Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

Atas dasar upaya mengendalikanvolume, kualitas, dan harga yangmenjamin kesejahteraan masyarakatserta untuk mendorong efisiensi daninovasi, pemerintah di banyak negaramencoba mengimbangi hak ekslusifmonopoli tersebut dengan melakukankontrol atas sektor telekomunikasi.Kontrol tersebut sering diwujudkandalam bentuk kepemilikan pemerintahsecara langsung pada perusahaanyang memiliki hak ekslusif atau denganmenunjuk kementerian bidang terkaitmenjadi perwakilannya. Dengan demikianpemerintah berperan melalui duakewenangan sekaligus yaitu sebagaipemilik dan regulator.Dengan berjalannya waktu, kontrolpemerintah di sektor telekomunikasiberevolusi menjadi empat bentuk kontrol.Bentuk yang pertama adalah denganmenjadikan pemerintah sebagai penyediajasa telekomunikasi secara langsung.Bentuk kedua, pemerintah mengurangikepemilikannya di perusahaan tersebutdan memberikan kesempatan kepadapihak lain untuk bersama-sama memilikisaham, di mana perusahaan tersebutmasih menjadi pemegang hak monopoli.Bentuk ketiga, pemerintah membukapersaingan dengan mengurangi hakmonopoli atau menghilangkannyasehingga terdapat lebih dari satu pelakuusaha di sektor telekomunikasi, namundalam hal ini, pemerintah tetap memilikisebagian saham pada perusahaan. Padabentuk ketiga tersebut, pemerintah mulaimemperkuat perannya sebagai regulatordan mengurangi peran sebagai operator.Bentuk keempat, pemerintah menghilangkanseluruh kepemilikannya dan membiarkanswasta yang menjadi pelaku usaha di pasartelekomunikasi. Pada bentuk ini, pemerintahtelah berfungsi sebagai regulator sejati.Dalam perkembangan selama duadekade terakhir, pemberian hak monopolidalam penyediaan jasa telekomunikasisebagaimana bentuk satu dan dua diatas mulai banyak dipertanyakan. Seiringdengan semakin banyaknya bukti empirisyang menunjukkan bahwa perusahaanpemerintah dan perusahaan yang tidakmemiliki tekanan persaingan sering tidakberoperasi secara efisien. Di sisi lain,pengalaman menunjukan bahwa tekananpersaingan dapat membantu mengimbangitekanan politik yang kerap muncul dalamperusahaan pemegang hak ekslusifmonopoli.Hukum Persaingan dan RegulasiSpesifik TelekomunikasiUpaya membuka persaingan usahadi bidang telekomunikasi tidak lantasmenghilangkan peran pengaturanpemerintah serta peran pengaturan pasar.Penciptaaan keterbukaan pasar hanyamenjadi salah satu elemen penting dan tetapdiperlukan pengaturan pasar sebagai elemenlainnya agar mekanisme transaksi dapatmewujudkan kesejahteraan konsumen.Oleh karena itu pada bentuk kontrol ketigadan keempat, selain pemerintah yangmemegang fungsi kendali, diperlukanjuga pengawasan dari lembagapersaingan usaha.Sebagai industri yang bergeserdari kondisi monopoli, terdapatbanyak hal yang memerlukanintervensi pemerintah agarkompetisi dapat berjalan diindustri telekomunikasi, diantaranya adalah:1. Menjamin kompetisidiperkenalkan secara efektifdengan menghilangkan berbagaihambatan masuk pada berbagaisegmen jasa telekomunikasi, misalnya,dengan kewajiban untuk pemisahankepemilikan silang (cross-ownership)secara vertikal.2. Menjamin interkoneksi yangadil di antara operator,baik antar pemaindominanmaupun denganpelaku usahabaru.3. Menjaminprinsip antidiskriminasi,terutamapada masalahpenggunaansumber dayaterbatas,misalnyaspektrum, nomortelepon dll.4. Menjaminkemudahanpelanggan untukberganti operator,sehinggamenciptakanlevel playing fieldyang setara antaroperator danmeminimalisasiswitching cost yang timbul.kolom5. Pada pasar yang telah berada padakondisi kompetitif, diperlukan jaminanagar persaingan sehat tetap terjaga, diantaranya dengan mengatur agar tidakterjadi merger, akuisisi, ataupun crossownership secara horizontal.Bentuk-bentuk pengaturan padabeberapa negara biasanya mengandalkandua buah regulasi, yaitu hukum persainganusaha dan regulasi spesifik telekomunikasi.Hukum persaingan lazimnya akan mengaturEdisi 10 200815