningkatkan ekspor kopi dari 2 juta DolarAS pada tahun 2004 menjadi 6 juta Dolar AS di tahun 2007.Mempromosikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akses KeadilanUNDP memajukan tata kelola pemerintahan yang baikdi Aceh dan Sumatera Utara melalui program yangbertujuan meningkatkan kapasitas badan Pemerintahdalam menangani transisi dari pemulihan kepembangunan berkelanjutan. Badan ini termasuk BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi, BRR yang dibuat untukmengamati rekonstruksi pasca tsunami Aceh dan gempabumi di Nias. Termasuk di dalamnya pemerintah daerahdan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO).

Sebagai bagian dari upaya ini, pada tahun 2007,UNDP menyediakan upaya untuk meningkatkankapasitas BRR dalam hal perencanaan strategis;pembangunan kebijakan; pelaksanaan dan pemantauanmutu; sumber daya manusia; dan IT serta bantuanhukum. Ini memberikan kontribusi penting dalammeningkatkan kapasitas lembaga dalam menanganiproses rekonstruksi. Pada tahun 2008, BRR akan secaraprogresif melaksanakan mandatnya di Aceh dan Nias,serta mengalihkan kompetensinya kepada pemerintahdaerah.UNDP juga berupaya untuk meningkatkan kapasitasOrganisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) di Acehdan Nias untuk merespon secara efektif tantanganpembangunan di daerah tersebut. Pada tahun 2007,langkah awal diambil dalam mendirikan Pusat SumberDaya Organisasi Masyarakat Madani (CSO) yangmenyediakan kapasitas pembangunan untuk jaringanOrganisasi Masyarakat Madani (CSO) agar lebih efektifmemonitor kegiatan rekonstruksi di tingkat masyarakat.Fasilitas Hibah Kecil juga telah ditetapkan untukmenyediakan sumberdaya bagi Organisasi-organisasiMasyarakat Madani (CSO) yang melaksanakan kegiatankegiatanyang dapat menghasilkan pendapatan, layanansosial dasar serta program-program perempuan.Pada tahun 2007, UNDP juga meluncurkan ide baruuntuk meningkatkan akses keadilan di Aceh. ProgramMemperkuat Keadilan untuk Perdamaian danPembangunan di Aceh akan bermitra dengan Pemerintah,masyarakat dan kelompok pemuda untuk meningkatkankesadaran hukum, meningkatkan penyelesaianperselisihan di tingkat masyarakat, dan meningkatkankapasitas aparat hukum formal dalam memberikanlayanan keadilan kepada penduduk miskin dan kaummarjinal di Aceh.Sebagai bagian dari proyek ini, penilaian kebutuhandilakukan tahun 2007 pada sistem pengadilan formal diAceh, sehingga menghasilkan sebuah rencana aksi untukmeningkatkan kapasitasnya melalui penyediaanprasarana dan pelatihan dalam menangani kasus,keahlian hukum serta efektivitas lembaga. Pekerjaantelah dimulai dengan mendirikan Pusat Sumber Keadilanyang akan membantu meningkatkan kapasitasmasyarakat untuk memantau dan mengadvokasi hakdari yang lemah dan kaum marjinal, menyebarkaninformasi tentang hukum dan hak asasi manusia,memajukan hak dan memastikan tanggung jawabsektor keadilan. Fasilitas Hibah Kecil dibentuk untukmenyediakan sumber daya keuangan bagi LSM yangbekerja di sektor ini.“Akses menuju keadilan dikenal sebagai prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Aceh. Ketidakadilandinilai sebagai penyebab terjadinya konflik berkepanjangan, dan penyelesaian perselisihan atas masalah daratan, peninggalan dan perwalianjuga penting untuk pemulihan mata pencaharian korban konflik dan tsunami”, Dr. Saifuddin Bantasyam, Fakultas Hukum, Universitas SyiahKuala (UNSYIAH), Program Peluncuran Keadilan untuk Perdamaian dan Pembangunan di Aceh, Banda Aceh, 30 Agustus 2007.Mendukung Proses PerdamaianPada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesiadan GAM menandatangani Nota Kesepahaman(Perjanjian Damai Helsinki) untuk mengakhiri 30 tahunkonflik bersenjata. Perjanjian ini memberikan titikharapan yang belum pernah ada sebelumnya untukmencapai perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. UNDPterus membantu penerapan Nota Kesepahaman antaraPemerintah Indonesia dan GAM sebagai pilar pentingdari rekonstruksi pasca bencana, pemulihan dan agendapembangunan di Aceh. Dengan bermitra denganBAPPENAS di bawah program yang dinamakanMemperkuat Perdamaian dan Pembangunan yangBerkelanjutan di Aceh (SSPDA), dorongan dan bantuandiberikan kepada Badan Reintegrasi Aceh (BRA).Sebagai bagian dari proses ini, UNDP menyediakanbantuan mata pencaharian untuk masyarakat yangterkena konflik serta pelatihan kejuruan bagi mantankombatan GAM untuk memfasilitasi reintegrasi ekonomimereka. Hingga kini, sekitar 1.000 mantan tahanan politikdan kombatan di empat kabupaten yang terkena konfliktelah menerima bantuan. Selanjutnya, sekitar 8.000keluarga yang terkena konflik di Aceh Tengah dan BenerMeriah telah mendapat manfaat dari bantuan panganlangsung dengan tujuan mendorong kegiatan ekonomidan memperkuat persatuan sosial.UNDP mendorong pembentukan jaringanperempuan dalam perdamaian yang kini meluas diseluruh Aceh meliputi perwakilan Pemerintah, partaipolitik, dan BRA. Serangkaian seminar strategis danpelatihan mengenai pembentukan kapasitas danmasalah gender didukung, mengundang 80 organisasiwanita Aceh.

