Bab 1 - USUpress

.1PendahuluanTahun1950-an-1960-an kekisruhan DemokrasiParlementer di Indonesia, Pakistan, Thailand,Myanmar dan sejumlah negara Afrika serta AmerikaLatin menandakan, demokrasi dan peran tentaraditentukan situasi kesejarahan, geopolitik, danbudaya.Penulisan buku ini memfokuskan kajianpenelitian pada studi piramida kekuatan politik dalamSistem Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Dimana, pada masa 1959-1965 merupakan periodeberlangsungnya Demokrasi Terpimpin. PresidenSoekarno pada 5 Juli 1959 mengembalikan RevolusiIndonesia ke jalan yang benar, mengubah wacanadari Demokrasi Parlementer ke DemokrasiTerpimpin dan Ekonomi Terpimpin: Suatu istilahyang sarat kontradiksi baik dalam teori maupunprakteknya. Di bawah Demokrasi Terpimpin tidakada pemilihan umum, media massa dikontrol denganketat dan tokoh oposisi ditangkap dan dipenjarakan.Awal munculnya Demokrasi Terpimpin telahmemicu perang sipil yang luas.Presiden Soekarno menampilkan DemokrasiTerpimpin sebagai sebuah bentuk organisasi politikyang lebih tinggi dari Demokrasi Parlementer. Lebihjauh, sosialisme yang di bawah DemokrasiTerpimpin diidentifikasi sebagai bentuk sosialismekhas Indonesia yang oleh Soekarno disebutSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)1

Marhainisme. Marhaenisme, demikian Soekarno,adalah Marxisme yang dipraktekkan atau diterapkandi Indonesia. Jeanne S. Mintz menyatakan bahwa“Bentuk khusus Marxisme ini adalah programpemerintah pada masa itu yang diharapkan menjadisebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dankomunis”. 1Dalam bukunya Miriam Budiarjo menjelaskanbahwa, Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagaisuatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetanpolitik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presidenuntuk bertahan selama kurang-kurangnya lima tahun.Akan tetapi ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yangmengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hiduptelah membatalkan pembatasan waktu lima tahun(Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presidenuntuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.Selain dari itu banyak lagi tindakan yangmenyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuanUndang-undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir.Soekarno sebagai Presiden membubarkan DewanPerwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalampenjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisitditentukan bahwa, presiden tidak mempunyai wewenangmelakukan hal yang demikian. Dalam rangka ini haruspula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberiwewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif.Misalnya presiden diberi wewenang untuk campurtangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-UndangNo.19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkanPeraturan Tata Tertib Presiden No.14/1960 dalam halanggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapaimufakat. 21 Jeanne S. Mintz. Muhammad, Marx, Marhaen: AkarSosialisme Indonesia,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20022 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia, 1998, hal.71.2SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.Selain itu terjadi penyelewengan di bidangperundang-undangan di mana berbagai tindakanpemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden(penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagaisumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badanekstrakonsitusional seperti Front Nasional yangternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arenakegiatan, sesuai dengan taktik KomunismeInternasional yang menggariskan pembentukan FrontNasional sebagai persiapan ke arah terbentuknyademokrasi rakyat. Partai politik dan Pers yangdianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidakdibenarkan dan dibreidel, sedangkan politikmercusuar di bidang hubungan luar negeri danekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaanekonomi menjadi tambah suram. 3Farchan Bulkin dalam pengantar buku yangberjudul Analisa Kekuatan Politik di Indonesiamenjelaskan mengenai kekuatan politik: perspektifdan analisa:Kekuatan-kekuatan politik di manapun di atas duniaselalu pada dirinya mencerminkan masalah-masalahmendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatankekuatanpolitik itu tumbuh, berkembang dan melakukanperanan. Kekuatan Politik yang kontemporer yangmenampilkan diri sebagai Partai Politik, AngkatanBersenjata, Pemuda, Mahasiwa, kaum Intelektual danGolongan Pengusaha, serta Kelompok-kelompokPenekan yang lain, malah sering dikemukakan sebagaibentuk-bentuk luar dari masalah-masalah mendalamseperti perkembangan pikiran, ideologi, nilai-nilaistruktur sosial dan ekonomi. Jika kekuatan-kekuatanpolitik dilihat secara demikian maka analisa debuku sertapemahaman-pemahaman mengenai kecenderungankecenderunganpolitik serta kekuatan-kekuatan politik3 Miriam Budiarjo, loc.cit.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)3

