Kerangka Acuan Seminar Ratifikasi Statuta Roma_17 Juli ... - Elsam

Koalisi Masyarakat SipilUntuk Mahkamah Pidana InternasionalCoalition forthe International Criminal CourtKerangka AcuanSeminar NasionalMemperingati Hari Keadilan Internasional Sedunia17 Juli 2012“Mendorong Komitmen Indonesia Meratifikasi Statuta Roma untukMemperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia”Tanggal 17 Juli merupakan sebuah hari bersejarah bagi masyarakat dunia yang menjunjungtinggi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tanggal tersebut, melaluisebuah Konferensi Diplomatik di Roma, disepakati sebuah Statuta yang membentuk suatumekanisme permanen untuk mengadili para pelaku kejahatan paling serius, yaitu kejahatangenosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Statutaitu kemudian dikenal dengan Statuta Roma yang menjadi landasan mekanisme dalamMahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Oleh karenanya, setiaptanggal 17 Juli diperingati sebagai hari keadilan internasional sedunia, atau world day ofinternational justice.Dalam proses pengadopsian Statuta Roma, Indonesia terlibat secara aktif denganmengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferansi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998,ketika Statuta Roma disahkan. Pada saat itu, Indonesia menyatakan dukungannya ataspengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Indonesiajuga menyatakan niatnya untuk meratifikasi Statuta Roma. Tahun 1999, Indonesiamenyampaikan pernyataan positif kepada Komite Ke-6 Majelis Umum PBB dalampandangannya mengenai Statuta Roma, yang menyatakan bahwa “partisipasi universalharus menjadi ujung tombak ICC ” dan bahwa “Pengadilan menjadi bentuk hasil kerjasamaseluruh bangsa tanpa memandang perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya.” Dalampernyataan yang sama, Indonesia menyatakan bahwa Statuta Roma menambah arti pentingpada nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB yang meliputi persepakatan,imparsialitas, non-diskriminasi, kedaulatan negara dan kesatuan wilayah. Dalam hal ini,Indonesia menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional berusaha untuk melengkapidan bukan menggantikan mekanisme hukum nasional.Pada tahun 2004, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009,direncanakan bahwa Indonesia bermaksud meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 danuntuk melaksanakan Rancangan tersebut, Presiden membentuk sebuah Komite Nasional.Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah juga menyatakan bahwa Statuta Roma sedangdipelajari dan bahwa legislasi nasional perlu dibuat demi keperluan kerjasama dengan1

Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan. Pada Agustus 2006, perwakilan parlemenIndonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentangMahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakanratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan pulaParliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters, dimana sekretariatinternasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah PidanaInternasional. 1Namun, upaya ratifikasi sebagaimana direncanakan pada tahun 2008 urung dilaksanakan.Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode 2011- 2014, Indonesiaberkomitmen kembali untuk meratifikasi pada Tahun 2013. Dalam RANHAM tersebut,rencana aksi dilakukan dengan tersusunnya Naskah Akademis dan RUU PengesahanRatifikasi Statuta Roma.Merujuk pada kegagalan ratifikasi pada tahun 2008, Indonesia perlu bersungguh-sungguhuntuk menjalankan janjinya pada dunia internasional dan melaksanakan komitmennyaunruk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013. Ratifikasi Statuta Roma akan akanmemberikan kesempatan luas bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian duniadan pencapain keadilan global, serta memastikan adanya perlindungan Hak Asasi Manusiabagi seluruh warga negara. Indonesia juga akan mempunyai kedudukan setara denganbangsa-bangsa lainnya yang sudah terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma. Saat ini telahlebih dari 120 negara yang meratifikasi Statuta Roma, termasuk negara-negara ASEAN yakniKamboja dan Filipina.Selama ini, terdapat kekhawatiran dikalangan pemerintah bahwa dengan meratifikasi ICCmaka dapat berarti akan adanya intervensi internasional terhadap proses hukum dan prosespengadilan Indonesia. Kekhawatiran ini jelas tidak mungkin terjadi, karena kalaupunIndonesia menjadi negara pihak dari ICC maka tetap ICC tidak dapat secara bebas masukdalam sistem hukum Indonesia. ICC merupakan mekanisme pelengkap ketika Negara tidakmau (unwilling) dan tidak mampu (unable) melaksanakan kewajiban penghukumanterhadap pelaku kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi ICC. Selain itu, Indonesia telahmemiliki mekanisme hukum yang untuk proses peradilan terhadap kejahatan genosida dankejahatan terhadap kemanusia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM, yang secara terbatas telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dalamStatuta Roma. Berdasarkan sejumlah regulasi yang telah dibentuk, juga menunjukkankesiapan Indonesia dan kompetensi Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma dan segeramenjadi negara pihak dalam ICC.Ratifikasi Statuta Roma juga dapat memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional,terutama untuk menjembatani dan menjadi penghubung antara negara-negara yang masihberjuang mengembangkan sistem hukumnya dengan negara-negara yang sudah lebih majudan berkembang. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi Indonesia untuk menjadi “bridgemaker”di komunitas internasional, seperti yang selama ini ditunjukkan dalam forum-foruminternasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, ASEAN dan1 Kertas Kerja, “Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun2008”, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008.2