Bantuan untuk Mantan Anggota GAM yang telah kembali ke Masyarakat di AcehNota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesiadan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menetapkandemobilisasi dan pelarangan pasukan GAM danreintegrasi mereka ke dalam kehidupanbermasyarakat, dan melarang keberadaannya dinegeri ini. Setelah penandatanganan perjanjiandamai, mantan kombatan GAM dan tawanan yangdiberi pengampunan mulai kembali ke desa dankeluarganya, beberapa di antaranya mungkinsudah lama tidak bertemu. Bagaimanapun juga,terlepas dari perjanjian damai, hilangnyakepercayaan di antara penduduk seringkaliterbersit dan kembalinya mantan kombatankadang menghadapi penolakan dari masyarakatyang menolak dihubungkan dengan GAM.Karena adanya kegagalan dalam negosiasidamai di masa lalu, banyak penduduk takutbilamana proses damai retak kembali, adanyahubungan antara mereka dengan mantan GAMakan membahayakan keselamatan jiwa mereka.Melalui suatu proses perencanaan partisipatif yang meliputi mantan tentara GAM, perempuan dan pria, warga desaBlandh Badeh di kecamatan Meukek di Aceh Selatan mengidentifikasi pembangunan jembatan sebagai salah satukebutuhan prioritas mereka. Hal ini dimungkinkan berkat dana hibah dari SSPDA.Proyek ini berjudul Bantuan untuk mantan anggota yang kembali ke Masyarakat di Aceh, diterapkan antara tahun 2006 dan2007 dengan kerjasama dengan International Organization for Migration, IOM. Ini bertujuan membantu reintegrasi dari mantankombatan kepada masyarakatnya dan membangun perdamaian dan pesatuan penduduk desa di 95 desa yang terkenadampak konflik di 4 kabupaten di Aceh melalui bantuan dana untuk proyek pembangunan skala kecil. Diprosesmelalui perencanaan partisipasi tingkat desa, bantuan ini menjangkau 81.220 penerima di 226 desa.Evaluasi proyek memperlihatkan bahwa dengan mengajak laki-laki, perempuan dan mantan kombatan bersama-samaberpartisipasi dalam proses perencanaan dan penerapan, tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan sosial dan ekonomi,namun juga berpengaruh besar dalam menstabilkan perdamaian, meningkatkan interaksi sosial, mengatasi ketakutan, danmeningkatkan kepercayaan dan rasa aman di antara penduduk desa dan di antara masyarakat yang sebelumnya berkonflik.Evaluasi ini juga memperlihatkan bahwa proyek ini mampu memberdayakan perempuan dengan mengajak mereka untukkeluar dari rumah mereka dan berkomunikasi dengan lainnya, membentuk opini dan menjadi peserta aktif dalam masalahmasalahyang ada di masyarakatnya.Pengurangan Resiko BencanaUpaya pengurangan resiko bencana (DRR) UNDP di Acehdan Sumatera Utara telah difokuskan pada upaya untukmengintegrasikan DRR ke dalam kebijakan, kelembagaandan proses perencanaan di tingkat provinsi serta untuklebih mempersiapkan masyarakat terhadap bencana.Dengan bantuan UNDP, Aceh menjadi provinsipertama di Indonesia yang mengintegrasikan elemenelemenRUU Pengelolaan Bencana ke dalam RencanaPembangunannya.UNDP juga telah melobi Kepala Biro Hukum danHumas Pemerintah Indonesia untuk menjamin adanyakomitmen untuk mensosialisasikan RUU PenangananBencana yang baru ini melalui kampanye media diseluruh Aceh. UNDP bekerjasama dengan sebuah stasiunradio setempat untuk menyusun siaran-siaran informasimingguan yang dimaksudkan untuk meningkatkankesadaran masyarakat tentang masalah bencana danlingkungan hidup. Di samping itu, UNDP juga telahmembuat pengumuman layanan masyarakat secarateratur tentang RUU ini untuk disebarluaskan melaluistasiun TV dan radio setempat.Bantuan juga telah diberikan kepada PemerintahDaerah Aceh dalam membentuk Komisi DRR untukmengatur semua kegiatan DRR di tingkat provinsi. Upayaini diharapkan dapat mendorong terbentuknya PlatformDRR multi-sektoral di tingkat provinsi yang dipimpinPemerintah yang terdiri dari lembaga-lembaga pentingPemerintah, masyarakat umum serta organisasi swasta,lembaga kemasyarakatan, LSM, Palang Merah, serta parapemangku kepentingan DRR lainnya untuk mengawasikegiatan DRR di tingkat provinsi. Pada tahun 2007, UNDPmembantu Komisi DRR untuk mendokumentasikansemua prakarsa DRR di provinsi ini. Informasi ini akandicatat dalam sebuah database online yang akan