yang terlibat di dalamnya akan bersifat menyeluruh danmendalam serta yang lebih penting lagi akan memilikidimensi struktural dan kesejarahan, dimensi-dimensiyang untuk waktu cukup lama telah diabaikan olehpendekatan-pendekatan konvensional dalam studiperbandingan ilmu politik. 4Kesadaran mengenai perkembangan teori,pendekatan dan wawasan baru dalam memahamikekuatan-kekuatan politik yang pada dasarnya telahmeletakkan tata susunan politik dan kekuatan politikitu berada di dalam konteks dan hubungannyadengan persoalan-persoalan yang dalam dan luas inidengan sendirinya menuntut untuk dipahaminyaperkembangan sejarah, struktur sosial dan ekonomidi mana tata susunan politik dan kekuatan politik ituberada.Kekuatan-kekuatan politik kontemporer yangmenampilkan diri sebagai Partai Politik, AngkatanBersenjata, Pemuda, Mahasiswa, kaum Intelektualdan Golongan Pengusaha serta Kelompok-kelompokPenekan. Lebih tegas lagi seperti apa yangdisampaikan oleh Farchan Bulkin dalam bukunyayang berjudul Analisa Kekuatan Politik di Indonesiayaitu: 5 Kekuatan politik pada dasarnya memiliki asal-usul didalam perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomiyang menimpa Eropa setelah abad keenambelas.Perubahan-perubahan ini bukan saja telah menimbulkanpengaruh yang mendalam di Eropa, tetapi juga dalamperkembangan selanjutnya keseluruh bagian muka bumi.Sangat penting kiranya untuk segera disadari bahwaperubahan-perubahan ini telah menampilkan dimensi-4 Farchan Bulkin, (ed), Analisa Kekuatan Politik diIndonesia, Jakarta: LP3ES, 1985, hal.x.5 Farchan Bulkin, loc.cit.4SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.dimensi pokok yang menjelaskan pemunculan danperkembangan kekuatan-kekuatan politik kontemporeryang tampil bukan hanya di Eropa, tetapi juga di hampirseluruh negara dan wilayah di dunia.Adapun dimensi-dimensi pokok yang dimaksudoleh Farchan Bulkin tersebut antara lain:Dimensi pokok yang pertama adalah bahwa politik,ekonomi dan masalah-masalah sosial yang lain secarapelan-pelan tidak lagi menjadi monopoli kaumbangsawan, tetapi telah menjadi masalah-masalahmasyarakat luas. Terdapat suatu perkembangan nyatamenuju suatu perluasan partisipasi politik dan hak politikdan pengelompokan-pengelompokan politik yang lain.Dimensi kedua adalah semakin luasnya peranan kelasmenengah di hampir seluruh bidang kehidupan. Prosesini juga dibarengi dengan pengukuhan kebudayaan kota.Tampilnya kelas menengah dan pengukuhan kebudayaankota inilah yang telah menandai kelahiran kelasmenengah, kaum profesional dan golongan intelektualsebagai kekuatan politik penting yang tidak bisadiabaikan. Dimensi penting ketiga ialah pemunculan,pertumbuhan dan perkembangan negara modern dalambentuk yang dikenal seperti dalam dewasa ini. Ini berartidalam birokrasi dan aparatur negara secara pelan-pelantelah pula menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial,ekonomi dan politik. Termasuk dalam proses ini adalahpenampilan angkatan bersenjata sebagai unsur pentingnegara yang mulai dipimpin dan diorganisasi sesuaidengan prinsip-prinsip profesionalisme. Dimensikeempat adalah muncul dan berkembangnya nilai-nilai,filsafat dan ideologi yang memberikan dasar-dasarpengukuhan, pengesahan dan rasionalisasi untuk berjalandan berkembangnya tata susunan politik dan konfigurasikekuatan-kekuatan politik tersebut. 66 Farchan Bulkin, ibid, hal.xiSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)5

Kajian kekuatan politik yang dimaksud dalampenulisan ini, yaitu dalam Sistem Politik DemokrasiTerpimpin, terdapat dimensi-dimensi kekuatankekuatanpolitik tersebut hadir dalam pergerakanberjalannya pemerintahan pada masa DemokrasiTerpimpin tersebut yaitu Partai Politik, AngkatanBersenjata, Pemuda, Mahasiswa, kaum Intelektualdan Golongan Pengusaha serta Kelompok-kelompokPenekan dan yang lainnya. Namun, kekuatan politikyang lebih dominan hadir pada masa SistemDemokrasi Terpimpin adalah Soekarno sebagaiPresiden, Angkatan Bersenjata (khususnya AngkatanDarat) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagaikajian utama dalam penelitian buku ini. Ketigakekuatan politik ini memiliki pengaruh yang sangatbesar dalam berjalanya proses pemerintahan.Ir. Soekarno 7 (6 Juni 1901 - 21 Juni 1970) adalahPresiden Indonesia pertama yang menjabat padaperiode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan pentinguntuk memerdekakan bangsa Indonesia daripenjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Iaadalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia(bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadipada tanggal 17 Agustus 1945. Ia merupakanpenggagas lahirnya Sistem Demokrasi Terpimpinyaitu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli1959, yang mana pada periode PemerintahanDemokrasi Terpimpin Soekarno memegangkedudukan sebagai Presiden Indonesia.Angkatan Bersenjata Indonesia banyak mengisiDewan tertinggi negara, menguasai urat nadi7 Leslie H. Palmier. Sukarno, the Nationalist. PacificAffairs, vol. 30, No, 2 (Jun. 1957), hal. 101-119.6SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.pemerintahan daerah dan secara efektif terlibat dalamusaha-usaha bisnis nasional. Militer Indonesia tidakpernah jauh dari politik, sejak melawan Belanda usai,yang pernah menjajah negeri kepulauan yang kayaakan sumber-sumber alam selama lebih dari 300tahun. Banyak di antara pemimpin militer adalahbekas pejuang revolusi. Terutama setelah diperkenalkannyahukum darurat perang pada tahun 1957.Tentara dan unit-unit lain angkatan bersenjatamenjadi sangat terlibat dalam politik, administrasi sipildan pengelolaan ekonomi, yang berakibat bahwa tentarasebagai unsur kunci dalam koalisi pemerintah dibawahDemokrasi Terpimpin. 8Akan tetapi meskipun Angkatan Bersenjatamemiliki semua akses ke jalan pemerintahan,kenyataan pemerintahan ini tidak dapat disebutsebagai rezim militer. Para pemikir tentara Indonesiatahun 1957-1958 menyusun doktrin dwifungsi yangmerupakan penjabaran pemikiran ”TentaraNasional”, ”Tentara Rakyat”, dan ”Tentara Pejuang”dari masa kejuangan tahun 1945-1950.Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partaipolitik di Indonesia yang berideologi komunis.Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukanpemberontakan melawan pemerintah kolonialBelanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKIMadiun pada tahun 1948 dan dicap oleh rezim OrdeBaru ikut mendalangi pemberontakan G30S padatahun 1965. Namun, tuduhan dalang PKI dalampemberontakan tahun 1965 tidak pernah terbuktisecara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh8 Harold Crouch,. The Army and Politics Indonesia,Singapore: Oxfort University Press. 1985, hal.3.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)7

kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itudidalangi PKI. Sumber luar memberikan fakta lainbahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, melainkandidalangi oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masihdiperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggotaPKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaiananti PKI.Meskipun PKI mendukung Soekarno, ia tidakkehilangan otonomi politiknya. Pada Maret 1960,PKI mengecam penanganan anggaran yang tidakdemokratis oleh Soekarno. Pada 8 Juli 1960, HarianRakjat memuat sebuah artikel yang kritis terhadappemerintah. Para pemimpin PKI ditangkap olehmiliter, namun kemudian dibebaskan kembali atasperintah Soekarno.Tidak lama sebelum kup tahun 1965, kompetisiantara PKI dan golongan Militer Indonesia kadangkala bersifat sangat keras. 9 Mungkin pada tahun 1965pimpinan PKI berpendapat bahwa kelompok militermendapat kemenangan dalam politik kekuasaanIndonesia. Soekarno sendiri cukup paham ataskejadian demikian, karenanya ia tidak memungkinkankompetisi terhadap kepemimpinannya yangflamboyan dan kharismatik.Dalam mencoba mengimbangi kekuatan militerdengan kekuatan lain, terutama PKI, mungkin iamengidealkan kompetisi mereka yang tidak kenalampun tersebut. Bahkan setelah kup tersebut, ketikamasih memegang jabatan pada musim hujan tahun1966, Soekarno mengakali golongan militer dengan9 Morris Janowitz (ed), Hubungan-Hubungan SipilMiliter Perspektif Regional, Jakarta: Bina Aksara, 1985.Lihatjuga C.I. Eugene, Rezim-rezim Militer di ASIA: Sistem danGaya Politik, hal.13-18.8SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.menghentikan Jenderal Nasution dari posnya sebagaiMenteri Pertahanan. 10Sejak tahun 1959, menurut satu penelitian,“Perwira-perwira Angkatan Darat secara kasar telahmemegang seperempat dari semua potorfolio kabinetmaupun berbagai posisi penting pada departemenpemerintahan sipil. 11George juga menyatakan, bahwa “keterlibatan militerdan politik dalam pemerintahan dengan demikianmerupakan fakta yang sudah lama berlangsung diIndonesia. Soekarno yang karismatik, dengan dukunganrakyat ternyata mampu menunda pengambilan alihkekuasaan militer. Akan tetapi setelah kup Untung,Soekarno (bersama PKI), didiskreditkan, dan golonganmiliter mengambil alih kekuasaan, mereka diterimarakyat”. 12Presiden Soekarno memanfaatkan peran tentarasebagai pengimbang terhadap Partai KomunisIndonesia semasa ia berkuasa penuh 1959-1966.Tetapi, Soekarno kurang tekun menangani persoalanekonomi yang diperlukan guna menopang progamprogrampolitiknya. Penekanannya yang berlebihanterhadap politik sebagai panglima menghasilkanpolitik mercusuar yang tidak didukung kinerjaekonomi yang memadai.Janowitz menjelaskan bahwa, “Demokrasi Terpimpindan Ekonomi Terpimpin tumbang dalam krisis ekonomidan inflasi 650 persen selama 1964-1965. Soekarnomasih tetap memiliki pengikut dikalangan rakyat, dan iamenggunakan dasar tersebut dalam usahanya untuk10 Janowitz, loc.cit.11 George M. Kahin, (ed), Government and Politics ofSoutheats Asia, Ithaca, Ny: Cornell University Press, 1964,hal.226.12 George, loc.cit.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)9

mendiskreditkan pihak militer dan dengan demikianmemaksanya untuk mengambil tindakan yangmenentukan terhadap dirinya. Pada tanggal 11 September1965, Soekarno dengan ikhlas harus menandatanganisuatu surat perintah yang memberi Jenderal Soehartowewenang yang diperlukan untuk memulihkan keamanandi negeri Indonesia. Soekarno yang nyaris hanyamerupakan lambang, secara resmi telah digantikan olehJenderal Soeharto pada tanggal 27 Maret 1968”. 13Kajian tentang piramida kekuatan politikIndonesia pada saat Demokrasi Terpimpin, telahbanyak ditulis oleh pemerhati politik, baik pemerhatidari luar negeri maupun dalam negeri. Beberapapakar yang telah pernah mengkaji tentang piramidakekuatan politik Indonesia pada periode SistemDemokrasi Terpimpin antara lain; Yahya A.Muhaimin (1982) 14 , Herbert Feith (1995) 15 , Dr.Abdoel Fattah (2005) 16 .Muhaimin seorang Dosen FISIP UGMYogyakarta dalam tulisannya yang berjudulPembangunan Militer dalam Politik di Indonesia1945-1966, menjelaskan fungsi militer yang esensial,yaitu sebagai negara yang bertugas pokokmempertahankan eksistensi negara terhadap ancamanpenyerangan dari luar, maka lahirnya militerIndonesia betul-betul dalam keadaan yang gelap.13 Janowitz, loc.cit.14 Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalamPolitik Indonesia 1945-1966, Yogyakarta: Gajah MadaUnversity Press, 1982.15 Herbert Feith, Soekarno dan Militer dalamDemokrasi Terpimpin, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.16 Abdul Fattah, Demiliterisasi Tentara Pasang SurutPolitik Militer 1945-2004, Yogyakarta:LKiS, 200510SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.Muhaimin juga mendebukukan, mulai tahun1959 aliansi-politik anti partai Presiden Soekarno danAngkatan Darat retak, dan mulai terjadi aliansipolitikantara Soekarno dengan PKI. Proses yangberlangsung antara 1959 sampai dengan meletusnyakudeta Gerakan 30 September menunjukkanpertikaian yang amat sengit untuk mencapai survivalantara militer Angkatan Darat versus PKI yangdilindungi oleh Kharisma Presiden Soekarno.Dalam tulisannya tersebut, Muhaiminmendebukukan masalah militer Indonesia di dalampolitik, mengambil scope mulai tahun 1945 sampaidengan tahun1966.Feith mengkaji tentang peran militer dalampolitik Indonesia tentang peran militer dalam politikdi Indonesia pada periode Sistem DemokrasiTerpimpin. Dalam kajiannya, ia mengungkapkanperjalanan militer, khususnya angkatan darat, dalamperan politiknya sampai mejadi kuat dan menjadikawan sekalipun saingan Soekarno.Menurut Feith, 17 “pada oktober 1956, PresidenSoekarno mendesak agar partai-partai politik dikubur,akibat persaingan ideologi dan kepentingan kepartaiandan agar demokrasi liberal diganti dengan DemokrasiTerpimpin. Namun, baru pada 1958, Soekarno secaramantap ingin menegaskan berlakunya DemokrasiTerpimpin setelah mendapat dukungan angkatan darat.”Feith 18 menyatakan, “Demokrasi Terpimpin adalah suatusistem politik yang dipengaruhi secara kritis olehhubungan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat;suatu hubungan konflik yang mantap, yang ditandai olehupaya bersama dan berlangsungnya kompetisi danketegangan antara dua mitra yang bertanding”.17 Herbert Feith,op.cit., hal.18-27.18 Herbert Feith, loc.cit.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)11

