11.07.2015 Views

Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Analisis Kebijakan 33<strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Revitalisasi</strong> <strong>Pertanian</strong>Pendahuluan<strong>Revitalisasi</strong> pertanian <strong>dan</strong> pedesaan, merupakan salah satu strategi yangdipilih oleh Kabinet Indonesia Bersatu dalam upaya mewujudkan pembangunanmasyarakat Indonesia, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan, penyediaan lapangan kerja <strong>dan</strong> pengentasan kemiskinan.<strong>Revitalisasi</strong> pertanian diartikan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembaliarti penting sektor pertanian secara proporsional <strong>dan</strong> kontekstual, melaluipeningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidakmengabaikan sektor lain.<strong>Revitalisasi</strong> pertanian juga dimaksudkan untuk menggalang komitmen <strong>dan</strong>kerjasama seluruh stakeholder <strong>dan</strong> mengubah paradigma pola pikir masyarakatdalam melihat pertanian, tidak hanya sekedar penghasil komoditas untukdikonsumsi. <strong>Pertanian</strong> harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi <strong>dan</strong> sumberkehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. <strong>Pertanian</strong> merupakan penghasilpangan <strong>dan</strong> bahan baku industri, basis bagi pembangunan daerah <strong>dan</strong> pedesaan,penyangga di masa krisis, perekat persatuan bangsa dalam keberagamansumberdaya yang dimiliki <strong>dan</strong> sumber penghasilan utama bagi lebih dari 25,5 jutakeluarga.Kinerja Pembangunan <strong>Pertanian</strong>Sampai dengan saat ini sektor pertanian masih memainkan perananpenting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan bahan panganutama <strong>dan</strong> penyerapan tenaga kerja serta mendukung pengembangan sektor lainmelalui penyediaan bahan baku. Selama tahun 2004 Produk Domestik Bruto(PDB) sektor pertanian tumbuh 4,02 persen <strong>dan</strong> nilai tukar petani berada padalevel 119,19. Keadaan tersebut terus menunjukkan perbaikan selama tahun 2005,dengan terjadinya peningkatan sumbangan sub-sektor yang ada dalam PDBpertanian. Selama tahun 2004-2005 PDB sub-sektor pangan meningkat dari 96,68triliyun menjadi 98,74 triliyun, demikian juga pada sub-sektor perkebunan terjadipeningkatan dari 24,01 triliyun menjadi 27,36 triliyun <strong>dan</strong> peternakan dari 23,99triliyun menjadi 26,38 triliyun. Pada saat yang bersamaan jumlah tenaga kerjayang bekerja di sektor pertanian, diperkirakan meningkat dari 40,61 juta menjadi41,81 juta orang.Walaupun selama tahun 2005 diperkirakan terjadi penurunan produksipadi sebesar 0,19 persen, namun jumlah tersebut masih dapat mencukupikebutuhan dalam negeri, sehingga impor yang dilakukan selama tahun ini lebihditujukan untuk memperkuat ca<strong>dan</strong>gan penyangga yang dibutuhkan BULOG.Untuk komoditi pangan utama lainnya, seperti jagung <strong>dan</strong> kedele, selama tahun2005 keadaannya relatif lebih baik, produksi jagung meningkat dari 11,23 jutaton menjadi 12,01 juta ton, sementara produksi kedele meningkat dari 0,723 jutaton menjadi 0,797 juta ton.Selama tahun 2004-2005 diperkirakan terjadi peningkatan surplusperdagangan produk pertanian Indonesia di pasar internasional, dari 1,99 US$


