Edisi 36 Tahun 2012 - KPPU

SERAMBI KOMPETISIThere always the tough woman behind a greatman, kutipan ini bisa jadi sudah sangat populerdi telinga kita. “Selalu ada wanita tangguhdibalik pria sukses”. Anda boleh tidak setuju karenabanyak pria tidak mau mengakui peran orang lain ataskesuksesannya. Namun percayalah, tidak ada orangsukses sendiri tanpa bantuan atau peran orang lain.Begitulah sesungguhnya kehidupan berkembang.Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) yang dipercayakan kepada Komisioneruntuk dikelola tidak ubahnya dengan pria sukses.Lalu bila dibuat analoginya, siapakah yang berperandibalik keberadaan KPPU? Dialah, menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat. Potrettentang Sekretariat KPPU inilah yang akan menjadibahasan utama Majalah Kompetisi edisi 36 ini.Selama 12 tahun berdiri, keberadaan KPPU telahmampu mempengaruhi kebijakan dan perilaku dalamberusaha. Kebijakan dan perilaku berusaha yang sesuaidengan UU No. 5 tahun 1999. Sepak terjang KPPUdalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasiserta melakukan proses penyidikan, penyelidikan danpembuatan putusan tidak bisa lepas dari peran pentingSekretariat. KPPU juga tidak sedikit melakukan pemberiansaran dan pertimbangan kepada pemerintah agar regulasiyang dikeluarkan mampu mendorong tumbuhnya iklimpersaingan usaha yang sehat baik di pusat maupun daerah.Edisi yang sengaja ditampilkan untuk mengenallebih dalam ‘dapur KPPU’ ini akan mengupas siapadan bagaimana Sekretariat? Dalam edisi ini MajalahKompetisi akan menampilkan Sekretaris Jenderal KPPU,Lilik Gani, Ph.D., sebagai orang nomor satu di SekretariatKPPU. Lilik Gani akan memaparkan visi dan misinyabagaimana mengembangkan kesekretarian KPPU. Priapencinta fotografi yang baru beberapa bulan mendudukiposisi Sekjen ini juga akan memaparkan bagaimana polakomunikasi KPPU ke publik.Edisi ini juga akan menampilkan sembilan Biro yangmenjadi tulang punggung KPPU dalam menjalankantugasnya sebagai lembaga pengawas persaingan.Biro Administrasi, Biro Perencanaan Keuangan, BiroPengawasan Internal (PI) dan Biro Humas dan Hukummerupakan biro pendukung dari tugas utama KPPU.Sementara Biro Investigasi, Biro Penindakan, BiroPengkajian, Biro Kebijakan, dan Biro Merger menjadiBiro utama sebagai lembaga pengawas persaingan.Selamat Membaca!KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.DEWAN PAKAR Ir. Tadjuddin Noer Said • Dr. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM • Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS • Erwin Syahril, SH.• Benny Pasaribu, PhD. • Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM • Ir. M. Nawir Messi, MSc. • Didik Akhmadi, Ak.,M.COm. • Dr. Sukarmi, SH, MH• Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH • Prof. Dr. Tresna Priyana Soemardi, SE, MSPENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A., PhD. PEMIMPIN UMUM Ahmad Junaidi PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA YudanovBramantyo Adi DESIGNER/FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta DEWAN REDAKSI Santy Evita Irianti Tobing, Novi Nurviani, Dessy Yusniawati, DinnaSafitri, Messy Merista Suzana, Mega Kencana SariAlamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id • Website: www.kppu.go.idISSN 1979 - 1259Edisi 36 2012 3

LAPORAN UTAMAMEMBEDAHTULANG PUNGGUNGPenegakan HukumPersainganBanyak yang bertanya, apa itu KPPU? Pertanyaan tersebut diajukantidak hanya oleh satu atau dua orang. Sejumlah orang di kendaraanatau di jalan selalu mengajukan pertanyaan yang sama.Apa itu KPPU? Pertanyaantersebut muncul saatbeberapa staf ditanya KPPUditanya, “Anda kerja di mana? Jikapertanyaan tersebut diajukan secaraacak kepada sejumlah masyarakatdari berbagai kalangan, bisa jadimereka akan menggeleng tidaktahu. Atau kalau pun menjawab,jawabannya tidak benar. Merekabanyak menyebut KPU, lembagayang menangani pemilihan umum.Salahkah?Popularitas atau keterkenalanKPPU di mata publik sangatlahpenting dan menentukan bagaimanaimplementasi nilai-nilai persainganusaha yang sehat mampu mengubahperilaku masyarakat. Namunmembangun opini atau menguatkanpersepsi, seperti yang diingatkanSekretaris Jenderal KPPU, LilikGani, Ph.D., tidaklah mudah.Selain membutuhkan peran semuapihak yang ada di KPPU, jugamembutuhkan koordinasi antarabiro dan bagian.Secara struktural, sekretariatterdiri satu orang SekretarisJenderal dan Sembilan Biro. Satubiro dikepalai oleh satu orangkepala biro. Satu biro terdiridari 3 sampai 5 kepala bagian.Dari setiap satu bagian memilikiKepala Sub Bagian (Kasubag) dansejumlah staf. Dari struktur yangberkantor di pusat tersebut, plus 6Kantor Perwakilan Daerah (KPD)di Batam, Surabaya, Balikpapan,Makassar, Medan dan Manado.Seluruh kekuatan KPPU dari pusathingga daerah ini di pimpin olehSekretaris Jenderal. Struktur inilahyang menjadi tulang punggungKPPU dalam menjalankan tugasutama UU No. 5 tahun 1999 yangdiamanahkan kepada Komisioner.Menurut Lilik Gani, target KPPUsendiri dalama waktu dekat adalahmenguatkan persepsi, kemudianmeningkatkan koordinasi denganKementerian, Gubernur dan semuainstansi. Pencapaian target ini,menurut Lilik Gani bisa kita mulaimelalui Rencana Strategis (Renstra).Dari Renstra, lanjut Lilik, kita inginmelihat kesanggupan masingmasingbiro.Kesanggupan biro untukmenjalankan program KPPU sesuaidengan Renstra jelas sangat penting.Tentunya kita perlu mengenallebih jauh bagaimana kabar parabiro? Kepala Biro Administrasi,Barid Effendy, menilai pentingnyaSumber Daya Manusia (SDM)dalam mengelola program KPPU .Baginya SDM adalah aset organisasijika dikelola dengan cukup baik.Namun jika tidak, ia akan menjadibeban organisasi. Tantangan munculkarena organisasi KPPU terbilanggemuk. Jadi bagaimana KPPU bisabergerak lebih atraktif ini yang akanmenjadi agenda ke depan.Jika Biro Administrasi fokuspada peningkatan mutu SDM, BiroPerencanaan Keuangan (Renkeu)berfokus pada pemanfataan anggaranyang berkualitas. Menurut KepalaBiro Renkeu, Tubagus Hikmatullah,tugas utama Biro Renkeu adalahmewujudkan kualitas pelaksanaandari perencanaan anggaran, dengantarget tingkat kepuasan pemangkukepentingan di internal KPPU.Menurut Hikmat, usaha ini terusdilakukan dan menjadi tujuan akhirBiro. “Upaya itu tak lepas darirencana strategis (Renstra) yang telahdicanangkannya selama 3 tahun ini,”4 Edisi 36 2012

