Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

hukumPeranan Analisis EkonomiDalam Pembuktian PelanggaranHukum Persaingan UsahaOleh : Farid F. Nasution *)Suatu tindakan dianggap melanggarhukum jika terdapat bukti-buktiyang menunjukkan bahwa tindakantersebut memang benar telahdilakukan. Dengan demikian prosespembuktian memainkan perananpenting dalam dunia hukum, takterkecuali hukum persaingan usaha.Sebagai cabang dari ilmu hukum,pembuktian dalam hukum persainganusaha juga menganut asas yang berlakusecara umum, yaitu asas minimal dua alatbukti. Suatu tindakan dapat dikatakanterbukti jika didukung oleh dua alat buktiyang memiliki persesuaian satu sama lain.Pasal 42 UU No 5 Tahun 1999 menjelaskanalat bukti dalam pemeriksaan KPPU adalah:1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat dan atau dokumen4. Petunjuk5. Keterangan pelaku usahaDirect Evidence vs CircumstancialEvidenceHukum persaingan usaha merupakanperkawinan antara ilmu hukum dan ilmuekonomi. Oleh karena itu, selain menerapkanprinsip-prinsip hukum pada umumnya, hukumpersaingan juga banyak menggunakan teoriteoriekonomi dalam aplikasinya. Ditinjaudari kategorisasi alat bukti di atas, makaanalisis ekonomi termasuk ke dalam kategoripetunjuk. Hal ini sejalan dengan best practicesmengenai hukum persaingan usaha yangmengenal direct evidence dan circumstancialevidence yang keduanya memberikanpetunjuk atas peristiwa yang terjadi padapasar. Dalam direct evidence, alat bukti yangdikumpulkan harus mendukung atau tidakmendukung adanya suatu peristiwa ataukegiatan yang telah dilakukan. Sedangkancircumstancial evidence, adalah alat-alatbukti yang tidak terkait secara langsungdengan peristiwa atau tindakan yangdimaksud, namun berdasarkan konsitensiindikasi-indikasi yang ada, dapat secarameyakinkan disimpulkan bahwa peristiwaatau tindakan yang dimaksud telah terjadi(inference).Sebagai contoh, dapat dilihat padatabel berikut perbedaan direct evidence dancircumstancial evidence terhadap eksistensimarket power:Direct EvidencePengukuran elastisitas permintaanExclusion yang tidak berdasarkanefisiensiSumberEksistensi Market PowerCircumstancial EvidencePangsa pasar yang tinggi secara terusmenerus dalam pasar bersangkutanKeuntungan yang tinggi atau rasio hargaterhadap biayaAndrew I Gavil, William E. Kovacic, dan Jonathan B. Baker, Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts,and Problems in Competition Policy, Thompson West, Washington DC, 2002, hal. 462Aplikasi Analisis Ekonomi DalamPembuktian oleh KPPUAnalisis ekonomi baik berupa directevidence maupun circumstancial evidencememainkan peranan utama dalam prosespembuktian hukum persaingan usaha,walaupun UU No 5 Tahun 1999 tidak secaraeksplisit menyatakan hal ini. Pendekatan ruleof reason dalam hukum persaingan usahamau tidak mau mendasarkan penilaiannyaatas analisis ekonomi terhadap dampak yangditimbulkan oleh sutau perilaku pada pasar.Utamanya dalam hal ini adalah kerugian yangdiderita oleh konsumen yang merupakansubjek terpenting yang hendak dilindungioleh hukum persaingan usaha.Putusan KPPU mengenai kepemilikansilang Temasek, sebagai contoh, banyakmenggunakan analisis ekonomi dalampertimbangan hukumnya, antara lain,Hirschman Herfindahl Index untukmengukur derajat konsentrasi pada pasartelekomunikasi seluler, analisis Parker-Roller model untuk mengukur derajatpersaingan pada pasar telekomunikasi seluler,perbandingan (Earning Before Tax, Interest,Depreciation, and Amortization) EBITDAMargin dan Return on Capital Employed(ROCE) untuk mengukur tingkat keuntungan,serta berbagai metode untuk mengukurkerugian konsumen. Disamping analisistersebut, Majelis mendasarkan pertimbanganhukumnya pada berbagai analisis ekonomilainnya yang seluruhnya termuat dalamputusan tersebut. Keseluruhan hasil analisisekonomi tersebut dipergunakan oleh Majelissebagai bahan pertimbangan hukum dalammenilai ada tidaknya pelanggaran hukumpersaingan.Pembuktian hukum persaingan usahatanpa menggunakan alat bantu analisisekonomi akan menemui kesulitan dalammenghasilkan rasio di balik sebuah keputusan(ratio decidendi) yang tepat. Ilmu ekonomidan ilmu hukum harus berjalan beriringandan membentuk konvergensi guna mencapaisatu kesimpulan yang rasional dan padagilirannya, efektif dalam menuju kondisipersaingan yang dicita-citakan oleh hukumpersaingan usaha. pFarid F. NasutionKasubdit PemberkasanDirektorat Penegakan Hukum KPPU Edisi 10 2008