34Bab IV.Analisis Dampak <strong>dan</strong> Pencapaian Hasil Pembangunan <strong>Pertanian</strong>milyar menjadi 2,55 US$ milyar. Peningkatan surplus ini utamanya disebabkanoleh peningkatan nilai ekspor dari 4,35 US$ milyar menjadi 5,16 US$ milyar.Ekspor produk pertanian Indonesia masih bertumpu pada minyak sawit, karet,kopi, kakao <strong>dan</strong> bahan baku industri lainnya. Sementara itu impor yang jugamengalami peningkatan dari 2,36 US$ milyar menjadi 2,61 US$ milyar, terutamauntuk komoditi beras, gula <strong>dan</strong> bahan makanan ternak serta daging <strong>dan</strong> susu.Harga pembelian gabah ditingkat petani, selama tahun 2005 relatif stabil<strong>dan</strong> umumnya berada di atas harga pokok pembelian yang ditetapkanpemerintah. Harga gabah kering panen per-kilogram berkisar antara Rp 1.393 <strong>dan</strong>Rp 1.473 dengan harga rata-rata sekitar Rp 1.433. Untuk mempertahankanharga di tingkat petani, pada tanggal 1 Januari 2006 nanti pemerintahberencana meningkatkan harga pembelian gabah di tingkat petani oleh BULOGmenjadi Rp 1.750/kilogram.Masalah <strong>dan</strong> Tantangan KedepanTransformasi struktur perekonomian nasional yang ditunjukkan olehpenurunan peran sektor pertanian, tidak diikuti oleh menurunnya jumlah tenagakerja yang bekerja di sektor pertanian. Akibatnya produktivitas tenaga kerjasektor pertanian terus menunjukan penurunan dibandingkan sektor lain sepertiindustri <strong>dan</strong> jasa. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektorpertanian dalam menciptakan lapangan kerja baru, karena tidak berkembangnyaindustri pertanian <strong>dan</strong> kegiatan non-pertanian di daerah pedesaan.Kegiatan pertanian masih bertumpu pada usaha budidaya <strong>dan</strong> ditopangoleh sumberdaya manusia pertanian dengan pendidikan sekitar 81 persen tidaksekolah atau hanya menamatkan pendidikan dasar. Peningkatan jumlah pendudukrata-rata sekitar 1,5 persen per-tahun, menyebabkan semakin tingginya tekananterhadap sumberdaya lahan. Kondisi ini diperburuk oleh makin derasnya konversilahan pertanian menjadi areal pemukiman <strong>dan</strong> industri, sehingga penguasaanlahan per-keluarga terus menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Selamatahun 1993-2003, jumlah petani gurem (dengan luas garapan kurang dari 0,5hektar) meningkat rata-rata sekitar 2.6% per-tahun.Pengembangan lahan marjinal sebagai sumber pertumbuhan baru belumdikembangkan secara optimal, saat ini terdapat sekitar 9 juta hektar lahanterlantar yang ditutupi semak belukar <strong>dan</strong> alang-alang yang belum dimanfaatkandengan baik. Disamping itu, sekitar 36 juta hektar lahan, terutama di luar Jawa,sesuai <strong>dan</strong> berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian.Seperti halnya sumberdaya lahan, sumberdaya air juga semakin terbatas<strong>dan</strong> mengalami degradasi. Pertumbuhan penduduk <strong>dan</strong> industrialisasi telahmenimbulkan kompetisi penggunaan air antara pertanian <strong>dan</strong> non-pertanian.Pada kondisi demikian maka penggunaan untuk pertanian selalu merupakanprioritas terakhir. Pada bagian lain, berbagai kesulitan yang dialami pemerintah<strong>dan</strong> masyarakat telah menyebabkan terbengkalainya pemeliharaan jaringanirigasi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya effisiensi penggunaan air yangpada akhirnya menurunkan intensitas tanam <strong>dan</strong> produktivitas pertanian.


