Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAwww.kppu.go.idEDISI 10 • 2008

editorialMEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHATujuh tahun berlalu sejak Komisi Pengawas PersainganUsaha berdiri, ternyata publik belum cukup menyadaribanyak hal yang telah dilakukan KPPU. Meskipun takkurang upaya KPPU dalam menginternalisasikan UndangundangNomor 5 Tahun 1999 melalui aktivitas sosialisasidan publikasi, persaingan usaha bukan konsep sederhanayang dapat dengan mudah diterima masyarakat. Tidakmengejutkan bila banyak pihak yang masih saja meragukan kiprah KPPU, bahkanmeragukan arti penting persaingan usaha bagi kepentingan publik.Tidak berbeda halnya dengan penegakan hukum persaingan usaha. Proses initidak sekedar memperhatikan aspek hukum saja, namun juga melibatkan analisisekonomi sejak proses penentuan sebuah perkara, pemeriksaan, pembuktian,hingga penyusunan putusan. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh konsumenakhir sebagai stakeholder utama KPPU merupakan hal yang menjadi pertimbanganutama dalam setiap aktivitas penegakan hukum persaingan Indonesia olehKPPU. Pembuktian berupa analisis inilah yang kemudian membuka peluangbagi diperdebatkannya putusan KPPU, bahkan sejak proses penanganan perkaradilaksanakan. Pelemparan wacana ke media yang memperdebatkan analisisekonomi yang digunakan KPPU dalam menangani perkara ini dilakukan olehbanyak pihak yang merasa kepentingannya akan terpengaruh oleh putusan KPPU.Tidak jarang media juga memuat berita yang masih berupa isu sehingga dapatmengarahkan opini publik pada satu pandangan tertentu, seperti munculnyadugaan keberpihakan KPPU pada kepentingan-kepentingan tertentu.Dewan PakarPenanggung Jawab/Pemimpin UmumPemimpin RedaksiRedaktur PelaksanaPenyunting/EditorSekretariat RedaksiReporterFotograferPengarah ArtistikDR. Syamsul Maarif, SH, LLMDR. Ir. Tresna P. Soemardi, SE, MMIr. H. Mohammad IqbalErwin Syahril, SHIr. H. Tadjuddin NoersaidIr. M. Nawir Messi, MScDR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MHDR. Ir. Benny Pasaribu, M.EcDidik Ahmadi, AK, M.ComYoyo Arifardhani, SH, MM, LLMDR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MSIR. Dedie S. Martadisastra, SE, MMDR. Sukarmi, SH, MHDR. Syamsul MaarifAhmad Junaidi, SH, MH, LLMBudi Firmansyah AmarullahAndi Zubaida AssafRetno Wiranti, Ika Sarastri,Santy Evita Irianti, Fintri HapsariDeswin Nur, Andi Zubaida Assaf,Farid F. Nasution, Sholihatun Kiptiyah,Ahmad KaylaniRetno WirantiBudi Firmansyah AmarullahHal inilah yang terjadi pada kasus kepemilikan silang (cross ownership) padasaham perusahaan jasa telepon seluler oleh Temasek Holdings. Mengherankanbahwa setelah tujuh tahun KPPU menjalankan amanat dengan independensiyang ditegaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, masih saja ada pihak-pihakyang meragukan independensi KPPU, atau menggunakan isu independensiuntuk melemahkan kredibilitas KPPU di mata publik. Meskipun keraguan akanindependensi KPPU dapat dipatahkan begitu putusan mengenai kasus tersebutdikeluarkan, namun belajar dari apa yang terjadi, kiranya perlu bagi KPPU untukmeninjau ulang strategi penegakan hukumnya. Dengan mulai bangkitnya duniausaha di Indonesia, KPPU harus siap untuk lebih sering menangani perkara-perkarabesar yang banyak terkait dengan kepentingan publik seperti kasus kepemilikansilang pada perusahaan jasa telepon seluler tersebut. Di sisi lain, masih begitubanyak permasalahan persaingan usaha yang justru diakibatkan oleh kebijakanpemerintah yang tidak pro persaingan. Untuk itu KPPU harus semakin menguatkanupaya advokasi persaingan usaha, utamanya kepada pemerintah. Di samping itu,sebagai bagian dari strategi pencitraan lembaga, KPPU tidak perlu malu-malu lagidalam menampilkan dirinya di media. Sebagaimana terjadi pada putusan-putusanKPPU yang dikuatkan di tingkat Mahkamah Agung, pada saat publik menarikmanfaat dari putusan KPPU, keberpihakan KPPU pada mereka sebagai stakeholderutamanya terbukti dengan sendirinya.Pemimpin RedaksiDesain cover : Gatot M SutejoFoto : www.suaramerdeka.comKOMPETISI merupakan majalah yangditerbitkan olehKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREPUBLIK INDONESIAAlamat Redaksi:Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36JAKARTA PUSAT 10120Telp. 021-3507015, 3507043Fax. 021-3507008E-mail: infokom@kppu.go.idWebsite: www.kppu.go.id Edisi 10 2008

daftar isitajuk utama 4TEMASEKMenuai SanksiPersaingan Usahaaktifitas 17Cerdas Menyikapi TuntutanPersaingan Sehat Pada SektorJasa KonstruksiMenumbuhkan pemahaman mengenai persaingan sehatbukanlah suatu pekerjaan yang sederhana. Apalagi jika iklimusaha sehat tersebut ingin diwujudkan pada salah satu sektorstrategis, yaitu sektor jasa konstruksi di Indonesia.Pentingnya Persaingan Sehatdalam Industri Buku18Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjunganBambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2007. Mendiknas besertajajarannya, yaitu Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika beserta staf,bermaksud menggali referensi prinsip-prinsip hukum persainganusaha di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUNo 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.Sisi Strategis Jasa Pos dalamPerspektif Persaingan Sehat20Seiring dengan maraknya pertumbuhan jasa kurir swasta untuklayanan pos, maka kinerja sektor pos dan logistik semakinmenjadi sorotan. Industri jasa pos merupakan sektor strategisdan berperan dalam perekonomian, namun saat ini timbulpolemik dalam perkembangan sektor jasa pos dengan terbitnyaSurat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 tentang Pengiriman Surat (SE Menkominfo).regulasi 21Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan keputusanhukum yang cukup menyita perhatian publik. Pada 19 November 2007 lalu,majelis komisi memvonis Temasek Holdings, perusahaan investasi milikSingapura, bersalah dalam kasus bisnis jasa telepon seluler di Indonesia.hukum 8Peranan Analisis Ekonomi dalamPembuktian Pelanggaran HukumPersaingan UsahaSuatu tindakan dianggap melanggarhukum jika terdapat bukti-buktiyang menunjukkan bahwa tindakantersebut memang benar telahdilakukan. Dengan demikian prosespembuktian memainkan perananpenting dalam dunia hukum, takterkecuali hukum persaingan usaha.kebijakan 9Advokasi Persaingan Usaha‘Senjata’ Kedua KPPU dalamMenegakkan Hukum danKebijakan Persaingan di IndonesiaSepak terjang KPPU dalam menegakkan hukum persaingan bolehdibilang telah terasa jika dibandingkan dengan masa tujuh tahunketika berdirinya lembaga persaingan usaha independen tersebut.Peranan tersebut dapat dirasakan seiring meningkatnya jumlah dankualitas penanganan laporan dan perkara yang ditangani.Menakar Independensi KPPUopini 12Protes dan keberatan seakan menjadi menu wajib bagi KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hampir selalu, begitupalu dalam sidang kasus persaingan usaha diketok, pihak yangdinyatakan bersalah pun protes. Vonis bukan penanda kerja selesai.KPPU harus mengempos tenaga lagi untuk mengawal prosesbanding dari pihak bersalah. Itu sudah menjadi pola tetap.kolom 14Kerangka Regulasi PersainganUsaha di Sektor TelekomunikasiAkhir-akhir ini masyarakat disuguhioleh banyaknya berita persainganusaha di sektor telekomunikasi.Diantaranya adalah putusan KPPUtanggal 19 November 2007 terkaittindakan anti persaingan yangdifasilitasi oleh kepemilikan silangoleh Temasek di industri seluler.Hampir berurutan, KPPU juga tengah memeriksa dugaankartel SMS yang dilakukan oleh operator seluler. Sementaradalam layananan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)Telkom bersikukuh menolak pembukaan kode akses yangmemungkinkan terjadinya persaingan yang lebih sengit di sektortelekomunikasi.Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2008Kewenangan Sekretariat KomisiDalam Penanganan Perkarainternasional 22KPPU-OECDWorkshop on Merger ReviewDalam rangka mengembangkan kemampuan para staf danfungsi advokasi, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan.Di penghujung tahun 2007 KPPU dan OECD (Organizationfor Economic Cooperation Development) telah bekerjasamamengadakan Workshop on Merger Review dan Workshop onMerger Regulation.- Surabaya- Medan- Balikpapan- Batam- Makassaraktifitas KPD 24Edisi 10 2008

tajuk utamawww.daylife.comTemasek Tower.TEMASEKMenuai SanksiPersaingan Usahaoleh: Retno Wiranti*Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan keputusanhukum yang cukup menyita perhatian publik. Pada 19 November 2007 lalu,majelis komisi memvonis Temasek Holdings, perusahaan investasi milikSingapura, bersalah dalam kasus bisnis jasa telepon seluler di Indonesia.Temasek yang kini mengelola danainvestasi US$108 miliar (sekitar Rp1000 triliun) itu dinyatakan memilikikepemilikan silang pada dua perusahan jasaseluler Indonesia yakni Telkomsel dan Indosat.Sesuai fakta dan bukti yang dikumpulkansidang majelis, kepemilikan silang itu dimulaisejak akhir tahun 2002.Saat itu, Singapore TechnologiesTelemedia yang 100 persen sahamnyadikuasai Temasek, memenangkan divestasiIndosat dan menguasai 42 persen saham.Temasek juga telah menguasai 35 persensaham Tekomsel yang merupakan operatorseluler terbesar di Indonesia. PenguasaanTelkomsel melalui anak perusahaan Temasekyang lain yakni Singapore TelecommunicationLtd (Singtel) dan SingTel Mobile. Denganpenguasaan saham Telkomsel dan Indosatsecara tidak langsung itu, Temasek telahmenguasai pasar seluler Indonesia. Edisi 10 2008

tajuk utamaKepemilikan silang tersebut melanggarUndang-undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 27 (a)undang-undang itu menegaskan bahwapelaku usaha dilarang memiliki sahammayoritas pada beberapa perusahaansejenis yang melakukan kegiatan usahadalam bidang yang sama pada pasar yangbersangkutan yang sama, atau mendirikanbeberapa perusahaan yang memiliki kegiatanusaha yang sama pada pasar bersangkutanyang sama, apabila kepemilikan tersebutmengakibatkan dua hal.Pertama, satu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha menguasai lebih dari50 persen pangsa pasar satu jenis barangatau jasa tertentu. Hal selanjutnya, dua atautiga pelaku usaha atau kelompok pelakuusaha menguasai lebih dari 75 persen pangsapasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Majelis komisi menemukan fakta bahwapangsa pasar Telkomsel dan Indosat secarabersama-sama terus mengalami peningkatansejak terjadinya struktur kepemilikan silangoleh Temasek tersebut. Dalam kurun waktu2003-2006, pangsa pasar kedua operator iturata-rata 89,61 persen.Kemampuan pengendalian Temasekterhadap dua operator itu mengakibatkanperlambatan perkembangan Indosat,sehingga tidak efektif dalam bersaingdengan Telkomsel. Akibat lebih lanjut, pasarindustri seluler di Indonesia tidak kompetitif.Perlambatan perkembangan Indosat ditandaidengan pertumbuhan BTS yang secara relatifmenurun dibanding dengan operator lainbaik Telkomsel atau XL.Edisi 10 2008

tajuk utamaTabel Perbandingan Pendapatan Operator SelulerTahunPangsa Pasar Telkomseldan Indosat SecaraBersama-SamaGabungan PendapatanUsaha (dalam milyar)Pendapatan UsahaXL (dalam milyar)Pangsa PasarXLPeriode Cross-Ownership:2003-20062001 76.34% 6,688 2,073.03 23.66%2002 83.58% 10,845 2,130.41 16.42%2003 88.09% 16,264 2,198.06 11.91%2004 89.74% 22,107 2,528.48 10.26%2005 90.97% 29,778 2,956.38 9.03%2006 89.64% 38,373 4,437.17 10.36%Rata-rata2003-200689.61%www.mobiletren.comDampak negatif dari kepemilikansilang itu juga berlanjut sampai tatarankonsumen. Struktur kepemilikan silangTemasek, menyebabkan price-leadershipdalam industri telekomunikasi di Indonesia.Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudianmenetapkan harga jasa telekomunikasiseluler secara eksesif.Konsekuensinya, operator menikmatieksesif profit dan konsumen mengalamikerugian (consumer loss). Menurut perhitunganmajelis komisi, kerugian yang dialami olehkonsumen layanan telekomunikasi seluler diIndonesia sejak tahun 2003 sampai dengan2006 berkisar antara Rp 14,76498 triliunsampai Rp 30,80872 triliun.Dalam hal ini, giliran Telkomsel yangdivonis bersalah. Majelis menyatakanTelkomsel melanggar pasal 17 Undangundang5/1999 tentang Larangan PraktekMonopoli. Pasal itu berisi larangan bagipe laku usaha untuk melakukan penguasaanatas produksi dan atau pemasaran barangdan atau jasa yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat.Masih merujuk pasal itu, pelaku usahapatut diduga atau dianggap melakukanpenguasaan atas produksi dan atau pemasaranbarang dan atau jasa dengan tigakategori. Pertama, barang dan atau jasa yangbersangkutan belum ada substitusinya. Kedua,mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapatmasuk ke dalam persaingan usaha barang danatau jasa yang sama. Ketiga, satu pelaku usahaatau satu kelompok pelaku usaha menguasailebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenisbarang atau jasa tertentu. Edisi 10 2008