LAPORAN UTAMAkatanya. Untuk menjalankan tugastersebut, Biro Renkeu memiliki motto“Integritas, Konsisten dan Empati”.“Motto ini diharapkan mampumenjadi pemicu kinerja semua stafdi Biro Renkeu,” paparnya.Lalu bagaimana Biro Hukum danHumas? Sebagai “PR” nya lembaga,Biro Humas dan Hukum menempatiposisi yang sangat strategis. Iaberada pada posisi paling depandalam mengenalkan, menjelaskandan menyampaikan visi, misi, danperan KPPU ke masyarakat. PosisiHumas bertambah penting meningatKPPU menjadi satu-satunya lembagayang menangani masalah persainganusaha. Namun, pekerjaan Humasuntuk memperkuat persepsi sepertiyang ancangkan oleh Sekjen KPPUjelas bukan pekerjaan mudah.Karena itu kerjasama antarlembagadan koordinasi internal menjadisangat menentukan bagaimanausaha memperkuat persepsi kepublik menjadi lebih mudah.Menurut Kepala Biro Humas danHukum, A. Junaidi, program danrencana aksi Humas sebagai PRnyaKPPU merupakan langkahsistematis dan terencana yang sudahdituangkan dalam Renstra. ”Kitaberharap KPPU sebagai Center ofExcelent bidang persaingan bisadiwujudkan,” tambahnya.Dari Humas pindah ke BiroPengawasan Internal. Biro yangbertugas melakukan pengawasan,menerima konsultasi dan sebagaikatalisator pimpinan dalammenemukan resiko kegiatan inisecara resmi baru berusia 5 tahun.Adanya Biro PI menunjukkandukungan KPPU terhadaptransparansi dan akuntabilitaslembaga. Bagi KPPU, sangatlahpenting bagi sebuah lembagayang memiliki wewenanguntuk melakukan pengawasan“diawasi” secara internal agarproses pelaksanaan kegiatan tidakmelanggar undang-undang. Apalagikeberadaan fungsi pengawasandi lembaga negara diikat dalampayung tiga paket UU pengawasankeuangan negara antara lain UU No17 Tahun 2003, tentang keuangannegara, UU No 1 Tahun 2004,tentang perbendaharaan, dan UUNo 15 Tahun 2004 dan pelaksanaankeuangan negara, dan pemeriksaan.Dari UU No 15 Tahun 2004 inisendiri ada turunannya yaitu PPNo 60 Tahun 2008. Jadi, sebagaisebuah lembaga, pengawasansangatlah penting agar usahamemperkuat persepsi tidak semu.Lalu apa tugas Biro Investigasi,Biro Penindakan, Biro Merger, BiroKebijakan dan Biro Pengkajian?Lima biro ini menangani semuapersoalan penegakan hukum dankebijakan persaingan termasukmasalah merger dan akuisisi. BiroInvestigasi dan Biro Penindakanadalah biro yang menanganipersaingan dari sisi hukum. TugasBiro Investigasi adalah melakukankegiatan investigasi terhadapsatu kegiatan usaha yang didugamelanggar undang-undang antimonopoli.Usaha ini dilakukandalam rangka mencari pembuktianagar para pihak mendapat keadilanyang semestinya.Jika menenuhi unsur sesuaidengan hukum persaingan, makaperkara masuk ke persidangan.Kegiatan ini ditangani oleh BiroPenindakan. Sejak sidang sampaikeluarnya putusan, berada dalamwewenang Biro Penindakan. Prosespenegakan hukum melalui tahapanini sebagai cara KPPU melalukanlangkah due process of law dalambidang hukum persaingan. Melaluiproses ini KPPU menunjung tinggiprinsip keadilan danm dilakukansecara transparan dalam penegakanhukum persaingan.Bagaimana dengan BiroKebijakan? Biro Kebijakan adalahbiro yang secara khusus menanganiisu-isu kebijakan pemerintah baikdi pusat maupun daerah. Regulasipemerintah masuk kategori faktoryang menghambat penciptaanlingkungan persaingan usaha yangsehat. Secara garis besar, BiroKebijakan bertugas melakukanpengawasan atas kebijakan yangbertentangan dengan undangundang.Proses yang dilakukanadalah melakukan kajian mendalamterhadap regulasi. Biro ini jugameminta keterangan sejumlah pihakatas regulasi yang menguntungkansatu pihak dan merugikan pihaklain. Jika regulasi tersebut terbuktimelanggar maka KPPU membuatsaran dan pertimbangan agarregulasi tersebut dibatalkan,diubah atau direvisi. Regulasi yangdimaksud adalah regulasi yangmenjadikan persaingan tidak sehatterjadi di sektor tersebut.Lalu apa peran Biro Mergerdan Biro Pengkajian? Biro mergeradalah biro yang secara khususmenangani masalah-masalah mergerdan akuisisi. Biro yang dipimpin olehTaufik Ahmad ini dalam tiga tahunterakhir mendapat banyak perhatiandunia usaha terkait dengan rencanamerger dan akuisisi. Biro inilahyang memberikan masukan untukkepentingan dunia usaha dalammelakukan merger atau akuisisiagar tidak melanggar Undangundangpersaingan usaha. Mergersebagai sebuah strategi bisnis menjadilangkah yang dinilai KPPU berpotensimelanggar undang-undang.Terakhir Biro Pengkajian.Sesuai dengan namanya, biro inisecara khusus menangani bidangkajian dibidang persaingan. Biroini menjadi sangat strategis karenasebenarnya penegakan hukumpersaingan banyak ditentukan olehdata dan informasi yang diterima.Biro ini yang akan mengkajibagaimana struktur pasar sebuahindustri. Jika persaingan terjadidalam sebuah sektor maka potensiterjadinya kecurangan terbuka lebar.Bagaimana gambaran Sekretariatsebagai tulang punggung KPPU?Mari kita bedah! [redaksi]Edisi 36 2012 5

LAPORAN UTAMA“Sense of Communications”Harus Muncul di HumasLilik Gani, H.A., PhD.Sekretaris Jenderal KPPUKeberadaan KPPU di tanah air menunjukkan telah terjadinyaperubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 10 tahun lalu.Usaha penegakan hukum yangtelah mendorong kesadaranmasyarakat dan pelakuusaha merupakan kontribusi yangsangat berarti bagi pertumbuhanekonomi. Di sisi regulasi, KPPUjuga telah melakukan langkahpembuatan saran dan pertimbangankepada pemerintah agar regulasiyang dibuat mampu mendorongpersaingan usaha yang sehat baikdipusat maupun daerah.Usaha KPPU yang tak kenallelah dalam melakukan internalisasinilai-nilai persaingan ke masyarakatdiharapkan mampu mengubahbudaya yang biasa dengan prilakumonopoli ke anti-monopoli. Prilakuyang bisa mendorong efisiensi,daya saing dan meningkatkankesejahteraan rakyat. Selainitu, ketersediaan barang yangdibutuhkan masyarakat akansemakin beragam karena lingkunganpersaingan yang sehat akanmendorong banyaknya pendatangbaru (new entrance) mencariperuntungan. Mengapa? Karenahambatan yang sering munculakibat regulasi dan pelaku usahayang menguasai dan memonopolipasar terdeteksi melalui kesadaranpublik akan pentingnya persaingan.Di titik inilah persaingan menjadipintu masuk dalam pertumbuhandan kesejahteraan.Menurut Lilik Gani, SekretarisJenderal KPPU, langkah KPPUdalam menciptakan iklimpersaingan usaha yang sehattelah menimbulkan harapan dimasyarakat. Ia mencontohkansejumlah putusan KPPU yangberdampak pada kehidupanekonomi di masyarakat. Kasusdi industri penerbangan, ditelekomunikasi, angkutan daratseperti taksi, adalah fakta-faktayang melahirkan persepsi dimasyarakat bahwa KPPU bekerjasesuai dengan tuposkinya. Namunbagaimana agar perspepsi initetap dijaga, diperlukan langkahlangkahstrategis agar perspepsitidak berubah dari positif menjadinegatif.Bagaimana menguatkanpersepsi KPPU di masyarakat?Menurut alumni Institut TeknologiBandung (ITB) ini, ada dua langkah.Pertama, bekerjasama denganmedia. Banyak berita dan informasidari media bisa ditindaklanjutidalam rangka memperkuat persepsidimaksud. Selain itu berita tersebutjuga bisa menjadi sarana untukmelakukan koordinasi dengansemua instansi dari pusat hinggadaerah. Kedua, menjalin kerjasamadengan lembaga negara di semualini. Langkah ini dilakukan tidakhanya membangun kemitraanmengingat regulasi menjadi obyektifyang ditangani KPPU tetapi jugauntuk meminimalisir anggaran.6 Edisi 36 2012

LAPORAN UTAMA“Dengan adanya kerjasama kankita bisa melakukan sosialiasi disetiap departemen seperti hadir diRakor mereka dan meminta waktuuntuk mengenalkan apa itu KPPU,”tegasnya.Inisiasi dalam bentuk usulanprogram dengan beberapakementerian atau dinas itu, menurutLilik, sangatlah penting. Terutamapengalaman dengan kementerianperdagangan yang cukup ‘welcome’,dan didukung oleh Menteri. Olehnyakesadaran membangun persepsiharus muncul tidak hanya denganrespon yang “cold’ tetapi haruslincah, mengambil momentum yangtepat dan strategis.Gagasan Ketua KPPU, Ir.Tadjuddin Noer Said, tentangranking bupati atau kepala daerahdari sisi yang “pro pasar ideal”menurut Lilik sangat menarik.Bagaimana mereka membangunpasar, mengembangkan persaingandi pasar, sehingga ada peluangbagi pelaku usaha bisa bersaing.Gagasan itu bisa kita wujudkandengan menggandeng stakeholder,termasuk media. Karena itu ujarLilik, ‘sense of communication’,‘sense of opening market’ harusberkembang, terutama di birohumas. Mengapa? Karena kalausense itu kuat, maka langkahmelakukan advokasi akan lebihmudah. Misalnya pemberian sarankepada pemerintah terhadapkebijakan yang tidak pro rakyat.Dengan isu ini melakukan advokasiakan lebih mudah.Dukungan lain yang diperlukanadalah dilakukan melalui IT(teknologi informasi). KPPUmenurutnya harus bisa membangunknowledge data dan manajemendata. Langkah ini diambil untukmenguatkan inisiasikegiatan. Jadisisi persepsidan substansiharus salingmenguatkan.Sisi substansiberfungsimembangund a t amanajemennamunitu harusdidukungoleh SDMyang kuat.Karenaitu target kesekjenan KPPUdalam waktu dekat adalahmenguatkan persepsi. Lalu dari sinimeningkatkan koordinasi, dengankementerian, kegubernuran, atauke semua instansi. Dengan kuatnyahubungan jaringan saya yakin kitaakan mudah mendapat waktuuntuk mensosialisasi KPPU.Kembali ke target KPPU,langkah tersebut akan mulaidari rencana strategis (Renstra).Melalui renstra kita akan melihatkesanggupan masing masingbiro untuk menjalankantarget ini dan diukurdengan anggaranyang ada. Sayapercaya dengandukungan semuapihak khususunyabiro-biro di KPPUtarget tersebutakan bisa dicapai.[redaksi]Edisi 36 2012 7

