Petunjuk Teknis Penyusunan - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 3Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Mei 2010DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,ttdANNY RATNAWATINIP 196202241987032001
- 1 -LAMPIRANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARANNOMOR PER. 02 /AG/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUSBAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSeiring dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Bersama MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor0142/M.PPN/06.2009 dan Surat Edaran Nomor 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni2009 hal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, proses reformasiperencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terus dilakukan pemantapandengan melaksanakan penataan kembali program dan kegiatan kementeriannegara/lembaga. Pemantapan proses penyusunan dan penganggaran ini sesuaidengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, yaitu bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3,ayat 1).Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja darisetiap program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga.Penjabaran indikator kinerja dan evaluasi kinerja merupakan tugas yangdilaksanakan oleh setiap kementerian negara/lembaga, sedangkan penetapanstandar biaya merupakan tugas Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan PBKdiperlukan koordinasi yang baik dari seluruh kementerian negara/lembagadengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Kementeriannegara/lembaga secara berkesinambungan harus menyusun PBK yangmenunjukkan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang akan dicapai(outcomes) agar dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensisuatu kegiatan.Standar biaya merupakan faktor penting yang diperlukan dalampenyusunan PBK. Sejalan dengan proses reformasi perencanaan penganggaran,sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut perlu dilakukan perubahanstandar biaya yang berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar BiayaKhusus (SBK). Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembagayang menyatakan bahwa standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standarbiaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dannantinya menjadi standar biaya keluaran. Oleh karena itu, standar biaya yangdihasilkan akan lebih menekankan pada standar biaya sebagai pendekatanmasukan dan standar biaya dengan pendekatan keluaran dari sebuah proseskegiatan.Mengingat berbagai perubahan tersebut dan untuk mendukung prosesreformasi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir berbagai masukanatas hasil evaluasi terhadap penerapan Petunjuk Teknis SBK sebelumnya, perludilakukan penyempurnaan atas Petunjuk Teknis Penyusunan Standar BiayaKhusus (SBK).
Page 2 and 3: DAFTAR ISIBAB I Pendahuluan ……
Page 4: DAFTAR FORMATFormat 1 Kerangka Acua
Page 7: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON
Page 11 and 12: - 3 -14. Indeks biaya keluaran adal
Page 13 and 14: - 5 -Gambar 2Standar Biaya KhususDa
Page 15 and 16: - 7 -alokasi anggarannya digunakan
Page 17 and 18: - 9 -BAB IIITATA CARA PENYUSUNAN ST
Page 19 and 20: - 11 -2. Penyelesaian akhirMenandat
Page 21 and 22: - 13 -2. Penyelesaian akhir2.1. Dir
Page 23 and 24: - 15 -BAB VIPENUTUPDemikian Petunju
Page 25 and 26: - 17 -PETUNJUK PENGISIAN KAK/TORKAK
Page 27 and 28: - 19 -PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN AN
Page 29 and 30: - 21 -PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN AN
Page 31 and 32: - 23 -PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULA
Page 33 and 34: - 25 -PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PE
Page 35 and 36: - 27 -PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PE
Page 37 and 38: - 29 -PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULA
Page 39 and 40: - 31 -PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERN
Page 41 and 42: - 33 -Contoh 1PENYUSUNAN SBK SEBAGA
Page 43 and 44: - 35 -6. Menyimpan (backup) data SB
Page 45 and 46: - 37 -a. Peraturan Menteri Keuangan
Page 47 and 48: - 39 -Direktorat Anggaran I, II, da
Page 49 and 50: - 41 -Waktu Pelaksanaan Penyusunan
Page 51 and 52: Contoh 3- 43 -RINCIAN ANGGARAN BIAY
Page 53 and 54: - 45 -No Tahapan Pelaksanaan dan Ri
Page 55 and 56: - 47 -6. Menentukan indeks satuan P
Page 57: - 49 -EFGVerifikasi Data Beasiswa M

Petunjuk Teknis Penyusunan - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?