dijadikan bagian dari Rencana Aksi Provinsi untukPengurangan Resiko Bencana (PAP-DRR).Tim DRR UNDP juga telah mempersiapkan CatatanKonsep tentang DRR Aceh, yang mencakup sebuahrencana aksi untuk memasukkan DRR ke dalam semuakegiatan perencanaan pembangunan di tingkat lokalmaupun provinsi. Disetujui pada bulan Juni 2007,peluncuran catatan konsep ini menjadi langkah pentingdalam memfasilitasi prakarsa pengurangan resikobencana berbasis masyarakat serta mengintegrasikankebijakan-kebijakan DRR dalam proses perencanaanpembangunan pemerintah daerah.Tim DRR UNDP juga telah membantu pemasangan6 unit sirene peringatan di seluruh Banda Aceh dan AcehBesar. Namun, tanpa sistem peringatan dini untukmengatur proses penyebaran peringatan sirene dikawasan ini, efektivitas sistem sirene belum maksimal.Oleh karena itu, diakui bahwa prosedur pengoperasianyang standar (SOP) untuk peringatan dini perlu disusunagar dapat membentuk jaringan dan metoda pemakaiansirene secara lebih tepat. Untuk memfasilitasi hal ini, timDRR UNDP telah mengadakan sebuah lokakarya untukmenyusun SOP terpadu untuk sistem peringatan dinitsunami di provinsi ini bersama para perwakilanpemerintah daerah, polisi, TNI, MPR dan Federasi PalangMerah Internasional. Lokakarya ini menghasilkan draftSOP tentang sistem peringatan dini tsunami.Di tingkat masyarakat, UNDP telah mempeloporiproyek penanganan resiko bencana berbasis masyarakatdi lima desa. Proyek ini meningkatkan kapasitasmayarakat dalam mengelola bencana dengan memberimereka sarana untuk menganalisa resiko, merencanakantindakan masyarakat, melaksanakan kegiatanpenanganan resiko serta memantau pelaksanaannya.Proyek ini membantu meningkatkan kesiapan desapercobaan melalui kesadaran masyarakat yang lebihbaik serta pemahaman yang lebih besar tentangprosedur darurat DRR. Prosedur pengoperasian yangstandar disusun dan latihan evakuasi dilakukanmenggunakan metoda peringatan dini masyarakat, ruteevakuasi serta lokasi tempat berkumpul yang ditentukanmasyarakat sendiri. Proyek ini juga mendorong integrasipengurangan bencana dalam perencanaanpembangunan desa.Berdasarkan Catatan Konsep tentang DRR Aceh,sebuah program DRR yang inovatif telah disusun dankini sudah di tahap akhir proses persetujuan Multi DonorFund (MDF). Salah satu tujuan program ini adalahmembantu meningkatkan kapasitas BadanPenanggulangan Bencana Daerah, BPBD Pemerintahdan untuk membantu lembaga dalam menyusun danmensosialisasikan peraturan DRR yang baru ke seluruhprovinsi ini. Proyek ini juga membantu pelaksanaanprakarsa pengurangan resiko bencana berbasismasyarakat melalui dukungan dan bantuan pemerintahdaerah serta integrasi DRR ke dalam kurikulum semuaprogram pendidikan masyarakat mulai dari tingkat SDhingga SMA.Untuk membantu pemerintah daerah dalam prosespengambilan keputusan tentang DRR, Pusat Penelitiantentang Pengurangan Bencana dan Tsunami diUniversitas Syiah Kuala Banda Aceh akan dibentuk untukmengembangan, menyebar-luaskan serta memeliharainformasi penting tentang dampak bencana. Dalam halini, Pusat ini akan memberikan informasi dan peta resikoagar rencana tata ruang dapat dilakukan secara tepat,sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana alamdi masa mendatang.Mempromosikan Pembangunan Lingkungan yang BerkelanjutanKondisi pasca konflik dan pasca tsunami di Aceh danSumatera Utara memperlihatkan tantangan lingkunganyang besar. UNDP berupaya mengatasi dampaklingkungan yang diakibatkan oleh konflik dan tsunamiini serta memastikan bahwa proses pembangunan danrekonstruksi dijadikan bahan pertimbangan yang terkaitdengan masalah lingkungan.UNDP telah menerapkan Program PengelolaanKerusakan Pemulihan Kerusakan Tsunami yang kinidiperluas untuk memajukan solusi jangka panjang atasdaur ulang dan pembuangan sampah yang bersahabatdengan lingkungan. UNDP juga membantu BadanPengendalian Dampak Lingkungan Daerah, BAPADELDAdan badan pemerintah tingkat provinsi lainnyauntuk mengadakan Penilaian Dampak Lingkungan -Environmental Impact Assessments (EIA). EIA telahdilakukan pada tahun 2007 untuk membantu programrehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. EIAmengerahkan investor lokal, termasuk pemerintah dantenaga asli, dan menilai 59 proyek rehabilitasi danrekonstruksi, termasuk jalan, pelabuhan dan infrastrukturlain. Karena kesuksesannya, metode EIA digunakansebagai contoh nasional untuk EIA.