Artinya, Presiden Soekarno dan Angkatan Daratadalah kawan, tetapi juga lawan yang terus bersaingmerebut pengaruh. Kajian Feith banyak mengulastentang ikut campur tangan militer dalam politikpada jaman pemerintahan Soekrno dan hubunganantara presiden, tentara dan partai.Dr. Abdoel Fattah, dalam bukunya yang berjudulDemiliterisasi Tentara Pasang Surut Politik Militer1945-2004 juga menjelaskan mengenai sisitemkekuatan politik pada tahun 1959-1966 masaDemokrasi Terpimpin. Memaparkan bahwapergolakan politik yang terus-menerus danberlakunya undang-undang keadaan darurat perangtahun 1957, akibat situasi yang membahayakannegara, menyebabkan semakin meluasnya perantentara di luar bidang pertahanan.Fattah menyatakan 19 , “pada masa DemokrasiTerpimpin, Tentara khususnya Angkatan Darat, menjadikekuatan politik yang menonjol karena Partai Politikkurang terorganisasi, sedangkan Partai Masyumi dan PSItelah dibubarkan oleh Presiden karena terlibat dalammendukung pemberontakan daerah. Sementara itumenguatnya PKI dalam percaturan politik mendorongtentara untuk terlibat secara lebih jauh lagi dalam politik.Untuk mengimbangi kekuatan tentara dan mendukungNasakom, maka PKI mendapat tempat di hati PresidenSoekarno. Hubungan erat Soekarno dengan PKImenyebabkan TNI tidak senang, karena TNI tidak bisamelupakan peristiwa PKI Madiun, di mana PKIberhianat, menusuk dari belakang, di samping tidaksetuju paham komunisme. Akibatnya, persaingan dansaling mencurigai terus berlangsung antara Presiden,TNI, dan PKI”.19 Abdul Fattah, op.cit., hal.133.12SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.Pada bukunya tersebut Fattah, menjelaskantentang pengaruh dan peran paradigma baru TNIdalam proses pendemokrasian di Indonesia;mendapatkan bahan ilmiah penyempurnaan pembangunanpolitik dan modernisasi politik di Indonesiayang mengakibatkan profesionalisme militer dalamsuatu negara yang demokratis; menganalisishubungan sipil-militer di Indonesia yang sangatbermakna bagi kajian ilmu politik; dan menganalisiskeyakinan teroris terhadap pentingnya dan manfaatreformasi internal TNI menuju masyarakat madani.Bergerak dari latar belakang tersebut,permasalahan yang hendak dijawab dalam kajian iniadalah dengan adanya saling keterkaitan antaraSoekarno, Angkatan Bersenjata dan Partai Komunisyang hadir sebagai penggerak kekuatan politik yanglebih dominan dan menyolok pada masaPemerintahan Sistem Demokrasi Terpimpin, menjadialasan ketertarikan penulis dalam meneliti masalahini yaitu, Apakah rezim Demokrasi Terpimpin adalahhanya merupakan akibat yang kebetulan muncul dariperimbangan kekuatan-kekuatan politik antaraAngkatan Bersenjata, Kelompok Komunis (PKI) danSoekarno di antara keduanya? Seberapa besarkahperan Soekarno, Angkatan Bersenjata, dan PKIdalam pergerakan kekuatan politik Indonesia padamasa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin? MengapaSoekarno, TNI dan PKI menjadi barometerperkembangan kekuatan politik di Indonesia padaPemerintahan Demokrasi Terpimpin?Teori demokrasi digunakan oleh penulis sebagailandasan berpikir dalam penelitian ini disebabkanoleh karena pada penelitian ini membahas tentangSistem Politik Indonesia yaitu periode SistemSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)13

Demokrasi Terpimpin, di mana teori demokrasimemberi sedikit gambaran mengenai bagaimanakeadaan politik Indonesia pada saat berlangsungnyaSistem Demokrasi Terpimpin tersebut. Demokrasiadalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahansuatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatanrakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untukdijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip triaspolitica yang membagi ketiga kekuasaan politiknegara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untukdiwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yangsaling lepas (independen) dan berada dalamperingkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajarandan independensi ketiga jenis lembaga negara inidiperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa salingmengawasi dan saling mengontrol berdasarkanprinsip checks and balances.Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yangdiutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM.Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contohawal dari sebuah sistem yang berhubungan denganhukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilahini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisimodern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaandengan perkembangan sistem demokrasi di banyaknegara.Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitudemos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yangberarti pemerintahan, sehingga dapat diartikansebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kitakenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat14SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.dan untuk rakyat. 20 Konsep demokrasi menjadisebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmupolitik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saatini disebut-sebut sebagai indikator perkembanganpolitik suatu negara.Dalam ilmu politik, dikenal dua macam tentangpemahaman demokrasi yaitu pemahaman secaranormatif dan pemahaman secara empiris (demokrasiprosedural). Dalam pemahaman secara normatif yaitudemokrasi merupakan sesuatu yang secara idilhendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuahnegara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untukrakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanyaditerjemahkan dalam konstitusi masing-masingnegara. Tetapi hal-hal yang normatif belum tentudapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehariharisuatu negara. Oleh karena itu sangat perlu dilihatbagaimana makna demokrasi secara empiris, yaknidemokrasi dalam perwujutannya dalam kehidupanpolitik praktis. 21 Pemahaman demokrasi dalamkonteks seperti ini mengijinkan kita untukmengamati apakah dalam suatu sistem politikpemerintah memberikan ruang gerak yang cukupbagi warga masyarakatnya untuk melakukanpartisipasi guna memfokuskan praferensi politikmelalui organisasi politik yang ada? Dengandemikian demokrasi dalam makna dan praktek dapatsaling berbeda.20 Miriam Budiarjo, op.cit., hal. 50.21 Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi MenujuDemokrasi, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2005, hal.3.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)15