United Nations Department for Peacekeeping Operations (UNDPKO). Indonesiaberkesempatan untuk menjadikan ratifikasi ini sebagai misi diplomasi damai demimemperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, termasuk di hadapan negara-negaraanggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat ini banyak menghadapi masalah dalamnegeri.Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM, sejak lama juga telah merumuskanNaskah Akademis dan RUU Pengesahan Statuta Roma. Hal ini juga disertai dengan dukungandari berbagai kalangan baik dari lembaga-lembaga negara, diantaranya Komnas HAM, agarIndonesia segara meratifikasi Statuta Roma. Berbagai upaya dan dukungan tersebut,seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk segera meratifikasi Statuta Roma segera.Dalam rangka mengajak semua pihak yang berkepentingan (Pemerintah, Parlemen, LSM,akademisi, dan komunitas korban) untuk duduk bersama menyepakati pentingnya ratifiasiStatuta Roma dan bekerja sama mewujudkannya, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia UntukMahkamah Pidana Internasional bekerja sama Coalition for the International Criminal Court(CICC) dan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyelenggarakan SeminarNasional memperingati Hari Keadilan Internasional. Seminar ini sekaligus sebagaimomentum untuk kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk meratifikasi StatutaRoma.KegiatanKegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Nasional yang bertemakan “MendorongKomitmen Indonesia Meratifikasi Statuta untuk Memperkuat Perlindungan Hak AsasiManusia”.TujuanKegiatan Seminar Nasional ini bertujuan:1. Memperingati hari keadilan internasional;2. Mendiskusikan Pentingnya meratifikasi Statuta Roma dalam rangka memperkuatperlindungan hak asasi manusia di Indonesia;3. Mendiskusikan kesiapan pemerintah dalam meratifkasi Statuta Roma, hambatan dantantangannya;4. Mendiskusikan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Ratifikasi Statuta Romasesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.Waktu dan Tempat KegiatanKegiatan Seminar akan dilaksanakan pada :Hari, Tanggal : Selasa, 17 Juli 2012Jam : 09.00 - 14.00 WIBTempat : Ruang Sumba B, Hotel BorobudurJalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710- Indonesia.3