Analisis Kebijakan 35Selain makin sempitnya luas penguasaan lahan, rumah tangga pertanianmakin kesulitan dalam akses terhadap berbagai sumberdaya pertanian sepertiair, informasi, teknologi, pasar <strong>dan</strong> modal. Berkaitan dengan modal ataupembiayaan pertanian, kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumberpembiayaan masih sangat terbatas. Terdapat kesenjangan antara kebutuhanpetani <strong>dan</strong> ketersedian skim kredit untuk pertanian, karena usaha di sektorpertanian masih dianggap beresiko tinggi oleh para investor.Dari aspek produk yang dihasilkan petani <strong>dan</strong> ekspor, kontribusi terbesarterhadap penerimaan devisa masih diperoleh dari produk segar (primer). Hal inidisebabkan masih dominannya pendekatan produksi dari pada pendekatan bisnisdalam pembangunan pertanian.di Indonesia, <strong>dan</strong> belum berkembangnyaagroindustri di pedesaan. Perdagangan <strong>dan</strong> ekspor produk primer ini tidakmemberikan nilai tambah maksimal bagi petani yang mengusahakannya. Denganekspor produk primer maka nilai tambah yang besar akan berada di luar negeri.Secara umum terjadi pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepatdari penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan pertumbuhanpenduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat <strong>dan</strong> perubahan selera.Sementara itu kapasitas produksi pangan nasional, pertumbuhannya lambat ataumalahan stagnan karena a<strong>dan</strong>ya kompetisi pemanfaatan <strong>dan</strong> penurunan kualitassumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat segera diatasi, makaketergantungan pada pangan impor akan semakin besar.Strategi <strong>dan</strong> KebijakanKebijakan Makro <strong>dan</strong> Lintas Sub SektorSecara umum peran penting sektor pertanian telah terbukti darikeberhasilan sektor ini pada saat krisis ekonomi yang lalu dalam menyediakankebutuhan pangan pokok dalam jumlah yang memadai, <strong>dan</strong> tingkatpertumbuhannya yang positif dalam menjaga laju pertumbuhan nasional.Keadaan ini menjadi pertimbangan utama dirumuskannya kebijakan yangmemiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian, dalam memperluas lapangankerja, menghapus kemiskinan <strong>dan</strong> mendorong pembangunan ekonomi yang lebihluas.Beberapa kebijakan strategis dari berbagai sektor yang perlu ditekankandalam menunjang pengembangan sektor pertanian adalah; (a) kebijakan ekonomimakro yang kondusif, yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil <strong>dan</strong> sukubunga riil yang positif, (b) pembangunan infrastruktur pertanian yangberkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi jaringan irigasi <strong>dan</strong>sarana pertanian lainnya, (c) kebijakan pembiayaan, (d) kebijakan yang sesuaidengan karakteristik usaha pertanian, perdagangan <strong>dan</strong> investasi yang menunjangpengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil dipedesaan, <strong>dan</strong> (e) dukungan pemerintah daerah pada pembangunan pertanianmelalui alokasi APBD yang memadai <strong>dan</strong> pengembangan institusi pertanian didaerah.Prioritas Departemen <strong>Pertanian</strong>


36Bab IV.Analisis Dampak <strong>dan</strong> Pencapaian Hasil Pembangunan <strong>Pertanian</strong>Departemen <strong>Pertanian</strong> sebagai fasilitator <strong>dan</strong> inisiator pembangunanpertanian di Indonesia, terus melakukan reformasi melalui perbaikan dalammanajemen pembangunan pertanian yang lebih partisipatif <strong>dan</strong> transparan.Selain itu kebijakan yang dikeluarkan diarahkan pada upaya peningkatankoordinasi dalam penyusunan program pembangunan pertanian, peningkatankapasitas <strong>dan</strong> pemberdayaan sumberdaya manusia pertanian, peningkatanketersediaan sarana <strong>dan</strong> prasarana pertanian <strong>dan</strong> peningkatan inovasi <strong>dan</strong>diseminasi teknologi tepat guna. Beberapa kebijakan prioritas yang menjadiinisiatif Departemen <strong>Pertanian</strong> adalah : (a) pendayagunaan sumberdaya lahanpertanian, (b) revitalisasi penyuluhan pertanian, (c) pembiayaan pertanian, (d)pengembangan ekspor produk pertanian, (e) peningkatan ketahanan pangan, (f)akselerasi inovasi <strong>dan</strong> penerapan teknologi pertanian, (g) revitalisasi perbenihan<strong>dan</strong> (h) pengembangan produk baru pertanian.Dari sisi sumberdaya lahan, strategi <strong>dan</strong> kebijakan pertanian ke depandiarahkan untuk dapat memanfaatkan lahan terlantar secara optimal di 13propinsi, pengendalian konversi lahan pertanian <strong>dan</strong> peningkatan luaspenguasaan lahan oleh petani. Tujuan pemanfaatan lahan terlantar adalahmemfasilitasi masyarakat untuk menggunakan lahan tersebut untuk pertanian,dengan bimbingan teknis, bantuan langsung <strong>dan</strong> kredit yang disediakanpemerintah. Peta lahan terlantar tersebut sudah tersedia dalam skala 1 : 50.000.Pengendalian konversi lahan pertanian diprogramkan melalui penetapan<strong>dan</strong> pemberlakuan peraturan perun<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>gan. Peraturan tersebut