ANNEX I – REV.1 DATED 29 NOVEMBER 2012 - UNDP

ANNEX I – REV.1 DATED 29 NOVEMBER 2012LAMPIRAN I USULAN MEKANISME UJI TUNTAS PERKEBUNAN /PERTAMBANGANLAPORAN UMUM UJI TUNTASA. Ringkasan EksekutifDalam pembahasan ini akan dipaparkan kesimpulan umum akan hasil seluruh uji tuntas perkegiatan, seperti berapa banyak kegiatan yang diuji tuntas, berapa banyak kegiatan yangmemiliki dokumen lengkap, dan secara umum dijelaskan mengenai rekomendasi kegiatanyang diberikan atas uji tuntas tersebut.B. Tipologi persoalanDalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai persoalan apa saja yang muncul dari segiizin, aspek legalitas penguasaan lahan, dan aspek kewajiban di bidang lingkungan hidup.Pembahasan hendaknya dibagi menjadi tiga bagian tersebut. Penguji tuntas akan menjelaskanmengenai masalah hukum apa saja yang kerap muncul dalam tiga kategori tersebut.C. AnalisaBerangkat dari tiga macam tipologi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalambagian ini penguji tuntas menganalisa penyebab/kontributor dari timbulnya masalah-masalahtersebut, terutama dari segi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.D. Rekomendasi kebijakanDalam pembahasan ini, penguji tuntas memberikan rekomendasi atas peraturan perundangundangandan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum yang terdapatdalam bagian Tipologi Persoalan dan Analisa di atas.Catatan: Laporan Umum Uji Tuntas ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang berangkatdari laporan uji tuntas per kegiatan.1

LAPORAN UJI TUNTAS PER KEGIATANA. Kelengkapan DokumenCheck list berdasarkan daftar dokumen yang telah diberikanB. AnalisaBagian I Pendirian Perusahaan dan Anggaran DasarDalam bagian ini, hanya akan disebutkan identitas dari perusahaan yang terdiri dari:1. Nama perusahaan2. Tanggal pendirian perusahaan3. Pendiri perusahaan4. Susunan kepemilikan saham dan nilai saham yang dipegangnya5. Direksi6. Dewan komisaris7. Perubahan-perubahan anggaran dasar8. Maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar perusahaanBagian II Izin Usaha Perkebunan/PertambanganDalam pembahasan ini akan dilakukan pembedahan terhadap rincian yang terdapat dalamIzin Usaha Perkebunan/Pertambangan dari perusahaan dan kaitannya dengan dokumen yangtersedia terhadap kenyataannya di lapangan. Data yang diperlukan akan didukungpemenuhannya oleh Satgas REDD+. Ground truthing perlu dilakukan oleh penguji tuntasuntuk kegiatan-kegiatan yang ditengarai bermasalah.1. Nomor dan judul izin2. Tanggal penerbitan izin3. Luas lahan dalam izin4. Rincian lokasi lahan dalam izin5. Titik koordinat lahan dalam izin6. Umur izin7. Kewajiban dalam izin2