Demokrasi Terpimpin 1959-1965Demokrasi Terpimpin dijadikan sebagai kerangkateori dalam penulisan ini dikarenakan pada penelitianini mencakup skop periode berlangsungnya SistemPolitik Demokrasi Terpimpin, dengan alasantersebut, penulis memberi gambaran singkatbagaimana proses terjadinya Sistem PolitikDemokrasi Terpimpin. Adapun yang menjadi ciri-ciriperiode ini adalah dominasi dari Presiden,terbatasnya peranan politik, berkembangnyapengaruh Komunis dan meluasnya peranan TNIsebagai unsur sosio politik. 22Pada bulan juli 1959, secara resmi Soekarnomengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang revolusioner, di manaPresiden memainkan peran sebagai pemimpin. Padabulan Februari 1957 Soekarno mengumumkankonsepsinya bahwa negara harus menerapkan sistempemerintahan baru dengan Kabinet Gotong Royongyang terdiri atas semua Partai Politik, danpembentukan Dewan Nasional sebagai WakilKelompok-kelompok Fungsional.Setelah berlakunya Dekrit 5 Juli 1959,keterlibatan milter beserta wakil-wakilnya dalampolitik dan lembaga politik meluas dengan cepat.Ketika Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja 10Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer. 23Demokrasi Terpimpin yang lahir dan berkembangpada masa 1959-1965 ini memiliki sebuah proses22 Miriam Budiarjo, op cit.,hal.,71..23 Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Jakarta: PTGramedia, 1996, hal.93.16SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.perjalanan yang menarik sebagaimana yangdijelaskan oleh Yahya Muhaimin yaitu 24 :Dalam pembentukan pemerintahan barunya itu,Soekarno yang telah memiliki pengalaman yang amatbanyak serta punya keahlian politik yang besar sertadiperkuat dengan berlangsungnya balance di antarakekuatan-kekuatan politik secara otomatis mengalamikesukaran yang relatif kecil. Dalam hal ini hanyalahTNI-AD yang betul-betul meminta perhatian Soekarnosecara sungguh-sungguh. Soekarno bukan takut bahwanatinya Nasution punya ambisi untuk menduduki jabatanPresiden, tetapi dia khawatir bahwa KSAD itu akanmenjadi kekuatan politik yang dominan dibelakangkepresidenannya. Pengaruh Soekarno terhadap Nasutionamatlah terbatas di dalam suatu struktur sosial dan politikyang lebih banyak ditentukan oleh hubungan pribadi,pada hal hingga saat terbitnya Dekrit 5 Juli, TNI-ADyang menempa situasi dan merupakan motor penggeraksejak tahun 1957, semakin besar dalam masalahmemperlakukan dan menanggapi PKI. Bagi Soekarno,PKI dipandang tidak membahayakan prinsip ideologinyadan kepentingan politiknya. Tetapi bagi TNI-AD, PKIsecara ideologis dan politis membahayakan kepentinganTNI, mengingat organisasi TNI yang baik. PresidenSoekarno berkeyakinan, selama ia hidup PKI tidaksampai berhasil menguasai pemerintahan, sedangkanpemerintahan TNI adalah masih muda-mudadibandingkan dengan Soekarno kelahiran 1901.Melihat ideologi dasar Demokrasi TerpimpinYahya Muhaimin juga menjelaskan 25 :Dalam membentuk ideologi bagi DemokrasiTerpimpin, TNI sama sekali tidak memainkan sesuatuperanan, tetapi inisiatifnya adalah Soekarno. Formulasipokok ideologi yang diketengahkan oleh Soekarno ialahisi pidato-kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959,yang diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”,24 Yahya Muhaimin, op.cit., hal.116-117.25 Yahya Muhaimin, ibid., hal.118-119.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)17

yang dianggap sebagai manifesto politik atau disingkatMANIPOL.Isi Manipol itu disempurnakan oleh Soekarno danRuslan Abdul Gani ketua Dewan Perimbangan Agungyang dibentuk oleh Presiden Soekarno di bawah UUD1945, yang pada dasarnya merupakan jelmaan langsungdari Dewan Nasional dengan perubahan beberapaanggotanya dan kemudian menjadikan manipol menjadibasis politik nasional di bawah Demokrasi Terpimpin. IsiManipol tersebut disimpulakn menjadi lima prinsip,yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, DemokrasiTerpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang diberiacronym dengan USDEK. Manipol Usdek ini dikaitkandengan Dasar Negara “Pancasila”, sehingga Pancasila-Manipol-Usdek menjadi satu rangkaian pola ideologiDemokrasi Terpimpin yang dengan cepat sekalimenguasai seluruh jaringan mass media communicationdi dalam usaha melakukan kampanye dan propogandaIndonesia, dengan tenaga pendorong utama adalah TNI.Militer dalam PolitikMiliter merupakan salah satu bagian darikekuatan politik terbesar yang berperan dalammenjalankan Sistem Politik Demokrasi Terpimpin,hal inilah yang menjadi alasan penulis dalammengangkat dan memberi gambaran singkatmengenai militer dan fungsi serta kedudukan militerdalam politik, sebagai salah satu acuan teoritis dalampenulisan penelitian ini. Kebanyakan ahli IlmuPolitik yang telah membicarakan masalah perwiramiliter dalam masyarakat yang terpecah belahberanggapan bahwa latihan, sosialisasi dan orgnisasimiliter telah melemahkan identitas dan pertentanganantara suku, dan pada waktu yang sama menanamkansatu pandangan nasionalisme yang bersifat sekuler18SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.dikalangan militer yang direkrut dari berbagaikelompok suku. 26Menurut Janowitz, para perwira menunjukkansatu perasaan identitas nasional yang kuat, yangmenjadikan militer sebagai sumber potensial antikesukuan, kemampuan militer untuk membentukidentifikasi nasional adalah hasil dari perpaduandalam organisasinya. Para anggota menyadari bahwamereka berada dalam satu kelompok yangmempunyai fungsi kemiliteran yang sama dan tidakdapat dipisahkan,…berbeda dengan institusi laindalam sebuah negara baru, dalam organisasi militeruntuk mendapat pelayanan yang sama adalah lebihbesar. Dengan demikian terdapat satu ikatan danperpaduan sosial, karena mereka yang mempunyailatar belakang dan etnik yang berbeda telah diberipengalaman yang sama dan mulai memikirkan dirimereka sendiri seperti orang India, Mesir, danNigeria. 27Pye, telah pula memberikan tekanan yang lebihbesar pada usaha-usaha sosialisasi yang mempunyaitujuan di dalam militer yang telah membantumewujudkan perhatian kepada negara dan satupandangan modern. Ia juga menekankan tentangpemisahan rakyat itu dari kehidupan sipil danmengarahkannya ke dalam kehidupan militer yangbersifat tidak personal, dan faktor ini telah26 Eric A. Nordlingger, Militer dalam Politik: Kudetadan Pemerintahan, Jakarta: Rineke Cipta, 1994, hal. 55-57.27 Morris Janowittz, op.cit., hal.63 dan 81.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)19

