Petunjuk Teknis Penyusunan - Direktorat Jenderal Anggaran ...

- 1 -LAMPIRANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARANNOMOR PER. 02 /AG/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUSBAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSeiring dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Bersama MenteriPerencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor0142/M.PPN/06.2009 dan Surat Edaran Nomor 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni2009 hal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, proses reformasiperencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terus dilakukan pemantapandengan melaksanakan penataan kembali program dan kegiatan kementeriannegara/lembaga. Pemantapan proses penyusunan dan penganggaran ini sesuaidengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, yaitu bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3,ayat 1).Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja(PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja darisetiap program dan kegiatan yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga.Penjabaran indikator kinerja dan evaluasi kinerja merupakan tugas yangdilaksanakan oleh setiap kementerian negara/lembaga, sedangkan penetapanstandar biaya merupakan tugas Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkan PBKdiperlukan koordinasi yang baik dari seluruh kementerian negara/lembagadengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran. Kementeriannegara/lembaga secara berkesinambungan harus menyusun PBK yangmenunjukkan keterkaitan antara pendanaan (input) dan hasil yang akan dicapai(outcomes) agar dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensisuatu kegiatan.Standar biaya merupakan faktor penting yang diperlukan dalampenyusunan PBK. Sejalan dengan proses reformasi perencanaan penganggaran,sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut perlu dilakukan perubahanstandar biaya yang berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar BiayaKhusus (SBK). Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembagayang menyatakan bahwa standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standarbiaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dannantinya menjadi standar biaya keluaran. Oleh karena itu, standar biaya yangdihasilkan akan lebih menekankan pada standar biaya sebagai pendekatanmasukan dan standar biaya dengan pendekatan keluaran dari sebuah proseskegiatan.Mengingat berbagai perubahan tersebut dan untuk mendukung prosesreformasi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir berbagai masukanatas hasil evaluasi terhadap penerapan Petunjuk Teknis SBK sebelumnya, perludilakukan penyempurnaan atas Petunjuk Teknis Penyusunan Standar BiayaKhusus (SBK).