Bagian III Isu-Isu LahanDalam pembahasan ini akan dilihat apakah perusahaan telah memiliki surat-surat tanah ataulahan yang harus dimilikinya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kenyataan lahandari wilayah perkebunan terkait dengan kehutanan, RTRW, masyarakat, dan hak-hak atastanah lainnya apabila ada.1. Peruntukkan lahan berdasarkan RTRW2. Peruntukkan lahan berdasarkan peta penunjukkan atau penetapan kawasan hutan yangdikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan3. Lokasi lahan berdasarkan PIPIB4. Lokasi lahan terhadap hak-hak lain:a. izin-izin lain, seperti HTI, HPH, atau konsesi perkebunan/pertambangan lainnya; danb. klaim masyarakat atau masyarakat adat (berdasarkan bukti formal maupun informalsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).Dari identifikasi tumpang tindih lahan maupun peruntukkan di atas, akan dipaparkan analisaterkait:1. Wilayah lahan terhadap dokumen RTRW/TGHK;2. Wilayah lahan terhadap izin-izin lain; dan3. Wilayah lahan terhadap klaim atau konflik dengan masyarakatBagian IV Lingkungan HidupDalam pembahasan ini akan dilihat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan ketentuanAMDAL atau UKL-UPL, mulai dari kompetensi penyusun AMDAL, jangka waktupenyusunan dan pengesahan AMDAL, hingga validitas substansi dan metodologi AMDAL(kesesuaian dengan pedoman penyusunan AMDAL), serta konsistensi peraturan perundangundanganyang digunakan, kejelasan AMDAL sosial dan RKL-RPL, serta audit lingkunganhidup.C. Kesimpulan dan Rekomendasi KegiatanDalam pembahasan ini akan diberikan kesimpulan dari analisa terhadap kegiatanperkebunan/pertambangan berdasarkan dokumen yang tersedia. Berangkat dari kesimpulan3

tersebut, disusun suatu rekomendasi kegiatan yang berisi arahan mengenai apa yangsebaiknya dilakukan terhadap kegiatan tersebut secara administratif, perdata, maupun pidana.4

LAMPIRAN II DAFTAR DOKUMEN PERKEBUNANPada dasarnya, dokumen-dokumen berikut dapat diperoleh melalui perusahaan. Demimendapatkan data yang lengkap, dianjurkan pula untuk menghubungi lembaga-lembaga dibawah ini untuk mendapatkan data lebih lanjut. Dokumen-dokumen berikut didasarkan padaUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri PertanianNomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan.No. Dokumen Lembaga Keterangan1. Akta Pendirian Perusahaan - Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan Negara2. Anggaran Dasar perusahaan danseluruh perubahannya- Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan Negara3. Nomor Pokok Wajib Pajak Dinas Pajak4. Pengukuhan Pengusaha Kena Dinas PajakPajak5. Surat Keterangan Terdaftar Dinas Pajak6. Surat Keterangan Domisili KecamatanPerusahaan7. Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian danPerdagangan8. Tanda Daftar Perusahaan Dinas Perindustrian danPerdagangan9. Daftar aset Perusahaan10. Laporan keuangan tahunan Perusahaanperusahaan11. Sertifikat tanah dan bangunan BPN12. Peta perkebunan - Kementan- Dinas Pertanian13. Peta penunjukkan dan/ataupenetapan kawasan hutan- Baplan- Dinas Kehutanan14. Peta RTRW - Pemda- Kementerian PU15. Rekomendasi pelepasan kawasan Pemdahutan oleh kepala daerah16. Rekomendasi pertimbanganteknis kesediaan lahankehutanan dari Dinas KehutananDinas Kehutanan5

17. Surat Keputusan Persetujuan KemenhutPrinsip Pelepasan KawasanHutan18. Berita Acara Tata Batas Kemenhut19. Surat Keputusan Pelepasan KemenhutKawasan Hutan20. Sertifikat HGU BPN21. Surat Keputusan Izin Lokasi Pemda22. Bukti perolehan lahan Perusahaan23. Pernyataan kesanggupan Kemenhutmemenuhi peraturan perundangundanganterkait pelepasankawasan hutan24. Izin Usaha Perkebunan - Pemda- Kementan25. Laporan kegiatan tiap semester Perusahaan26. AMDAL/UKL-UPL - Komisi AMDAL- KLH27. Surat persetujuanAMDAL/UKL-UPL dari KomisiAMDAL28. Rekomendasi dukunganmelakukan perkebunan darikepala daerah- Komisi AMDAL- KLHPemda29. Rekomendasi Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan30. Pernyataan perusahaan bahwakepemilikan lahan tidakmelebihi batas maksimalKementan31. Rekomendasi kesesuaian dengan PemdaRTRW32. Rencana kerja usaha perkebunan Pemda33. Pernyataan kesanggupanmemiliki sarana, prasarana, dansistem pengendalian OPTKementan34. Pernyataan kesanggupanmemiliki sarana, prasarana, dansistem membuka lahan tanpamembakar35. Pernyataan untuk membangunkebun masyarakat36. Pernyataan kesediaan melakukankemitraan37. Izin lain yang terdapat di ataslahan yang sama38. Klaim masyarakat atas lahantersebut serta buktiKementanKementanKementanPemdaPemda6TermasukKeputusan AMDALSurat