Sanksi untuk Temasek danTelkomselBerdasar fakta dan bukti-bukti tersebut,majelis komisi pun menjatuhkan sanksikepada Temasek juga Telkomsel. Temasekdihukum untuk melepas seluruh kepemilikansahamnya di salah satu perusahaan apakahTelkomsel atau Indosat dalam waktu palinglama dua tahun terhitung sejak putusan.Seiring dengan sanksi itu, Temasekjuga diharuskan memutuskan perusahaanyang akan dilepas kepemilikan sahamnyaserta melepaskan hak suara dan hak untukmengangkat direksi dan komisaris pada salahsatu perusahaan yang akan dilepas. Sanksi iniberlaku sampai dengan dilepasnya saham secarakeseluruhan. Pelepasan kepemilikan sahamdilakukan dengan dua syarat: untuk masingmasingpembeli dibatasi maksimal lima persendari total saham yang dilepas dan pembeli tidakboleh terasosiasi dengan Temasek maupunpembeli lain dalam bentuk apa pun.Selain sanksi pe mutusan kepemilikan silangtersebut. Temasek juga didenda se besar Rp 25miliar yang harus disetor ke kas negara sebagaisetoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha. Nilai denda yangsama juga dikenakan ke Telkomsel. Selaindenda, majelis komisi juga memerintahkanTelkomsel untuk menghentikan praktekpengenaan tarif tinggi dan me nurunkan tariflayanan selular sekurang-kurangnya sebesar 15persen dari tarif yang berlaku.Dalam pe meriksa an dan penyusunanputus an terhadap kasus bisnis jasa teleponseluler itu, KPPU bertindak dengan prinsipindependensi, yaitu tidak memihak pihakDok. KOMPETISIAudiens pembacaan putusan Temasek.manapun. Peran KPPU adalah sebagaipengemban amanat peng awasan terhadappelaksanaan UU 5/1999 dengan tujuanmewujudkan kepastian berusaha yang samabagi setiap pelaku usaha dan men jaminpersaingan usaha yang sehat dan efektif.Perkembangan PerkaraAtas sanksi yang dijatuhkan KPPU kepadaTemasek dan Telkomsel, kedua pi haktersebut memberikan respon berupa pengajuankeberatan. Kelompok usaha Temasekmengajukan keberatannya melalui PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan Telkomselmengajukan keberatannya melalui Pengadilantajuk utamaNegeri Jakarta Selatan.Menanggapi keberatan tersebut, KPPUmeng ajukan permohonan penggabunganperkara kepada Ketua Mahkamah Agungmelalui surat No. 11/K/I/2008 tanggal 9 Januari2008. Setelah permohonan penggabunganperkara diterima, Mahakamah Agung menetapkanPengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagai pihak yang akan menangani perkarakeberatan tersebut.Sidang keberatan pertama digelar padatanggal 13 Februari 2008 di PN Jakpus dandihadiri oleh seluruh pemohon keberatanserta KPPU. Pada kesempatan tersebut,KPPU menyerahkan seluruh berkas perkaradan kemudian majelis hakim menyampaikanbahwa terdapat gugatan intervensi terhadapperkara. Pada sidang keberatan kedua yangdihadiri oleh seluruh pihak yang berperkara,disampaikan tanggapan terhadap para pemohonintervensi dan agenda Putusan Selayang akan dilaksanakan pada tanggal 18Februari 2008. Selanjutnya melalui PutusanSela, Majelis Hakim menyatakan menolakpermohonan intervensi dari para pemohonintervensi. Putusan ini amat positif danmenunjukkan komitmen kepastian hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat. pDok. KOMPETISIMajelis Komisi perkara Temasek.Retno WirantiStaf Subdirektorat PublikasiDirektorat Komunikasi KPPUEdisi 10 2008

hukumPeranan Analisis EkonomiDalam Pembuktian PelanggaranHukum Persaingan UsahaOleh : Farid F. Nasution *)Suatu tindakan dianggap melanggarhukum jika terdapat bukti-buktiyang menunjukkan bahwa tindakantersebut memang benar telahdilakukan. Dengan demikian prosespembuktian memainkan perananpenting dalam dunia hukum, takterkecuali hukum persaingan usaha.Sebagai cabang dari ilmu hukum,pembuktian dalam hukum persainganusaha juga menganut asas yang berlakusecara umum, yaitu asas minimal dua alatbukti. Suatu tindakan dapat dikatakanterbukti jika didukung oleh dua alat buktiyang memiliki persesuaian satu sama lain.Pasal 42 UU No 5 Tahun 1999 menjelaskanalat bukti dalam pemeriksaan KPPU adalah:1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat dan atau dokumen4. Petunjuk5. Keterangan pelaku usahaDirect Evidence vs CircumstancialEvidenceHukum persaingan usaha merupakanperkawinan antara ilmu hukum dan ilmuekonomi. Oleh karena itu, selain menerapkanprinsip-prinsip hukum pada umumnya, hukumpersaingan juga banyak menggunakan teoriteoriekonomi dalam aplikasinya. Ditinjaudari kategorisasi alat bukti di atas, makaanalisis ekonomi termasuk ke dalam kategoripetunjuk. Hal ini sejalan dengan best practicesmengenai hukum persaingan usaha yangmengenal direct evidence dan circumstancialevidence yang keduanya memberikanpetunjuk atas peristiwa yang terjadi padapasar. Dalam direct evidence, alat bukti yangdikumpulkan harus mendukung atau tidakmendukung adanya suatu peristiwa ataukegiatan yang telah dilakukan. Sedangkancircumstancial evidence, adalah alat-alatbukti yang tidak terkait secara langsungdengan peristiwa atau tindakan yangdimaksud, namun berdasarkan konsitensiindikasi-indikasi yang ada, dapat secarameyakinkan disimpulkan bahwa peristiwaatau tindakan yang dimaksud telah terjadi(inference).Sebagai contoh, dapat dilihat padatabel berikut perbedaan direct evidence dancircumstancial evidence terhadap eksistensimarket power:Direct EvidencePengukuran elastisitas permintaanExclusion yang tidak berdasarkanefisiensiSumberEksistensi Market PowerCircumstancial EvidencePangsa pasar yang tinggi secara terusmenerus dalam pasar bersangkutanKeuntungan yang tinggi atau rasio hargaterhadap biayaAndrew I Gavil, William E. Kovacic, dan Jonathan B. Baker, Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts,and Problems in Competition Policy, Thompson West, Washington DC, 2002, hal. 462Aplikasi Analisis Ekonomi DalamPembuktian oleh KPPUAnalisis ekonomi baik berupa directevidence maupun circumstancial evidencememainkan peranan utama dalam prosespembuktian hukum persaingan usaha,walaupun UU No 5 Tahun 1999 tidak secaraeksplisit menyatakan hal ini. Pendekatan ruleof reason dalam hukum persaingan usahamau tidak mau mendasarkan penilaiannyaatas analisis ekonomi terhadap dampak yangditimbulkan oleh sutau perilaku pada pasar.Utamanya dalam hal ini adalah kerugian yangdiderita oleh konsumen yang merupakansubjek terpenting yang hendak dilindungioleh hukum persaingan usaha.Putusan KPPU mengenai kepemilikansilang Temasek, sebagai contoh, banyakmenggunakan analisis ekonomi dalampertimbangan hukumnya, antara lain,Hirschman Herfindahl Index untukmengukur derajat konsentrasi pada pasartelekomunikasi seluler, analisis Parker-Roller model untuk mengukur derajatpersaingan pada pasar telekomunikasi seluler,perbandingan (Earning Before Tax, Interest,Depreciation, and Amortization) EBITDAMargin dan Return on Capital Employed(ROCE) untuk mengukur tingkat keuntungan,serta berbagai metode untuk mengukurkerugian konsumen. Disamping analisistersebut, Majelis mendasarkan pertimbanganhukumnya pada berbagai analisis ekonomilainnya yang seluruhnya termuat dalamputusan tersebut. Keseluruhan hasil analisisekonomi tersebut dipergunakan oleh Majelissebagai bahan pertimbangan hukum dalammenilai ada tidaknya pelanggaran hukumpersaingan.Pembuktian hukum persaingan usahatanpa menggunakan alat bantu analisisekonomi akan menemui kesulitan dalammenghasilkan rasio di balik sebuah keputusan(ratio decidendi) yang tepat. Ilmu ekonomidan ilmu hukum harus berjalan beriringandan membentuk konvergensi guna mencapaisatu kesimpulan yang rasional dan padagilirannya, efektif dalam menuju kondisipersaingan yang dicita-citakan oleh hukumpersaingan usaha. pFarid F. NasutionKasubdit PemberkasanDirektorat Penegakan Hukum KPPU Edisi 10 2008

kebijakanAdvokasi Persaingan Usaha‘Senjata’ Kedua KPPU dalamMenegakkan Hukum danKebijakan Persaingan di IndonesiaOleh : Deswin Nur *)Sepak terjang KPPU dalammenegakkan hukum persainganboleh dibilang telah terasa jikadibandingkan dengan masa tujuhtahun ketika berdirinya lembagapersaingan usaha independentersebut. Peranan tersebut dapatdirasakan seiring meningkatnyajumlah dan kualitas penangananlaporan dan perkara yang ditangani.Dok. KOMPETISISecara total KPPU telah menanganilebih dari 600 laporan dan 100 kasuspersaingan usaha. Walaupun sebagianbesar kasus yang ditangani masih berkisardalam lingkup persekongkolan dalamtender, namun prestasi KPPU tersebut patutdiancungi jempol. Two thumbs up! Kalauboleh menggunakan istilah kritikus film.Sebenarnya penegakan UU No. 5/1999tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat hanyalahsalah satu ‘senjata’ KPPU dalam menegakkanhukum persaingan di Indonesia. Sebagaikomunitas persaingan, kita memahamibahwa penegakan hukum persaingan sematatidaklah cukup untuk menciptakan iklimusaha yang sehat di Indonesia. Penegakanhukum persaingan lebih bersifat menimbulkanefek jera bagi pelaku usaha agar melakukankegiatan bisnisnya secara jujur. Para pembuatEdisi 10 2008

kebijakanDok. KOMPETISIUU No. 5/1999 sepertinya memahami denganjelas bahwa dibutuhkan kekuatan tambahanbagi KPPU dalam memberikan perubahan yangfundamental bagi terciptanya persaingan usahayang sehat, yaitu melalui pengembangankebijakan persaingan.Upaya pengembangan kebijakan persaingandalam komunitas persaingan usahainternasional dikenal dengan sebutan advokasipersaingan usaha (competition advocacy),yang secara singkat dapat didefinisikansebagai upaya lembaga persaingan dalampenciptaan persaingan usaha yang sehatdi luar mekanisme penegakan hukum.Frase ‘di luar penegakan hukum’ ini perlumendapatkan tekanan lebih dalam untukdapat memahami pengertian tersebut, karenafrase tersebut memaparkan definisi yangtidak terbatas dalam hal advokasi persainganusaha. Di Indonesia, advokasi persainganusaha dilakukan melalui dua pendekatanyaitu, pemberian saran dan pertimbanganserta kegiatan sosialisasi. Khusus pada tulisanini, sorotan khusus akan diberikan padapemberian saran dan pertimbangan.Sebagaimana kita ketahui, KPPU, melaluipasal 35 ayat f telah diberi amanat untukmemberikan saran dan pertimbangan terkaitkebijakan pemerintah yang berpotensimenimbulkan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat. Biasanyapemberian saran dan pertimbangan tersebutdilakukan secara tertulis kepada pembuatkebijakan. Berdasarkan data yang dihimpunredaksi, hingga saat ini (dalam kurun waktutujuh tahun) KPPU telah menyampaikan lebihdari 40 saran dan pertimbangan kepadapemerintah. Saran dan pertimbangan yangdiberikan cukup bervariasi dan mencakupberbagai kebijakan instansi pemerintah, baiktingkat pusat maupun tingkat daerah. Advokasijuga dilakukan pada beragam industri, mulaidari industri keuangan dan perbankan, farmasi,transportasi, hingga komoditas pertanian.Perkembangan jumlah dan variasi industriyang menjadi subyek pemberian saran danpertimbangan tersebut dapat kita perhatikanpada bagan di bawah ini:Diagram dan pie chart Saran Pertimbangan.10 Edisi 10 2008