harusmenjelaskan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, terutama ditujukan untukpengembang, instansi pemerintah serta swasta. Peraturan tersebut antara lainmemuat diktum bahwa bagi setiap pengembang yang akan mengkonversi lahansawah, diharuskan terlebih dahulu mencetak lahan sawah seluas tiga kali luaslahan sawah yang dikonversi, lengkap dengan sarana irigasi <strong>dan</strong> sarana penunjanglainnya.Untuk mencapai kelayakan usahatani per kepala keluarga (KK), luas lahanusahatani yang diperlukan, terutama di luar Jawa, adalah sekitar 5 hektar per KK(3 hektar komoditas perkebunan <strong>dan</strong> pakan ternak, 1,5 hektar tanaman pangan<strong>dan</strong> 0,5 hektar pekarangan <strong>dan</strong> ternak), disertai penggunaan alsintan. Usaha tanidiarahkan untuk mendorong berkembangnya agroindustri pedesaan yang atraktif .Sementara itu untuk Jawa <strong>dan</strong> Bali perlu diupayakan agar luas lahan yangdiusahakan petani minimal sekitar 1,0 hektar.Tanah negara yang berpotensi untuk perluasan pertanian (terutama yanghutannya sudah dibuka <strong>dan</strong> sudah digunakan selama lebih dari 20 tahun olehpenduduk setempat), perlu diatur sertifikasi hak guna usaha jangka menengah(10 tahun) <strong>dan</strong> jangka panjang (30 tahun) untuk merangsang pengembanganagroindustri pedesaan. Sertifikasi hak guna lahan ini dapat diperpanjang <strong>dan</strong>diwariskan kepada keturunannya, apabila lahan dikelola secara baik <strong>dan</strong> ramahlingkungan.Pengembangan pembiayaan pertanian diarahkan pada penyediaanberbagai skim kredit yang sesuai dengan karakteristik produk pertanian, <strong>dan</strong>pengembangannya lebih pada usaha diluar kegiatan budidaya pertanian, yangakan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelakunya. Sementara itu


Analisis Kebijakan 37akan terus diupayakan peningkatan kemampuan petani dalam mengakses sumbersumberpembiayaan yang ada, dengan mempermudah prosedur penyalurankredit.Strategi yang ditempuh dalam rangka mengembangkan pembiayaanpertanian adalah mengembangkan pola subsidi bunga kredit agar kreditperbankan terjangkau oleh petani kecil di pedesaan. Selain itu akandikembangkan pola penjaminan kredit <strong>dan</strong> pola pendampingan bagi usaha kecil<strong>dan</strong> menengah. Dalam jangka menengah akan dikembangkan lembaga keuangankhusus pertanian <strong>dan</strong> lembaga keuangan mikro pedesaan untuk pembiayaanusaha agribisnis <strong>dan</strong> agroindustri.Ekspor komoditas pangan, perkebunan <strong>dan</strong> peternakan diharapkan dapattumbuh rata-rata sebesar 5 persen per tahun, sehingga pada tahun 2009 totalekspor produk pertanian dapat mencapai 12 miliar dolar AS. Strategipengembangan ekspor yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan dayasaing produksi dalam negeri <strong>dan</strong> peningkatan pangsa pasar ekspor.Peningkatan daya saing produksi dalam negeri ditempuh melaluipemberdayaan petani <strong>dan</strong> pelaku usaha pertanian untuk mampu mengaksesteknologi pengolahan hasil <strong>dan</strong> informasi pasar. Selain itu ditumbuhkembangkanindustri pengolahan hasil pertanian di pedesaan dengan meningkatkan volume,nilai <strong>dan</strong> keragaman produk baik segar maupun olahan. Harmonisasi tarif, pajak<strong>dan</strong> pungutan ekspor serta standarisasi mutu produk terus diupayakan.Peningkatan pangsa ekspor dilakukan melalui pengembangan informasipasar <strong>dan</strong> market intelligence serta penguatan diplomasi <strong>dan</strong> negosiasi dalammembuka pasar di luar negeri. Peningkatan kerjasama internasional dalamberbagai wadah seperti WTO <strong>dan</strong> AFTA, diharapkan dapat memperjuangkanberbagai kepentingan produk pertanian Indonesia dalam persaingan global.Untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat maka upaya yangdilakukan diarahkan pada (a) ketersediaan pangan dalam jumlah <strong>dan</strong> jenis yangcukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar <strong>dan</strong> merata, <strong>dan</strong>(c) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi <strong>dan</strong> kaidahkesehatan.Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksidi dalam negeri, peningkatan pengelolaan ca<strong>dan</strong>gan, serta impor untuk mengisikesenjangan antara produksi <strong>dan</strong> kebutuhan. Namun diharapkan impor tidak lebihdari 10 persen dari total kebutuhan. Distribusi pangan dilakukan untuk menjaminstabilitas pasokan <strong>dan</strong> harga pangan antar wilayah <strong>dan</strong> antar waktu, yangmemungkinkan masyarakat seluruh pelosok dapat mengakses pangan secara fisik<strong>dan</strong> ekonomi.Konsumsi pangan dibangun dengan meningkatkan kemampuan rumahtangga mengakses pangan yang cukup melalui kegiatan ekonomi produktifnya,baik dari usaha agribisnis pangan atau dari usaha lainnya, yang memungkinkanmasyarakat menghasilkan pendapatan untuk membeli pangan. Selain itu berbagaiupaya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan <strong>dan</strong> kesadaran masyarakatdalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi <strong>dan</strong> berimbang.