Keynote Speaker dan Pembicara SeminarKeynote Speaker dalam Seminar ini adalah Prof. Dr. Moh. Machfud MD (Ketua MahkamahKonstitusi Republik Indonesia ), dengan tema “Ratifikasi Statuta Roma untuk MemperkuatPerlindungan HAM di Indonesia”.Pembicara pada Seminar :1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. (Guru Besar Universitas Airlangga) “Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM untuk Pencapaian Keadilan Global”2. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.,MA.,PhD. (Direktur Jenderal Hak AsasiManusia, Kementrian Hukum dan HAM) “Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Ratifikasi Statuta Roma”3. Mohammad Anshor, SH. (Kementrian Luar Negeri) “Ratifikasi Statuta Roma dan Posisi Indonesia di Dunia Internasional”4. Dr. Marzuki Darusman, SH (Direktur Human Rights Resource Centre) “Ratifikasi Statuta Roma, Belajar dari Pengalaman Negara-Negara ASEANyang telah meratifikasi Statuta Roma”5. Ifdhal Kasim, SH. (Ketua Komnas HAM) “Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma dalam Perlindungan HAM di Indonesia”6. Bhatara Ibnu Reza, SH., LLM. (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah PidanaInternasional) “Dukungan dan Peranan Masyarakat Sipil dalam Mendorong RatifikasiStatuta Roma”Peserta SeminarPeserta Seminar merupakan perwakilan dari Pemerintah, Lembaga-Lembaga Negara,Parlemen, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Korban, Wartawan,Perwakilan Negara-negara lain, dan Masyarakat Umum.Pelaksana Kegiatan :Kagiatan Seminar ini dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk MahkamahPidana Internasional bekerja sama Coalition for the International Criminal Court (CICC) dandengan Komnas HAM dengan dukungan European Union.4

Susunan Acara Seminar Nasional“Mendorong Komitmen Indonesia Meratifikasi Statuta Roma untuk MemperkuatPerlindungan Hak Asasi Manusia”Jakarta, 17 Juli 2012Waktu09.00 – 10.00 WibRegistrasi Peserta10.00 – 10.15.00 WibPembukaan10.15.-11.00 WibKeynote Speech11.00 – 13.30 WibPemaparan PembicaraAcaraPara Peserta yang menghadiri acara ini dipersilahkan mengisi bukutamu yang disediakan panitiaAcara dibuka oleh Ibu Indriaswati D. Saptaningrum, SH, LLM.(Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan AdvokasiMasyarakat/ELSAM)Oleh Bapak Prof. Dr. Moch. Mahfud MD. (Ketua MahkamahKonstitusi Republik Indonesia), dengan tema “Ratifikasi StatutaRoma untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia”.Para Pembicara :1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. (Guru BesarUniversitas Airlangga) “Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM untukPencapaian Keadilan Global”1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH.,MA., PhD. (DirekturJenderal Hak Asasi Manusia, Kementrian Hukum dan HAM) “Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam RatifikasiStatuta Roma”2. Mohammad Anshor, SH. (Kementrian Luar Negeri) “Ratifikasi Statuta Roma dan Posisi Indonesia diDunia Internasional”3. Dr. Marzuki Darusman, SH. (Direktur Human RightsResource Centre) “Ratifikasi Statuta Roma, Belajar PengalamanNegara-Negara ASEAN yang telah meratifikasiStatuta Roma”4. Ifdhal Kasim, SH. (Ketua Komnas HAM) “Pentingnya Ratifikasi Statuta Roma dalamPerlindungan HAM di Indonesia”5. Bhatara Ibnu Reza, SH., LLM. (Koalisi Masyarakat Sipiluntuk Mahkamah Pidana Internasional) “Dukungan dan Peranan Masyarakat Sipil dalamMendorong Ratifikasi Statuta Roma”13.30 – 13.45 Wib Penutupan oleh Panitia dan pemberian kenang-kenangan kepadaPenutupanpara pembicara seminar13.45 - Makan Siang Bersama5

Sekretariat Kepanitiaan Seminar:LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar MingguJakarta Selatan, INDONESIA - 12510Tel: +62 21 7972662, 79192564Fax: +62 21 79192519E-mail : office@elsam.or.idContact Person : Zainal Abidin (08128292015)Sekretariat Koalisi:KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONALSekretariat: Jl. Gugus Depan No. 2 Palmeriam Jakarta Timur IndonesiaTelp/fax: +6221 8502226, email: icc.indonesia@gmail.comContact Person : Mugiyanto (081399825960)6