Saran dan pertimbangan KPPU merupakansalah satu upaya yang diyakini memberikanmanfaat bagi terciptanya iklim usaha yangsehat, sehingga memberikan keuntungansebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyatatau konsumen. Secara garis besar, sarandan pertimbangan KPPU telah memberikanbeberapa manfaat berikut:1. Tersedianya harga barang/jasa yangwajar dengan kualitas terbaikHal tersebut telah dibuktikan olehbeberapa saran dan pertimbangan KPPU,khususnya pada industri penerbangan dimana KPPU memberikan advokasi kepadapemerintah untuk mencabut kewenanganasosiasi pengusaha penerbangan dalammenetapkan tarif yang sebenarnyamerupakan kewenangan penuhpemerintah. Saran dan pertimbanganatas industri tersebut juga dilanjutkandengan serangkaian pendapat KPPUatas penetapan tarif referensi, tarif batasbawah, dan penetapan biaya surcharge.2. Tersedianya pilihanHal tersebut dapat terlihat dari salahsatu saran dan pertimbangan KPPUatas kebijakan Menteri Keuangan yangmenghambat peluang pensiunan pegawainegeri dalam memperoleh pinjaman selaindari salah satu bank tertentu. Dengansaran pencabutan kebijakan tersebut, parapensiunan tersebut dapat memperolehpilihan lain dalam memperoleh pinjamanbagi kepentingannya. Berbagai saranterkait pembukaan pilihan tersebut jugaterjadi di beberapa industri lain sepertipencetakan surat berharga, pembukaanpasar asuransi tenaga kerja, pembukaanjalur distribusi garam, dan sebagainya.3. Terfasilitasinya inovasiPersaingan usaha yang sehat pasti akanmenciptakan berbagai upaya pelakubisnis dalam menciptakan inovasi atasproduk perusahaannya agar mampubersaing secara efektif dan efisien.Upaya mendorong inovasi tersebutsangat jelas tercermin dalam setiapsaran dan pertimbangan KPPU atasindustri telekomunikasi nasional, mulaidari penerapan modern licensing,pengembangan telepon berbasis internet,dan sebagainya.4. Tersedianya kepastian hukumSaran dan pertimbangan KPPU juga dapatmemberikan kepastian hukum dalamberusaha bagi investor di Indonesia.Hal tersebut diwujudkan melaluidukungan KPPU pada beberapa kebijakanpemerintah yang sejalan dengan prinsipprinsippersaingan usaha sehat, antaralain pada kebijakan kepemilikan tunggalPetani di tengah hamparan sawah.dalam industri perbankan yang menurutKPPU dapat mencegah terjadinya jabatanrangkap (interlocking directorate) yangberpotensi menciptakan praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat.Para pakar persaingan usaha internasionalseringkali berpendapat bahwa “the biggestchallenges in competition law and policyenforcement is the Government”, tantanganterbesar penegakan hukum dan kebijakanpersaingan usaha adalah pemerintah.Begitu juga halnya dengan perjuanganKPPU dalam menegakkan advokasi persainganusaha yang tidak selalu mulusseiring belum terinternalisasinya kebijakanpersaingan kepada pembuat kebijakan yangmenimbulkan resistensi instansi pemerintahtersebut dalam mengadopsi saran danpertimbangan KPPU. Sebagaimana data dimiliki,tanggapan pemerintah atas saran danpertimbangan cukup beragam. Mulai dariditanggapi dan diadopsi secara penuh, tidakditanggapi namun dilakukan perubahankebijakan, hingga pada sama sekali tidakmemperoleh tanggapan ataupun perubahankebijakan. Berdasarkan data tersebut,masih patut disyukuri bahwa sebagianbesar (51%) saran dan pertimbangan KPPUmasih diadopsi dalam bentuk pembatalanatau penyesuaian kebijakan, walaupun haltersebut tidak disampaikan secara tertuliskepada KPPU.Masih cukup besarnya persentase sarandan pertimbangan yang tidak ditanggapitersebut menunjukkan bahwa advokasipersaingan usaha belum terlaksana secaraoptimal dan KPPU perlu secara intensifkebijakanmelakukan pendekatan dan harmonisasidalam kebijakan pemerintah serta sosialisasiyang lebih terarah. Hal tersebut juga terkaitdengan sifat saran dan pertimbangan yangtidak mengikat pihak yang diberi saran.Dalam praktek internasional, memangsaran dan pertimbangan tidak bersifatmengikat, namun diperkuat dalam bentuksuatu pernyataan (statement) tertulis yangdisampaikan dan dipertanggungjawabkansecara terbuka kepada publik.Namun demikian, perubahan bentuksaran dan pertimbangan tidak secara pastimenjamin diikutinya saran tersebut karenapeningkatan kesadaran (awareness) tidakdapat dilakukan sendiri oleh KPPU dan masihmembutuhkan dukungan berbagai pihak,antara lain masyarakat dan pemerintah.Adanya dukungan berbagai stakeholder akansangat membantu proses tersebut, sehinggaKPPU dapat bekerja efektif dan optimaldalam memanfaatkan kedua ‘senjata’yang dimilikinya untuk menegakkan danmenciptakan iklim persaingan usaha sehatdi Indonesia. pDeswin NurKasubdit Kerjasama KelembagaanDirektorat Komunikasi KPPUwww.tabalong.go.idEdisi 10 200811

opiniMenakar IndependensiKPPUOleh : Yanuar Luqman, MSi *)Protes dan keberatan seakan menjadi menu wajib bagi Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU). Hampir selalu, begitu palu dalam sidang kasuspersaingan usaha diketok, pihak yang dinyatakan bersalah pun protes.Vonis bukan penanda kerja selesai. KPPU harus mengempos tenaga lagiuntuk mengawal proses banding dari pihak bersalah. Itu sudah menjadipola tetap.Demikian juga saat KPPU memutusperkara yang cukup seksi belumlama ini, yakni kasus monopoliTemasek dalam jasa telepon selulerdi Indonesia, pertengahan Novemberlalu. Pola itu kembali terulang, Temasekbanding, dan sampai saat ini babakselanjutnya terus bergulir. Namun kali iniada bumbu-bumbu lain: KPPU juga menuaigugatan atas independensinya!Bumbu yang sebenarnya juga pernahdijumpai dalam perkara-perkara lain itucukup intensif. Pesan pendek provokatifberedar, berisi tuduhan-tuduhan bahwakeputusan KPPU menghukum perusahaaninvestasi Singapura itu sarat kepentinganpolitik. Entah siapa sponsor provokasiitu, apakah pihak bersalah yakni Temasekdan kawan-kawan, atau pihak lainyang memiliki kepedulian dan mencobamengkritisi.Namun yang jelas, sejumlah pihak puntak menyia-nyiakan momentum adanyasentimen negatif terhadap KPPU tersebut.Kadar independensi watchdog persainganusaha di Indonesia itu pun dipersoalkan,diungkit-ungkit. KPPU dituduh tebangpilih, telah disusupi beberapa figur titipanpartai politik tertentu yang dikhawatirkanmengganggu independensi, rekruitmenpolitis, dan sebagainya.Gugatan-gugatan itu menarik. Bisajadi sekedar luapan protes dari pihak yangbersalah dalam bentuk yang ekstrem,tapi bisa juga merupakan kritik yangkonstruktif. Sebab itu, terlepas bagaimanamenatapnya, gugatan independensiKPPU layak dicermati untuk introspeksidan perbaikan. Untuk itu, KPPU harusmenjawab sebuah pertanyaan sederhanadengan jujur: seberapa jauh independensiKPPU selama ini?Siap TempurJika dilihat dari aspek strukturkelembagaannya, kebebasan KPPUsebenarnya cukup terjamin. Sebagailembaga independen yang dibentuk 7 Juni2000 lalu, KPPU berjalan pada titian yangjelas dan tegas. Komisi dengan 11 anggotaitu bertugas mengawasi pelaksanaan12Edisi 10 • 2008

opiniUndang-undang 5/1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Rantai vertikalnyamenyambung pada dua lembaga tingginegara. Bertanggung jawab langsungkepada Presiden, hasil kerjanya dilaporkankepada Dewan Perwakilan Rakyat.KPPU berfungsi menyusun peraturanpelaksanaan dan memeriksa berbagaipihak yang diduga melanggar UUNo.5/1999 tersebut serta memberiputusan mengikat dan menjatuhkan sanksiterhadap para pelanggarnya.Undang-undang anti monopoliitu sendiri sudah sangat rinci. Dengandemikian, keputusan KPPU mengawasipraktek persaingan usaha mencakuppilihan kasus yang akan diperkarakanatau keputusan vonis sebenarnya sangatterukur. KPPU tentu tak berani melanggarundang-undang terkait, sama sajamenggali lubang kuburnya sendiri.Namun asumsi bahwa KPPU telahindependen hanya dengan melihat posisihukumnya saja tentu sangat lemah.Masalahnya, di negeri ini aturan sajakadang tak cukup. Teori tak seindahkenyataan, hitungan di atas kertas kerapmeleset. Boleh sistem di sekeliling KPPUdapat menjamin independensinya, tapidengan posisi seaman sekarang gangguanpelanggaran akan selalu ada baik dariinternal KPPU sendiri maupun pihak luar.Dalam satu diskusi, Ketua KPPUMuhamad Iqbal mengakui, selama ini KPPUtelah mengalami berbagai intervensi, baikdalam bentuk institusi maupun keputusan.Itu terutama dialami untuk kasus denganmagnitude besar. Iqbal menantang, satusatunyacara mengukur independensi KPPUadalah dengan melihat kualitas keputusanyang dihasilkan.Hantam Kanan KiriSekarang coba kita tengok keputusankeputusanKPPU. Beberapa keputusanterakhir di tahun ini memang cukupmeyakinkan. Keputusan-keputusan itumenjadi semacam kabar baik untukpendamba iklim persaingan sehat diIndonesia. Bagaimana tidak, dalammengadili kasus persaingan, KPPUterkesan hantam kanan kiri tak pandangbulu. ‘Korban-korban’ KPPU tak hanyaperusahaan-perusahaan skala globalyang bisnisnya menggurita dengan assettriliunan seperti Temasek atau Carrefour.Badan usaha milik negara, bahkanperusahaan rekanan pemerintah daerahpun tak luput dari intaiannya. Sanksiyang berupa denda pun cukup membuatciut nyali pelaku usaha yang berniatmenjalankan monopoli. Yang paling dekat,Temasek didenda Rp 25 miliar belumsanksi ikutan lainnya. Satu paket dengankeputusan itu, Telkomsel juga mendapatdenda dengan nilai yang sama dan sanksipenurunan tarif.Sanksi yang dijatuhkan KPPU memangbervariasi tergantung kadar kesalahanpelaku dalam melanggar prinsip persaingansehat. Besaran denda bisa dari Rp 10 jutasampai miliaran. Sanksi lain yang jugacukup berat dan sering dijatuhkan adalahlarangan mengikuti tender pengadaanbeberapa periode selanjutnya. Ragamsanksi itu dijumpai pada penyelesaiankasus di beberapa tempat. Sekedarmenyebut beberapa contoh: TenderPengadaan Komponen Lampu di SukuDinas Penerangan Jalan Umum dan SaranaJaringan Utilitas Kotamadya Jakarta Selatan(Juli 2007), Tender Pengadaan LCD Di BiroAdministrasi Wilayah Sekretariat DaerahProvinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006(November 2007), Tender Pekerjaan NonDistructing Testing Inspection Services diTotal E & P Indonesie, Kalimantan Timur(Maret 2007), dan Tender PekerjaanPengerukan Alur Pelayaran PelabuhanBelawan Tahun 2006 (September 2007).Nah, melihat sederet catatan positifKPPU sejauh ini belum cukup. Pekerjaanrumah selanjutnya adalah menakarindependensi ke depannya. Jika menolehsurut sejarah beberapa tahun ke belakang,KPPU bisa dikatakan lahir dalam kondisinasional yang kurang mendukung untukbersemainya iklim persaingan sehat.Undang-undang anti monopoli yangmenjadi dasar lahirnya KPPU disusun padadua masa krisis yakni krisis politik hukumdan krisis moneter, pada kurun waktu1997-1998.Saat itu arus konflik dunia usahaIndonesia sangat kuat. Praktek persainganusaha yang tidak sehat dianggap jamak.Belum lagi perselingkuhan kekuasaandan dunia usaha yang marak. Dari situasidemikian lahir banyak tekanan ataugodaan atas independensi KPPU. Banyakpihak yang ingin menggunakan wasitpersaingan itu sebagai alat memperlancarusahanya.Setelah tujuh tahun berjalan, kiniKPPU bukannya melenggang bebas tanparintangan. Intervensi dan godaan yangberpotensi mengikis independensinya takmemudar, justru makin kaya dengan jurusjurusdalam bentuk lain. Hal yang samapun sebenarnya dialami juga oleh komisiserupa di negara-negara lain.Kini tinggal KPPU yang menentukankemudinya, apakah akan tetap konsistenmenjadi wasit yang independen, ataumerelakan menjadi alat kelompok tertentudengan menggadaikan indepensinya. Jikapilihannya adalah tetap konsisten, langkahke depannya sudah jelas. Babat segalamacam bentuk praktek-praktek persaingantak sehat di negeri ini. Pertimbangan dalammemproses suatu laporan kasus pun harusdikemukakan dengan transparan danrasional sesuai aturan yang digunakan.Paparkan terus secara terbuka ikhwalkeputusan-keputusannya sekaligus untukefek jera. Pada intinya jadikan persainganbisnis di Indonesia menjadi sebuahpertandingan yang fair dan enak ditontonserta dijalani.Langkah-langkah sederhana yangsepertinya mudah ketika diucapkan itusaja cukup untuk menghindari tergadainyaindependensi menjadi lembaga tak berarti.Memang berat dalam pelaksanaan, tapijika konsistensi sikap dan tindakan berjalanseiring, dukungan akan datang dengansendirinya. Selamat bekerja! pEdisi 10 • 2008 13