Sukarelawan PBB (UNV) merupakan unsur penting dalammemajukan dan pemanfaatan pembangunan yangefektif. Ini dipercaya dapat meningkatkan kesadaranbersukarela dan hubungan masyarakat terhadapsumbangannya kepada pembangunan, memberikanbantuan teknis untuk meningkatkan kesukarelaan, danmengerahkan sukarelawan secara nasional daninternasional. Sukarelawan PBB (UNV) diwakilkan secaramendunia melalui kantor negara UNDP.Kehadiran Sukarelawan PBBdi IndonesiaSukarelawan PBB (UNV) mempunyai sebuah programpenting di Indonesia, dimana semangat sukareladitanamkan dalam nilai-nilai budaya seperti GotongRoyong. Pada tahun 2007, Sukarelawan PBB (UNV)mencapai 70 sukarelawan nasional (70%) daninternasional di Indonesia bekerja di Aceh, SumateraUtara, Jawa dan Papua. Pekerjaan sukarelawan PBB inimulai dari membantu rehabilitasi dan pemulihan tsunamihingga pembentukan kapasitas pemerintah daerah,Organisasi-organisasi Masyarakat Madani (CSO) danmasyarakat dalam hal perencanaan, pengantaran danpemantauan pelayanan dasar. Sukarelawan PBB (UNV)ditugaskan ke badan PBB termasuk UNDP, UNAIDS,UNHCR, UN-Habitat, IOM dan UNICEF, serta lembagapemerintah daerah, LSM dan Organisasi ProduktivitasAsia (OPA) - Asian Productivity Organization (APO).Perayaan Hari Sukarelawan Internasional di Aceh, 5 Desember 2007.Rehabilitasi Tsunami di Aceh dan Sumatera UtaraSejak lahirnya pada tahun 2005 hingga berakhirnya padatahun 2007, Sukarelawan PBB (UNV) untuk programrehabilitasi Aceh dan Sumatera Utara telah mengerahkan150 sukarelawan yang bekerja dalam upaya rehabilitasidan pemulihan. Program ini bekerjasama dengan badanPBB dan LSM nasional dan internasional dalampemulihan mata pencaharian; perumahan; infrastruktur;dan memperkuat kantor regional BRR untuk mobilisasidan perencanaan masyarakat; penerapan danpemantauan aktifitas pembangunan daerah; danpenanganan resiko bencana. Program ini telah menerimadukungan kuat dari pemerintah pusat dan daerahyang telah mengenal sumbangan sukarelawanatas rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah melaluimobilisasi masyarakat dan meningkatkan matapencaharian kaum miskin.

Sukarelawan PBB (UNV) di PapuaUntuk lebih meningkatkan dampak pengembangan daripara sukarelawannya, sukarelawan PBB (UNV) berupayauntuk meningkatkan integrasi ke dalam programprogramUNDP. Sebagai bagian dari upaya ini, 20Sukarelawan PBB (UNV) asal Papua (7 di antaranya adalahwanita) dipekerjakan sebagai fasilitator masyarakatdalam proyek yang dibantu oleh UNDP yaitu ProgramPembangunan Papua (PDP) yang membantumeningkatkan MDG di wilayah Papua. Sukarelawanberperan penting dalam mendirikan Pusat Sumber DayaMasyarakat, memberikan tempat berkumpul kepadapenduduk desa, merencanakan kegiatan masyarakatdan mengakses sumber daya pendidikan dan informasi.Bantuan Sukarelawan PBBuntuk masyarakat pedalaman di PapuaLakius Peyon berusia 31 tahun, penduduk Palan, Jayawijaya, di pedalaman provinsi Papua di Selatan Indonesia. Lakiusbergabung dengan Program Pengembangan Kemanusiaan UNDP sebagai satu dari 20 orang sukarelawan PBB (UNV) padabulan Juli 2007. Salah satu tugasnya adalah menyusun dan menangani pusat sumber daya yang didirikan oleh BPMD (Boardfor Village Empowerment) untuk membantu campurtangan MDG di bidang kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan pelatihan,pemberdayaan perempuan dan bantuan mata pencaharian. Setelah lebih dari 6 bulan persiapan dan pengharapanyang besar, Lakus akhirnya mewujudkan proyeknya di Bolakme,sebuah pedalaman di kabupaten utara Wamena, yang hanyadapat dijangkau dengan 2 jam perjalanan dengan mobil. Pusatsumber daya, yang dinamai oleh suku disana sebagai Kunu SumberDaya BOGOLA, sekarang melayani lebih dari 3.500 orang di 15masyarakat terpencil di Kabupaten Bolakme, PegununganJayawijaya. Pusat ini dilengkapi dengan TV satelit penerima dansebuah televisi berukuran 29inch yang memungkinkan merekamelihat