memutuskan ikatan mereka dengan kelompokkesukuan. 28Generalisasi di atas dan yang lainnya telahditerangkan dengan tiga peringkat dalamperbandingan tentang perwira militer dan elit-elitpolitik sipil: Pertama, perwira militer telah direkrutdari berbagai suku yang lebih luas dari elit politik.Kedua, pengalaman sosialisasi dan latihan militerlebih seragam dan berorientasi nasional dibandingelit politik, yang akhirnya menjadikan militer tidakbegitu terkotak-kotakkan dari pada elit politik. 29Kenyataan diatas menunjukkan satu modeltentara modern yang sekuler. Dengan demikianperwira militer secara relatif tidak terpengaruh olehaliran politik kesukuan kontemporer dan dapatmemainkan peranan penting dalam menyatakanmasyarakat mereka yang terpecah belah.Ikatan mereka dengan korps militer sebagai satuinstitusi nasional yang solid dan identifikasi utamamereka dalam negara; dan bukan dengan kelompkkecil, telah mengurangi kemungkinan campur tanganyang disebabkan oleh perasaan kesukuan danmewujudkan peraturan yang berkesan mengenaikonflik kesukuan oleh pihak militer yang mengambilalih kekuasaan.Amos Permutter dalam penelitiannya yangdituangkan dalam bukunya The Military and Politicsin Modern Times menekankan bahwa pihak militeradalah para perwira. Pertama, yang pangkat danperanannya menempatkan mereka dalam posisi yang28 Eric A. Nordlinger, op.cit., hal. 5. Lihat juga dalamLucian W. Pye, Armies in the Process of PoliticalModernization; 1962, hal.82-84.29 Eric A. Nordlinger, Ibid.,hal. 6.20SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.menuntut adanya kecakapan politik yang tidakdiperlukan prajurit professional-profesional danlainnya. Kedua, yang kecakapan politiknya lebihtinggi dari pangkat, kedudukan dan peranannya.Ketiga, yang berambisi untuk melindungi integritasorganisasi. Keempat, yang aspirasinya cenderungbersifat politik. Selanjutnya Permutter mengatakanbahwa seorang perwira senior, dan jenderal yangmembawa korps, tidak begitu penting bagi studinyadibandingkan misalnya seorang perwira antarakapten dan kolonel yang ambisi politiknya danpengaruhnya tidak seimbang dengan pangkatnya. 30Berbicara mengenai peran militer dalam politikpada masa Demokrasi Terpimpin, di mana militermemiliki peran ganda dalam negara yaitu sebagaifungsi pertahanan dan peranannya dalam duniapolitik, lebih jelas ditegaskan oleh Bilveer Singhdalam bukunya yang berjudul Dwifungsi ABRI 31 ,yaitu:Sejak berlakunya Dekrit 5 Juli 1959, keterlibatanmiliter beserta wakil-wakilnya dalam politik danlembaga politik meluas dengan cepat. Ketika Soekarnomengumumkan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959,sepertiga menteri berasal dari militer. Nasution sendirimenjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan, yangmemberinya wewenang melakukan koordinasi antaraDepartemen Pertahanan, Peradilan, Kepolisian, danurusan Veteran sekaligus tetap menduduki jabatannyasebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia juga berhakmembatalkan pengangkatan kaum komunis ke KabinetKerja. Ketika Soekarno mendirikan Dewan PerwakilanRakyat Gotong Royong pada tahun 1960, 35 dari 28330 Amos Perlmuter, Militer dan Politik, Terjemahandalam Bahasa Indonesia Oleh Sahat Simamora, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2000, hal.15.31 Bilveer Singh, op.cit, hal. 93-102.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)21

anggotanya adalah TNI. Setelah inilah, Nasution untukpertama kalinya menggunakan istilah “Dwifungsi” dalamsebuah Pidato di Porong Jawa Timur.Selama masa Demokrasi Terpimpin, ketika militerdiakui sebagai kelompok fungsional di bawah UUD1945, aparat teritorial militer dipakai untuk menyaingiPKI, yang menjadi partai paling kuat selama periode ini.Bangkitnya PKI disebabkan oleh karena dibubarkannyapartai-partai politik besar, seperti Masjumi dan PSI, jugadisebabkan oleh lemahnya PNI. Karena Soekarno jugamelihat perlunya meredam membesarnya kekuatanmiliter, ia semakin menyandarkan diri pada PKI untukmengimbangi militer, dan dengan demikian iamelindungi PKI dari serangan-serangan militer.Soekarno juga mendorong terjadinya persaingan dalamtubuh militer sebagaimana telah berkembang pada awaltahun 1950-an, dengan sasaran melemahkan AngkatanDarat bersenjata sebagai Kekuatan Politik, makaberlangsunglah segitiga perimbangan kekuatan dalamsebagian besar periode ini sampai pecahnya kudeta PKIbulan September 1965.Fungsi militer di dalam negara adalah melakukantugas di bidang pertahanan dan keamanan, yangdisebut “fungsi militer”, sedangkan tugas di luarbidang pertahanan dan keamanan negara menjaditugas golongan sipil. Tugas ini disebut “fungsi nonmiliter” atau “fungsi sipil”.Ada beberapa sebab yang mendorong militersecara aktif memasuki arena politik dan memainkanperanan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak padakehidupan politik atau sistem politik, bukan padamiliter, dan dikelompokkan menjadi tiga: 3232 Yahaya Muhaimin,op.cit.,hal.3. Lihat juga dalamJohn P. Lovell dan C.I Eugene Kim, The Military and PoliticalChange in Asia, Spring-Summer, 1967, hal. 113-123.22SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.1. Rangkaian sebab akibat yang menyangkutadanya ketidakstabilan sistem politik.Keadaan seperti ini menyebabkan terbukanyakesempatan dan peluang yang besar untukmenggunakan kekerasan di dalam kehidupanpolitik.2. Rangkaian sebab yang bertalian dengankemampuan golongan militer untukmemperoleh peranan-peranan politik yangmenentukan. Yang menarik dalam kaitan iniialah bahwa dalam beberapa hal dominasimiliter di dalam politik justru “diundang”atau dipermudah oleh golongan sipil.3. Rangkaian sebab yang berhubungan denganpolitical perspectives kaum militer. Yangpaling menonjol di antara beberapa perspektifpolitik mereka adalah yang berkaitan denganperanan dan status mereka di dalammasyarakat, dan juga yang berkenaan denganpersepsi mereka terhadap kepemimpinankaum sipil dan terhadap sistem politik secarakeseluruhan.Doktrin dwifungsi ABRI, para perwira militer diIndonesia selalu melukiskan peran mereka dalam duahal: keamanan nasional dan pembangunan nasional(Lihat gambar 1). Jadi untuk melukiskan para pejabatmiliter Indonesia sebagai “orang militer” belakasama saja dengan menyimpang dari konstelasi peranyang utuh, yang lebih menyatukan dari padamemisahkan apa yang secara artificial kita bedakansebagai fungsi-fungsi sipil dan militer yang bersifatSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)23