kolomOleh : Elpi Nazmuzzaman *)Akhir-akhir ini masyarakat disuguhi oleh banyaknya berita persainganusaha di sektor telekomunikasi. Diantaranya adalah putusan KPPUtanggal 19 November 2007 terkait tindakan anti persaingan yangdifasilitasi oleh kepemilikan silang oleh Temasek di industri seluler.Hampir berurutan, KPPU juga tengah memeriksa dugaan kartel SMSyang dilakukan oleh operator seluler. Sementara dalam layanananSambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) Telkom bersikukuh menolakpembukaan kode akses yang memungkinkan terjadinya persainganyang lebih sengit di sektor telekomunikasi.Saat ini sektor telekomunikasiIndonesia memiliki dua institusipengawas yang melakukan supervisidan meregulasi kegiatan di sektor tersebutyaitu BRTI dan KPPU yang berwenang dibidang persaingan usaha. Sebagaimanadi negara-negara yang memiliki lembagapengawas persaingan dan pengawaskhusus sektor (sector specific regulator),diperlukan kesepahaman tentangpembagian peran yang saling menunjangdi antara keduanya. Ketiadaan kerangkapengertian yang sama, alih-alih menjadikansuatu sinergi, malah dapat salingmengkoreksi kebijakan yang pada akhirnyajustru tidak memberikan efek manfaat yangoptimal bagi masyarakat.Tulisan berikut ini mencobamemberikan gambaran ringkas tentangperkembangan peran regulator di sektortelekomunikasi serta kesalingsinggunganantara hukum persaingan yang bersifatgeneral dengan regulasi telekomunikasiyang lebih spesifik yang biasa diterapkan diberbagai negara.Peran Pemerintah di SektorTelekomunikasiKemunculan industri telekomunikasisemakin hari semakin menegaskan bahwakomunikasi bukan lagi sekedar aktivitaswarga negara biasa, namun menjadi suatuhak yang wajib difasilitasi oleh negara.Bentuk penyediaan tersebut pada awalnyadilakukan secara monopoli. Terdapatempat alasan yang melandasinya yaitu:Clipart Gallerybesarnya investasi sehingga hanya satupelaku usaha yang dapat menyediakanjasa telekomunikasi dengan biaya yanglebih rendah dibandingkan bila disediakanoleh dua pelaku usaha atau lebih. Alasankedua adalah adanya network externalitiessehingga perlu disediakan secara monopoli.Network externalities adalah meningkatnyanilai manfaat jaringan seiring denganbertambahnya jumlah pengguna, sehinggajaringan yang terdiri dari beberapajaringan kecil yang tidak saling terhubungkurang nilai manfaatnya. Alasan ketigaadalah diperlukannya subsidi silang antarlayanan yang disediakan. Subsidi silang inimenjamin pengguna jasa telekomunikasidasar tertentu untuk dapat berkomunikasidengan harga yang terjangkau, misalnya,koneksi lokal lebih murah dibanding SLJJdan SLI. Yang keempat adalah alasankedaulatan, keamanan, atau perlindunganterhadap bidang strategis bagi negarasehingga penyediaannya perlu dijaga olehpemerintah.Berdasarkan argumentasi-argumentasitersebut, beberapa negara menjustifikasibahwa hanya pemegang hak monopoliekslusif atas sektor telekomunikasi yangdapat beroperasi. Namun demikian, bilapemegang hak tersebut dibiarkan secarabebas mengeksploitasi kekuatan pasarnya(market power) maka dampak negatifakan timbul. Misalnya, konsumen harusmembayar harga yang tinggi, kualitasbarang dan jasa yang buruk, volumeterbatas serta hilangnya insentif pelakuusaha untuk melakukan inovasi danberoperasi secara efisien.14 Edisi 10 2008

Atas dasar upaya mengendalikanvolume, kualitas, dan harga yangmenjamin kesejahteraan masyarakatserta untuk mendorong efisiensi daninovasi, pemerintah di banyak negaramencoba mengimbangi hak ekslusifmonopoli tersebut dengan melakukankontrol atas sektor telekomunikasi.Kontrol tersebut sering diwujudkandalam bentuk kepemilikan pemerintahsecara langsung pada perusahaanyang memiliki hak ekslusif atau denganmenunjuk kementerian bidang terkaitmenjadi perwakilannya. Dengan demikianpemerintah berperan melalui duakewenangan sekaligus yaitu sebagaipemilik dan regulator.Dengan berjalannya waktu, kontrolpemerintah di sektor telekomunikasiberevolusi menjadi empat bentuk kontrol.Bentuk yang pertama adalah denganmenjadikan pemerintah sebagai penyediajasa telekomunikasi secara langsung.Bentuk kedua, pemerintah mengurangikepemilikannya di perusahaan tersebutdan memberikan kesempatan kepadapihak lain untuk bersama-sama memilikisaham, di mana perusahaan tersebutmasih menjadi pemegang hak monopoli.Bentuk ketiga, pemerintah membukapersaingan dengan mengurangi hakmonopoli atau menghilangkannyasehingga terdapat lebih dari satu pelakuusaha di sektor telekomunikasi, namundalam hal ini, pemerintah tetap memilikisebagian saham pada perusahaan. Padabentuk ketiga tersebut, pemerintah mulaimemperkuat perannya sebagai regulatordan mengurangi peran sebagai operator.Bentuk keempat, pemerintah menghilangkanseluruh kepemilikannya dan membiarkanswasta yang menjadi pelaku usaha di pasartelekomunikasi. Pada bentuk ini, pemerintahtelah berfungsi sebagai regulator sejati.Dalam perkembangan selama duadekade terakhir, pemberian hak monopolidalam penyediaan jasa telekomunikasisebagaimana bentuk satu dan dua diatas mulai banyak dipertanyakan. Seiringdengan semakin banyaknya bukti empirisyang menunjukkan bahwa perusahaanpemerintah dan perusahaan yang tidakmemiliki tekanan persaingan sering tidakberoperasi secara efisien. Di sisi lain,pengalaman menunjukan bahwa tekananpersaingan dapat membantu mengimbangitekanan politik yang kerap muncul dalamperusahaan pemegang hak ekslusifmonopoli.Hukum Persaingan dan RegulasiSpesifik TelekomunikasiUpaya membuka persaingan usahadi bidang telekomunikasi tidak lantasmenghilangkan peran pengaturanpemerintah serta peran pengaturan pasar.Penciptaaan keterbukaan pasar hanyamenjadi salah satu elemen penting dan tetapdiperlukan pengaturan pasar sebagai elemenlainnya agar mekanisme transaksi dapatmewujudkan kesejahteraan konsumen.Oleh karena itu pada bentuk kontrol ketigadan keempat, selain pemerintah yangmemegang fungsi kendali, diperlukanjuga pengawasan dari lembagapersaingan usaha.Sebagai industri yang bergeserdari kondisi monopoli, terdapatbanyak hal yang memerlukanintervensi pemerintah agarkompetisi dapat berjalan diindustri telekomunikasi, diantaranya adalah:1. Menjamin kompetisidiperkenalkan secara efektifdengan menghilangkan berbagaihambatan masuk pada berbagaisegmen jasa telekomunikasi, misalnya,dengan kewajiban untuk pemisahankepemilikan silang (cross-ownership)secara vertikal.2. Menjamin interkoneksi yangadil di antara operator,baik antar pemaindominanmaupun denganpelaku usahabaru.3. Menjaminprinsip antidiskriminasi,terutamapada masalahpenggunaansumber dayaterbatas,misalnyaspektrum, nomortelepon dll.4. Menjaminkemudahanpelanggan untukberganti operator,sehinggamenciptakanlevel playing fieldyang setara antaroperator danmeminimalisasiswitching cost yang timbul.kolom5. Pada pasar yang telah berada padakondisi kompetitif, diperlukan jaminanagar persaingan sehat tetap terjaga, diantaranya dengan mengatur agar tidakterjadi merger, akuisisi, ataupun crossownership secara horizontal.Bentuk-bentuk pengaturan padabeberapa negara biasanya mengandalkandua buah regulasi, yaitu hukum persainganusaha dan regulasi spesifik telekomunikasi.Hukum persaingan lazimnya akan mengaturEdisi 10 200815

kolom3 tiga kelompok besar isu, isu pertamaadalah pengaturan untuk mencegah kolusiataupun perjanjian anti persaingan antaroperator. Isu kedua adalah pengaturankekuatan pasar yang dimiliki oleh pelakuusaha, di mana pengaturan tersebutbertujuan mencegah penyalahgunaankekuatan pasar atau posisi dominan pelakuusaha terhadap pesaing, konsumen, dansupplier. Misalnya, refusal to deal terhadapsupplier atau buyer, dan menetapkan hargasecara berlebihan (predatory pricing). Isuketiga adalah pengaturan untuk mencegahmerger, akuisisi dan kepemilikan silang yangberpotensi mengurangi persaingan usaha.Pengaturan yang khusus di bidangtelekomunikasi secara umum berisi tigakelompok substansi. Substansi pertamamencakup hal-hal yang mendorong danmenjaga kondisi kompetisi, yaitu terdiri atas:1. Mengindetifikasi segmen jasatelekomunikasi yang dapat dimasukioleh pelaku usaha baru.2. Menetapkan proses bagaimanapelaku usaha dapat memasuki industritelekomunikasi.3. Menentukan prosedur, teknik, dansyarat penetapan tarif intekoneksisehingga seluruh pencari interkoneksidapat memperoleh akses secara adil.4. Menentukan persyaratan terkait denganalokasi nomor telepon dan numberportability.5. Menentukan prosedur alokasi frekuensi.6. Mencegah terjadinya transfer sumberdaya publik.Pengaturan kedua berkaitan denganpencegahan upaya penyalahgunaanmarket power yang dimiliki oleh pelakuusaha, baik terhadap pesaing maupunterhadap konsumen. Misalnya, pengaturantarif interkoneksi, penentuan tarif dankualitas layanan bagi pengguna padapasar yang belum kompetitif. Terakhiradalah pengaturan ketiga yang mencakupsubstansi yang mewajibkan pemenuhanlayanan publik, misalnya wilayah minimumpelayanan.Dari pembagian kelompok isu regulasidi atas, terlihat beberapa isu yang menjadidomain utama hukum persaingandan regulasi spesifik telekomunikasi.Kesalingsinggungan antar kedua regulasitersebut pada hakekatnya bertujuan untukmengarahkan industri telekomunikasiagar dapat memberikan manfaat bagikesejahteraan masyarakat.Upaya-upaya KPPU maupun BRTIdalam mengomunikasikan kerjasama dankewenangan keduanya telah berada padajalur yang tepat untuk menciptakan arahkinerja yang sinergis. pReferensi:1. Geradin, Damien & Michel Kerf; Controlling MarketPower in Telecommunications: Antitrust vs Sector-Specific Regulation2. Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di SektorTelekomunikasi (Draft 14 agustus 2007); www.brti.or.id/content.php?mod=download&fid=104Elpi NazmuzzamanKepala Subdirektorat RegulasiDirektorat Kebijakan PersainganKPPUGatot M SutejoTower telekomunikasi.16 Edisi 10 2008