dunia di luar desanya. Bila sudah terbentuk penuh, tempattersebut akan dilengkapi dengan perpustakaan kecil dan perangkatkomputer, akan melayani informasi dan pelatihan untuk orangorangdi 15 desa. Ini juga akan menjadi langkah awal untukmengidentifikasi dan memantau campur tangan MDG dimasyarakat ini. Sekitar dua puluh pusat lainnya – awalnya dilayanioleh sukarelawan Papua – akan didirikan untuk melayani 168 desa(dengan 275.115 penduduk) di Papua dan Fakfak dan Raja Empatdi Papua Barat.Pusat-pusat sumber daya masyarakat yang didirikan dengan bantuan para relawanPBB di Papua ditujukan untuk memberikan akses informasi dan teknologi ke desa-desamiskin serta menyediakan mereka tempat untuk berkumpul dan berdikusi mengenaihal-hal kemasyarakatan. Di atas adalah pusat sumber daya masyarakat Bogola diBolakme, Kabupaten Jayawijaya di Papua.Mengintegrasikan Sukarelawan PBBke dalam Program PBBKerjasama sejenis diadakan di proyek UNDP lainnyaseperti Meningkatkan Mata Pencaharian Masyarakatmelalui Pengelolaan Terpadu Delta Mahakam, dimanabeberapa sukarelawan PBB (UNV) direkrut untukmembantu mobilisasi masyarakat yang terkait denganupaya pengelolaan sumber daya alam. Sukarelawan PBB(UNV) juga ditugaskan untuk membantu 3 programbersama PBB yang baru, yaitu penyuluhan masyarakatdan meningkatkan pelayanan untuk penduduk miskin.Seorang sukarelawan PBB bekerja dengan perempuan Aceh di Banda Aceh.

Pada tahun 2007, UNDP Indonesia mengeluarkan dana sebesar 83.342.000 Dolar AS. Portfolio terbesar merupakanProgram Pencegahan dan Pemulihan Konflik, yakni sebesar 45.197.000 Dolar AS atau 54% dari total program UNDPdi Indonesia. Portfolio terbesar kedua adalah program Pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDG, yakni sebesar23% dari total portfolio atau sebesar 19.375.000 Dolar AS. Diikuti dengan Pemerintahan Demokrasi sebesar 18%atau sekitar 14.579.000 Dolar AS dan Lingkungan yang Berkelanjutan sebesar 5% atau 3.897.000 Dolar AS.Pengeluaran UNDP Indonesia di tahun 2007berdasarkan Area KegiatanPencegahan dan Pemulihan Krisis(termasuk pemulihan Aceh danSumatera Utara) : US$ 45,197,000Pengurangan Kemiskinan danPencapaian MDG :US$ 19,375,000Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis :US$ 14,579,000Lingkungan yang Berkelanjutan :US$ 3,897,000Sumber daya yang tesedia di kantor-kantorUNDP dibagi ke dalam pendanaan utama,yang ditunjuk oleh kantor pusat UNDP - dandana non-utama, yang didapat secara lokaldari sumber sektor internasional, bilateral,dan swasta. Pada tahun 2007, UNDP Indonesiamenerima 8.226.500 Dolar AS pendanaanutama serta 75.115.500 Dolar AS pendanaannon–utama.Pengeluaran Program 2007 berdasarkan Sumber:Sumber Daya Inti versus Non-IntiPendanaan utama(US$ 8,226,500)Pendanaan non-utama(US$ 75,115,500)Di samping itu, mitra donor (termasuk bantuan bilateral dan multilateral, LSM internasional dan sektor swasta)menegaskan kepercayaan mereka terhadap peran dan kinerja UNDP dalam penggunaan 87,8 juta Dolar AS untukprogram yang sedang berjalan maupun program-program mendatang.Mobilisasi Dana di tahun 2007(untuk program yang sedang berjalan dan di masa yang akan datang)berdasarkan area kegiatan(total US$ 87,824,157)Pencegahan dan Pemulihan KrisisUS$ 68,532,839Tata Kelola Pemerintahan yang DemokratisUS$ 8,615,478Lingkungan yang BerkelanjutanUS$ 3,885,444Pengurangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGUS$ 3,357,500Lain-lainUS$ 3,432,896“Untuk setiap dolar yang diinvestasikan, UNDP mendapat tambahan 15 Dolar AS. Hampir 90% dari target tercapai di 2007.Saya percaya bahwa keberhasilan ini akan meneruskan tugas kita sebagai mitra pembangunan yang kuat bagi PemerintahIndonesia karena kita menghargai keberhasilan bersama ini tanpa harus kehilangan fokus.” Håkan Björkman, Country Director,UNDP Indonesia, dalam Seminar tentang Kajian Rencana Aksi Program Bersama UNDP, Jakarta, 24 Januari 2008.