tradisional. 33 Dalam hal ini bagaimana tepatnya parapejabat militer Indonesia memandang fungsi merekaterutama berhubungan dengan dwifungsidiperlihatkan oleh gambar 2. Pada gambar tersebutterlihat jelas fungsi “pertama” dan fungsi “kedua”sejauh menyangkut elit militer.Gambar 1: Persepsi Peran Pejabat IndonesiaSumber: Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Jakarta: PTGramedia, 1996, hal.68.33 Bilveer Singh, op.cit, hal.67-73. Lihat juga dalam W.Maynard, Views of the Indonesian and Philippine MilitaryElites, dalam Sheldon W. Simon, The Military and Security inThe Trid World: Domestic and International Impact, Boulder,Colorado: Westview Press, 1978, hal.137.24SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.Gambar 2: Persepsi Pejabat Indonesia tentang DwifungsiSumber: Bilveer Singh, Dwifungsi ABRI, Jakarta: PTGramedia, 1996, hal.69.UUD 1945 sama sekali tidak menyinggungperanan militer dalam kekuasaan negara. Kecualipada pasal 10 disebutkan bahwa presiden memegangkekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, AngkatanLaut dan Angkatan Udara. Dengan demikian,peranan militer ditentukan oleh presiden. Tanpapenjelasan yang cukup terhadap pasal tersebut, makaSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)25

keberadaan militer dalam negara dapat diartikanbermacam-macam.Berdasarkan dengan peraturan yang ada, TNIbukan hanya diperbolehkan, melainkan juga“bersama dengan kekuatan sosial politik” lainnyadiharapkan terlibat dalam kehidupan kenegaraan.Dengan mengacu pada dwifungsinya, selain sebagaikekuatan pertahanan dan keaman (hankam), TNI punmerupakan kekuatan sosial politik. 34 Dalam UUNo.20 Tahun 1982 tentang Hankam, TNI barudinyatakan sebagai “kekuatan sosial” 35 . Namun lewatUU No. 2 Tahun 1988 mengenai Prajurit TNI, secarategas disebutkan bahwa TNI merupakan “kekuatansosial politik” juga sebagai kekuatan Hankam. 36 TNIberhak tidak hanya menjalankan fungsi tradisionalsebagaimana kekuatan militer di negara-negara lain,akan tetapi juga berkewajiban ikut menegakkankonstitusi serta terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan. Sedangkan dari sisi praktis, doktrintersebut ditransformasi menjadi bentuk kekaryaan.Lewat konsep ini, banyak anggota TNI yang ditugaskanuntuk memegang jabatan di luar jalur militer.Partai Politik dan Sistem KepartaianPartai sebagai kekuatan politik adalah suatugejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artibahwa pada umumnya tidak setua umur masyarakat34 Indira Samega, TNI di Era Perubahan, Jakarta:Erlangga,2000, hal.3.35 UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam36 UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit TNI26SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.manusia. Pada penulisan penelitian ini membahasmengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagaisalah satu kekuatan politik yang berpengaruh besardalam menjalankan proses berlangsungnya SistemPolitik Demokrasi Terpimpin. Oleh sebab itu untukmemberi gambaran dan penjelasan mengenaikedudukan Partai Komunis Indonesia dalampengaruhnya menjalankan Sistem Politik DemokrasiTerpimpin, terlebih dahulu penulis menjelaskanmengenai partai politik dan sistem kepartaian sertafungsi partai politik secara umum sebagai acuanpenulis dalam melanjutkan penulisan penelitian ini.Partai PolitikPartai-partai yang terorganisir timbul pada akhirabad 18 dan 19 di Eropa Barat. Sebagai buah dariusaha kelompok-kelompok di luar lingkungankekuasaan politik untuk bersaing memperebutkanjabatan pemerintahan dan mengendalikan jabatanpemerintahan. Ketika gerakan-gerakan kelasmenengah dan kelas buruh ini mulai mendesak kelaskelasatas dan asitokrat demi partisipasi dalampembuatan keputusan, kelompok-kelompok yangmenjalankan pemerintahan terpaksa mencaridukungan publik dalam rangka mempertahankanpengaruh dukungan mereka. Dengan demikianpartai-partai politik itu merupakan penghubungantara rakyat dengan pemerintah; dan di duniamodern, sifat-sifat dari sistem kepartaian suatunegara menentukan sifat dari hubungan ini.Partai politik merupakan salah satu bagiankekuatan politik yang berperan penting dalam suatunegara. Banyak defenisi yang dikemukakan paraSOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)27