38Bab IV.Analisis Dampak <strong>dan</strong> Pencapaian Hasil Pembangunan <strong>Pertanian</strong>Menyadari keberagaman potensi sumber daya pangan antar daerah <strong>dan</strong>keberagaman selera serta permintaan pangan yang semakin mengglobal,kemandirian pangan dalam konteks ketahanan pangan dapat diwujudkan melaluiupaya memanfaatkan potensi <strong>dan</strong> keragaman sumber daya lokal. Hal inidilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik wilayah.Untuk mempercepat peningkatan nilai tambah yang pada gilirannya akanberdampak kepada peningkatan kesejahteraan pelakunya, maka strategipengembangan komoditi pertanian harus difokuskan kepada produk hiliragroindustri. Mengingat besarnya investasi untuk mengembangkan produk hilir,maka komoditi yang akan dikembangkan produk hilirnya harus dipilih yangmempunyai nilai tambah besar, investasinya tidak terlalu besar, pasar produknyacukup luas, penguasaan sumberdaya manusia mencukupi <strong>dan</strong> tersedianyaberbagai prasyarat normatif lain yang mampu dipenuhi.Sistem perbenihan nasional menghadapi berbagai masalah dalampengembangannya, terutama karena lemahnya keterkaitan <strong>dan</strong> sinergi antaraberbagai institusi yang menanganinya (lembaga penelitian, lembaga produksi,distribusi benih, <strong>dan</strong> lembaga sertifikasi <strong>dan</strong> pengawasan serta unit-unitpenyuluhan). Selain itu belum tertatanya dengan baik sistem perencanaanproduksi, distribusi <strong>dan</strong> penyebaran benih serta promosi <strong>dan</strong> pengawasan mutu.Akibatnya tingkat adopsi benih bermutu ditingkat petani relatif masih sangatrendah.Menghadapi persoalan di atas, dalam jangka pendek Departemen<strong>Pertanian</strong> merencanakan untuk melakukan penyempurnaan dalam sistempengujian, penilaian, penglepasan <strong>dan</strong> penarikan varietas. Selain itu juga akandilakukan penyempurnaan pada sistem produksi, distribusi, sertifikasi <strong>dan</strong>pengawasan benih serta aturan dalam pengelolaan <strong>dan</strong> pemanfaatanplasmanutfah. Penyempurnaan pada berbagai sistem tersebut dibarengi denganpembentukan kelembagaan baru. Dalam jangka panjang diharapkan berbagaikelembagaan yang dibentuk dapat menyiapkan konsep-konsep akademis tentangperaturan perun<strong>dan</strong>gan yang perlu disesuaikan <strong>dan</strong> disempurnakan serta yangdibutuhkan pada waktu mendatang.Dalam upaya percepatan penerapan inovasi pertanian di tingkat petani,mulai tahun 2004 Departemen <strong>Pertanian</strong> telah menyusun kebijakan mengenaipercepatan diseminasi/adopsi teknologi (PRIMA TANI). Implementasinya telahdimulai pada tahun 2005 yang difokuskan pada tujuh sub agroekosistem, yaitu:(1) Lahan sawah intensif; (2) Lahan sawah semi-intensif; (3) Lahan kering dataranrendah beriklim kering; (4) Lahan kering dataran tinggi beriklim kering; (5) Lahankering dataran rendah beriklim basah; (6) Lahan kering dataran tinggi beriklimbasah; <strong>dan</strong> (7) Lahan rawa pasang surut.Peningkatan ProduksiBeras masih menjadi sumber utama bahan pangan pokok masyarakatIndonesia, karenanya upaya pengembangannya masih menjadi prioritas utamasaat ini. Selama periode 2005-2025 diharapkan akan tercapai peningkatanproduksi rata-rata 0,85 persen, produktivitas 0,48 persen <strong>dan</strong> luas panen 0,37persen, sehingga pada tahun 2025 produksi bisa mencapai 64,90 juta ton.