LAPORAN UTAMApemantauan, berdasarkan aturanfungsi pengawasan sesuai denganrekomendasi yang dijalankan, mulaitahun 2011 PI sudah merapikandan secara rutin melakukan setiappemantauan per tiga bulanan,dan bisa diajukan audit lanjutanapabila proses pemantauan belumselesai. Permasalahannya, saat inibelum banyak audit investigatifyang diajukan ke PengawasanInternal, dan kendala anggaran.Kemudian jika ada pelanggarandisiplin, atau pelanggaran kodeetik bisa dilanjutkan ke dalambentuk pelaporan, seyogyanyasistem whistleblower sudah bisaberfungsi. Tetapi karena belum adainfrastrukturnya jadi belum bisaditerapkan.Secara historis, kehadiran PImemang terbilang baru seumurjagung. Meski secara formal sudahada sejak berdirinya KPPU sebabkendali internal pada dasarnyasudah ada dan melekat dalamnilai-nilai yang dimiliki setiapindividu dan lembaga, namunsecara managemen strukturalbaru berdiri tahun 2007. Karenaitu sejak awal PI sudah menjadibagian yang tidak dapat dipisahkandengan “bisnis” KPPU itu sendiri.Jadi sudah ada kesadaran untukmenjalankan fungsi-fungsi PImeski belum terbentuk secarakelembagaan. Sebba pada dasarnyapengawasan internal oleh masingmasingindividu itulah atau pernahdikenal istilah waskat (pengawasanmelekat) tujuan dari PI itu sendiriakan tercapai.Jadi, pada akhirnya keberadaanPI bukan sekedar mengawasipenggunaan uang lembagamelainkan membangun tingkatkepercayaan publik terhadaplembaga. Terlebih lagi ketika publikmenghendaki transparansi danketerbukaan peran dan keberadaanPI menjadi sebuah kebutuhan.Jika tujuan PI tercapai tentu akanmuncul kepercayaan atau lahirlahPengendali Kepercayaan. [redaksi]Edisi 36 2012 13

LAPORAN UTAMABIRO HUBUNGAN MASYARAKAT & HUKUM“Harapan Saya KPPU MenjadiCenter of Excelent”Ahmad JunaidiKepala Biro Humas & Hukum KPPUDilihat dari tugas dan wewenangnya, tugas Biro Humas dan Hukum adalahmembangun opini, imej dan menciptakan ‘branding’ lembaga di masyarakat. Citrapositif tentang lembaga dengan sendirinya menjadi target utama karena hal tersebutmemberi dampak yang sangat besar bagi usaha KPPU menjalankan undang-undang.14 Edisi 36 2012

LAPORAN UTAMABiro Humas dan Hukummerupakan biro penting danstrategis bagi sebuah lembaga,termasuk di KPPU. Sebagai lembagapengawas persaingan usaha, obyekKPPU tidak hanya dunia usahamelainkan juga masyarakat sebagaikonsumen. Pengetahuan masyarakatdan dunia usaha mengenai UU No.5 tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat dengan sendirinyasangat menentukan apakah targetdan tujuan lembaga tercapai. Disinilah tugas utama Biro Humasdan Hukum adalah bagaimanamendidik, memberi pemahamandan membangun kesadaran melaluiinternalisasi nilai-nilai persaingansehat di masyarakat.Lalu, apa saja yang sudahdilakukan Biro Humas dan Hukumuntuk mewujudkan itu? berikutwawancara Majalah Kompetisidengan Kepala Biro Humas danHukum Ahmad Junaidi, di ruangkerjanya, beberapa waktu lalu.Apa upaya yang dilakukanBiro Humas dan Hukum?Usaha Biro Humas dan Hukummenjalankan visi dan misinyaadalah melalui sosialisasi danadvokasi. Sosialisasi yang intensifdan menjangkau semua provinsidi tanah air menunjukkan bahwainformasi tentang hukum persaingansudah merata. Pemberitaan mediayang relatif mengalami peningkatanmenjelaskan bahwa isu persaingansudah menjadi konsumsi publikbaik pusat maupun daerah.Upaya internalisasi juga dilakukanmelakukan penerbitan dan jalinankerjasama kelembagaan denganberbagai stakeholder. Usaha BiroHumas menjalankan visi dan misinyadilakukan melalui kerjasama luarnegeri yang terbilang berhasil.Keberhasilan KPPU membangunkerjasama internasional melaluipartisipasi KPPU dalam forumforumbaik di tingkat regional AsiaTenggara maupun di tingkat global.Sebut saja KPPU menjadi pesertatetap di APEC, OECD, UNCTAD,ICN, AEGC dan sebagainya.KPPU juga menjadi lembaga yangdipercaya bagi negara lain untukmelakukan konsultasi tentanglembaga persaingan. Secara rutinKPPU juga menjadi tuan rumah(host) bagi penyelenggaraan eventeventpersaingan yang bersifatinternasional. Ini apa artinya?Artinya KPPU berhasil melaksanakankerjasama internasional dalamrangka realisasi visi dan misi KPPU.Apa tugas utamanya?Dilihat dari struktur yangada, Biro Humas dan Hukumterdiri dari 5 bagian. Setiap bagiandipimpin oleh satu orang kepalabagian. Bagian tersebut antaralain adalah; Bagian Hukum,Bagian Informasi Teknologi (IT),Bagian Kerjasama Kelembagaandan Publikasi (KKP), BagianAdvokasi dan Bagian KerjasamaLuar Negeri (KLN). Bagian yangada di biro mencerminkan tugasdan wewenang yang dimilikiBiro Humas dan Hukum. Kelimabagian ini bekerja secara sinergisdan saling mendukung programprogramdi Biro Humas. Tentu sayamengharapkan program tersebutsejalan dengan visi dan misi Humasseperti yang didokumentasikandalam Renstra KPPU.Dilihat dari tugas danwewenangnya, tugas Biro Humasdan Hukum adalah membangunopini, imej dan menciptakan“branding” lembaga di masyarakat.Citra positif tentang lembagadengan sendirinya menjadi targetutama karena hal tersebut memberidampak yang sangat besar bagiusaha KPPU menjalankan undangundang.Untuk membangun citrapositif bukanlah pekerjaan mudah.Terlebih lagi KPPU sebagai lembagayang masih muda, belum begitudikenal secara luas. Selain itu,luasnya Indonesia yang terdiridari berbagai pulau membuatupaya sosialisasi terkendala olehketerbatasan dana. TantanganHumas dan Hukum semakinbertambah dengan perkembanganteknologi yang membuat saranakomunikasi dan infromasi yangdibangun semakin beragam.Bagaimana dengan Media?Selama 12 tahun, komunikasikelembagaaan ke publik terbilangberhasil. Hampir semua mediasetidaknya pernah memuat beritatentang KPPU. Selain itu, mediaonline dan media sosial juga terbilangfamiliar dengan isu-isu persaingan.Jadi, masalah popularitas KPPUdi mata publik terbilang tinggi.Pemberitaan KPPU di media cetakyang berhasil dipantau adalahdi atas 500 pemberitaan. Inimengalami peningkatan sekitar20% dibandingkan pemberitaantahun lalu sekitar 400 berita, diluaronline. Publikasi di media jugabelum memasukan media cetakyang terbit di daerah yang terbilangsignifikan. Pemberitaana KPPU dimedia bisa dijadikan indikator ataslangkah-langkah humas melakukansosialisasi ke masyarakat.Apa Harapan Anda?Sebagai satu-satunya lembagapengawas persaingan usaha, KPPUtidak kenal lelah dalam membangunpemahaman, kesadaran danmenginternalisasikan nilai-nilaipersaingan sehat. Saya inginKPPU menjadi pusat studi hukumpersaingan, pusat databasepersaingan, tidak hanya tingkatlokal, nasional namun regional.Diharapkan KPPU akan menjadicenter of excelent bidang persainganusaha yang akan menjadi rujukanmasyarakat global. [redaksi]Edisi 36 2012 15

LAPORAN UTAMABIRO INVESTIGASITantangan Muncul dariInternal dan EksternalMohammad RezaKepala Biro Investigasi KPPUPeningkatan profesionalitas investigator tidak hanya dalamkonteks penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentangberbagai fungsi investigasi, tetapi juga peningkatan pemahamanilmu dasar pada bidang persaingan usaha, seperti ilmu hukumdan ekonomi.Biro Investigasi terbentuk di mediotahun 2010, seiring denganditerbitkannya Peraturan Komisi(perkom) tahun 2010. Perkom 1 tahun2010 merupakan produk hukum KPPUyang memiliki perbedaan dengan Perkompendahulunya, yaitu Perkom Nomor 1Tahun 2006. Perbedaan yang mendasardari Perkom Nomor 1 Tahun 2006 yaitupada advertorial system; investigationprocess; decision making process; dueprocess of law yang artinya hak terlapordijamin oleh aturan main; kemudian prosespersidangan yang terbuka untuk umum.Hal itu diungkap oleh Mohammad Rezaselaku Kepala Biro Investigasi.Kemudian Reza melanjutkan, bahwaproses sidang yang terbuka secara tidaklangsung menuntut para investigator untukmeningkatkan profesionalitasnya karenadalam persidangan terbuka semua pihakdan masyarakat bisa mengakses apapunyang ada di persidangan.Peningkatan profesionalitasinvestigator tidak hanya dalamkonteks penambahan wawasandan ilmu pengetahuan tentangberbagai fungsi investigasi, tetapi jugapeningkatan pemahaman ilmu dasar padabidang persaingan usaha, seperti ilmuhukum dan ekonomi.16 Edisi 36 2012