pendukungnya (bila ada)39. Klaim wilayah adat (bila ada) Pemda40. Bukti pembayaran pajak Dinas Pajak41. Perjanjian kebun masyarakat Perusahaan42. Perjanjian kemitraan Perusahaan7

LAMPIRAN III DAFTAR DOKUMEN PERTAMBANGANPada dasarnya, dokumen-dokumen berikut dapat diperoleh melalui perusahaan. Demimendapatkan data yang lengkap, dianjurkan pula untuk menghubungi lembaga-lembaga dibawah ini untuk mendapatkan data lebih lanjut. Dokumen-dokumen berikut didasarkan padaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan danKeputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 145K/29/MEM/2000 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum. Khususuntuk izin yang terbit setelah 1 Mei 2010, dokumen-dokumen didasarkan pada Undang-UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara.A. Izin yang terbit sebelum 1 Mei 2010No. Dokumen Lembaga Keterangan1. Surat permohonan Kuasa - Dinas Pertambangan Untuk semua tingkat KPPertambangan- Pemda- KemESDM2. Kuasa Pertambangan - Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDMUntuk semua tingkat KP3. Surat Keputusan PencadanganWilayah4. Peta wilayah Dinas Pertambangan5. Akta Pendirian Perusahaan - Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan negara- Pemda- Dinas Pertambangan6. Anggaran Dasar perusahaan danseluruh perubahannyaPemda Meliputi petapencadangan wilayah- Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan negara- Pemda- Dinas Pertambangan7. Tanda bukti penyetoran uangjaminan kesungguhan- Dinas Pertambangan- PemdaUntuk KP PenyelidikanUmum8. Laporan keuangan perusahaan Perusahaan9. Laporan kegiatan penyelidikan - Dinas Pertambangan Untuk perpanjangan KP8

umum- Pemda- KemESDM10. Rencana Kerja dan Biaya - Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDM11. Tanda bukti pelunasan iurantetap- Dinas Pertambangan- Pemda12. Laporan Kegiatan Eksplorasi - Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDM13. Surat Keputusan KuasaPertambangan- Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDM- Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Pertambangan14. Bukti pelunasan iuraneksploitasi15. Peta rencana tambangpercobaan16. Rencana tujuan, jumlah dankualitas pengiriman contoh - Pemda17. AMDAL/UKL-UPL - Dinas Pertambangan- Pemda- Komisi AMDAL- KLH18. Laporan Studi Kelayakan - Dinas Pertambangan- Pemda9Penyelidikan Umum danpermohonan KPEksplorasiUntuk perpanjangan KPEksplorasi danpeningkatan ke KPEksploitasiSeluruh tingkat KP yangdimilikiUntuk Izin PengirimanContoh RuahUntuk Izin PengirimanContoh RuahTermasuk SuratKeputusan AMDALUntuk peningkatan dariKP Eksplorasi ke KPEksploitasiUntuk perpanjangan KP19. Laporan akhir kegiatan - Dinas Pertambanganeksploitasi- PemdaEksploitasi20. Laporan pelaksanaan- Dinas Pertambangan Untuk perpanjangan KPpengelolaan lingkungan - PemdaEksploitasi21. Surat pernyataan pemegang KP Pemda Untuk pemindahan KP22. Berita acara serah terima Pemda Untuk pemindahan KP23. Alasan perubahan batas dan - Dinas Pertambangan Untuk batas dan luasluas wilayah- Pemdawilayah24. Peta penunjukkan dan/ataupenetapan kawasan hutan25. Surat persetujuan prinsippinjam pakai26. Berita acara tata batas - Pemda- KemESDM- Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut- Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut

- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut27. Izin Pinjam Pakai - Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut28. Surat Keputusan Izin Lokasi Pemda29. Bukti perolehan lahan Perusahaan30. Pengukuhan Pengusaha KenaPajak- Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Pajak31. Surat Keterangan Terdaftar - Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Pajak32. Surat Izin Usaha Perdagangan - Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Perindustrian danPerdagangan33. Izin Prinsip BKPM Untuk perusahaan asing34. Tanda Daftar Perusahaan - Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Perindustrian danPerdagangan35. Sertifikat tanah dan bangunan - BPN- Dinas Pertambangan36. Peta RTRWP dan RTRWKabupaten/Kota37. Daftar aset perusahaan Perusahaan38. Izin lain yang terdapat di atas Pemdalahan yang sama39. Klaim masyarakat atas lahan - Pemdatersebut serta bukti- Perusahaanpendukungnya (bila ada) - BPN- Pemda- Kementerian PU40. Klaim wilayah adat (bila ada) Pemda41. Bukti pembayaran pajak Dinas Pajak42. Surat penyesuaian KuasaPertambangan menjadi IzinUsaha PertambanganPemda43. Sertifikat clean & clear dariDirjen MinerbapumDirjen Minerbapum10

B. Izin yang terbit setelah 1 Mei 2010No. Dokumen Lembaga Keterangan1. Surat permohonan IUPEksplorasi/Operasi Produksi- Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDM2. Rekomendasi pemberi izin untuk Pemdamemohon IUP3. Direksi dan Daftar PemegangSaham4. Surat Keterangan DomisiliPerusahaan- Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan negara- Dinas Pertambangan- Pemda- KemESDM- Kecamatan- Dinas Pertambangan- Perusahaan5. Profil perusahaan Perusahaan6. Anggaran Dasar perusahaan dansegala perubahannya- Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan negara7. Nomor Pokok Wajib Pajak Dinas Pajak8. CV dan sertifikat keahlian dibidang pertambangan dan/geologidengan pengalaman minimal 3tahun- Perusahaan- Dinas Pertambangan- KemESDM9. Peta WIUP KemESDM Hanya untuk IUPEksplorasi10. Peta wilayah KemESDM11. Laporan eksplorasi - Pemda- KemESDM12. Laporan studi kelayakan Pemda13. Rencana reklamasi dan pascatambang- Pemda- KemESDM14. Bukti penempatan dana jaminan Pemdareklamasi dan pasca-tambang15. Rencana Kerja dan AnggaranBulanan- Pemda- KemESDM16. Persetujuan Rencana Kerja dan PemdaBiaya17. Rencana investasi Pemda18. Rencana pengembangan dan Pemdapemberdayaan masyarakat sekitar19. Laporan pelaksanaanpengembangan danPemda11