BidangProgramProyekTotalAnggaran(dlm Dolar AS)Anggaranyang Periode Mitra Nasional Pihak Donordidanai 1Program Pembangunan BerbasisMasyarakat di PapuaBAPPENAS, BAPPEDA diprovinsi Papua danPapua BaratBelanda, Selandia BaruPenguranganKemiskinandanPencapaianMDGPengarusutamaan Gender dalamKebijakan dan ProgramPembangunanMeningkatkan Kapasitas untukkoordinasi dan PengembanganProgramDepartemen PemberdayaanPerempuanBAPPENASUNDPUNDPBantuan kepada Dana KemitraanIndonesia untuk HIV/AIDSKEMENKO KESRA,Komisi AIDS NasionalDepartemen PembangunanInternasional Inggris Raya (DFID)Target MDGBAPPENASJapan Bank for InternationalCooperation (JBIC)Program Dana Bantuan Kecil untukMempromosikan Hutan Tropis(SGP PTF)Direktorat JenderalRehabilitasi Lahan dan PerhutananSosial (RLPS-Dephut)Uni EropaProgram Dana Bantuan Kecil(GEF SGP)Yayasan Bina UsahaLingkunganFasilitas Lingkungan Dunia,Kerjasama Selatan SelatanBantuan Delta MahakamDirektorat JenderalPemberdayaan Masyarakat danDesa Departemen Dalam NegriINPEX, TOTAL E&PKapasitas 2015 : Kemitraan untukPembangunan Berkelanjutan diPapuaKantor Menteri Koordinatorbidang PerekonomianCap 2015 Trust Fund, UNDP,Beyond PetroleumLingkunganyangBerkelanjutanRencana Penghapusan Bertahapatas penggunaan CFC di sektor(Pembuatan) Kulkas di IndonesiaMendukung Penerapan ProtokolMontrealRencana Penghapusan Bertahap ataspenggunaan CFC di sektor(Pelayanan) Kulkas di Indonesia -Mendukung Penerapan ProtokolMontrealDepartemen LingkunganHidupDepartemen LingkunganHidupProtokol MontrealProtokol MontrealLanjutan dari Penguatan Lembaga :Fase 4 - Dukungan terhadapPenerapan Protokol MontrealDepartemen LingkunganHidupProtokol MontrealBantuan terhadap KomunikasiNasional Kedua pada PerubahanIklimDepartemen LingkunganHidupFasilitas Lingkungan DuniaProyek Penerapan danPembangunan Mikrohidro Terpadu(IMIDAP)Direktorat Jenderal Listrik danPemanfaatan Energi,Departemen Energi dan SumberDaya Mineral, RIFasilitas Lingkungan DuniaProyek Penerapan TeknologiKogenerasi Mikroturbin (MCTAP)BPPT (Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi)Fasilitas Lingkungan DuniaMembangun dan Kembali kePemerintahan Desentralisasi(BRiDGE)BAPPENASUNDPKemitraan menuju Kesejahteraan-E(Pe-PP)BAPPENASUNDPTata KelolaPemerintahanyangDemokratisReformasi Pemerintahan DaerahMelalui Kerjasama Antar-Pemerintah(LoGIC)Hubungan Warga Negara dalamPemerintahan Demokrasi (CIVED)BAPPENASDepartemen Dalam NegeriUNDPUNDPMeningkatkan Sistem PemilihanDemokrasi Indonesia (SIDES)Komisi Pemilihan Umum (KPU)UNDP

BidangProgramProyekTotalAnggaran(dlm Dolar AS)Anggaranyangdidanai 1Periode Mitra Nasional Pihak DonorReformasi Pemerintahan danPemberdayaan DPRD (GRADE)3,322,415 502,137 Departemen Dalam Negeri UNDPKemitraan untuk ReformasiPemerintahan di IndonesiaBAPPENASUNDP, Denmark, Uni Eropa,Belanda, New Zealand, Norwegia,Departemen PembangunanInternasional Inggris Raya (DFID)Bantuan untuk PendalamanDemokrasi di IndonesiaBAPPENASUNDPReformasi Parlemen dan RevitalisasiHubungan Publik (PROPER)Sekretariat Jenderal DPR RIUNDPIde Reformasi Parlemen danPemberdayaan DPD (PRIDE)Biro PenelitianUNDPPemberdayaan dan Bantuan Hukumuntuk yang Kurang Mampu (LEAD)BAPPENASKedutaan Norwegia, DewanKerjasama PembangunanInternasional SwediaMeningkatkan Komunikasi, Advokasidan Partisipasi Publik untukReformasi Hukum (CAPPLER)Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia (DEPKUMHAM)UNDPPembangunan Melalui Perdamaian(PTD)BAPPENASDepartemen PembangunanInternasional Inggris Raya (DFID),Belanda, NZAID, Dewan KerjasamaPembangunan InternasionalSwediaPencegahandanPemulihanKrisisBantuan Pemulihan Awal (ERA) untukYogyakarta dan Jawa TengahBAPPENASUNDP, Dewan KerjasamaPembangunan InternasionalSwedia, Trinidad dan Tobago,UNISDRMasyarakat yang lebih Aman melaluipengurangan resiko BencanaBAPPENAS, Badan KoordinasiNasional PenanggulanganBencana (Bakornas PB),Departemen Dalam Negeri,Pemerintah DaerahDepartemen PembangunanInternasional Inggris Raya (DFID)Meningkatkan Pembangunan danPerdamaian yang Berkelanjutan(SSPDA)BAPPENASDepartemen DepartemenPembangunan InternasionalInggris Raya (DFID), Uni Eropa -Bantuan Proses PerdamaianAcehPemulihanAceh