LAPORAN UTAMATantangan eksternalDiluar teknis investigasi, BiroInvestigasi menghadapi berbagaitantangan yang bersumber darieksternal maupun internal lembagasendiri. Dari eksternal adalahmengenai pemahaman pelakuusaha dan masyarakat terhadappersaingan usaha sehat. Sepertidalam fiksi hukum, dimana ketikasuatu peraturan diundangkan,semua orang dianggapmengetahuinya. Tetapi hal ituberbanding terbalik dengan faktadi lapangan.Masih banyak masyarakat yangtidak mengetahui UU Nomor 5Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, maka tugasKPPU untuk memberikan sosialisasidan advokasi ke masyarakat.“Harapannya, semakin banyakpelaku usaha paham tentang UU 5tahun 1999, perkara pelanggaranhukum persaingan usaha akansemakin berkurang bahkan hilang”,jelas Reza.Tantangan InternalSementara itu, tantangansecara internal masih menjadipekerjaan bersama seperti statuslembaga yang belum jelas, jumlahinvestigator yang terbatas, sertaperlunya berbagai macam pelatihanyang relevan guna meningkatkankompetensi para investigator KPPU.KPPU sebagai lembaga nonstruktural, berimbas pada statuspenyelidik investigator. Dimanainvestigator KPPU tidak bisamelakukan upaya paksa dalammendatangkan saksi ahli maupunterlapor, untuk menggali danmemperoleh keterangan. Makaitu, dalam penegakan hukumPersaingan Usaha Sehat, BiroInvestigasi membutuhkan bantuanteknis (technical assistance) yangberasal baik dalam maupun luarnegeri. Bantuan dari dalam negeriyang selama ini didapat adalahbantuan dari pihak polisi.Kerjasama KPPU dan Polrisudah dituangkan dalam suatuNota Kesepahaman Bersama (MoU)yang memiliki tiga poin utama yangdikerjasamakan yaitu pembinaan,operasional, dan masalah tukarmenukar informasi yang diharapkanbisa mensinergiskan semua haluntuk mencapai penegakan hukumyang efektif. Ketidakjelasan statuskelembagaan masih menjadikanmenjadikan MoU dengan Polrisebagai upaya persuasif Polriuntuk mengajak orang patuh padaPeraturan Persaingan Usaha yangSehat.Pelaksanaan diklat sebagaikerjasama pembinaan, dimanaBiro Investigasi telah mengiriminvestigator untuk memperdalamwawasannya di PusdiklatMegamendung. Sementara itu untukkerjasama dalam tukar menukarinformasi, masih dalam prosespenjajakan dan membutuhkanketerlibatan humas selaku pejabatpenghubung.Tantangan terkait SDM sepertijumlah investigator yang terbatas,menuntut setiap investigator untukmampu menangani lebih dari satuperkara. Hal tersebut beresikomemecah konsentrasi sehinggapenangan perkara menjadi kurangmaksimal. Selain itu, meskipuninvestigator KPPU cukup memilikiintegritas, tetap rentan terhadappraktik penyuapan, penyalahgunaanwewenang. Oleh karena itudukungan institusi dibutuhkan, baikberupa penambahan investigator,pemberian insentif, dan pola kariryang jelas.Penanganan PerkaraDalam penanganan perkarahukum, semua lembaga hukummemberlakukan asas “restorativejustice”, mengembalikan keadilanyang rusak ke kondisi sebagaimanamestinya, daripada sekedarsemangat menghukum orang.Penegakan hukum sebagai efek jeradan pemberlakuan asas restorativejustice itu penting, sebab KPPUtidak semata lembaga penegakhukum, tetapi juga memiliki unsurkebijakan atau regulasi.Penyimpangan hukum mungkinbermuara di regulasi, oleh karenanyaKPPU mengoreksi regulasi. Apabilaregulasi telah terkoreksi namunmasih terjadi penyimpangan, hal ituberarti penegakkan hukum harusditingkatkan.Sampai saat ini, perkara yangpaling banyak di KPPU adalahberasal dari laporan masyarakat,sedangkan perkara inisiatif, mergerdan akuisisi masih cukup jarang.70% perkara yang ditangani KPPUmasih mengenai persengkongkolantender. Maka itu kedepannyadiharapkan perkara inisiatif terkaitdengan hajat hidup orang banyak,komoditas yang rentan terhadappergerakan harga, yang terasamanfaatnya oleh masyarakat,dapat ditemukan. Jadi tidakhanya mengandalkan laporandari masyarakat, LSM, ataupihak manapun. “Prinsipnya kitamelayani masyarakat,” tutup Reza.[redaksi]Edisi 36 2012 17

LAPORAN UTAMABIRO PENINDAKANLebih Fokus Untuk MenjagaKualitas PutusanSetya Budi YuliantoKepala Biro Penindakan KPPUyang memiliki 5 Bagian (BagianPemberkasan, Bagian PersidanganMajelis, Bagian Kepaniteraan,Bagian Litigasi dan Bagian Eksekusi)yang saling berkaitan alur kerjanyaini, melakukan pendekatannyalebih pada outcome.Pertama, persentase dugaanpelanggaran yang terbukti dalamputusan. Hal ini menyangkut kinerjaBagian Pemberkasan, PersidanganMajelis, dan Kepaniteraan. Aspeksubstansi maupun aspek formilterus dijaga sehingga menghasilkanputusan yang terbukti dugaannya.Kedua, persentase putusanKPPU yang dikuatkan di PengadilanNegeri maupun di MahkamahAgung. Bagian litigasi denganmodal awal KPPU adalah putusanyang berkualitas dengan alatbukti yang kuat menjadi ujungtombaknya.Ketiga adalah persentase terlaporyang melaksanakan putusan KPPU.Bagian Eksekusi mengawal hasilputusan KPPU yang sudah inkcrahtagar benar-benar dilaksanakan olehterlapor.Dalam menjalankan tugasnyaBiro Penindakan bekerja atas inputBiro Investigasi melalui BagianPemberkasan. Apabila sudahlengkap dan jelas dilaporkan keRapat Komisi, Jika surat belumlengkap, alat bukti juga belum jelasmaka berkas itu dikembalikan lagike Biro Investigasi, kalau sudahlengkap dan disetujui Komisionerbaru masuk ke Bagian PersidanganMajelis atau ke Bagian Kepaniteraan.Setelah selesai sidang, terlaporyang keberatan hasil putusan sidang,bisa mengajukan keberatannya dipengadilan negeri tempat terlaporberdomisili. Untuk mengawalkeberatan tersebut dilakukan olehBagian Ligitasi yang menyiapkansurat tugas dan surat kuasa,kemudian membuat penjelasanputusan yang diserahkan ke Hakimuntuk menyiapkan tanggapan.Tugas litigasi sendiri menghadirisemua persidangan, kalau domisiliterlapor lebih dari satu biasanyaada penggabungan perkaradengan memberi permohonanke Mahkamah Agung (MA),kalau putusan PN dikalahkanmengajukan kasasi ke MA, itujuga tugas litigasi, sedangkankalau terlapor dikalahkan, merekamengajukan kasasi, juga membuattanggapan atas memori kasasi, ataukalau ada keberatan ada memorikeberatan itupun tugas litigasi.Jika keputusan sudah Inkrachtatau berkekuatan hukum tetap,kemudian terlapor tidak keberatandan mau melaksanakan putusan,maka yang mengawasi bagianeksekusi. Misalnya denda,memutuskan perjanjian dansebagainya. Sampai menunggu14 hari kalau selama itu tidakada keberatan maka sudah bisadieksekusi putusannya.Meskipun Biro Penindakan adapada ranah penegakan hukum,tapi semangat tetap ingin merubahperilaku pelaku usaha, tidakhanya sekedar menghukum. Halitu juga sesuai dengan semangatyang dikedepankan KPPU yaituperubahan perilaku pelaku usahadalam menjalankan persainganusaha yang sehat.Komitmen Biro Penindakankedepan tetap dalam prosespenanganan perkara itu sendiriyaitu melaksanakan PerkomNomor 1 Tahun 2010 tersebutdengan seprofesional mungkin dansemaksimal mungkin. Sedangkantantangan yang ada harus tetapdihadapi untuk mencapai tigaoutcome yang dicanangkan.Bagaimana supaya dugaanpelangaran terbukti, putusan KPPUdikuatkan di PN maupun di MA,dan putusan KPPU dilaksanakanoleh terlapor. [redaksi]Edisi 36 2012 19