Cerdas Menyikapi Tuntutan Persaingan SehatPada Sektor Jasa KonstruksiaktifitasDok. KOMPETISIMenumbuhkan pemahaman mengenai persaingan sehat bukanlahsuatu pekerjaan yang sederhana. Apalagi jika iklim usaha sehattersebut ingin diwujudkan pada salah satu sektor strategis, yaitusektor jasa konstruksi di Indonesia.Seminar pengadaan barang dan jasa.Perbedaan pemahaman adalah halpertama yang harus dicermati.Perbedaan tersebut membuat upayamewujudkan tertib usaha jasa konstruksidan pemberdayaan jasa konstruksi nasionalyang berkelanjutan menuntut sikap cerdasdari setiap pihak terkait. Selain itu, perluiklim yang kondusif untuk mendorongterlaksananya pengembangan kemampuan,peningkatan produktivitas dan daya saing,serta penumbuhkembangan kemitraan yangsinergis guna mewujudkan pemberdayaanjasa konstruksi yang maksimal.Berkaitan dengan upaya tersebut, KPPUdiundang untuk menjadi narasumber padakegiatan seminar Lembaga PengembanganJasa Konstruksi (LPJK) bersama dengan BadanPembinaan Konstruksi dan Sumber DayaManusia (BPKSDM) pada tanggal 21 Agustus- 28 November 2007 di daerah-daerah diseluruh Indonesia, seperti Banjarmasin, Bali,Palu, Yogyakarta dan Medan. Dalam seminartersebut narasumber dari KPPU memaparkanhasil kajian Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) yang memperlihatkan bahwadalam industri jasa konstruksi pelaku usahaberpotensi untuk melakukan pelanggaranterhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999(UU No.5/1999) dalam bentuk persekongkolantender, kartel, pemboikotan, serta terciptanyaentry barrier melalui proses sertifikasi dankeanggotaan asosiasi. Sementara, sampaisaat ini masih terdapat kontroversi hadirnyaLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) sebagai satu-satunya lembaga jasakonstruksi yang diakui oleh UU No. 18/1999tentang Jasa Konstruksi (UUJK).Mengenai berdirinya LPJK, argumen yangdibangun adalah bahwa LPJK ditujukan untukberperan sebagai perangkat lembaga yangpenting dalam kelembagaan jasa konstruksiyang nantinya memiliki peran strategis dalammenciptakan kondisi yang kondusif. LPJKyang didefinisikan sebagai wadah kegiatanmasyarakat jasa konstruksi dalam menyiapkanberbagai perangkat peraturan maupunkelembagaan sesuai UUJK. Dalam organisasitersebut, juga terdapat Majelis Pertimbanganyang memangku peran strategis dalammendorong pencapaian tugas-tugas yangdiembankan kepada LPJK.Terkait dengan permasalahan perilakupelaku usaha pada industri jasa konstruksi,maka KPPU telah mencatat adanya aduanmengenai entry barrier tersebut. Tidakhanya itu, kontroversi yang berkepanjanganmempermasalahkan kehadiran dan peranLPJK juga terjadi, terutama terkait dengansertifikasi badan usaha dan kompetensi.Salah satu tujuan kebijakan jasa konstruksiadalah untuk membangun profesionalismedan kompetensi di sektor jasa konstruksi.Komitmen tersebut sesungguhnya selarasdengan UU No 5/1999 yang dipahami olehmereka dengan menyerahkan tugas sertifikasitersebut kepada LPJK. Hanya saja, dari kajianKPPU teridentifikasi bahwa salah satupenyebab terjadinya kontroversi terhadapperan LPJK adalah munculnya dominasi dariunsur pelaku usaha dalam LPJK.Lebih jauh, ternyata unsur pelaku usahadalam LPJK berpotensi mendistorsi pengaturanindustri jasa konstruksi dengan perilaku berikut:- Euforia reformasi menciptakan suasanalebih aktifnya peran masyarakat sehinggamengurangi dominasi Pemerintah. Ini berarti,dalam jasa konstruksi terjadi pergeseran peranyang lebih besar ke sisi pelaku usaha.- Selanjutnya, PP No 28/2000 yangmerupakan turunan UUJK, sekali lagijuga telah memberi ruang yang sangatmenonjol kepada peran pelaku usaha.www.breaktaker.comEdisi 10 200817

aktifitas- Terdapat pemahaman bahwa dalammelakukan sertifikasi kompetensi danbadan usaha, LPJK lebih identik dengankumpulan pelaku usaha dari pada sebagaisebuah lembaga independen yang berdiridi atas semua pelaku usaha.Paparan fakta-fakta tersebut menggiringLPJK untuk membekali anggotanya denganpemahaman menyeluruh mengenai UUNo.5/1999. Di samping itu, mereka jugamenuai tuntutan lain yaitu perlunyameningkatkan mutu dan daya saingpelaku jasa konstruksi, tidak hanya untukmenghadapi tantangan ke depan, namunjuga untuk mempersiapkan diri mengisipeluang yang ada. Dengan demikian, UUNo.5/1999 sebagai rujukan utama dalammenciptakan persaingan sehat di sektor jasakonstruksi harus dipahami dengan baik olehpelaku usaha di sektor ini.Mencermati permasalahan tersebut,maka Badan Pembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia Departemen PekerjaanUmum (BPKSDM) mengambil langkah cerdasdengan menggandeng KPPU dalam kegiatanpembekalan untuk memilih anggota yangakan duduk dalam Dewan Pengurus LPJKuntuk tingkat daerah Periode 2007 – 2011.Kegiatan tersebut diselenggarakan dengantujuan agar pelaksanaan Tugas dan FungsiLPJK sesuai dengan Undang-Undang No. 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan paracalon tersebut memahami UU No.5/1999.Sejumlah isu persaingan sehat di sektorjasa konstruksi menjadi materi utama yangdidalami oleh peserta pembekalan tersebut.Sebagai catatan, berikut disampaikan isu-isuyang kerap dibahas, yaitu:1. Tentang pelaksanaan tenderPrinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasapemerintah sesuai Keppres No. 80 Tahun2003 adalah efisien, efektif, adil dannon diskriminatif, terbuka dan bersaingsecara sehat, transparan dan akuntabel.Di sisi lain, terdapat pasal dalam UUNo.5/1999 yang terkait dengan tenderyaitu pasal 22. Berdasarkan penjelasanPasal 22 UU No. 5/1999, maka tenderdidefinisikan sebagai tawaran mengajukanharga untuk memborong suatu pekerjaan,untuk mengadakan barang-barang atauuntuk menyediakan jasa. Sedangkan,persekongkolan dalam tender adalahkerjasama antara dua pihak atau lebih untukmemenangkan peserta tender tertentu dandapat dibedakan menjadi persekongkolanhorizontal, persekongkolan vertikal, dangabungan persekongkolan vertikal danhorizontal. Pada pelaksanaan tender untukpengadaan barang/jasa pemerintah, dasarhukum yang harus digunakan adalahKeppres No. 80/2003. Selanjutnya, jikaterdapat persyaratan khusus mengenaispesifikasi teknis yang mengarah ke merektertentu atau persyaratan sertifikasi (ISO),maka hal tersebut harus dirujuk kembalidalam ketentuan pengadaan barang/jasa.Wewenang KPPU dalam kegiatan tenderadalah pada saat pemenang tender telahditentukan, dengan cara ditelusuri melaluiprosedur yang berlaku, apakah kegiatantender tersebut melanggar UU No.5/1999.2. Tentang bagaimana suatu kasusdijadikan perkara di KPPUKasus-kasus persaingan usaha ditanganioleh KPPU dapat berasal dari laporan atauinisiatif KPPU. Laporan adalah materi yangdisampaikan oleh pihak lain dan dilaporkanke KPPU, sedangkan inisiatif berasaldari hasil penelitian Sekretariat KPPUberdasarkan informasi yang diperoleh darihasil kajian maupun monitoring pelakuusaha. Keduanya dapat dijadikan dasarsebagai pemeriksaan pendahuluan setelahmelalui tahap Penelitian dan KlarifikasiLaporan, Pemberkasan dan Gelar Laporansesuai ketentuan dalam Peraturan KomisiNo. 1/2006 tentang Tata Cara PenangananPerkara di KPPU.3. Tentang penanganan kasus-kasuspersaingan di daerahKasus-kasus persaingan di daerahditangani melalui mekanisme pelaporanatau monitoring atas dugaan pelanggaranUU No. 5/1999 sesuai ketentuan yangberlaku. Beberapa kasus yang terjadidi daerah yang merupakan wilayahkerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD)KPPU dapat disampaikan ke KPD. Padaprinsipnya, KPD didirikan dengan tujuanmembantu Pemerintah Daerah di dalampembinaan dan pengawasan terhadapprilaku pelaku usaha di daerah. Selain itu,KPD juga menjadi strategic partner bagiPemerintah Daerah di dalam menciptakansuasana regulasi yang kondusif terhadappersaingan usaha. pAndi Zubaida AssafPentingnya Persaingan Sehatdalam Industri BukuKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjunganBambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada hariJumat tanggal 9 Februari 2007. Mendiknas beserta jajarannya, yaituSekjen Depdiknas, Dodi Nandika beserta staf, bermaksud menggalireferensi prinsip-prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia,sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No 5 tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pada kesempatan tersebut Mendiknasmelontarkan permasalahan pengadaanbuku teks pelajaran yang telah diaturdengan pemberlakuan Peraturan Mendiknas(Permendiknas) No. 5 Tahun 2005 dan diikutidengan Permendiknas No. 11 Tahun 2005tentang Buku Teks Pelajaran. Disampaikanpula bahwa peserta didik dan sekolahmemiliki banyak pilihan buku yang sesuaidengan basis kompetensi sekolah.Namun, sebagaimana disampaikan olehMendiknas kepada Ketua KPPU, MohammadIqbal, kebijakan tersebut masih berujung padakontroversi dalam implementasinya. Semula,18 Edisi 10 2008