ilmuan tentang partai politik. Dalam halpengelompokan manusia dalam masyarakat, CarlFriedrich memberi batasan partai politik sebagaikelompok manusia yang terorganisir secara stabildengan tujuan untuk merebut atau mempertahankankekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpinpartainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akanmemberikan kegunaan materil dan idil kepada paraanggotanya. 37Sementara itu, Soltau memberikan defenisi partaipolitik sebagai sekelompok warga negara yangsedikit banyak terorganisasikan, yang bertindaksebagai suatu kesatuan politik dan denganmemanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,bertujuan untuk menguasai pemerintahan danmenjalankan kebijakan umum yang mereka buat. 38Partai politik dapat juga dikaitkan sebagai suatukelompok yang terorganisir yang anggotanyamemiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yangsama, tujuan kelompok ini ialah untuk memperolehkekuasaan politik dan merebut kedudukan politik(biasanya) dengan cara konstitutionil untukmelaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. 39Dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwapartai politik pada dasarnya mempunyai unsur-unsuryaitu organisasi yang teratur, terdiri dari orang-orangyang mempunyai tujuan yang sama yaitu merebutdan/atau mempertahankan kekuasaan. Adapun caracarayang dicapai untuk mencapai tujuannya, partai37 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia Widiasaranan Indonesia, 1992, hal.116.38 Ramlan Surbakti, loc.cit..39 Miriam Budiarjo, op.cit., hal. 60.28SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.politik turut serta dalam kegiatan yang konstituonalseperti pemilihan umum.Sistem KepartaianMaurice Duverger 40 dalam bukunya yang terkenalPolitical Parties, menjelaskan klasifikasi sistempartai, yaitu sistem partai tunggal (single partysystem), Sitem Dwi Partai (two party system) dansistem multi partai (multi party system).a. Sistem Partai Tunggal (Single Party System)Suasana kepartaian dinamakan nonkompetitifoleh karena partai-partai yang adaharus menerima pimpinan dari partai yangdominan dan tidak dibenarkan bersaingsecara merdeka melawan partai itu.Kecenderungan untuk mengambil pola sistempartai tunggal disebabkan karena di negaranegarabaru pimpinan sering dihadapkandengan masalah bagaimana mengintegrasikanpelbagai golongan, daerah dan suku yangberbeda corak sosial dan pandanganhidupnya. Negara-negara yang berhasil untukmeniadakan partai-partai lain ialah UniSoviet. Partai Komunis Uni Soviet bekerjadalam suasana yang non-kompetitif; tidak adapartai lain yang boleh bersaing, atau tunggalserta organisasi yang bernaung di bawahnyaberfungsi sebagai pembimbing dan penggerakmasyarakat dan menekan perpaduan dari40 Miriam Budiarjo, ibid. hal. 167.Lihat juga MouriceDuverger, Political Parties: Their Organitation and Activity inthe Modern State. London: Methuen, 1967.hal.207-217.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)29

kepentingan partai dengan kepentingan rakyatsecara menyeluruh.b. Sistem Dua Partai (Two Party System)Dalam kepustakaan ilmu politikpengertian sistem dua partai biasanyadiartikan adanya dua partai atau adanyabeberapa partai tetapi dengan peranandominan dari dua partai. Sedikit negara yangpada dewasa ini memiliki ciri-ciri sistem duapartai, kecuali Inggris, Amerika Serikat danFilipina, dan oleh Maurice Duvergermengatakan bahwa sistem ini adalah khasAnglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partaidengan jelas dibagi dalam partai yangberkuasa dan partai oposisi. Sistem DuaPartai umumnya diperkuat dengan digunakannyasistem pemilihan single-memberconstituency (sistem distrik) di mana dalamsetiap daerah pemilihannya hanya dapatdipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan inimempunyai kecenderungan untuk menghambatpertumbuhan dan perkembangan partaikecil, sehingga dengan demikian memperkokohSistem Dua Partai di mana ada.c. Sistem Banyak Partai (Multy Party System)Umumnya dianggap bahwa keanekaragamandalam komposisi masyarakat menjuruske berkembangnya sistem banyak/multipartai. Di mana perbedaan ras, agama, atausuku bangsa adalah kuat, golongan-golonganmasyarakat cenderung untuk menyalurkanikatan-ikatan terbatas (primordial) tadi dalamsatu wadah saja. Dianggap bahwa polabanyak/multi partai lebih mencerminkan30SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

.keanekaragaman budaya dan politik dari padapola dua-partai. Sistem banyak/multi partaiditemukan di Indonesia, Malaysia, NegeriBelanda, Perancis, Swedia dan sebagainya.Pola banyak partai umunya diperkuat oleh sistempemilihan Perwakilan Berimbang (ProportionalRepresentation) yang memberi kesempatan luas bagipertumbuhan partai-partai dan golongan-golongankecil. Melalui Sistem Perwakilan Berimbang partaipartaikecil dapat menarik keuntungan dari ketentuanbahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatudaerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihanlain untuk menggenapkan jumlah suara yangdiperlukan guna memenangkan satu kursi.Fungsi utama partai politik adalah mencari danmempertahankan kekuasaan guna mewujudkanprogram-program yang disusun. Namun demikianada beberapa fungsi lain dari partai politik yang jugasangat penting. Miriam Budiarjo menyebutkanbeberapa fungsi dari partai politik di dalam negarayang demokrtis yaitu: 411. Partai politik sebagai sarana komunikasi politikSalah satu tugas dari partai politik adalahmenyalurkan aneka ragam pendapat danaspirasi masyarakat dan mengaturnyasedemikian rupa sehingga kesimpangsiuranpendapat dalam masyarakat berkurang.2. Partai sebagai sarana sosialisasi politikPartai juga memainkan peran sebagai saranasosialisasi politik (Instrument of politicalsocialitation). Di dalam ilmu politik sosialisasipolitk diartikan sebagai sarana proses melalui41 Miriam Budiarjo, Ibid., hal.163.SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)31

mana seseorang memperoleh sikap dansosialisasi berjalan secara berangsur-angsurdari masa kanak-kanak sampai dewasa.Disamping itu sosialisasi politik juga mencakupproses melalui mana masyarakat menyampaikannorma-norma dan nilai-nilai dari satugenerasi ke generasi berikutnya.3. Partai politik sebagai sarana recruitment politikPartai politik juga berfungsi untuk mencari danmengajak orang yang berbakat untuk turut aktifdalam kegiatan politik sebagai anggota partai(political recruitment). Dengan demikian partaiturut memperluas partisipasi politik. Caranyaialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lainlain.Juga diusahakan untuk menarik golonganmuda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan megganti pimpinan lama(selection of leader)4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik(conflict management)Dalam sarana demokrasi, persaingan dan perbedaanpendapat dalam masyarakat merupakansoal yang wajar. Jika terjadi konflik, partaipolitik berusaha mengatasinya.32SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)