LAPORAN UTAMABIRO PENGKAJIANInformasi Akurat MendukungKinerja UnitTaufik AriyantoKepala Biro Pengkajian KPPUSelain mengelola informasi secara akurat, Biro Pengkajian jugamenyediakan data dan informasi untuk fungsi penegakan hukumpersaingan.Sarat dengan data yang lengkapdan akurat, survey, analisis,dan kajian mendalam dankomprehensif. Demikianlahsekilas fungsi dan ruang lingkupkerja Biro yang terletak di lantaiempat Gedung Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU).Taufik Ariyanto, Kepala BiroPengkajian ketika menerima redaksiMajalah Kompetisi mengungkapkanbahwa selain mengelola informasisecara akurat, Biro Pengkajian jugamenyediakan data dan informasiuntuk fungsi penegakan hukumdiantaranya untuk mendukungkerja Biro Investigasi, serta fungsipemberi saran dan kebijakan yaknimendukung kebutuhan data bagiBiro Kebijakan.Biro Pengkajian menganalisissetiap indikasi pelanggaran UUNo.5 Tahun 1999, bila hasil analisisditemukan indikasi pelanggaranseperti monopoli, penyalahgunaanposisi dominan, atau melakukantindakan kartel maka disampaikanuntuk dilakukan investigasi.Selain itu Biro Pengkajianjuga menganalisis indikasi yangdisebabkan oleh faktor regulasi, hasilanalisis tersebut selanjutnya akandisampaikan kepada Biro Kebijakanuntuk mengeluarkan saran danpertimbangan kepada pemerintah.Sekitar 40% Biro Kebijakantelah berperan serta mengeluarkansaran terkait regulasi yang memilikiindikasi persaingan tidak sehatyang disampaikan kepada BiroKebijakan. Dalam proses kajian,dibutuhkan waktu 6 – 8 bulan untukdipresentasikan dan dilaporkan diRapat Koordinasi (Rakor) untukdisetujui dan dilanjutkan ke BiroKebijakan.Fokus di Sektor TransportasiTahun ini, Biro Pengkajian fokuspada sektor infrastruktur transportasidan logistik, dengan pertimbangansituasi terkini, beberapa sumbertermasuk media massa serta hasildiskusi bersama para pemangkukepentingan lainnya baik lembagapemerintah maupun non pemerintah.Transportasi laut menjadi fokuspengkajian melihat sangat besarnyaindikasi terjadinya persaingantidak sehat terutama pada kegiatanlogistik, sistem pergudangan, danpelayanan di pelabuhan yangmemiliki kemungkinan merugikanpelaku usaha kecil, Sampai saat iniBiro Pengkajian terus melakukananalisis terkait perizinan dalamberusaha pada lini tersebut. Intinyasemua pelaku usaha harus memilikikesempatan yang sama dan mampumenyediakan pelayanan yang terbaik.Untuk rencana 2013 akan fokuske sektor-sektor strategis transportasidan logistik, termasuk pelabuhan. Adasekitar 25 pelabuhan internasional diIndonesia. Tahun ini baru dilakukananalisis pada 3 pelabuhan, danmasih ada 22 pelabuhan lagi yangbelum terpetakan, demikian denganbandara. Maka kedepanya BiroKebijakan akan terus mengcoverpelabuhan-pelabuhan dan bandara.Kendala di LapanganTidak mudahmenggali informasi,sebab belum ada lembaga yang dapatmengolah informasi yang dibutuhkanoleh KPPU karena sifatnya yang sangatspesifik. Oleh karena itu dibutuhkandata primer diantaranya melaluisurvey langsung. Saat melakukansurvey pun tidak sedikit memperolehancaman di lapangan.Untuk itu Biro Pengkajianbekerjasama dengan berbagai pihakseperti universitas, narasumberpelaku usaha, serta akademisi.Kerjasama yang dibangundiantaranya melakukan join riset,kuliah umum dan lain-lain sehinggapengumpulan data untuk analisislebih mudah untuk didapat.Mengingat semakin majunyateknologi, serta sangat dinamisnyalingkungan bisnis saat ini padaakhirnya diharapkan Biro Pengkajianmampu menyediakan data yangakurat dan komprehensif untukmendukung fungsi pengawasanterhadap persaingan usaha. [redaksi]20 Edisi 36 2012

LAPORAN UTAMAEdisi 36 2012 21

LAPORAN UTAMABIRO KEBIJAKANMengawal Kebijakan,Untuk Persaingan SehatMuhammad Noor RofieqKepala Biro Kebijakan KPPU22 Edisi 36 2012

PENEGAKAN HUKUMKPPU Memeriksa Dugaan Pelanggaran Tenderdi Rumah Sakit Sulawesi TenggaraMajelis Komisi (Majelis) KPPU akan memulaisidang pemeriksaan pendahuluan perkaradugaan persekongkolan tender PembangunanGedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIPRumah Sakit Sulawesi Tenggara TA 2011 padaSelasa (04/09/2012). Agenda utama dalam SidangMajelis Komisi adalah Pembacaan Salinan LaporanDugaan Pelanggaran Nomor 04/KPPU-L/2012. Sidangpemeriksaan pendahuluan ini diketuai oleh ErwinSyahril, dengan anggota A. Ramadhan Siregar danTresna P. Soemardi.“Agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan iniadalah pembacaan laporan dugaan persekongkolantender dalam Pembangunan Gedung Perawatan danPelayanan Kelas I dan VIP yang diduga melanggarpasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,”kata A Junaidi, Kepala Humas dan Biro Hukum KomisiPengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) Rabu(29/08/2012). [nsa]BERITA MERGERTidak Ada Dugaan terhadap PengambilalihanMitrayasa dan TowerindoKomisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) mengeluarkanpendapat mengenaiPengambilalihan Aakusisi) SahamPerusahaan PT Mitrayasa SaranaInformasi dan PT TowerindoKonvergensi oleh PT Tower Bersamadengan nomor registrasi A12811 danA10312.PT Tower Bersama selakupengambil alih, memiliki kegiatanutama perusahaan berupa penyewaansite-site menara untuk tempatpemasangan antena dan peralatanlain untuk transmisi sinyal nirkabeldan juga sites sheter-only dalamskema perjanjian kontrak jangkapanjang dengan operator perusahaantelekomunikasi nirkabel (wireless).Perusahaan juga menyediakanperalatan akses ke jaringan Repeaterand In Building System untuk dapatmenjangkau sistem telekomunikasipada gedung-gedung perkantorandan pusat-pusat perbelanjaan. PTTower Bersama mengambil alih duaperusahaan yakni PT MitrayasaSarana Informasi dan PT TowerindoKonvergensi. Salah satu kegiatanyang dilakukan PT MitrayasaSarana Informasi yakni menjalankanusaha dalam bidang pembangunan,pemborongan konstruksi gedung,jembatan, jalan, bandara-dermaga,pemasangan instalasi-instalasi,pemborongan bidang telekomunikasidan pembangunan sarana danprasarana jaringan telekomunikasi.Sedangkan PT Towerindo Konvergensimelaksanakan kegiatan yang salahsatunya berupa Penyewaan site-sitemenara untuk tempat pemasanganantena dan peralatan untuk transmisisinyal nirkabel.Sasaran yang hendak dicapaidalam pengambilalihan ini antaralain mendukung pertumbuhanbisnis dan meningkatkan dayasaing perseroan sebagai salahsatu perusahaan jasa penyediainfrastruktur telekomunikasiterkemuka di Indonesia danmeningkatkan kemampuan untukmengkapitulasi perkembanganteknologi yang membutuhkaninfrastruktur telekomunikasi.Setelah dilakukan prosespenilaian oleh KPPU, maka KPPUmengeluarkan pendapat bahwa tidakada dugaan praktik monopoli ataupersaingan usaha tidak sehat yangdiakibatkan pengambilalihan sahamPT Mitrayasa Sarana Informasi danPT Towerindo Konvergensi oleh PTTower Bersama.Untuk lebih lanjutnya, pendapatKomisi ini dapat dibaca melalui linkberikut: http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/08/Pendapat-Komisi-A12811-A10312.pdf [ipw]26 Edisi 36 2012

INTERNASIONALThe ICN Unilateral Conduct Regional WorkshopSebagai salah satu bentukcapacity building berupapengembangan kompetensiinternal serta perluasan jaringaninternasional, KPPU menghadiriworkshop yang diprakarsai olehInternational Competition Network(ICN). ICN merupakan salahsatu jaringan lembaga persainganusaha di dunia dengan jumlahanggota sebanyak lebih dari 300lembaga persaingan. Workshopyang diselenggarakan selama duahari ini (24-25/7) diselenggarakandi Raffles City Convention CenterSingapura. Tema yang diangkatdalam workshop adalah exclusivedealing dan studi kasus.Workshop dilakukan denganmetode simulasi kasus. Melaluiproses aktual di setiap tahapnya,memberikan pengalamantersendiri bagi peserta untukmembayangkan bentuk prosesyang ideal serta memacu inisiatifpeserta. Workshop ini difokuskanuntuk membahas kasus, sertamendengarkan presentasi untuksetiap tahapan penyelidikan dalammembantu peserta menganalisa danmemberikan keputusan atas kasustersebut. Dalam memfasilitasi prosestersebut, terdapat Moderator danResource Person yang membantupeserta untuk memahami proses danmemicu diskusi dalam kelompokanalisa. KPPU merupakan salah satuResource Person dalam kegiatantersebut.Kasus yang dibahas adalahperjanjian TicketSling yaknipenyedia jasa tiket di kotaPeranaka sebagai pelaku dominandalam jasa tiket terbuka danmemiliki perjanjian ekslusif yangmenghambatnya untuk bersaing dipasar yang sama.Tahapan analisa atas kasusdibedakan kepada beberapatahapan, yakni (i) merencanakaninvestigasi dan mengukur adanyaposisi dominan; (ii) menganalisadampak persaingan usaha; (iii)melakukan investigasi lanjutan;(iv) melakukan persiapan dipersidangan; (v) menghitung danmelaksanakan sanksi dan atauremedy; dan (vi) menetapkanputusan. Setiap tahapan dilakukanmelalui break out session. Terdapat3 (tiga) kelompok break out sessionuntuk setiap tahapan analisa diatas. Tujuan break out sessionadalah untuk mengembangkanteori kasus, mengidentifikasipelaku usaha dalam pasar relevandan menentukan apakah merekamemiliki landasan yang kuat untukmenyatakan TicketSling sebagaipelaku usaha dengan kekuatanpasar yang signifikan. Setelah itupeserta akan mempertimbangkanpotensi dampaknya atas persainganusaha dan konsumen, denganmembahas analisa dampakpersaingan, perdebatan efisiensi,dan penentuan apakah merekadinyatakan melanggar hukum. •Public Hearing ‘Permasalahan dalamKomoditi Kedelai di Indonesia’Negara dapat melakukan intervensi harga dansuplai pada bahan pokok sebagaimana diatur didalam UU Pangan. Hal itu disampaikan KetuaKPPU, Tadjuddin Noer Said pada saat Public HearingPermasalahan dalam Komoditi Kedelai di Indonesia digedung pusat KPPU, Senin, 14 Agustus 2012.Narasumber yang terlibat dalam public hearingtersebut antara lain, Ir. Ardiansyah Parman (SekjenKementerian Perdagangan), Dr. Maman Suherman(Direktur Aneka Kacang dan Umbi KementerianPertanian), Dr. Satwiko Darmesto (Direktur StatistikEkspor Impor BPS). Acara tersebut dimoderatori olehLilik Gani, Ph. D (Sekretaris Jenderal KPPU).Beberapa pihak yang berhubungan dengan usahakedelai ikut ambil bagian dalam public hearing tersebutantara lain BULOG, BATAN, importir kedelai, asosiasipengguna kedelai, serta pihak media. •HIGHLIGHTEdisi 36 2012 27