Dok. KOMPETISIGatot M SutejoAudiensi dengan Mendiknas.kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upayamenangani masalah pengadaan buku yangsering dikeluhkan masyarakat. PermendiknasNo. 11 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru,tenaga kependidikan atau komite sekolah tidakdibenarkan melakukan penjualan buku kepadapeserta didik. Esensinya adalah pemerintahingin agar toko-toko buku dan pasar bukuloak menjadi hidup kembali, penulisan bukulebih kompetitif, dan terdapat perbaikanstruktur pasar buku, sehingga potensiindustri perbukuan dapat meningkat danmenghidupkan usaha kecil dan menengah.Hanya saja dalam implementasinya,Permendiknas tersebut ditentang olehsejumlah penerbit yang selama ini telahmenikmati kondisi pasar buku sebelumnya. Disisi lain, pemerintah masih dituding melakukanpraktek monopoli dengan ikut menentukanbuku mana yang akan dipakai oleh sekolahdengan mengeluarkan daftar sejumlah bukuyang telah ditetapkan oleh Menteri.Ketua KPPU menyambut baik kedatanganMendiknas yang memberikan gambaransecara jelas mengenai industri buku saatini. KPPU kembali menegaskan bahwasetiap kebijakan pemerintah tentu harusdicermati dengan mengadopsi nilai-nilaipersaingan usaha yang sehat sesuai denganUU No.5/1999. Setelah mendengarkanketerangan dari Mendiknas tersebut,KPPU akan mengkaji permasalahantersebut secara komprehensif.Kajian KPPU akan dijadikan bahanuntuk menyampaikan saran danpertimbangan kepada pemerintah.Selanjutnya, Ketua KPPU jugamenilai bahwa kunjungan kaliini merupakan salah satu bentukmeningkatnya keterlibatan pemerintahdalam menumbuhkanbudaya persaingan sehat, danjuga m e r u p a k a n d u k u n g a npemerintah terhadap tugasdan wewenang lembaga KPPU.Kunjungan Mendiknas tersebutjuga telah menjadi salah satumasukan berguna bagi rumusansaran pertimbangan yang disusunKPPU untuk menanggapi KebijakanPerbukuan Nasional.Dalam saran pertimbangan yangdisampaikan melalui surat kepadaPresiden RI tanggal 30 Agustus2007, KPPU mengidentifikasiaktifitaspermasalahan kebijakan perbukuan nasionalmeliputi terdistorsinya sistem ideal yangdiinginkan pemerintah, kurang efektif danlemahnya implementasi kebijakan tersebutdan terdapat potensi persaingan usaha tidaksehat dalam bentuk kartel penerbit yangjustru banyak difasilitasi pejabat Pemerintah.Analisis permasalahan yang dituangkandalam kajian KPPU terhadap sejumlahpotensi permasalahan di atas menghasilkansaran pertimbangan sebagai berikut:1. Apabila Pemerintah ingin mempertahankanbentuk pengaturan saat ini, makaPemerintah harus memperkuat kebijakantersebut dengan:a. Mengembangkan program-programturunan dari kebijakan yang telahdibuat saat ini, antara lain dengan:mengembangkan peraturan teknisdari kebijakan yang telah ada danmengembangkan toko buku sebagaiujung tombak industri buku.b. Menegakan sanksi bagi pihak-pihakyang melanggar ketentuan yang telahditetapkan, terutama ditujukan kepadapejabat dan pelaksana pendidikannasional yang mendistorsi sistemmelalui kewenangannya.2. Terkait kebijakan harga buku nasional,mengingat potensi oligopoli dalamindustri buku sangat besar, maka untukmenghindari terjadinya eksploitasikonsumen, Pemerintah disarankanuntuk menetapkan batas atas hargabuku. Hal tersebut dilakukan sebagaiupaya pencegahan terhadap potensieksploitasi siswa oleh pelaku usaha. Disisi lain, kebijakan tersebut memberiruang persaingan yang seluas-luasnyasehingga upaya efisiensi pelaku usahatetap terjadi.3. Memperhatikan nilai strategis perbukuandalam pendidikan nasional dan lemahnyaimplementasi kebijakan saat ini,disarankan agar pengaturan perbukuanmenggunakan peraturan perundanganyang lebih tinggi yang mengikat setiapwarga negara yang menjadi obyeknya.Diusulkan bahwa bentuk pengaturanyang tepat adalah dalam bentuk Undang-Undang.Pada akhirnya, saran pertimbanganKPPU tersebut juga ditujukan agar padaakhirnya Pemerintah dapat menyiapkanRancangan Undang-Undang PerbukuanNasional. Dengan demikian tumbuhnyabudaya persaingan sehat akan berujung padaefektifitas penegakan hukum persainganusaha yang membawa manfaat bagimasyarakat luas. pAndi Zubaida AssafEdisi 10 200819

aktifitasSisi Strategis Jasa Posdalam Perspektif Persaingan SehatDok. KOMPETISIUNICEFSeiring dengan maraknya pertumbuhan jasa kurir swasta untuk layananpos, maka kinerja sektor pos dan logistik semakin menjadi sorotan. Industrijasa pos merupakan sektor strategis dan berperan dalam perekonomian,namun saat ini timbul polemik dalam perkembangan sektor jasa posdengan terbitnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/SE/M/KOMINFO/1/2007 tentang Pengiriman Surat (SE Menkominfo).Forum Jurnalis mengenai SE Menkominfo.Ko m i s i P e n g a w a s P e r s a i n g a nUsaha (KPPU) mencermati bahwaSE Menkominfo tersebut bersifatmelemahkan persaingan (lesseningcompetition) pada bisnis pos dan logistik,sehingga KPPU kembali menyampaikan sarandan pertimbangan kepada Pemerintah untukmenanggapi SE Menkominfo tersebut. Sarandan pertimbangan tersebut disampaikanpada tanggal 25 Mei 2007 melalui surat KPPUkepada Presiden RI No. 163/K/V/2007 danmerupakan hasil analisis tim KPPU terhadapperkembangan persaingan sektor jasa pos.Oleh karena itu, KPPU mengadakan forumjurnalis pada tanggal 6 Juni 2007 di RuangAudiovisual Gedung KPPU. Dalam forumjurnalis tersebut KPPU menyampaikan bahwaterbitnya SE Menkominfo dapat menghambatiklim usaha dan persaingan dalam jasapelayanan pos. Substansi SE Menkominfoyang bersifat diskriminatif terhadap pelakuusaha tertentu, menghambat pelaku usahalain untuk melakukan kegiatan usahadalam pasar (entry barrier) serta membatasipilihan konsumen pengguna jasa pos,terutama konsumen perusahaan non individu.Sementara, selama ini sektorjasa pos telah tumbuh begitudinamis dengan keterlibatansejumlah pelaku usaha yangmemiliki kemampuan untukmemberikan layanan dengankualitas dan harga yangberagam, terlebih lagi sektorjasa pos telah menjadi saranabekerja ribuan tenaga kerjaIndonesia.Secara lebih mendalam,analisis dari perspektifpersaingan juga menunjukkandengan adanya SE Menkominfo tersebutterjadi situasi yang tidak kondusif baikterhadap PT. Pos Indonesia, maupun pelakuusaha jasa kurir swasta dan konsumen.Dampaknya terhadap PT. Pos Indonesiadalam jangka pendek adalah peningkatankinerja dalam situasi memanfaatkan hakmonopolinya. Sedangkan dalam jangkapanjang, PT. Pos Indonesia akan memilikidaya saing yang rendah karena berkembangdalam situasi monopoli. Pada akhirnya, dalamkondisi tersebut, pertumbuhan industri posdan logistik di Indonesia akan terhambat.Menyikapi hal tersebut, maka solusiuntuk meningkatkan kinerja PT Pos Indonesiabukanlah melalui kebijakan pemerintah yangcenderung bertentangan dengan prinsipprinsippersaingan usaha yang sehat. Tentunyapemerintah dapat menerapkan kebijakanlain sebagai upaya perbaikan pengelolaansektor jasa pos Indonesia yang mendukungpersaingan dan tidak bertentangan denganupaya perubahan pengelolaan sebagaimanatertuang dalam RUU Perposan.Selanjutnya, untuk mendorongterjadinya perbaikan kinerja sektor jasapos keseluruhan, sekaligus mengatasiterbitnya SE Menkominfo tersebut,maka KPPU berharap agar selama prosespembahasan draf RUU Perposan, pemerintahdapat meninjau kembali SE Menkominfodimaksud agar tetap berjalan dalam prinsippersaingan usaha yang sehat. Selain itudalam saran dan pertimbangan KPPU jugadisampaikan perlunya program revitalisasiPT. Pos Indonesia untuk meningkatkandaya saing dan produktifitas perusahaantersebut. Dengan demikian, pemerintahjuga diharapkan mempercepat prosespembahasan amandemen UU No.6/1984tentang Pos, sehingga kinerja sektor posdan logistik secara keseluruhan dapat lebihditingkatkan secara optimal dalam iklimusaha yang sehat dan kondusif. pAndi Zubaida AssafKasubdit AdvokasiDirektorat Komunikasi KPPU20 Edisi 10 2008

egulasiPeraturan Komisi No. 2 Tahun 2008TentangKewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penanganan PerkaraBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :(1) Ahli adalah orang yang memiliki keahlian dibidang terkait dengan dugaan pelanggarandan memberikan keterangan gunakepentingan pemeriksaan.(2) Komisi adalah Komisi Pengawas PersainganUsaha sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1999.(3) Pelanggaran adalah perjanjian dan/ataukegiatan dan/atau penyalahgunaan posisidominan yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat.(4) Penyelidikan adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan oleh Tim Pemeriksa untukmendapatkan data dan informasi di lokasiatau tempat tertentu terkait dengan dugaanpelanggaran.(5) Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Tim PemeriksaPendahuluan terhadap laporan dugaanpelanggaran untuk menyimpulkan perlu atautidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.(6) Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Tim PemeriksaLanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaranuntuk menyimpulkan ada atau tidak adanyabukti pelanggaran.(7) Pra Pemeriksaan adalah penangananpelaporan, monitoring pelaku usaha danpemberkasan(8) Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadirioleh Pimpinan Komisi dan sejumlah AnggotaKomisi yang memenuhi kuorum.(9) Saksi adalah setiap orang atau pihak yangmengetahui terjadinya pelanggaran danmemberikan keterangan guna kepentinganpemeriksaan.(10) Sekretariat Komisi adalah unit administrasi danteknis operasional yang membantu Komisidalam rangka pelaksanaan tugasnya.(11) Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihaklain yang diduga melakukan pelanggaran.(12) Undang-undang adalah Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.BAB IIKEWENANGAN SEKRETARIAT KOMISIPasal 2(1) Sekretariat Komisi berwenang melakukanpenanganan perkara dugaan pelanggaranterhadap Undang-undang yang meliputi:a. Penanganan perkara persekongkolan tenderyang nilai tendernya tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);b. Penanganan perkara dugaan pelanggaranlainnya atas persetujuan atau keputusanRapat Komisi.(2) Perkara dugaan pelanggaran lainnyasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb, berdasarkan pertimbangan:a. perkara dugaan pelanggaran tersebut telahterdapat bukti yang cukup dalam proses prapemeriksaan; ataub. telah diperoleh pengakuan Terlapor dalamproses pra pemeriksaan; atauc. perkara dugaan pelanggaran tersebut telahdilakukan berulang kali oleh Terlapor; ataud. perkara dugaan pelanggaran tersebut tidakberdampak luas di masyarakat;Pasal 3(1) Kewenangan Sekretariat Komisi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terbatas padapenanganan perkara dalam tahap PemeriksaanPendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) termasuk kewenangan untuk :a. melakukan penyelidikan dan/ataupemeriksaan;b. memanggil, menghadirkan dan memintaketerangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaranterhadap ketentuan Undang-undang;c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilaisurat, dokumen atau alat bukti lain gunapenyelidikan dan/atau pemeriksaan;e. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untukmengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yangdiduga melanggar dan merekomendasikanKomisi untuk tidak melakukan PemeriksaanLanjutan secara bersyarat;f. meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dansetiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran yang tidak bersedia memenuhipanggilan untuk memberikan keterangandan/atau data.BAB IIITIM PEMERIKSAPasal 4(1) Berdasarkan Penetapan PemeriksaanPendahuluan, Sekretariat Komisi melakukanPemeriksaan Pendahuluan terhadap LaporanDugaan Pelanggaran;(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh TimPemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari StafSekretariat Komisi.Pasal 5(1) Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,Sekretariat Komisi melakukan PemeriksaanLanjutan;(2) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh Tim PemeriksaLanjutan yang terdiri dari Staf SekretariatKomisi.BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 6Terhadap semua perkara yang ada sebelumperaturan ini ditetapkan, sejauh mungkindiberlakukan peraturan ini;BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 7(1) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisiini, ketentuan yang terkait dengan penangananperkara di KPPU tetap mengacu pada PeraturanKomisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenanganan Perkara di KPPU;(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.Edisi 10 200821

internasionalPara pembicara Workshop on Merger Review.KPPU-OECDWorkshop on Merger ReviewOleh : Bayu Seta Aji *)Dalam rangka mengembangkan kemampuan para staf dan fungsiadvokasi, KPPU telah melakukan berbagai kegiatan. Di penghujungtahun 2007 KPPU dan OECD (Organization for Economic CooperationDevelopment) telah bekerjasama mengadakan Workshop on MergerReview dan Workshop on Merger Regulation.Kegiatan ini diadakan pada tanggal27-30 November 2007 di Hotel Aliladan Le Meridien. Dalam workshoptersebut diundang tiga pembicara yaituArnold Celnicker (OECD’s Consultant), OsamuIgarashi (Senior Officer Japan Fair TradeCommission), dan Karin Lunning (SeniorOfficer Swedish Competition Authority).Workshop on Merger Review yangbertujuan untuk meningkatkan pemahamanpara staf KPPU terhadap regulasi dandampak merger tersebut diadakan selamatiga hari di hotel Alila. Pada hari pertama,disampaikan materi dari pembicara yangsangat penting untuk dikuasai para staf dalammenangani merger. Materi-materi pada hariini bersubstansi ekonomi, seperti pemahamanmengenai merger law and economics,unilateral and coordinated effects, andentry, market definition and concentration,investigative tools & plan, efficiencies,failing firm and other defenses. Selain itupara peserta juga belajar mengenai caramelakukan wawancara yang efektif dalammemperoleh informasi yang dibutuhkan saatmenangani kasus merger.Informasi yang dibutuhkan dari sebuahmerger dapat berasal dari pihak-pihak yangmelakukan merger, konsumen, pesaing,supplier, distributor, ahli ekonomi, asosiasi,dan bahkan lembaga pemerintah. Sedangkanuntuk mendapatkan informasi tersebut dapatdilakukan melalui berbagai cara, sepertiwawancara (baik bertatap muka maupuntidak), mempelajari dokumen-dokumenyang diberikan oleh pihak yang melakukanmerger maupun dokumen-dokumen lainya,menjaring opini masyarakat dan lainnya.Namun pada pelatihan kali ini peserta diajakuntuk melakukan wawancara.Pada hari kedua, seluruh peserta melakukansimulasi wawancara dengan pihak-pihak yangdapat memberikan informasi di dalam mergeryaitu konsumen, pesaing dan pihak yangakan melakukan merger. Kemudian padahari terakhir workshop, dilakukan penarikan22 Edisi 10 2008

