penjelasan ruu-pm - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi ...

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANsemangat otonomi daerah. Pemerintah daerahbersama-sama dengan instansi atau lembaga,baik swasta maupun Pemerintah, harus lebihdiberdayakan lagi, baik dalam pengembanganpeluang potensi daerah maupun dalamkoordinasi promosi dan pelayanan penanamanmodal. Pemerintah daerah menjalankan otonomiseluas-luasnya untuk mengatur dan mengurussendiri urusan penyelenggaraan penanamanmodal berdasarkan asas otonomi daerah dantugas pembantuan atau dekonsentrasi. Olehkarena itu, peningkatan koordinasi kelembagaantersebut harus dapat diukur dari kecepatanpemberian perizinan dan fasilitas penanamanmodal dengan biaya yang berdaya saing. Agarmemenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunanperaturan perundang-undangan mengenaibidang usaha yang tertutup dan yang terbukadengan persyaratan, termasuk bidang usahayang harus dimitrakan atau dicadangkan bagiusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.Permasalahan pokok yang dihadapipenanam modal dalam memulai usaha diIndonesia diperhatikan oleh Undang-Undang inisehingga terdapat pengaturan mengenaipengesahan dan perizinan yang di dalamnyaterdapat pengaturan mengenai pelayananterpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangatdiharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusatdan di daerah dapat menciptakanpenyederhanaan perizinan dan percepatanpenyelesaiannya. Selain pelayanan penanamanmodal di daerah, Badan Koordinasi PenanamanModal diberi tugas mengoordinasikanpelaksanaan kebijakan penanam modal. BadanKoordinasi Penanaman Modal dipimpin olehseorang kepala yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokokdan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modalpada dasarnya memperkuat peran badantersebut guna mengatasi hambatan penanamanmodal, meningkatkan kepastian pemberianfasilitas kepada penanam modal, danUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONgovernments together with institutions ororganizations, both private and governmental,shall be used more, both in the developmentof regional potential opportunity and thecoordination of promotion of and services incapital investment. Regional governmentsshall implement broad autonomy to regulateand manage their own implementation ofcapital investment, based on regionalautonomy and delegation or deconcentration.Therefore, the increase in such institutionalcoordination shall be measured on the basis ofthe acceleration of license grant and thecompetive cost of capital investment facilities.To fulfill economic democracy, this Law alsoorders the creation of laws and regulations onthe business sectors that are closed, and openwith requirements, including the businesssectors that shall be partnered or planned forthe micro, small-scale, medium-scale andcooperative enterprises.This Law is concerned about the mainproblems faced by investors in starting theirbusiness in Indonesia; therefore this Lawregulates the authorization and licensing thatgovern the one door integrated service. Withsuch system, the integrated service at thecentral level and in the regions is expected toestablish the simplification and accelereationof service. Besides conducting regional capitalinvestment services, the Capital InvestmentCoordination Board is assigned to coordinatethe implementation of investor policies. TheCapital Investment Coordination Board is to bechaired by a chairman who is directlyresponsible to the President. The descriptionof the main duties and functions of the CapitalInvestment Coordination Board basicallystrengthens the role of such Board to impedethe obstacles to capital investment, increasecertainty in the facility grant to the investor,and strengthen the role of the investor. Suchincrease of the role of the investor shall bePage 3