HIGHLIGHTAsosiasi Pasar Beraudiensi dengan KPPUBanyaknya pasar tradisional yang terkesan kumuh, becek danmenciptakan rasa tidak nyaman dibandingkan dengan pasar modern yangmenjamur di wilayah pedesaan sampai perkotaan membuat AsosiasiPengelola Pasar Indonesia (Asparindo) meminta saran ke KPPU.Dengan semakin menjamurnyapasar modern saat ini,Asosiasi Pengelola PasarIndonesia (Asparindo) memintasaran dari KPPU, terutama dengankenyataan di lapangan bahwa pasartradisional memiliki sarana danprasarana atau infrastruktur yangkurang memadai dibandingkandengan pasar modern.“Persoalan pasar tradisionaldengan pasar modern ini, KPPUberada di posisi sebagai pemberisaran dan pertimbangan kepadapemerintah. Ketika permasalahanIndomart mencuat dulu itu (2000),kita sudah memberikan saran kepemerintah,” tukas Ketua KPPUTadjuddin Noer Said saat diskusiberlangsung (04/09/2012).Lebih jauh Tadjuddinmengungkapkan bahwa setelahdicermati secara mendalam,persaingan yang terjadi antara pasarmodern dengan pasar tradisionaljuga tidak lepas dari kebijakan politikdaerah masing-masing. Saat kasusIndomart mencuat pada 2000, KPPUtelah merekomendasikan kepadapemerintah agar segera melakukanpembinaan dan pemberdayaan usahakecil menengah atau pengecer kecilagar memiliki daya saing lebih tinggi,sehingga berdampingan denganusaha-usaha menengah atau besar.“Kita tidak anti bahwa pasarmodern tumbuh, minimarket tumbuh.Sekarang ini 10 kementerian ngurusinpasar, salah satunya DepartemenPerdagangan. Departemen Kesehatanjuga punya program pengelolaanpasar ini, Pasar Sehat namanya, danmenurut saya ini tidak efisien. Halini memang tidak bisa dihindari,tapi harus diatur,” ujar Ketua UmumAsparindo, Joko Setiyanto yang padakesempatan tersebut hadir bersamapara pimpinan asosiasi pasar lainnya.[nsa]Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008Dalam rangka meningkatkan kinerja internal,mempercepat proses pelayanan, dan membuatstandarisasi dalam proses pengelolaan anggaranpada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Perencanaandan Keuangan melaksanakan Penandatanganan danDokumentasi SMM ISO 9001:2008 dan PencananganPenerapan SMM ISO 9001:2008.Dalam acara tersebut Kepala Biro Perencanaandan Keuangan, Tubagus Hikmatullah menyampaikanpemaparan singkat pentingnya Pencanangan PenerapanSMM ISO 9001:2008. Selanjutnya Sekretaris JenderalKPPU, Lilik Gani H.A. menyampaikan apresiasi atasacara Penandatanganan dan Dokumentasi SMM ISO9001:2008 dan Pencanangan Penerapan SMM ISO9001:2008 Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU. LilikGani juga berharap Pencanangan Penerapan SMM ISO9001:2008 dapat di implementasikan secara konsistenpada Biro Perencanaan dan Keuangan.Di penghujung acara diadakan penandatangan SMMISO 9001:2008 oleh Kepala Biro Perencanaan danKeuangan dan semua Kepala Bagian dan Kepala SubBagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan yangdisaksikan oleh Sekretaris Jenderal KPPU dan Kepala BiroHumas dan Hukum, Kepala biro Administrasi, KepalaBiro Investigasi, Kepala Biro Penindakan, Kepala BiroKebijakan, dan Kepala Biro Pengkajian KPPU. •28 Edisi 36 2012

HIGHLIGHTSeminar Persaingan Usahadi KupangDalam rangka mewujudkan kesamaan pandanganantara Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) dengan Pemerintah Daerah terkaitdengan pembuat dan pelaksana kebijakan (regulator),KPPU menyelenggarakan Seminar Nasional yangbertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah dalamPerspektif Persaingan Usaha”.Seminar yang dihadiri jajaran Pemerintah Daerah,akademisi, dan pelaku usaha di Provinsi Nusa TenggaraTimur tersebut diadakan di Hotel T-More Kupang padaKamis, 20 September 2012.Tujuan lain Seminar Persaingan Usaha tersebutadalah untuk memberikan kepastian dalam penyusunanregulasi pemerintah daerah dalam perspektif persainganusaha yang sehat. Selain itu juga untuk mencegahkebijakan pemerintah daerah yang dapat mengakibatkanpraktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Seminar Persaingan Usaha dibuka dengan sambutanGubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yangdisampaikan oleh Asisten II Bidang perekonomian danPembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa TenggaraTimur, Jehalo Andereas. Jehalo menyambut baik kegiatanyang diselenggarakan oleh KPPU dan menyampaikanpenghargaan dan terimakasih kepada KPPU.Jehalo Andereas juga bertindak sebagai narasumbermenyampaikan beberapa pokok bahasan mengenaianalisa ringkas permasalahan persaingan usaha diprovinsi NTT serta upaya nyata pemerintah provinsidalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat.Presentasi KPPU disampaikan oleh Dendy R. Sutrisnoselaku Kepala KPD KPPU Surabaya, menyampaikanbeberapa materi mengenai tujuan, manfaat, dansubstansi UU No.5 Tahun 1999. Selain itu Dendy jugamenyampaikan tentang tugas dan kewenangan KPPUdan beberapa isu persaingan yang pernah ditanganiKPPU. Dalam acara tersebut Arnold Sihombing (KepalaBagian Hukum KPPU) bertindak sebagai moderator. •FGD: Sinergi KPPU bersamaKementerian KoordinatorBidang PerekonomianKetua KPPU, Tadjuddin Noer Said mengungkapkanbahwa selama 12 tahun ini KPPU memilikikontribusi cukup efektif di tingkat nasional.Beberapa rekomendasi dan putusan yang menyangkutkepentingan rakyat dikeluarkan KPPU. Mulai dari kartelSMS, kartel kedelai sampai dengan putusan tentangperkara tender yang banyak terjadi di Indonesia.Dalam Focus Group Discussion (FGD) yangdiselenggarakan oleh Kementerian Koordinator BidangPerekonomian di Ruang Srimanganti, Hotel RoyalAmbarukmo (13/09) tersebut diperoleh data dan faktabahwa selama ini terdapat progress cukup baik terhadapkinerja penegakan hukum persaingan yang dilakukanoleh KPPU. Kegiatan FGD yang dilakukan Kemenkopini juga dilakukan sebagai sinergi kelembagaan dimanakedua lembaga ini memiliki visi yang sama, yakniberupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Peneliti senior dari Universitas Gadjah Mada (UGM)Mudrajad Kuncoro yang hadir dalam FGD tersebutmengungkapkan bahwa selama ini kinerja KPPU cukupbaik, walaupun masih ada beberapa persoalan fundamentalyang perlu diperbaiki, misalnya perkara yang tender.“Apakah KPPU memantau semua unsur industry yangada di negara ini. Karena saat ini industri di Indonesia itumengalami kerapuhan disana-sini. Saya punya pertanyaankhusus untuk KPPU, bagaimana dengan putusan yangsudah dikeluarkan, apakah dilaksanakan atau enggak.Karena ini kaitannya dengan law enforcement KPPU,”ungkap Mudrajad yang juga sempat aktif sebagai anggotaDPRD kota Yogyakarta. [nsa]Edisi 36 2012 29

