Bab 1 - USUpress

Marhainisme. Marhaenisme, demikian Soekarno,adalah Marxisme yang dipraktekkan atau diterapkandi Indonesia. Jeanne S. Mintz menyatakan bahwa“Bentuk khusus Marxisme ini adalah programpemerintah pada masa itu yang diharapkan menjadisebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dankomunis”. 1Dalam bukunya Miriam Budiarjo menjelaskanbahwa, Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagaisuatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetanpolitik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presidenuntuk bertahan selama kurang-kurangnya lima tahun.Akan tetapi ketetapan MPRS No. III Tahun 1963 yangmengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hiduptelah membatalkan pembatasan waktu lima tahun(Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presidenuntuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.Selain dari itu banyak lagi tindakan yangmenyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuanUndang-undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir.Soekarno sebagai Presiden membubarkan DewanPerwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalampenjelasan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisitditentukan bahwa, presiden tidak mempunyai wewenangmelakukan hal yang demikian. Dalam rangka ini haruspula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberiwewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif.Misalnya presiden diberi wewenang untuk campurtangan di bidang Yudikatif berdasarkan Undang-UndangNo.19/1964, dan di bidang legislatif berdasarkanPeraturan Tata Tertib Presiden No.14/1960 dalam halanggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapaimufakat. 21 Jeanne S. Mintz. Muhammad, Marx, Marhaen: AkarSosialisme Indonesia,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20022 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia, 1998, hal.71.2SOEKARNO, MILITER DAN PARTAI POLITIKPiramida Kekuatan-Kekuatan Politik dalam Sistem PolitikPemerintahan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)