Bab 1 - USUpress

keberadaan militer dalam negara dapat diartikanbermacam-macam.Berdasarkan dengan peraturan yang ada, TNIbukan hanya diperbolehkan, melainkan juga“bersama dengan kekuatan sosial politik” lainnyadiharapkan terlibat dalam kehidupan kenegaraan.Dengan mengacu pada dwifungsinya, selain sebagaikekuatan pertahanan dan keaman (hankam), TNI punmerupakan kekuatan sosial politik. 34 Dalam UUNo.20 Tahun 1982 tentang Hankam, TNI barudinyatakan sebagai “kekuatan sosial” 35 . Namun lewatUU No. 2 Tahun 1988 mengenai Prajurit TNI, secarategas disebutkan bahwa TNI merupakan “kekuatansosial politik” juga sebagai kekuatan Hankam. 36 TNIberhak tidak hanya menjalankan fungsi tradisionalsebagaimana kekuatan militer di negara-negara lain,akan tetapi juga berkewajiban ikut menegakkankonstitusi serta terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan. Sedangkan dari sisi praktis, doktrintersebut ditransformasi menjadi bentuk kekaryaan.Lewat konsep ini, banyak anggota TNI yang ditugaskanuntuk memegang jabatan di luar jalur militer.Partai Politik dan Sistem KepartaianPartai sebagai kekuatan politik adalah suatugejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artibahwa pada umumnya tidak setua umur masyarakat34 Indira Samega, TNI di Era Perubahan, Jakarta:Erlangga,2000, hal.3.35 UU No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam36 UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit TNI26SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)