AKTIFITAS KPDKPD MedanKPD BatamKPD MedanKPD BalikpapanKPD SurabayaAudiensi dan Sosialisasi PelaksanaanMoU di Polda Sumatera UtaraSebagai tindak lanjut dari penandatanganan notakesepahaman (MoU) dalam penanganan perkaradugaan praktik monopoli dan persaingan usahatidak sehat antara KPPU-Polri yang dilakukan pada BulanOktober 2010 oleh Ketua KPPU Tresna P. Soemardidan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuridan penandatanganan pelaksanaan nota kesepahaman(MoU) kerjasama dan koordinasi dalam penangananperkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat pada pada Bulan Mei 2011 oleh Plt SekretarisJenderal KPPU, Mokhamad Syuhadhak dan KabareskrimIrjen Pol Ito Sumardi, maka pada hari Kamis, tanggal 9Agustus 2012, diadakanlah kegiatan sosialisasi pelaksanaannota kesepahaman KPPU-Polri di Markas Polda SumateraUtara. Kegiatan di Polda Sumatera Utara adalah kegiatanyang ketujuh dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasipelaksanaan nota kesepahaman KPPU-Polri.Rombongan dari KPPU yang terdiri dari KabiroPenyelidikan, Mohammad Reza, Kabag Investigasi VerryIskandar, Kepala KPD Medan Gopprera Panggabean,Kasubag Penegakan Hukum KPD Medan, InvestigatorKPPU Retno Wiranti, Hilman Pujana dan VerawatyManalu, serta didampingi AKBP Martireni Narmadianadari Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim MabesPolri disambut hangat oleh Wakapolda Sumut, BrigadirJenderal Kornelius Hutagaol yang didampingi DireskrimsusKombes Sadono Budi Nugroho, Wadir Reskrimsus AKBPRudi Setiawan dan beberapa jajaran perwira yang laindari Ditres Krimum, Ditres Krimsus, Ditres Narkoba, DitSabhara di ruang tamu Kapolda Sumut.Tujuan dari penandatanganan MoU antara KPPU danPolri adalah mendorong efektivitas dan efisiensi penangananperkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usahatidak sehat sesuai dengan tugas dan kewenangan darimasing-masing pihak. Harus diakui bahwa kewenanganyang dimiliki oleh KPPU tidak selengkap penegak hukumseperti Kepolisian, namun untuk kepentingan penegakanKPD ManadoKPD MakassarAktifitas KPD berisi laporan kegiatandan temuan-temuan masalahpersaingan usaha di enam wilayahkerja Kantor Perwakilan Daerah(KPD) yang berpusat di Medan,Surabaya, Makassar, Balikpapan,Batam dan Manado. Informasi yangdisajikan dihimpun dari rangkaiankegiatan KPPU di daerah danlaporan rutin Kepala KPD yangmenggambarkan pelaksanaan tugasdan wewenang KPPU di berbagaidaerah di tanah air.hukum persaingan usaha, UU No. 5/1999 memberikanjalan bagi KPPU untuk bekerja sama dengan Penyidik.Ruang lingkup kerjasama antara KPPU-Polri meliputiPembinaan; Operasional; dan Tukar menukar informasi.Pada ruang lingkup Operasional, KPPU-Polri menyepakatibeberapa item yang meliputi bantuan untuk menghadirkanterlapor, saksi dan ahli; penyerahan dokumen dan/atauperkara tindak pidana hukum persaingan; penyerahanPutusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukupbagi penyidik untuk melakukan penyidikan; bantuanpengawalan dan pengamanan; kerja sama penyelidikanintelijen; dan penugasan Penyelidik dan/atau Penyidik Polridalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan di KPPU.Gopprera Panggabean berharap agar pelaksanaan NotaKesepahaman ini dapat mempermudah KPPU denganbekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesiadalam melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaanpelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Gopprera mengakui,dalam menangani perkara persaingan usaha tidak sehatmasih ada pihak-pihak yang tidak kooperatif seperti tidakmemenuhi panggilan, menolak memberikan keteranganatau menyerahkan alat bukti serta tidak menjalankanputusan komisi. Karena itu pelaksanaan MoU antara KPPUdengan POLRI diharapkan dapat mengatasi permasalahantersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki olehpenyidik dan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dapatberjalan efektif. •KPD SurabayaAudiensi dengan Pemerintah DaerahProvinsi Nusa Tenggara TimurPada tanggal 31 Juli 2012, KPD Surabaya melakukanaudiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur. KPD Surabaya diterima oleh Bpk. Frans LebuRaya (Gubernur), Ibu Johanna E. Lidapoly (Asisten I),30 Edisi 36 2012

AKTIFITAS KPDBpk. Wayan Darmawa (Kepala Bappeda) dan Bpk. JohnL. Hawula (Kepala Biro Hukum).Bpk. Frans Lebu Raya menyampaikan hal-hal yang padapokoknya adalah gambaran umum kondisi perekonomianmasyarakat di NTT serta iklim persaingan usaha di sana.Menanggapi hal-hal tersebut Kepala KPD Surabayamenyampaikan melalui koordinasi ini diharapkanpemerintah daerah sudah mengetahui gambaran umumeksistensi UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, sehingganantinya dapat turut berpartisipasi dalam penyebaran danpengawasan nilai-nilai persaingan usaha di daerah. •Forum DiskusiKPD MakassarRapat Dengar Pendapat Ekspansi RitelModern di Wilayah Kerja KPD SurabayaTanggal 16 Juli 2012, KPPU KPD Surabayamenyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat,dengan tema “Ekspansi Ritel Modern diWilayah Kerja KPD Surabaya”. Kegiatan ini diikutioleh para stakeholder di wilayah kerja KPD Surabayaserta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPPU Bpk.Lilik Gani H.A. dan Komisioner KPPU Bpk. DedieS. Martadisastra. Kegiatan ini juga menghadirkannarasumber Ibu Winifred Lydia Wirkus (akademisiUniversitas Airlangga Surabaya) dan Bpk. M. HamidPelu (Kepala Seksi Distribusi dan Bina Pasar BidangPerdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi JawaTimur).Di akhir acara, Bpk. Dendy R. Sutrisno selakuModerator menarik benang merah yaitu bahwa ritelmodern tidak dalam satu relevan market denganpasar tradisional. Meskipun demikian diperlukanadanya kebijakan daerah yang concern terhadap pasartradisional, serta penerapan change management.Hadirnya ritel modern dapat dimanfaatkan sebagaipeluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkandistribusi produk unggulan daerah mereka. KPPU perlumelakukan survey kebijakan daerah terkait ekspansiritel modern guna mendapatkan gambaran utuhmengenai dampak ekspansi ritel modern tersebut. •KPD Makassar menyelenggarakan Forum Diskusiterkait “Penerapan Regulated Agent (RA) dariSudut Pandang Persaingan Usaha yang Sehat”,pada tanggal 12 Juli 2012, di Hotel Santika, Makassar.Narasumber kegiatan ini adalah Nawir Messi(Komisioner KPPU), Dwi Afrianto (Kasi StandarisasiKerjasama dan Program Keamanan Dirjen HubudKementerian Perhubungan), Nur Sapto (Kepala AngkasaPura Logistik Cabang Makassar) dan dipandu olehmoderator Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar).Kegiatan forum diskusi ini mengundang pihakpihakterkait pengiriman kargo dan pos dan instansiyang terlibat dalam pemeriksaan keamanan kargodan pos yang diangkut melalui pesawat udara di KotaMakassar dan Kabupaten Maros.Kegiatan dibuka oleh moderator yang menyampaikanperesmian uji coba penerapan RA telah dilaksanakantanggal 10 November 2010 di Bandara Soekarno Hattadan memunculkan banyak permasalahan dan kontroversi.Selain permasalahaan teknis, kebersinggungan terhadappersaingan usaha tidak sehat juga mulai muncul denganadanya hambatan pelaku usaha untuk menjadi RAsampai dengan tidak diaturnya tarif RA yang dapatmenimbulkan Kartel. Karena itu, maka KPPU KPDMakassar merasa perlu melakukan kegiatan forumdiskusi dengan stakeholder dalam kegiatan pengirimankargo untuk memperoleh informasi dan pendapat daristakeholder, terkait rencana implementasi RA di BandarUdara Sultan Hasanuddin Makassar.Dwi Afrianto memaparkan, RA muncul karenasering terjadi peristiwa accident & incident padapenerbangan sipil yang salah satu penyebabnyaadalah diakibatkan oleh angkutan kargo, sehinggaselain untuk menerapkan peraturan keselamatanpenerbangan di Indonesia, RA diharapkan dapatmenertibkan arus kargo di bandara sehingga dapatmenjamin keselamatan penerbangan.Dalam kebijakan ini, Dirjen Perhubungan UdaraEdisi 36 2012 31