internasionalPara Peserta workshop.Foto-foto: Dok. KOMPETISIkesimpulan mengenai product market,geographical market, possible effect of merger(price setting, predatory pricing), dan possibleeffect of entry to the market pada contohkasus merger tersebut.Di sela-sela workshop ini, yaitu padatanggal 29 November 2007, para pembicaraberkesempatan untuk berdiskusi denganpara Komisioner KPPU dan saling bertukarpengalaman mengenai merger. Diskusiantara Arnie Celnicker, Karin Lunning,Osamu Igarashi dan Komisioner KPPUtersebut membahas mengenai Draft RPPMerger, dan memperbincangkan gambarangambaranperaturan-peraturan mergerdi negara asal para pembicara. Diskusi inipenting mengingat KPPU sedang berusahamenyempurnakan RPP Merger yang telahdiusulkan, selain itu, para pembicara jugamemberi berbagai pertimbangan danmasukan yang dibutuhkan oleh KPPU.Masih dalam upayanya mengumpulkanmasukan dari berbagai pihak, KPPU bekerjasama dengan OECD menyelenggarakanWorkshop on Merger Regulation padatanggal 30 November 2007 di Hotel LeMeridien yang menghadirkan pembicara dariKPPU, Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia (Depkumham), Bank Indonesia (BI),dan OECD. Para stakeholder yang hadir terdiridari kalangan pelaku usaha maupun instansipemerintah.M a s u k a n y a n g d i p e ro l e h K P P Udalam workshop tersebut antara lain,penyederhanaan peraturan merger yangdiusulkan KPPU serta adanya sinkronisasidengan peraturan merger terdahulu (UU No.5/1999 Pasal 28 dan 19, UU No. 40/2007tentang Perseroan Terbatas, UU No. 10/1998tentang Perbankan, UU No. 8/1995 tentangPasar Modal). Saran lainnya adalah agarKPPU mempertimbangkan kembali besaranthreshold dalam RPP Merger-nya karenadinilai terlalu kecil dan agar KPPU melihatbest practices peraturan merger dari negaranegaraberkembang yang kondisinya lebihsesuai dengan Indonesia. Berkaitan dengansaran tersebut, KPPU menegaskan bahwauntuk saat ini Indonesia merupakan negaraASEAN pertama yang memiliki komisipersaingan usaha dan menyusun peraturanmerger dalam konteks persaingan usaha.Oleh karena itu, KPPU masih melihat bestpractices dari negara-negara maju yang sudahlebih dahulu menerapkan peraturan mergerdalam konteks persaingan usaha. pBayu Seta AjiStaf di Sekretariat NegaraEdisi 10 200823

aktifitas KPDKPD MEDANKPD BATAMKPD BALIKPAPANKPD SURABAYAKPD MAKASSARAktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD)yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU didaerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.KPD SURABAYAMulai tahun 2008 ini setiap Kantor Perwakilan Daerah diberilimpahan wewenang untuk melakukan klarifikasi laporan,monitoring pelaku usaha, kajian struktur industri, sertaevaluasi kebijakan pemerintah dengan tetap berkoordinasi dengankantor pusat tentunya. Pelimpahan wewenang ini sangat diperlukankarena luasnya wilayah.Kegiatan Penegakan HukumSaat ini di KPD Surabaya menerima duabelas laporan, baik laporantersebut dikirim langsung ataupun melalui kantor pusat. Dari duabelaslaporan tersebut, delapan laporan saat ini dalam proses klarifikasilaporan. Dari delapan laporan yang sedang proses, enam diantaraadalah kasus persekongkolan tender dan dua laporan terindikasimonopoli. Banyaknya kasus persekongkolan tender banyak terjadi diwilayah kerja KPD Surabaya dikarenakan pusat industri besar hanyaberada di wilayah Surabaya, sedangkan wilayah kerja KPD Surabayajuga meliputi propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa TenggaraTimur yang pelaku usahanya lebih banyak bergerak di bidangpengadaan barang/jasa dari pemerintah.Selain kegiatan klarifikasi laporan, saat ini KPD Surabaya sedangmelakukan monitoring distribusi semen di Jawa Timur. Untuk kegiatanawal, KPD Surabaya berkoordinasi dengan Subdirektorat MonitoringPelaku Usaha mengadakan public hearing mengenai distribusi semendi Jawa Timur. Kegiatan ini diadakan di Malang dengan mengundangpara stakeholder di industri semen di Jawa Timur yang meliputiPrincipal (pabrik), Distributor, toko pengecer dan pemerintah yangDok. KOMPETISI24 Edisi 10 2008

aktifitas KPDdiwakili oleh dinas perindustrian Propinsi Jawa Timur, sedangkanKPPU diwakili oleh Ibu Sukarmi (anggota KPPU) dan Bapak M. NoorRofiq (Kepala KPD Surabaya). pKegiatan Kebijakan PersainganSesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan untukmelakukan kajian struktur industri unggulan dan evaluasi kebijakanpemerintah daerah di wilayah kerja, KPD Surabaya akan melakukankajian mengenai industri tembakau dan evaluasi kebijakan pupuk yangsaat ini dalam proses pencarian data. Selain melakukan kajian secaramandiri, KPD Surabaya juga membantu proses kajian yang dilakukanoleh Direktorat Kebijakan Persaingan dengan mensuplai data sertamemfasilitasi kegiatan diskusi kajian di KPD Surabaya. Kajian yangsaat ini sedang dilakukan oleh Direktorat Kebijakan Persaingan yangterjadi di wilayah kerja KPD Surabaya adalah Kajian mengenai BahanBerbahaya (B2) yang didasari oleh usulan KPD Surabaya, dan evaluasikebijakan pemerintah mengenai penambangan pasir-batu (sirtu) diNgoro Jawa Timur. pusaha yang sama. Advokasi KPD KPPU Medan mendapatkan respondari DPRD Propinsi Sumut dan akhirnya DPRD Sumut mengirimkan suratkepada Gubernur Sumatera Utara agar Pempropsu memperhatikansaran dan pertimbangan KPPU terkait dengan Penunjukan PD. AnekaIndustri dan Jasa. Berbagai Peraturan Daerah (Perda) lainnya pun masihmenjadi sorotan dan kajian KPPU terutama yang terkait dengan industridan perdagangan yang dinilai menimbulkan hambatan bagi duniausaha persaingan usaha yang sehat, diantaranya adalah Perda-Perdamengenai Retribusi Bestek/Dokumen Lelang dan lain-lain.Oleh karena itu, upaya penegakan hukum persaingan tidak sajamembutuhkan institusi yang handal untuk menanganinya, tetapi jugadituntut peran dan partisipasi publik dari para stakeholder KPPU.Penciptaan iklim persaingan yang kondusif dapat dilakukan olehpemerintah selaku regulator dengan menciptakan peraturan-peraturanyang bersifat ramah terhadap persaingan usaha (competition friendly).Para pelaku usaha juga dituntut untuk terus bersaing secara sehatdan menjauhi cara-cara yang tidak terpuji dalam melakukan kegiatanusahanya. Kesemuanya membutuhkan dukungan positif agar KPPU dapatmewujudkan iklim persaingan sehat di tanah air, khususnya di SumateraUtara, sehingga kehadiran KPPU dapat dirasakan manfaatnya. pKPD MEDANWilayah Medan saat ini masih diwarnai dengan maraknyaberbagai macam laporan tentang dugaan persekongkolantender di berbagai instansi pemerintah, antara lain Peng adaanTV Pendidikan Tahun Ajaran 2006 pada Dinas Pendidikan PemerintahPropinsi Sumatera Utara yang saat ini tengah dalam PemeriksaanLanjutan, Tender Pembangunan Gedung Poltekes Medan dan PengadaanO2 Analyzer di PT. PLN yang sedang dalam tahap PemeriksaanPendahuluan. Sejauh ini tercatat terdapat 29 lapor an aktif yang sedangdalam tahap penelitian dan klarifikasi laporan, dan 2 (dua) perkara yangtelah diputuskan yaitu perkara Tender Pengerukan Alur PelabuhanBelawan TA. 2006 (Putusan Nomor: 05/KPPU-L/2007) dan perkaraTender Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri PadangsidimpuanTA. 2006 (Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2007).Kedua Putusan KPPU tersebut saat ini sedang dalam tahap Pemeriksaandi Pengadilan Negeri Medan setelah sebelumnya putusan KPPU tersebutdiajukan keberatan oleh PT. (Persero) Pelindo I dan PT. (Persero) PengerukanIndonesia yang keberatan terhadap Putusan Nomor 05/KPPU-L/2006dan CV. Mentari Jasa Mulia serta Panitia Tender PN Padangsidimpuanuntuk Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2006. Upaya hukum keberatanmerupakan hak dari pelaku usaha yang dijatuhi hukuman/sanksi oleh KPPUsesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Terkait dengan Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijzde) KPPU telah berhasil mengeksekusiPutusan Nomor: 06/KPPU-L/2006 (Tender Renovasi Bangsal RSU KotaPematang Siantar) Sdr. Hasudungan Nainggolan selaku Terlapor VIIIyang dijatuhi hukuman telah membayarkan denda ke Kas Negaramelalui Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk BidangPersaingan Usaha. Hal ini menunjukkan bertambahnya respek parastakeholder terhadap upaya penegakkan hukum persaingan.Dalam hal melakukan advokasi terhadap kebijakan persaingan didaerah, KPPU telah dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) diKomisi E dan Komisi B DPRD Sumatera Utara terkait dengan PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Penunjukan PD. Aneka Industridan Jasa untuk melaksanakan pengadaan ATK dan jasa percetakanlainnya dilingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang dinilaiKPPU menghambat masuknya pelaku usaha lain untuk masuk ke dalamKPD BALIKPAPANDi awal tahun 2008, KPD KPPU Balikpapan sebagai perwakilanKPPU RI yang mempunyai lingkup kerja di seluruh PulauKalimantan, telah melakukan berbagai kegiatan yangberkaitan dengan stakeholders baik itu yang berasal dari pelakuusaha, pemerintah, maupun akademisi. Di bidang penegakan hukumsaat ini KPD KPPU Balikpapan tengah melakukan monitoring tenderPengadaan Bahan-Bahan Kimia Untuk Water Treatment Di PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan (tender bahan kimia) yangberlangsung pada Tahun Anggaran 2007.KPD KPPU Balikpapan juga mengikuti beberapa kegiatan lainyang terkait dengan hubungan antara KPD KPPU Balikpapan denganbeberapa instansi terkait. Salah satunya yaitu pada tanggal 12-14Februari 2008, atas undangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Balikpapan, kami melakukaninspeksi mendadak (sidak) terhadap Distributor Semen dan PengecerSemen di Wilayah Kota Balikpapan.Dok. KOMPETISIEdisi 10 200825

