Edisi 10 Tahun 2008 - KPPU

Dok. KOMPETISIGatot M SutejoAudiensi dengan Mendiknas.kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upayamenangani masalah pengadaan buku yangsering dikeluhkan masyarakat. PermendiknasNo. 11 Tahun 2005 menegaskan bahwa guru,tenaga kependidikan atau komite sekolah tidakdibenarkan melakukan penjualan buku kepadapeserta didik. Esensinya adalah pemerintahingin agar toko-toko buku dan pasar bukuloak menjadi hidup kembali, penulisan bukulebih kompetitif, dan terdapat perbaikanstruktur pasar buku, sehingga potensiindustri perbukuan dapat meningkat danmenghidupkan usaha kecil dan menengah.Hanya saja dalam implementasinya,Permendiknas tersebut ditentang olehsejumlah penerbit yang selama ini telahmenikmati kondisi pasar buku sebelumnya. Disisi lain, pemerintah masih dituding melakukanpraktek monopoli dengan ikut menentukanbuku mana yang akan dipakai oleh sekolahdengan mengeluarkan daftar sejumlah bukuyang telah ditetapkan oleh Menteri.Ketua KPPU menyambut baik kedatanganMendiknas yang memberikan gambaransecara jelas mengenai industri buku saatini. KPPU kembali menegaskan bahwasetiap kebijakan pemerintah tentu harusdicermati dengan mengadopsi nilai-nilaipersaingan usaha yang sehat sesuai denganUU No.5/1999. Setelah mendengarkanketerangan dari Mendiknas tersebut,KPPU akan mengkaji permasalahantersebut secara komprehensif.Kajian KPPU akan dijadikan bahanuntuk menyampaikan saran danpertimbangan kepada pemerintah.Selanjutnya, Ketua KPPU jugamenilai bahwa kunjungan kaliini merupakan salah satu bentukmeningkatnya keterlibatan pemerintahdalam menumbuhkanbudaya persaingan sehat, danjuga m e r u p a k a n d u k u n g a npemerintah terhadap tugasdan wewenang lembaga KPPU.Kunjungan Mendiknas tersebutjuga telah menjadi salah satumasukan berguna bagi rumusansaran pertimbangan yang disusunKPPU untuk menanggapi KebijakanPerbukuan Nasional.Dalam saran pertimbangan yangdisampaikan melalui surat kepadaPresiden RI tanggal 30 Agustus2007, KPPU mengidentifikasiaktifitaspermasalahan kebijakan perbukuan nasionalmeliputi terdistorsinya sistem ideal yangdiinginkan pemerintah, kurang efektif danlemahnya implementasi kebijakan tersebutdan terdapat potensi persaingan usaha tidaksehat dalam bentuk kartel penerbit yangjustru banyak difasilitasi pejabat Pemerintah.Analisis permasalahan yang dituangkandalam kajian KPPU terhadap sejumlahpotensi permasalahan di atas menghasilkansaran pertimbangan sebagai berikut:1. Apabila Pemerintah ingin mempertahankanbentuk pengaturan saat ini, makaPemerintah harus memperkuat kebijakantersebut dengan:a. Mengembangkan program-programturunan dari kebijakan yang telahdibuat saat ini, antara lain dengan:mengembangkan peraturan teknisdari kebijakan yang telah ada danmengembangkan toko buku sebagaiujung tombak industri buku.b. Menegakan sanksi bagi pihak-pihakyang melanggar ketentuan yang telahditetapkan, terutama ditujukan kepadapejabat dan pelaksana pendidikannasional yang mendistorsi sistemmelalui kewenangannya.2. Terkait kebijakan harga buku nasional,mengingat potensi oligopoli dalamindustri buku sangat besar, maka untukmenghindari terjadinya eksploitasikonsumen, Pemerintah disarankanuntuk menetapkan batas atas hargabuku. Hal tersebut dilakukan sebagaiupaya pencegahan terhadap potensieksploitasi siswa oleh pelaku usaha. Disisi lain, kebijakan tersebut memberiruang persaingan yang seluas-luasnyasehingga upaya efisiensi pelaku usahatetap terjadi.3. Memperhatikan nilai strategis perbukuandalam pendidikan nasional dan lemahnyaimplementasi kebijakan saat ini,disarankan agar pengaturan perbukuanmenggunakan peraturan perundanganyang lebih tinggi yang mengikat setiapwarga negara yang menjadi obyeknya.Diusulkan bahwa bentuk pengaturanyang tepat adalah dalam bentuk Undang-Undang.Pada akhirnya, saran pertimbanganKPPU tersebut juga ditujukan agar padaakhirnya Pemerintah dapat menyiapkanRancangan Undang-Undang PerbukuanNasional. Dengan demikian tumbuhnyabudaya persaingan sehat akan berujung padaefektifitas penegakan hukum persainganusaha yang membawa manfaat bagimasyarakat luas. pAndi Zubaida AssafEdisi 10 200819