LATAR BELAKANG - UNDP

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiadan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagipenyandang cacat.Garis besar kebijakan pendidikan adalah perluasandan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatanmutu dan kesejahteraan pendidik, dan memberdayakanlembaga pendidikan. Lembaga pendidikanakan menjadi pusat pembudayaan nilai, sikap, dankemampuan. Selain itu, tujuan pembangunan pendidikanjuga melakukan pembaruan dan pemantapansistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulumdan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Desentralisasipendidikan termasuk pembaruan kurikulum,peningkatan kualitas lembaga pendidikan dalammenghadapi perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan seni, serta pengembangan sumberdaya manusia sedini mungkin. Selama masa OrdeBaru, pendidikan membaik sehingga proporsi merekayang buta huruf menurun.Investasi yang besar dalam bidang kesehatantelah dilakukan semenjak 1960. Kebijakan kesehatanterkonsentrasi ke pembangunan fasilitas kesehatandi pedalaman. Prioritas kesehatan preventif terutamameliputi penyediaan air minum bersih, immunisasi,pemberantasan hama, dan perbaikan gizi.Konteks pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidupPemanfaatan sumber daya alam merupakan tulangpunggung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakatIndonesia dan perekonomian nasional. Berjutaorang bergantung pada pertanian subsisten, perikanan,dan perkebunan untuk hidupnya. NegaraIndonesia memiliki sumber laut yang luar biasa banyaknya.Penebangan komersial sejak 1970-an telahmengurangi hutan Indonesia yang semula sangatluas. Kekayaan minyak, gas, batubara, tembaga,nikel, bauksit, emas, perak, kaolin, marmer, dan lainlainmerupakan sumber tambang dan galian yangpenting. Sekalipun sumber daya alam penting bagiperekonomian, eksploitasinya dilakukan secara tidakberkelanjutan. Kekayaan yang dihasilkan darimengekploitasi sumber daya alam belum didistribusikansecara merata, dan belum diinvestasikankembali ke dalam perekonomian.Komitmen Indonesia pada pengelolaan lingkunganyang berkelanjutan secara kronologis telahdimulai 14 tahun sebelum KTT Bumi 1992, denganpembentukan Kementerian Negara PengawasanPembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1978,atau enam tahun setelah Stockholm Conferenceon Environment pada 1972. Indonesia memberikansumbang saran pada KTT Bumi 1992 dengankonsep tentang keseimbangan hubungan antarakependudukan, pembangunan, dan lingkunganhidup yang akhirnya diadopsi KTT. Indonesia jugasalah satu negara pertama yang menandatanganikonvensi internasional untuk perubahan iklim globaldan keanekaragaman hayati (UN Climate ChangeConvention Act No. 1/1994 dan UN Convention onBiological Diversity Act No. 2/1995). Dalam dokumenperencanaan pembangunan nasional, butir-butirkonsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsioleh Indonesia dan diawali dengan memasukkanisu pengelolaan lingkungan hidup pada RepelitaII (1973–1978) dan diteruskan sampai era ProgramPembangunan Nasional (Propenas) sekarang ini.Namun Undang-Undang Lingkungan Hidup masihbelum dapat dilaksanakan secara optimal, sehinggapengrusakan lingkungan terus meningkat semenjak1998. Pelanggaran hukum dan peraturan umumnya,serta beratnya permasalahan ekonomi, memperburukpenebangan hutan, penangkapan ikan, danpenambangan secara liar yang kini sudah mencapaitingkat yang membahayakan.Pemanfaatan sumber daya alam akan dikeloladengan lebih mengedepankan prinsip kelestari-20

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiaan serta tidak terpusat pada beberapa kelompokmasyarakat dan golongan tertentu, dan sejalan denganotonomi daerah. Untuk itu, kontrol masyarakatdan penegakan supremasi hukum perlu dikembangkan.Peraturan perundangan yang mengaturpengelolaan sumber daya alam harus dapat mengurangitumpang tindih peraturan penguasaandan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkankeselarasan peran antara pusat dan daerah sertasektor, dan melindungi hak-hak publik dan hak-hakmasyarakat adat. Di samping itu, pengendalian terhadapmeningkatnya intensitas kegiatan pendudukdan industri juga diperlukan untuk mengurangi kadarkerusakan lingkungan di banyak daerah.Desentralisasi dan kesenjanganantar daerahUndang-undang No. 22/1999 tentang OtonomiDaerah dan UU No. 25/1999 tentang Kewenangandan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerahmenetapkan kebijakan pembangunan daerah berdasarkanGBHN 1999–2004 yaitu mengembangkanotonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; mengkaji kebijakan otonomi daerah bagiprovinsi, kabupaten/kota, dan desa; mewujudkanperimbangan keuangan pusat dan daerah secaraadil; serta memberdayakan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam melaksanakan fungsi dan perannya.Tantangan. Ketidakadilan dalam pembagian sumber-sumberkeuangan antara pusat dan daerahbeberapa waktu lalu menyebabkan peningkatankesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah,kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya ketidakpuasanmasyarakat di daerah. Di samping itu, krisisekonomi menyulut peningkatan pengangguran,kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya dibeberapa daerah. Melemahnya kegiatan ekonomidi pelbagai daerah juga menyebabkan penurunanpendapatan asli daerah. Hal itu menghambat kemampuanpemerintah daerah dalam melaksanakankegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayananmasyarakat.Pola pembangunan di Indonesia tidak merata.Jawa dan Bali merupakan daerah dengan tingkatpertumbuhan tercepat selama tiga dasawarsa terakhir,sehingga kekayaan terkonsentrasi di pulauyang padat ini. Pertumbuhan di pelosok terkonsentrasipada daerah yang cocok bagi pertaniandan eksplorasi tambang saja. Laju pembangunanlebih lambat di Indonesia bagian timur yang sebagianbesar berpenduduk sedikit dan jauh dari pusatkekuatan politik. Kesenjangan antara keadaandi Jawa dan Bali dan daerah lain melebar selamamasa 1980-an dan 1990-an. Kesenjangan ekonomiantar daerah masih menjadi persoalan pembangunan,terutama kesenjangan antara Kawasan BaratIndonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).Kenyataan ini dapat dilihat dari pangsa produk domestikregional bruto (PDRB) yang diberikan KBIdan KTI. Selama periode 1997-2000 rata-rata pangsaPDRB KBI sebesar 82 persen dibandingkan pangsaKTI sebesar 18 persen.Penerapan kebijakan. Dalam mengatasi kesenjanganantardaerah serta dampak krisis ekonomi,pemerintah berusaha meningkatkan alokasi danalangsung ke daerah, meningkatkan upaya penanggulangankemiskinan, dan menggerakkan kembalikegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata.Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintahitu tidak akan berjalan optimal jika tanpa pemberdayaankemampuan pelaku ekonomi, khususnyamasyarakat kecil, ataupun tanpa didukung investasiswasta di daerah. Peningkatan kemampuan pelakuekonomi, khususnya masyarakat kecil, dilakukanmelalui penyediaan akses terhadap sumber dayaekonomi dan kesempatan pengelolaan dan peman-21

