peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004

Huruf fYang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha yangmelakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.Huruf gCukup jelasAyat (2)Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikanperselisihan yang ditangani oleh Badan Pengatur dikarenakan letak Badan Pengatur yang saat ini hanyaada di Jakarta.Pasal 10Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Pemberian pertimbangan tertulis tersebut antara lain memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukanBadan Usaha, dampak/kajian dari segi teknis dan keekonomian serta usulan jenis sanksi yang akandiberikan.Cukup jelasPasal 11Cukup jelasPasal 12Pasal 13Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha untuk kegiatan tertentu adalah dimaksudkan untuk lebihmemudahkan pelaku usaha dan dalam rangka efisiensi guna menghindari ekonomi biaya tinggi sertadengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha termasuk di dalamnya denganmemperhatikan kepemilikan saham asing dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Pelimpahanwewenang pemberian Izin Usaha untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah,instansi terkait, dan atau badan tertentu yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penanamanmodal.Pasal 14Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bBadan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa melaksanakankegiatan usahanya dengan prinsip usaha terpisah (unbundling) dan hanya dapat diberikan RuasTransmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu. Hal ini untuk mendorong persaingan usahayang wajar dan sehat serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutupelayanan.Huruf cCukup jelasHuruf d