Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

kolom3 tiga kelompok besar isu, isu pertamaadalah pengaturan untuk mencegah kolusiataupun perjanjian anti persaingan antaroperator. Isu kedua adalah pengaturankekuatan pasar yang dimiliki oleh pelakuusaha, di mana pengaturan tersebutbertujuan mencegah penyalahgunaankekuatan pasar atau posisi dominan pelakuusaha terhadap pesaing, konsumen, dansupplier. Misalnya, refusal to deal terhadapsupplier atau buyer, dan menetapkan hargasecara berlebihan (predatory pricing). Isuketiga adalah pengaturan untuk mencegahmerger, akuisisi dan kepemilikan silang yangberpotensi mengurangi persaingan usaha.Pengaturan yang khusus di bidangtelekomunikasi secara umum berisi tigakelompok substansi. Substansi pertamamencakup hal-hal yang mendorong danmenjaga kondisi kompetisi, yaitu terdiri atas:1. Mengindetifikasi segmen jasatelekomunikasi yang dapat dimasukioleh pelaku usaha baru.2. Menetapkan proses bagaimanapelaku usaha dapat memasuki industritelekomunikasi.3. Menentukan prosedur, teknik, dansyarat penetapan tarif intekoneksisehingga seluruh pencari interkoneksidapat memperoleh akses secara adil.4. Menentukan persyaratan terkait denganalokasi nomor telepon dan numberportability.5. Menentukan prosedur alokasi frekuensi.6. Mencegah terjadinya transfer sumberdaya publik.Pengaturan kedua berkaitan denganpencegahan upaya penyalahgunaanmarket power yang dimiliki oleh pelakuusaha, baik terhadap pesaing maupunterhadap konsumen. Misalnya, pengaturantarif interkoneksi, penentuan tarif dankualitas layanan bagi pengguna padapasar yang belum kompetitif. Terakhiradalah pengaturan ketiga yang mencakupsubstansi yang mewajibkan pemenuhanlayanan publik, misalnya wilayah minimumpelayanan.Dari pembagian kelompok isu regulasidi atas, terlihat beberapa isu yang menjadidomain utama hukum persaingandan regulasi spesifik telekomunikasi.Kesalingsinggungan antar kedua regulasitersebut pada hakekatnya bertujuan untukmengarahkan industri telekomunikasiagar dapat memberikan manfaat bagikesejahteraan masyarakat.Upaya-upaya KPPU maupun BRTIdalam mengomunikasikan kerjasama dankewenangan keduanya telah berada padajalur yang tepat untuk menciptakan arahkinerja yang sinergis. pReferensi:1. Geradin, Damien & Michel Kerf; Controlling MarketPower in Telecommunications: Antitrust vs Sector-Specific Regulation2. Pedoman Pengawasan Persaingan Usaha di SektorTelekomunikasi (Draft 14 agustus 2007); www.brti.or.id/content.php?mod=download&fid=104Elpi NazmuzzamanKepala Subdirektorat RegulasiDirektorat Kebijakan PersainganKPPUGatot M SutejoTower telekomunikasi.16 Edisi 10 2008