aktifitas KPDPelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tigahari ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Koperasi Kota Balikpapan, Kamar Dagang dan Industri KotaBalikpapan, Kepolisian Resort Kota Balikpapan, dan KPPU sendiri yangdiwakili oleh KPD KPPU Balikpapan.Dari tiga hari pelaksanaan inspeksi mendadak, dapat diambilkesimpulan sementara yaitu menurut para pengecer kenaikan hargasemen disebabkan oleh jumlah persediaan yang makin menipis ditingkat distributor, sehingga distributor menaikkan harga jual semen kepengecer. Tim gabungan sidak semen juga mengharapkan distributoragar terus menjaga ketersediaan semen di Kota Balikpapan sehinggaharga semen di Kota Balikpapan dapat terus terjaga, serta dalamrapat evaluasi yang dilaksanakan pada hari ketiga sidak menghasilkankesepakatan bahwa kelangkaan semen ini disebabkan oleh berbagaimacam faktor, yaitu keadaan cuaca yang masih buruk sehinggagelombang laut naik yang mengganggu jalur distribusi semen diseluruh Indonesia, waktu tunggu di pelabuhan yang terus bertambah,dugaan adanya penimbunan semen oleh distributor, dikarenakanpengiriman semen yang terhambat.Untuk mendukungnya terlaksananya tugas dengan baik, makaKPD KPPU Balikpapan merasakan perlunya tambahan pengetahuankhususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Selama inikasus di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yangpaling mendominasi di KPD KPPU Balikpapan. Untuk itu pada tanggal22 Februari 2008, bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika, Jl. ARSMuhammad No. 51, Balikpapan, kami mengikuti Sosialisasi PeraturanLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 11a Tahun 2008tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Nomor: 12aTahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksidan Jasa Pengawas Konstruksi, yang diselenggarakan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Kalimantan Timur.Dari sosialisasi tersebut, diperoleh beberapa informasi yang dapat digunakanoleh KPD KPPU Balikpapan untuk menjalankan tugasnya, seperti:1. Informasi mengenai sudah tidak ada lagi monopoli pekerjaanyang hanya dipegang oleh satu asosiasi, sehingga pelaku usahabila ingin mendapatkan Sertifikat badan usaha (SBU) mempunyaipilihan untuk memilih asosiasi mana yang paling sesuai denganjenis pekerjaannya;2. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan LPJK No: 11a Tahun2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi danNomor: 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa PerencanaKonstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi adalah untuk mengikutiperkembangan keadaan dan aspirasi para pemangku kepentinganjasa konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan perlunyabeberapa perubahan ketentuan tentang klasifikasi dan kualifikasiusaha, persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat Badan Usaha(SBU) dan format SBU;3. Setelah memaparkan latar belakang, Tim Revisi Peraturan LPJK No.11a dan 12a Tahun 2008, memberikan penjelasan lengkap lengkapmengenai Peraturan LPJK No. 11a dan 12a Tahun 2008, seperti:Sertifikat Badan Usaha (SBU) merupakan milik LPJK, asosiasi-asosiasiyang ada merupakan perpanjangan tangan dari lembaga, SebelumnyaSBU hanya berlaku untuk 1 tahun, tetapi dengan dikeluarkannyaPeraturan LPJK yang baru SBU berlaku untuk 3 tahun, dan LPJK akanmenghilangkan kebijakan pembuatan SBU non asosiasi lagi. pKPD BATAMMengawali tahun 2008 sepanjang bulan Januari dan Februari2008, KPD KPPU Batam telah menjalankan fungsi dantugas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam rangkamenjalankan fungsi Sekretariat KPPU di daerah maka pelaksanaantugas KPD KPPU Batam mencakup seluruh pelaksanaan tugasDirektorat Penegakan Hukum, Direktorat Kebijakan Persaingan,Direktorat Komunikasi dan Direktorat Administrasi.KPD KPPU Batam telah melaksanakan serangkaian tugas PenegakanHukum, untuk Penanganan Pelaporan KPD KPPU Batam berkoordinasidengan Sub Direktorat Penanganan Pelaporan dalam menangani laporanyang masuk. Selama bulan Februari 2008 KPD KPPU Batam menanganisebanyak 7 (tujuh) laporan. Dari kegiatan monitoring pelaku usaha KPDKPPU Batam telah berkoordinasi dengan Sub Direktorat MonitoringPelaku Usaha untuk melakukan monitoring jasa penyelenggaraan feriBatam-Singapura dan pelaksanaan tender pembangunan unit sekolahbaru oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Sub Direktorat PenangananPerkara dalam menangani 5 (lima) perkara yaitu Perkara Nomor 14/KPPU-L/2007 Tentang pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor5 Tahun 1999 berkaitan dengan persekongkolan dalam Tender PekerjaanMultiyears di Kabupaten Siak Propinsi Riau, Perkara Nomor 21/KPPU-L/2007 Tentang Tender Pengadaan Pipa PVC dan HDPE oleh PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau,Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehatdalam Jasa Pelayanan Taksi di Kota Batam, Perkara Nomor 05/KPPU-L/2008 Tentang Persekongkolan Dalam Tender Perluasan Gedung KantorPelayanan Pajak Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kantor PelayananPajak Madya Batam Tahun Anggaran 2007 dan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2008 Tentang Persekongkolan Dalam Tender Pekerjaan Pelebaran JalanKolektor Utama Menuju Kawasan Batam Center.Sementara itu laporan yang masih dalam tahap pemberkasanberjumlah sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu Laporan DugaanPelanggaran Pasal (19) dan Pasal (25) Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 Pada Usaha Jasa Bongkar Muat Barang di PelabuhanUmum Kawasan Industri Kabil Kotamadya Batam, Laporan DugaanPelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 PadaTender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAMTirta Siak dan Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-undang No. 5Tahun 1999 Terkait Dengan Perilaku PT. Adhya Tirta Batam DalamMengelola Air Bersih di Kota Batam.Selanjutnya, KPD KPPU Batam melakukan koordinasi denganDok. KOMPETISI26 Edisi 10 2008

Sub Direktorat Monitoring Putusan dan Litigasi dalam hal monitoringPutusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2005 tentang Tender PengadaanGamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita Batam danmonitoring warung telekomunikasi (wartel) terkait denganpemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 oleh Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). SementaraPerkara Nomor 27/KPPU-I/2007 Tentang Persaingan Usaha TidakSehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Propinsi Riau sedang dilakukanmonitoring perubahan perilaku sesuai dengan Penetapan KPPUNomor: 84/PEN/KPPU/XII/2007.Dalam pelaksanaan tugas Kebijakan Persaingan, KPD KPPU Batamtelah melakukan koordinasi dengan Direktorat Kebijakan Persainganuntuk kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang menyangkutindustri biji timah di Propinsi Bangka Belitung dan Kajian Sektor IndustriSektor Unggulan dan Infrastruktur Daerah tentang perkebunan kelapasawit di Propinsi Jambi. Sementara dari pelaksanaan tugas Komunikasi,KPD KPPU Batam telah melakukan upaya-upaya sosialisasi UU No. 5tahun 1999 dan untuk pelaksanaan tugas administrasi KPD KPPU Batamtelah menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban administrasi dalamkegiatan operasional kantor. pKPD MAKASSARKantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Makassar selama tahun2007 menerima 69 laporan resmi/tembusan sanggahan darimasyarakat, dimana ± 85% diantaranya merupakan laporanresmi/tembusan sanggahan terkait dengan tender. Berikut jumlahpenerimaan Laporan resmi/tembusan sanggahan di KPD Makassarselama tahun 2007:No Keterangan JumlahSurat Tembusan1 Surat Tembusan (Non Tender) 52 Surat Tembusan (Tender) 38Laporan Resmi1 Laporan Resmi (Non Tender) 52 Laporan Resmi (Tender) 21Total Surat Masuk 69Salah satu laporan terkait dengan masalah tender adalah laporanyang disampaikan ke KPPU mengenai dugaan pelanggaraan UU No.5/1999 terkait dengan tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe– Labessi di Kabupaten Soppeng – Sulawesi Selatan Tahun 2006.Laporan yang kemudian meningkat statusnya menjadi Perkara No. 11/KPPU-L/2007, merupakan perkara tender kedua di Makassar, setelahPerkara Tender Pengadaan Meubelair di LAN Makassar tahun 2006.Sidang Pembacaan Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2007 dilakukandi Gd. Menara Makassar lt. 2 pada tanggal 6 Februari 2008. SidangPembacaan Putusan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan diluar KPPU Pusat di Jakarta. Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi yangdiketuai oleh Dr. A.M. Tri Anggraini, SH., MH., bersama dengan Ir. DidieS. Martadisastra, SE., MM, dan Dr. Ir. A. Ramadhan Siregar, MS. masingmasingsebagai anggota; kemudian memutuskan bahwa PT. Nei DuaKarya Persada (Terlapor I), CV. Hasnur (Terlapor V), dan Panitia Tender(Terlapor VI) terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun1999. Majelis Komisi kemudian Menghukum Terlapor I dan Terlapor Vuntuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun, dan Menghukum TerlaporI untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)yang harus disetorkan ke Kas Negara. paktifitas KPDPengaruh Pembacaan Putusanterhadap Awareness PublikSetelah Sidang Pembacaan Putusan, KPD Makassar memfasilitasi PressConference yang dihadiri oleh wartawan dari media cetak dan elektronikdi kota Makassar, antara lain Berita Kota Makassar (BKM), Harian Fajar,Ujungpandang Ekspress, Tribun Timur, Seputar Indonesia (SINDO) Makassar,RRI, Suara Celebes FM (SCFM), MakassarTV, dan Fajar TV. Press Conferenceterutama membahas tentang latar belakang permasalahan tender yangmenjadi fokus KPPU selama ini, dan mengenai beberapa isu persainganlokal, antara lain tentang tender kertas suara di Pilkada Sulsel, monopolitaksi dan kargo di Bandara Hasanuddin. Berita tentang Pembacaan Putusanini kemudian dipublikasikan di berbagai media cetak kota Makassar, dandi beberapa saluran televisi lokal dan stasiun radio di Makassar.Publikasi ini menarik minat salah satu saluran televisi lokal, MakassarTVuntuk membuat sesi khusus yang membahas tentang keberadaan KPPU.Pihak MakassarTV kemudian meminta kesediaan KPPU untuk mengisiacara talk show Live interaktif di MakassarTV pada sesi “Saudagar” dengantema KPPU dan Polemik Persaingan Usaha Acara yang dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2008. Hadir sebagai pembicara dalam acara ini adalahBpk. Erwin Syahril, SH. dan Ibu Sukarmi, SH. MH. (Komisioner KPPU), sertaBpk. Bahar Ngitung (Ketua Kadin kota Makassar).Respons positif juga datang dari Gabungan Kontraktor Indonesia(Gakindo) Cabang Soppeng. Pada tanggal 16 Februari 2008, kamimemenuhi undangan Pengurus Cabang Gakindo Kab. Soppenguntuk memberikan kata sambutan pada acara pengukuhan BadanPengurus Cabang Gakindo Kab. Soppeng. Pada kesempatan tersebutdisampaikan tentang eksistensi UU No. 5/1999 dan KPPU, kompetensiKPPU dalam menangani persekongkolan tender yang bersifathorizontal, dan himbauan kepada seluruh stakeholders tender untukmulai meningkatkan kompetensinya dalam menghadapi persainganyang semakin ketat melalui cara-cara berusaha yang sehat dan sesuaidengan ketentuan UU No. 5/1999. Turut hadir dan memberikan katasambutan dalam acara itu adalah : Ketua DPD Gakindo Sulsel, KapolresSoppeng, dan Ketua DPRD Soppeng.Pembacaan Putusan di luar Jakarta telah memberikan publikasipositif bagi KPPU. Hal ini terbukti dari respons positif baik dari mediamaupun pelaku usaha. Adanya pelaksanaan sidang pembacaan putusandapat menjadi media yang efektif untuk mensosialisasikan UU No.5/1999 sekaligus menunjukkan eksistensi KPPU kepada publik. pDok. KOMPETISIEdisi 10 200827

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganpelaku usaha pesaingnya untuk menetapkanharga atas suatu barang dan atau jasa yang harusdibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasarbersangkutan yang sama.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak berlaku bagi:a. satu perjanjian yang dibuat dalam suatu usahapatungan; ataub. satu perjanjian yang didasarkan undang-undangyang berlaku.Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999KPPUKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIAGedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120Telp.: 62-21-3507015, 3507016, 3507043 Faks.: 62-21-3507008www.kppu.go.id • e-mail : infokom@kppu.go.idKantor Perwakilan Daerah KPPUSURABAYABumi Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137Surabaya 60271 - JAWA TIMURTelp.: 62-31-5454146, Faks : 62-31-5454146e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.idMEDANJl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARATelp.: 62-61-4148603, Fax. : 62-61-4148603e-mail: kpd_medan@kppu.go.idBALIKPAPANGedung BRI Lantai 8, Jl. Sudirman No. 37Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMURTelp.: 62-542-730373, Faks: 62-542-730773e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.idMAKASSARMenara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1Makassar - SULAWESI SELATANTelp.: 62-411-310733, Faks. : 62-411-310733e-mail: kpd_makassar@kppu.go.idBATAMGedung Graha Pena Lt. 3A,Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring, NongsaBatam 29461 - KEPULAUAN RIAUTelp.: 62-778-469433, Faks.: 62-778-469433e-mail: kpd_batam@kppu.go.id