danSumateraUtaraProgram Tanggap Darurat danPemulihan Transisional (ERTR)Bantuan Teknis untuk BadanRehabilitasi dan Rekonstruksi untukAceh dan Nias (BRR)UNDPBadan Rehabilitasi danRekonstruksi untuk Acehdan Nias (BRR)AEDES, Armacell, Australia,Banamex, Belgia, Kanada, CocaCola, CRF, DSF, DHL, Jerman,Irlandia, Jepang, Korea Selatan,MDF, Nepal, Belanda, Nike,Norwegia, Swedia, UNFIP, UAE,Inggris, OCHA, WFPDana Multi DonorMeningkatkan kapasitas dariOrganisasi MasyarakatBadan Rehabilitasi danRekonstruksi untuk Acehdan Nias (BRR)Dana Multi DonorProyek Keadilan Aceh (AJP)BAPPENASUni Eropa - Bantuan ProsesPerdamaian Aceh1 Angka untuk anggaran yang didanai memberikan informasi tentang porsi anggaran proyek yang sudah memiliki pendanaan. Perbedaan antara totalanggaran proyek dengan anggaran yang didanai masih perlu diajukan. Angka-angka yang berwarna hijau menunjukkan proyek-proyek yang sudahdidanai secara penuh sedangkan yang berwarna merah menunjukkan proyek-proyek yang masih membutuhkan penggalangan dana.

AJPAPEDAPOBAPADELDABAPPEDABAPPENASBPBDBPMDBPSBRABRRCBOCFCCICCPAPCPDCSODPDDPRDPRDDRRDSFEIAERTRGAMGoIGEFGEF SGPGTZHDRHIV/AIDSIDPIMIDAPIOMJPPRKEMENKOKESRALEADMCTThe Aceh Justice Programme (Program Keadilan untuk Aceh)Aceh Partnerships for Economic Development (Kemitraan Aceh untuk Pembangunan Ekonomi)Asian Productivity Organization (Organisasi Produktivitas Asia)Badan Pengendalian Dampak Lingkungan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan NasionalBadan Penanggulangan Bencana DaerahBadan Pemberdayaan Masyarakat DaerahBadan Pusat StatistikBadan Reintegrasi AcehBadan Rehabilitasi dan RekonstruksiCommunity-Based Organization (Organisasi Berbasis Masyarakat)ChlorofluorocarbonCommunication and Information Centre (Pusat Komunikasi dan Informasi)Country Programme Action Plan (Rencana Aksi Program Nasional)Country Programme Document (Dokumen Program Nasional)Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Madani)Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat DaerahDisaster Risk Reduction (Pengurangan Resiko Bencana)Decentralization Support Facility (Fasilitas Bantuan Desentralisasi)Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan)Emergency Response and Transitional Recovery Programme (Program Tanggap Daruratdan Program Pemulihan Transisi)Gerakan Aceh MerdekaGovernment of Indonesia (Pemerintah Indonesia)Global Environment Fund (Dana Lingkungan Dunia)Global Environmental Facility Small Grants Programme (Program Hibah Kecil dari FasilitasLingkungan Dunia)Deutsche Gesellschaft fü'fcr Technische Zusammenarbeit (Badan Kerjasama PembangunanTeknis Jerman)Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia)Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency SyndromeInternally Displaced People (Pengungsi)Integrated Micro-Hydro Development and Application Programme (Program Aplikasi danPengembangan Mikro-Hidro Terpadu)International Organization for Migration (Organisasi Internasional untuk Migrasi)Jaringan Pendidikan Pemilih RakyatKementerian Koordinator Kesejahteraan RakyatLegal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged (Pemberdayaan dan BantuanHukum untuk Masyarakat yang Kurang Beruntung)Microturbine Cogeneration Technology (Teknologi Kogenerasi Mikroturbin)

MDGMDFM&EMoUMPRMTVNABNGOODSPAP-DRRPDPPHDRPePPPKHPNPMPRSPTDSMESGP PTFSOPSSPDAUNUNAIDSUNESCOUNFCCCUNFIPUNFPAUNHCRUNICEFUNIFEMUNOCHAUNVWASAPWFPWHOYSHMillennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)Multi Donor Fund (Dana Multi-Donor)Monitoring and Evaluation (Pemantauan dan Penilaian)Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)Majelis Permusyawaratan RakyatMusic TelevisionInter-Ministerial National Advisory Board (Badan Penasehat Nasional Antar Departemen)Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah)Ozone Depleting Substances (Zat yang Mengikis Lapisan Ozon)Provincial Action Plan on Disaster Risk Reduction (Rencana Aksi Provinsi untuk PenguranganResiko Bencana)People-Centred Development Programme (for Papua and West Papua)Provincial Human Development Report (Laporan Pengembangan Manusia di Tingkat Provinsi)Partnership for