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiafaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah.Konteks internasionalPengaruh global Dalam era globalisasi pada saatsekarang ini, pelaksanaan pembangunan di Indonesiadan negara-negara lain terkait erat dengankomitmen-komitmen global dalam bidang ekonomi,perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lain.Indonesia adalah anggota PBB dan pelbagai lembagalain di bawahnya, serta di gerakan Nonblok.Selain itu, Indonesia juga menandatangani perjanjiandagang internasional, antara lain WTO, APEC,OPEC, ASEAN, dan AFTA. Salah satu faktor utamayang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesiaselama ini adalah mengalirnya dana melalui penanamanmodal langsung dan investasi portofolio,pinjaman komersial, Bantuan Dana Pembangunan(Official Development Assistant/ODA) yang berupapinjaman lunak dan hibah. Indonesia adalah anggotaaktif badan-badan keuangan maupun programPBB serta organisasi antar pemerintah seperti GerakanNon-blok. Selain itu juga terlibat dalam berbagaikonvensi baik global maupun regional sepertiWTO, APEC dan ASEAN. Untuk menunjukkan semangatinternasionalnya, Indonesia sangat berperandi dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan terlibatsecara aktif dalam program-program TCDC (TechnicalCooperation between Developing Countries)seperti penyelenggaraan training dan penyediaantenaga ahli bagi Negara Negara belum berkembangdi Asia dan Afrika.Komitmen Indonesia sebagai salah satu penandatanganMDG tercermin di dalam Garis-garisBesar Haluan Negara dan Propenas. Komitmen iniselanjutnya dituangkan dalam upaya penyusunanstrategi pengentasan kemiskinan yang sedang dilakukandi baik tingkat nasional maupun daerah,yang secara langsung berkaitan dengan ketercapaiantarget MDG.Untuk mencapai target MDG pada 2015. Indonesiamasih memerlukan kerja sama internasional,khususnya dengan negara maju. Karena kurangnyamodal domestik, harus diusahakan agar arus masukmodal asing lebih besar daripada arus modal keluar.Agar hal ini terjadi, Indonesia akan melakukanlangkah nyata memperbaiki iklim investasi bagi pe-22

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesiananam modal yang telah ada dan yang akan datang.Perbaikan iklim investasi meliputi reformasi hukumdan peraturan terkait dengan pelaksanaan usahadi Indonesia. Masalah bagi sebagian besar negaramiskin dan berkembang, termasuk Indonesia,adalah beban pembayaran pinjaman lebih besardaripada aliran bantuan yang diterima. Karenaitu, dibutuhkan kemitraan antara negara kaya danmiskin, salah satu dari tujuan MDG (Tujuan 8). Tanpakesepakatan antara negara maju dan berkembang,Indonesia akan kesulitan dalam mencapai tagetMDG 2 . Negara-negara maju juga harus berperandalam membenahi sistem pinjaman luar negeridan memperbesar pinjaman lunak yang diberikanagar memberikan dukungan yang nyata bagi negaramiskin dan berkembang untuk mencapai sasaranMDG. Hal ini sesuai dengan Konsensus Monterreymengenai pendanaan pembangunan, yangpada prinsipnya mengingatkan kembali negaramaju untuk memenuhi komitmennya menyisihkan0,7 persen dari pendapatan kotor nasional atauGross National Income (GNI) negara yang bersangkutanuntuk disalurkan kepada negara miskindalam bentuk ODA. Tindakan lain yang dapat ditempuhadalah pembahasan pengalihan utang kedalam bentuk komitmen yang lain (debt swap).Banyak isu yang dapat dikedepankan berkaitandengan hal ini, yaitu pengelolaan lingkunganhidup, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangankemiskinan.Catatan1 BPS-Statistics Indonesia, 2003. Statistical Year Book of Indonesia20022 UNDP, 2003. Human Development Report.23

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia