Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

egulasiPeraturan Komisi No. 2 Tahun 2008TentangKewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penanganan PerkaraBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :(1) Ahli adalah orang yang memiliki keahlian dibidang terkait dengan dugaan pelanggarandan memberikan keterangan gunakepentingan pemeriksaan.(2) Komisi adalah Komisi Pengawas PersainganUsaha sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1999.(3) Pelanggaran adalah perjanjian dan/ataukegiatan dan/atau penyalahgunaan posisidominan yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat.(4) Penyelidikan adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan oleh Tim Pemeriksa untukmendapatkan data dan informasi di lokasiatau tempat tertentu terkait dengan dugaanpelanggaran.(5) Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Tim PemeriksaPendahuluan terhadap laporan dugaanpelanggaran untuk menyimpulkan perlu atautidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.(6) Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Tim PemeriksaLanjutan terhadap adanya dugaan pelanggaranuntuk menyimpulkan ada atau tidak adanyabukti pelanggaran.(7) Pra Pemeriksaan adalah penangananpelaporan, monitoring pelaku usaha danpemberkasan(8) Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadirioleh Pimpinan Komisi dan sejumlah AnggotaKomisi yang memenuhi kuorum.(9) Saksi adalah setiap orang atau pihak yangmengetahui terjadinya pelanggaran danmemberikan keterangan guna kepentinganpemeriksaan.(10) Sekretariat Komisi adalah unit administrasi danteknis operasional yang membantu Komisidalam rangka pelaksanaan tugasnya.(11) Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihaklain yang diduga melakukan pelanggaran.(12) Undang-undang adalah Undang-undangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.BAB IIKEWENANGAN SEKRETARIAT KOMISIPasal 2(1) Sekretariat Komisi berwenang melakukanpenanganan perkara dugaan pelanggaranterhadap Undang-undang yang meliputi:a. Penanganan perkara persekongkolan tenderyang nilai tendernya tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);b. Penanganan perkara dugaan pelanggaranlainnya atas persetujuan atau keputusanRapat Komisi.(2) Perkara dugaan pelanggaran lainnyasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufb, berdasarkan pertimbangan:a. perkara dugaan pelanggaran tersebut telahterdapat bukti yang cukup dalam proses prapemeriksaan; ataub. telah diperoleh pengakuan Terlapor dalamproses pra pemeriksaan; atauc. perkara dugaan pelanggaran tersebut telahdilakukan berulang kali oleh Terlapor; ataud. perkara dugaan pelanggaran tersebut tidakberdampak luas di masyarakat;Pasal 3(1) Kewenangan Sekretariat Komisi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terbatas padapenanganan perkara dalam tahap PemeriksaanPendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) termasuk kewenangan untuk :a. melakukan penyelidikan dan/ataupemeriksaan;b. memanggil, menghadirkan dan memintaketerangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaranterhadap ketentuan Undang-undang;c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilaisurat, dokumen atau alat bukti lain gunapenyelidikan dan/atau pemeriksaan;e. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untukmengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yangdiduga melanggar dan merekomendasikanKomisi untuk tidak melakukan PemeriksaanLanjutan secara bersyarat;f. meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dansetiap orang yang dianggap mengetahuipelanggaran yang tidak bersedia memenuhipanggilan untuk memberikan keterangandan/atau data.BAB IIITIM PEMERIKSAPasal 4(1) Berdasarkan Penetapan PemeriksaanPendahuluan, Sekretariat Komisi melakukanPemeriksaan Pendahuluan terhadap LaporanDugaan Pelanggaran;(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh TimPemeriksa Pendahuluan yang terdiri dari StafSekretariat Komisi.Pasal 5(1) Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan,Sekretariat Komisi melakukan PemeriksaanLanjutan;(2) Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh Tim PemeriksaLanjutan yang terdiri dari Staf SekretariatKomisi.BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 6Terhadap semua perkara yang ada sebelumperaturan ini ditetapkan, sejauh mungkindiberlakukan peraturan ini;BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 7(1) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisiini, ketentuan yang terkait dengan penangananperkara di KPPU tetap mengacu pada PeraturanKomisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenanganan Perkara di KPPU;(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggalditetapkan.Edisi 10 200821