Analisis Kebijakan 39Pengembangan wilayah sentra produksi padi diarahkan pada subsektor onfarmyang terpadu dengan subsektor hulu <strong>dan</strong> hilir.Pengembangan sub sektor hilirdiarahkan pada peningkatan nilai tambah <strong>dan</strong> daya saing. Dengan demikian,swasembada beras yang telah dimulai tahun 2004 dapat dipertahankan secaraberkelanjutan.Komoditi palawija utama, jagung <strong>dan</strong> kedele, diarahkan untuk dapatmemenuhi kebutuhan dalam negeri serta ekspor. Untuk jagung, ditargetkanselama tahun 2005-2025, produksi meningkat rata-rata sebesar 4,26 persen.Dengan trend produksi tersebut, swasembada jagung ditargetkan tercapai padatahun 2007 <strong>dan</strong> terus ditingkatkan daya saingnya untuk dapat menembus pasarekspor. Sementara kedelai ditargetkan terjadi peningkatan produksi sebesar 7persen per-tahun, terutama pada periode 2005-2009. Pada tahun 2010diharapkan 65 persen dari produksi kedelai dapat dipenuhi dari produksi dalamnegeri <strong>dan</strong> swasembada dapat dicapai tahun 2015. Pada kedua komoditas inipengembangannya diarahkan untuk dilakukan pihak swasta dengan melakukankemitraan dengan petani <strong>dan</strong> kelompok tani.Pengembangan komoditas buah-buahan diarahkan pada pisang <strong>dan</strong> jeruk,karena kedua komoditas ini kontribusinya lebih dari 30 persen terhadap totalkonsumsi buah-buahan. Pengembangan yang dilakukan selama ini masihtradisional <strong>dan</strong> belum menerapkan teknologi budidaya yang sesuai standar teknikbudidaya (SOP). Produksi pisang <strong>dan</strong> jeruk ditargetkan sekitar 11.266.000 ton <strong>dan</strong>4.238.000 ton pada tahun 2025 nanti. Pengembangan dilakukan melaluipengembangan kebun jeruk skala besar oleh investor <strong>dan</strong> skala komersial (5-10hektar) oleh petani <strong>dan</strong> pengembangan kebun buah rakyat dengan penerapanteknologi maju.Komoditas hortikultura diprioritaskan pada bawang merah <strong>dan</strong> anggrek.Usahatani bawang merah permasalahannya adalah stabilitas harga produk <strong>dan</strong>ketersediaan benih pada saat musim tanam raya. Saat ini produksi bawang merahmasih sekitar 725.000 ton <strong>dan</strong> ditargetkan pada tahun 2025 produksi menjadi1.626.672 ton. Pengembangan varietas unggul <strong>dan</strong> industri perbenihanmerupakan prioritas utama pengembangan bawang merah.Komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, kakao, kelapa<strong>dan</strong> tebu diarahkan pada pengembangan produktivitas serta pemberdayaan dihulu <strong>dan</strong> memperkuat di hilir. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,swasembada gula diharapkan tercapai tahun 2009. Untuk itu diperlukan dukunganpenuh pihak swasta <strong>dan</strong> petani, sebagai pelaku utama bisnis perkebunan.Pengembangan kegiatan hilir diharapkan dapat makin meningkatkan nilai tambahproduk perkebunan di dalam negeri, <strong>dan</strong> membuka peluang kerja <strong>dan</strong> peluangusaha baru bagi masyarakat pedesaan.Pengembangan sapi <strong>dan</strong> ayam sebagai sumber protein hewani utamadiarahkan pada tercukupinya permintaan dalam negeri. Saat ini lebih dari 30persen kebutuhan daging dalam negeri diimpor dari luar negeri. Dengan berbagaiupaya yang dilakukan, pada tahun 2010 ditargetkan tercapai swasembada dagingsapi. Dominannya pengusahaan sapi oleh petani dalam skala kecil <strong>dan</strong> kurangnyainsentif bagi swasta untuk bergerak dalam usaha ini akan menyulitkan upayapengembangan yang bisa dilakukan. Pada industri perunggasan, keadaannya