pemberdayaan masyarakat sekitar20. Rencana pengolahan danpemurnian dalam negeri21. Rencana fasilitas danpengembangan infrastruktur22. Pernyataan kepatuhan terhadapperaturan perundang-undanganlingkungan hidup23. Persetujuan dokumen lingkungansesuai dengan peraturanperundang-undangan24. Bukti penempatan jaminankesungguhan pelaksanaaneksplorasi25. Bukti pembayaran harga nilaikompensasi data informasi hasiltender WIUP sesuai dengan hargatender atau bukti pembayaranbiaya penyediaan wilayah danpembayaran pencetakkan petauntuk WIUP non-logam/batuanterkait permohonan wilayah26. Laporan keuangan terakhir yangdiaudit oleh akuntan publikPemda- Pemda- KemESDM- Pemda- KemESDM12Hanya untuk IUPOperasi Produksi- Komisi AMDAL- Pemda- KemESDMPemda Hanya untuk IUPEksplorasiPemda Hanya untuk IUPEksplorasiPerusahaan27. Laporan kegiatan triwulanan Pemda28. Bukti pembayaran iuran tetap Pemda29. Bukti pembayaran penggantiinvestasi sesuai denganpenawaran tender untukpemenang tender WIUPPemda Hanya untuk IUPOperasi Produksi30. Laporan pematokan batas wilayah Pemda Hanya untuk IUPIUP Operasi ProduksiOperasi Produksi31. Laporan produksi dan pemasaran Pemda Hanya untuk IUPOperasi Produksi32. Rencana Kerja Tahunan Teknis Pemda Hanya untuk IUPdan LingkunganOperasi Produksi33. Bukti pembayaran royalti Pemda34. Rencana Penutupan Tambang Pemda Hanya untuk IUPOperasi Produksi, 2tahun sebelum kegiatanberakhir35. Persetujuan Menteri ESDM ataskontrak penjualan jangka panjang36. Akta Pendirian Perusahaan - Kemenhukham- Sisminbakum- Percetakan negaraKemESDM Hanya untuk IUPOperasi Produksi

- Pemda- Dinas Pertambangan37. Pengukuhan Pengusaha Kena Dinas PajakPajak38. Surat Keterangan Terdaftar Dinas Pajak39. Surat Izin Usaha Perdagangan - Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Perindustrian danPerdagangan40. Izin Prinsip BKPM Untuk perusahaan asing41. Tanda Daftar Perusahaan - Dinas Pertambangan- Pemda- Dinas Perindustrian danPerdagangan42. Sertifikat tanah dan bangunan - BPN- Dinas Pertambangan43. Izin Usaha PertambanganEksplorasi / Operasi Produksi- Pemda- KemESDM44. Sertifikat clean & clear atas IUP Dirjen Minerbapum45. Surat pernyataan dariBupati/Walikota/Gubernur bahwa- Pemda- Dirjen MinerbapumIUP telah ditembuskan46. Peta Pertambangan - Kementan- Dinas Pertanian47. Peta penunjukkan dan/ataupenetapan kawasan hutan- Baplan- Dinas Kehutanan48. Peta RTRWP & RTRWKabupaten/Kota- Pemda- Kementerian PU49. AMDAL/UKL-UPL - Komisi AMDAL Termasuk Surat- KLHKeputusan AMDAL50. Izin Pinjam Pakai - Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut51. Surat Persetujuan Prinsip PinjamPakai- Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut52. Berita Acara Tata Batas - Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Kemenhut53. RekomendasiGubernur/Bupati/Walikota untukpinjam pakai kawasan hutan- Pemda- Dinas Pertambangan- Dinas Kehutanan- Pemda13

54. Pernyataan bermaterai yangmemuat kesanggupan memenuhiseluruh kewajiban danmenganggung biaya terkaitpermohonan, seluruh dokumenterlampir adalah sah, dan belummelakukan kegiatan di lapangandan tidak akan melakukankegiatan sebelum ada izin dariMenteri55. Pertimbangan teknis KepalaDinas Provinsi/Kabupaten/Kotadi bidang Kehutanan dan KepalaBalai Pemantapan KawasanHutan setempat56. Rencana kerja penggunaankawasan hutan57. Pertimbangan teknis DirekturJenderal Minerbapum untukKemESDMKemenhut- Dinas Kehutanan- BPKH VKemenhut- Dirjen Minerbapum- KemESDM58. Surat Keputusan Izin Lokasi Pemda59. Bukti perolehan lahan Perusahaan60. Daftar aset perusahaan Perusahaan61. Izin lain yang terdapat di ataslahan yang sama62. Klaim masyarakat atas lahantersebut serta buktipendukungnya (bila ada)PemdaPemda63. Klaim wilayah adat (bila ada) Pemda64. Bukti Pembayaran Pajak Dinas Pajak14