E-Prosperity for the Poor (Kemitraan untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin)Program Keluarga HarapanProgram Nasional Pemberdayaan MasyarakatPoverty Reduction Strategy (Strategi Pengurangan Kemiskinan)Peace Through Development programme (Program Perdamaian Melalui Pembangunan)Small and Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah)Small Grants Programme to Promote Tropical Forests (Program Hibah Kecil untukMempromosikan Hutan Tropis)Prosedur Pengoperasian StandarStrengthening Sustainable Peace and Development in Aceh (Memperkuat Perdamaian danPembangunan yang Berkelanjutan di Aceh)United Nations (PBB)The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Program PBB Bersama untuk MenanganiHIV/AIDS)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Badan PBB untuk UrusanPendidikan, Ilmiah dan Budaya)United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB untukPerubahan Iklim)United Nations Funds for International Partnership (Badan PBB untuk urusan KemitraanInternasional)United Nations Population Fund (Badan PBB untuk Urusan Dana Penduduk)United Nations High Commission for Refugees (Badan PBB untuk Urusan Pengungsi)United Nations Children’s Fund (Badan PBB untuk Urusan Dana Anak-anak)United Nations Development Fund for Women (Badan PBB untuk Urusan Dana Pengembanganbagi Perempuan)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Kantor PBB untuk KoordinasiUrusan Kemanusiaan)United Nations Volunteers (Sukarelawan PBB)Water and Sanitation Programme (Program Air dan Sanitasi)World Food Programme (Program Pangan Dunia)World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)Yayasan Sosial Honai

Kredit foto : semua foto milik UNDP Indonesia.Tetua Desa di Papua.Proyek Rehabilitasi Hutan Bakau Tongke-Tongke yangdidanai GEF SGP, Samataring, Kabupaten Sinjai,Sulawesi Selatan.Petani mentimun penerima manfaat program dukunganmata pencaharian ERTR di Sirete, Nias di Sumatera Utara.Diskusi Kelompok Fokus untuk pengungsi perempuan setempatyang kehilangan tempat tinggalnya di Propinsi Aceh.UNDP Indonesia Country OfficeMenara Thamrin Lantai 8Jl. MH Thamrin Kav. 3Jakarta 10250Telepon: +62-21-314 1308Faksimili: +62-21-3983 8941Perempuan menjemur ikan di Aceh.UNDP Indonesia adalah bagian dari jaringanpembangunan global PBB, sebuah organisasiyang mengadvokasikan perubahan danmenghubungkan rakyat dan lembagalembagaIndonesia dengan pengetahuan,pengalaman dan sumber daya yangmendukung terjaminnya pembangunan.Kantor-kantor UNDP lain di Indonesia:UNDP YogyakartaJalan Tentara Rakyat Mataram No. 31ABadran, Yogyakarta 55231Telepon: +62-274-554426Faksimili: +62-274-554427UNDP TernateJl. Mononutu No. 22, TernateMaluku UtaraTelepon: +62-921-21298Faksimili: +62-921-21205UNDP Banda AcehGedung Biro Keuangan Lt. 3,Kantor Gubernur,Jl. T. Nyak AriefBanda AcehTelepon: +62-651-7555282 atau7555283Faksimili: +62-651-7555285UNDP MeulabohJl. Bakti Pemuda,Lr. Sejahtera No. 7MeulabohTelepon: +62-655-7006532Disertifikasi sebagai produk yang berasal dari berbagai sumber FSC, 9lives55 dibuat dari55% serat daur ulang yang berasal dari sumber-sumber pra dan pasca konsumen, 45% seratbaru dengan sertifikasi FSC yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik. 9lives55memberikan hasil visual dan kekuatan yang sama dengan kertas yang berasal dari seratbaru dan mempunyai efek ramah lingkungan yang sangat baik.Produsen terakreditasi ISO 14001Produk yang berasal dari berbagai sumber FSC, disertifikasi NAPM45% serat baru dengan sertifikasi FSC yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik55% serat daur ulang yang berasal dari sumber-sumber pra dan pasca konsumen• 30% serat daur ulang pasca konsumen yang disertifikasi FSC• 25% sampah pra konsumen yang berasal dari converter dan printer.UNDP PaluKantor OCHA, Jl. Veteran No. 15 PaluSulawesi TengahTelepon: +62-451-457313Faksimili: +62-451-457312UNDP WaikabubakKantor Bappeda WaikabubakSumba Barat NTTTelepon: +62-380-829461Faksimili: +62-380-825062

UNDP IndonesiaMenara Thamrin Lantai 8Jl. MH Thamrin Kav. 3Jakarta 10250Telepon: +62-21-3141308Faksimili: +62-21-3145251www.undp.org / www.undp.or.idJuni 2008