40Bab IV.Analisis Dampak <strong>dan</strong> Pencapaian Hasil Pembangunan <strong>Pertanian</strong>justru terbalik, dominannya beberapa usaha swasta besar telah menyulitkanpengembangan usaha peternak kecil. Pengembangan kedua komoditi dilakukandengan pola pendekatan yang berbeda, pada usaha penggemukan sapipemerintah perlu memberikan berbagai insentif untuk menarik swasta bergerakdi usaha ini. Pada usaha perunggasan, terciptanya persaingan yang sehatmerupakan prasyarat bagi pengembangannya ke depan.Prioritas Program 2006Pada tahun 2006 kegiatan Departemen <strong>Pertanian</strong> lebih difokuskan padabeberapa upaya strategis antara lain, penataan sitem pasar komoditas pertanian<strong>dan</strong> pengembangan kelembagaan usaha <strong>dan</strong> ekonomi petani. Melalui upaya inidiharapkan terjadi perbaikan harga jual produk pertanian yang diterima petani<strong>dan</strong> tercipta stabilitas harga dalam jangka panjang. Berkaitan denganinfrastruktur pertanian, terutama yang terkait dengan masalah lahan, air <strong>dan</strong>jalan produksi akan dilakukan pembenahan yang menyeluruh, sehingga terjadiperbaikan akses petani terhadap berbagai sumberdaya tersebut.Pengembangan sumberdaya manusia yang bekerja di pertanian akan dilanjutkan melalui pembenahan kegiatan penyuluhan <strong>dan</strong> tenaga penyuluh itusendiri. Keberadaan penyuluh di lapangan tidak hanya sebatas pendampingpemberi semangat, namun juga akan diarahkan untuk terciptanya goodagricultural practices. Dalam hal pembiayaan pertanian, pengembangan skimkredit yang sesuai dengan karkteristik produk pertanian akan terus diupayakan,selain tetap memperjuangkan a<strong>dan</strong>ya subsidi bunga kredit bagi petani. Semuaupaya ini diharapkan dapt meningkatkan akses petani terhadap lembagapermodalan.Berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat,pada tahun 2006 kegiatan Departemen <strong>Pertanian</strong> difokuskan pada wilayah rawanpangan <strong>dan</strong> daerah perbatasan. Pemetaan wilayah rawan pangan akan terusdilakukan, bersamaan dengan itu akan dilakukan upaya-upaya khusus yang terkaitdengan peningkatan produksi bahan pangan di wilayah ini, serta membangunsistem peringatan dini untuk medeteksi berbagai persoalan dalam ketersedian<strong>dan</strong> ketercukupan bahan pangan di tengah masyarakat.PenutupKeberhasilan revitalisasi pertanian dapat diukur dengan beberapaindikator, diantaranya terjadinya perubahan pola pikir <strong>dan</strong> komitmen berupadukungan dari stakeholders terkait tentang pentingnya pertanian. Sementara itudari output pembangunan pertanian diindikasikan oleh : (a) disepakatinya lahanpertanian abadi pada beberapa sentra produksi pertanian, <strong>dan</strong> terpenuhinya luaslahan minimal oleh petani, terutama petani yang berada di Jawa <strong>dan</strong> Bali, (b)terjaganya swasembada beras secara berkelanjutan, swasembada jagung tahun2007, tercapainya produksi kedelai 65 persen dari kebutuhan pada tahun 2010,swasembada gula tahun 2009 <strong>dan</strong> swasembada daging sapi tahun 2010, (c)tercapainya pendapatan per-kapita petani sekitar 2500 US $ per-kapita/tahun,<strong>dan</strong> (d) menurunnya jumlah penduduk miskin dari 19 persen menjadi 15 persen


Analisis Kebijakan 41pada tahun 2009, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja menjadi 44,5 jutaorang tahun 2009.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!