AKTIFITAS KPDmemberikan kewenangan kepada airline untukbertanggung jawab terhadap keamanan pengangkutankargo dan pos dan dapat mendelegasikan kepadaRA atau KC yang telah mendapat izin dari DirjenPerhubungan Udara. Dalam penerapannya telah dapatdilihat dampak positif pemberlakuan RA tersebut, yaituantrian kargo saat akan diperiksa sudah tidak ada,orang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatasgudang kargo Bandara Soekarno-Hatta lebih terkontrol,pemeriksaan kargo dan pos lebih teliti jika dilakukanoleh RA, serta kejadian insiden terkait kargo berkurang.Dalam prosesnya RA juga mempunyai permasalahandalam pengimplementasiannya, dimana aturan RA belumharmonis dengan aturan Bea Cukai dimana pelaksanaantugas Bea Cukai berada di bandara, sedangkan dariaturannya penempatan RA seharusnya di luar bandara.Nur Sapto mengatakan bahwa Angkasa Pura Logistikmerupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I(Persero) yang sudah memiliki sarana dan prasaranaberupa Fasilitas Terminal Kargo, Fasilitas Keamanandan Fasilitas RA. Bagi Angkasa Pura Logistik sendiri,untuk memaksimalkan Fasilitas RA tidak mudah. Selaininvestasi berbagai fasilitas dan peralatan RA, AngkasaPura Logistik sebelumnya telah melakukan persiapanprogram keamanan RA seperti memberikan pendidikandan pelatihan petugas Air Cargo Security, dan mendesainulang area Terminal Kargo.Nawir Messi (Komisioner KPPU) memaparkanimplementasi dari RA ditinjau dari aspek hukumpersaingan usaha. Beliau menyampaikan beberapa haldalam pengaturan RA yang berpotensi menghambatiklim persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UUNo.5 Tahun 1999, yaitu: isu entry barrier yang dapatdilihat dari keterbatasan RA dibandingkan denganarus barang di bandar udara. Kemudian adanya isudiskriminasi terhadap proses pemilihan RA serta isukartel terhadap mekanisme penetapan tarif.Dari segi ketentuan yang mengaturnya, pelaksanaanRA hanya diatur oleh Peraturan Dirjen PerhubunganUdara. Dari segi hierarki tata perundangan, ketentuantersebut hanya berada pada tingkat kebijakan tetapidituntut untuk mengatur kepentingan publik.Pemberlakuan RA dapat berdampak pada ekonomibiaya tinggi, dimana kondisi di Bandara Soekarno Hattapengenaan biaya kargo dari semula Rp 60 sekarangmencapai Rp 440,00 - Rp 450,00. Selain itu, proses seleksiRA belum menunjukkan adanya transparansi sehinggaberpotensi menghambat masuknya pelaku usaha baru RA.Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi danditutup dengan 3 kesimpulan penting sebelummemberlakukan RA di Bandar Udara InternasionalSultan Hasanuddin; (1) Masih diperlukan LegalFramework; (2) Mengakomodir tugas dan fungsi BeaCukai dan karantina; (3) Transparansi pelaksanaan RAdan pentarifan. •KPD BalikpapanAudiensi dengan PoltabesSamarindaSalah satu bentuk kerjasama KPPU dengan POLRIyang tertuang di MoU, telah dilakukan diskusiterkait koordinasi pelaksanaan Putusan KPPUNomor 38/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaranterhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 berkaitan dengan Tender Peningkatan RuasJalan Proses/ Penghubung Beras Jiring-UPT BinangonKecamatan Muara Binangon Kecamatan MuaraKomam pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007,maka telah dilakukan penjajakan kerjasama denganKepolisian Daerah Kota Besar Samarinda (POLTABESSAMARINDA) dalam rangka percepatan pelaksanaaneksekusi Putusan KPPU Nomor 38/KPPU-L/2008 diSamarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 3 Juli2012 lalu.Tim yang terdiri dari Kepala KPD Balikpapan, StafBagian Eksekusi dan staf KPD Balikpapan melakukankunjungan ke Kantor Poltabes Samarinda ke BagianUnit Ekonomi Khusus di Satuan Reskrim PoltabesSamarinda yang diterima oleh AKP. Nano Rukmana,SE selaku Kanit Ekonomi Khusus Satuan ReskrimPoltabes Samarinda. Dalam agenda kali ini keduapihak membahas tentang perencanaan anggaran dibagian eksekusi KPPU guna mempermudah kegiatanpelaksanaan eksekusi di daerah yaitu dengan bersamasamaKepolisian sebagai mitra kerja KPPU.KPPU akan melibatkan kepolisian sebagaipendamping kegiatan eksekusi KPPU dan informasiterkait mekanisme permintaan personel kepolisiansebagai pendamping dapat dilakukan denganmenyampaikan surat resmi perihal PermohonanAnggota Kepolisian sebagai Pendamping KegiatanEksekusi KPPU yang ditujukan kepada Kapolres, danjika sudah diterima oleh Kapolres seperti biasanya akanditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas untukpersonel anggota kepolisian pada Satuan Reskrim, dansurat tersebut disampaikan maksimal 3 hari sebelumpelaksanaankegiatan yangdimaksud. Untukpenugasanpersonel anggotakepolisiantersebut minimal2 orang, tidakm e n u t u pkemungkinan32 Edisi 36 2012

AKTIFITAS KPDdapat lebih dari 2 orang. Selain itu Kepolisian dapatmembantu kegiatan intelejen atau identifikasi assetbenda bergerak misalkan mobil dan kendaraanbermotor, pihaknya dapat membantu bekerjasamadengan pihak Samsat, dengan prosedur menyampaikansurat permohonan secara khusus kepada Kapolresatau dapat pula secara langsung disampaikan kepadaBagian Reskrim. •memberikan kesempatan pada para narasumber untukmemprentasikan materinya yaitu kepada Hamid Amrenselaku Kepala Bagian Ekonomi untuk menyampaikanmateri tentang Persaingan Usaha dan Daya SaingDaerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Bpk. AnangTriyono untuk menyampaikan materi tentang KebijakanPersaingan dan Kesejahteraan Rakyat. •Seminar Persaingan Usaha di KotaTarakanDengan maraknya berbagai permasalahanekonomi di daerah mulai dari isu-isu persainganusaha baik yang bersentuhan secara langsungdengan kebijakan pemerintah maupun pelanggaranpelanggaranhukum persaingan itu dapat di identifikasisecara dini. Sehingga pendekatan analisa ekonomimaupun dengan penegakan hukum adalah upaya akhirdalam menyikapi permasalahan tersebut.Sebagai upaya meningkatkan kerjasama sertamenjalankan fungsi advokasi di daerah denganmensosialisasikan UU No. 5 tahun 1999 kepadastakeholder KPPU di wilayah kerja Balikpapan,kususnya di daerah Kota Tarakan. Tanggal 12 Juli laluKPD Balikpapan telah melaksanakan kegiatan seminarpersaingan usaha yang bertempat di swiss bell in hotelTarakan. Secara khusus kegiatan seminar di kota tarakanini bertajuk kebijakan persaingan dan daya saing daerahdengan mengangkat tema “Kebijakan Persaingan danDaya Saing Daerah untuk Meningkatkan KesejahteraanRakyat,” dengan melibatkan Pemerintah Daerah KotaTarakan, Akademisi, Asosiasi Pelaku Usaha dan MediaMassa.Hadir mewakili Walikota Tarakan Bpk. AlexandraBeni, Kepala Dinas Perindustrian, Pergadagangan,Koperasi dan UMKM Kota Tarakan menyampaikansambutan dari Walikota tarakan sekaligus membukaacara seminar tersebut. Dengan dipandu oleh Aidil AdzharRachman selaku Staf KPD Balikpapan sebagai Moderator,KPD BatamSeminar Persaingan Usaha diKabupaten Kampar, Provinsi RiauKPD KPPU Batam telah melaksanakanSeminar Persaingan Usaha yangdiselenggarakan pada hari Kamis, 16Juli 2012, bertempat di Hotel Labersa Grand &Convention Centre Kabupaten Kampar, PropinsiRiau dengan mengambil tema “Persaingan SehatDalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.Sambutan pertama oleh Bapak Erwin Syahril(Anggota Komisi KPPU RI) dan dilanjutkansambutan oleh Bapak Sekda Kabupaten Kamparyang diwakili oleh Bapak Anizur Ilyas selaku StafAhli Sekda Bidang Pembangunan.Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah BapakErwin Syahril dan Bapak Anizur Ilyas. Sedangkanyang menjadi moderator adalah Ibu Andi ZubaidaAssaf selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPUBatam. Undangan yang hadir antara lain dari instansiPemerintah Kabupaten Kampar, Lembaga Pengadilan,Kejaksaan, akademisi, Asosiasi, para pelaku usahadan perwakilan dari media massa. Kegiatan dimulaipada pukul 08.30 – 12.00 WIB dan dihadiri sebanyak60 peserta. Dimulai dengan sambutan, presentasi darimasing-masing narasumber, diskusi dan dilanjutkandengan makan siang bersama. •Edisi 36 2012 33

AKTIFITAS KPDKPD ManadoSosialisasi Persaingan Usaha diManokwariPada tanggal 3 Juli 2012, KPD Manadomenyelenggarakan seminar persaingan usaha diManokwari Provinsi Papua Barat dengan tema“UU No. 5/1999, KPPU dan Edukasi Hukum PersainganUsaha” di Swiss-belhotel Manokwari.Kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiridari perwakilan pemerintah daerah baik provinsimaupun kabupaten/kota, instansi vertikal, asosiasijasa konstruksi, KADIN, pengadilan, kejaksaanmaupun perusahaan milik negara dan akadimisi. ErwinSyahril selaku Anggota Komisioner dan narasumbermenyatakan bahwasanya KPPU didirikan pada tahun2010 telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangkamenegakkan hukum persaingan dalam kerangkaUU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Ditambahkan pula bahwa KPPU telah memutusperkara berbagai kegiatan dunia usaha yangbersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999, baikperkara yang berkaitan dengan praktek monopoli,kartel, posisi dominan dan persekongkolan dalamtender baik di instansi pemerintah maupun swasta.Disamping itu KPPU juga memberikan sarandan pertimbangan kepada pemerintah pusat dandaerah dalam upaya mensinergikan kegiatanpemerintah dengan UU No. 5 Tahun 1999, agar padapelaksanaannya dapat berjalan beriringan sesuaidengan koridor hukum yang berlaku, seperti dijelaskanoleh Erwin Syahril.Marten Luther Rumadas selaku Sekertaris DaerahProvinsi Papua Barat dan narasumber menyampaikanbahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum secara luas danmasif tersosialisasikan di Provinsi Papua Barat. Beliaumenyampaikan bahwa dengan adanya undang-undangini, semua stakeholder di Papua Barat mau tidak mauharus dapat bersaing dengan pihak dari luar ProvinsiPapua Barat. •Forum Diskusi Terkait dengan JasaLogistik dan Angkutan Laut diPelabuhan SorongKegiatan forum diskusi di Kota Sorong padatanggal 12 Juli 2012 mengangkat tema“Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehatpada Jasa Logistik dan Angkutan Laut di PelabuhanSorong”. forum diskusi ini sendiri dibuka oleh AnggotaKomisioner Erwin Syahril, dalam sambutannyamenekankan kepada dampak posiitif dari persainganusaha yang sehat, satu contoh berkembangnya industripenerbangan karena adanya saran dan pertimbanganyang diberikan oleh KPPU kepada Pemerintah dalamrangka meningkatkan persaingan diantara maskapaipenerbangan yang ada pada saat itu.Forum diskusi yang diselenggarakan di KotaSorong dihadiri oleh berbagai stakeholder baik darikalangan pelaku usaha yang bergerak dibidang logistikdan angkutan laut, perwakilan dari pemerintahKota Sorong dan Kabupaten Sorong, Kadin sertadihadiri oleh narasumber dari KPPU yakni AhmadRamadhan Siregar dan Sahertian Martin selaku Plh.Administrator Pelabuhan Sorong serta dipandu olehRamli Simanjuntak selaku moderator. •34 Edisi 36 2012