Petunjuk Teknis Penyusunan - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

- 36 -Contoh 2KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCEKementerian negara/lembagaUnit Eselon IProgramHasilUnit Eselon II/SatkerKegiatanIndikator Kinerja KegiatanSatuan Ukur dan Jenis KeluaranVolume: Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Anggaran: Pengelolaan Anggaran: Pengelolaan Anggaran Negara Yang Transparan danKredibel: Direktorat Sistem Penganggaran: Pengembangan Sistem Penganggaran: Tersusunnya PMK di Bidang Sistem Penganggaran: PMK, Peraturan Bidang Penganggaran: 4 (empat)A. Latar Belakang1. Dasar HukumDasar Hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dalam pasal 182menyatakan “Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yangditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku”.2. Gambaran UmumDirektorat Sistem Penganggaran melaksanakan perumusan, penyiapan, standarisasi,pembangunan dan pengembangan sistem penganggaran yang transparan dan kredibel. Untuksetiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal-hal tersebut diatas, diterbitkanperaturan dibidang sistem penganggaran yang meliputi :a. PMK Tentang Standar Biaya Umum;b. PMK Tentang Standar Biaya Khusus;c. PMK Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;d. PMK Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKAKL;Dengan tersusunnya keempat peraturan di bidang sistem penganggaran tersebut di atas, prosesperencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran bagi seluruh K/L dapat lebih transparandan kredibel.B. Penerima ManfaatPenerima manfaat dari kegiatan pengembangan sistem penganggaran ini adalah seluruhkementerian negara/lembaga.C. Strategi Pencapaian Keluaran1. Metode PelaksanaanMetode pelaksanaan kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan pelaksanaan olehpihak ketiga.2. Tahapan PelaksanaanUntuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2011, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- 37 -a. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Umum, tahapan-tahapanpelaksanaan/komponen masukan sebagai berikut :1) Pembahasan Awal PMK SBU (Biaya Utama)Pelaksanaan Pembahasan Awal Penyusunan SBU dilakukan dengan konsinyering yangdilaksanakan di luar kantor dengan peserta 35 orang, terdiri dari para pegawai yangmewakili Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I, II, dan III dannarasumber dari luar Ditjen Anggaran2) Penyusunan Norma Standar Biaya Umum (Biaya Utama)Pelaksanaan penyusunan norma SBU melalui dua tahap pertemuan, tahap awaldilakukan pertemuan dengan mengundang 4 (empat) orang sebagai perwakilan dari 12kementerian negara/lembaga. Tahap akhir dilaksanakan pembahasan norma denganmelalui konsinyering yang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 35 orang, terdiripara pegawai yang mewakili Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Anggaran I,II, dan III dan narasumber dari luar Direktorat Jenderal Anggaran.3) Survei Uji Petik/Pengumpulan Data Standar Biaya Umum (Biaya Utama)Pelaksanaan uji petik dilakukan untuk memperoleh data dari 33 Provinsi yangdiperlukan dalam penyusunan SBU, yang dilakukan melalui identifikasi danpenyusunan daftar pertanyaan (kuesioner), serta pembekalan yang akan menghadirkannarasumber Badan Pusat Statistik. Data diperoleh melalui pelaksanaan uji petik yangmelibatkan para pegawai dari Direktorat Sistem Penganggaran dan Sekretariat DitjenAnggaran. Para pegawai yang ditunjuk akan bertugas mengumpulkan data selama 4(empat) sampai dengan 5 (lima) hari ke masing-masing provinsi/kabupaten/kota dengansasaran misalnya: tarif hotel, harga pakaian kerja, harga bahan makanan, hargabangunan per meter, UMR/UMP, harga kendaraan dan spare part-nya.4) Pembahasan Penyusunan Standar Biaya Umum (Biaya Utama)Dalam tahapan ini pelaksanaan pembahasan SBU dilakukan dengan cara konsinyeringyang dilaksanakan di luar kantor dengan peserta 50 orang, terdiri dari parapejabat/pegawai yang mewakili Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat AnggaranI,II, dan III, Biro Hukum Departemen Keuangan serta narasumber yang berasal dari luarDitjen Anggaran5) Finalisasi PMK Standar Biaya Umum (Biaya Utama)Pelaksanaan finalisasi SBU berupa pencetakan peraturan tentang SBU sebanyak 1.800eksemplar yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil cetakan tersebut akandidistribusikan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan pihak-pihak terkaitlainnya.6) Bimbingan Teknis Standar Biaya Umum kepada Pejabat/pegawai Ditjen Anggaran(Biaya Pendukung)Pelaksanaan bimbingan teknis sosialisasi dilaksanakan di kantor dengan mengundang400 pegawai yang ada di lingkungan Ditjen Anggaran dilakukan untuk menyamakanpemahaman materi seputar penerapan SBU.7) Sosialisasi Standar Biaya Umum kepada Kementerian Negara/Lembaga (BiayaPendukung)Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada +/- 600peserta dari Kementerian Negara/Lembaga seputar penerapan SBU yang dilaksanakandi luar kantor dengan menyewa gedung pertemuan dan perlengkapan.8) Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya Umum (Biaya Pendukung)Pelaksanaan Monev dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang realistis di lapanganatas sampel item SBU di 33 Provinsi. Hasil monitoring tersebut akan dikaji dandievaluasi bersama dalam kegiatan konsinyering yang melibatkan petugas monitoringdan perwakilan dari Direktorat Anggaran I, II, dan III serta mengundang narasumberyang kompeten dalam pengolahan dan interpretasi data.
Page 2 and 3: DAFTAR ISIBAB I Pendahuluan ……
Page 4: DAFTAR FORMATFormat 1 Kerangka Acua
Page 7 and 8: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 9 and 10: - 1 -LAMPIRANPERATURAN DIREKTUR JEN
Page 11 and 12: - 3 -14. Indeks biaya keluaran adal
Page 13 and 14: - 5 -Gambar 2Standar Biaya KhususDa
Page 15 and 16: - 7 -alokasi anggarannya digunakan
Page 17 and 18: - 9 -BAB IIITATA CARA PENYUSUNAN ST
Page 19 and 20: - 11 -2. Penyelesaian akhirMenandat
Page 21 and 22: - 13 -2. Penyelesaian akhir2.1. Dir
Page 23 and 24: - 15 -BAB VIPENUTUPDemikian Petunju
Page 25 and 26: - 17 -PETUNJUK PENGISIAN KAK/TORKAK
Page 27 and 28: - 19 -PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN AN
Page 29 and 30: - 21 -PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN AN
Page 31 and 32: - 23 -PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULA
Page 33 and 34: - 25 -PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PE
Page 35 and 36: - 27 -PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PE
Page 37 and 38: - 29 -PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULA
Page 39 and 40: - 31 -PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERN
Page 41 and 42: - 33 -Contoh 1PENYUSUNAN SBK SEBAGA
Page 43: - 35 -6. Menyimpan (backup) data SB
Page 47 and 48: - 39 -Direktorat Anggaran I, II, da
Page 49 and 50: - 41 -Waktu Pelaksanaan Penyusunan
Page 51 and 52: Contoh 3- 43 -RINCIAN ANGGARAN BIAY
Page 53 and 54: - 45 -No Tahapan Pelaksanaan dan Ri
Page 55 and 56: - 47 -6. Menentukan indeks satuan P
Page 57: - 49 -EFGVerifikasi Data Beasiswa M

Petunjuk Teknis Penyusunan - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?