penjelasan ruu-pm - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi ...

Passed by parliament 29 March 2007Signed into law 2 May 2007PENJELASANsebagai daya dorong guna meningkatkan dayatarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayahekonomi khusus yang bersifat strategis bagipengembangan perekonomian nasional. Selainitu, Undang-Undang ini juga mengatur hakpengalihan aset dan hak untuk melakukantransfer dan repatriasi dengan tetapmemperhatikan tanggung jawab hukum,kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yangharus diselesaikan oleh penanam modal.Kemungkinan timbulnya sengketa antarapenanam modal dan Pemerintah juga diantisipasiUndang-Undang ini dengan pengaturanmengenai penyelesaian sengketa.Hak, kewajiban, dan tanggung jawabpenanam modal diatur secara khusus gunamemberikan kepastian hukum, mempertegaskewajiban penanam modal terhadap penerapanprinsip tata kelola perusahaan yang sehat,memberikan penghormatan atas tradisi budayamasyarakat, dan melaksanakan tanggung jawabsosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawabpenanam modal diperlukan untuk mendorongiklim persaingan usaha yang sehat,memperbesar tanggung jawab lingkungan danpemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja,serta upaya mendorong ketaatan penanammodal terhadap peraturan perundang-undangan.Perekonomian dunia ditandai olehkompetisi antarbangsa yang semakin ketatsehingga kebijakan penanaman modal harusdidorong untuk menciptakan daya saingperekonomian nasional guna mendorongintegrasi perekonomian Indonesia menujuperekonomian global. Perekonomian dunia jugadiwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasarbersama, dan perjanjian perdagangan bebasyang didasarkan atas sinergi kepentinganantarpihak atau antarnegara yang mengadakanperjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatanIndonesia dalam berbagai kerja samainternasional yang terkait dengan penanamanmodal, baik secara bilateral, regional maupunUnofficial translation by by Hutabarat,Halim & Rekan 8 May 2007ELUCIDATIONeconomic development. Moreover, this Lawregulates the rights of assets transfer andrepatriation; while keeping in mind the legalliability, fiscal obligation and social obligationsthat shall be met by investors. The possibilityof disputes arising between the investor andthe Government is anticipated by this Law,with provisions for dispute settelement.Rights, obligations and responsibilities of theinvestor are specifically regulated in order toprovide legal certainty, to emphasize theobligations of the investor for theimpementation of good corporate governanceprinciples, to respect a society’s culturaltradition, and to fulfill the social obligations ofthe company. Such regulation is needed toencourage a healthy business competitionclimate, to increase environmentalresponsibility and the fulfillment of the rightsand obligations of employees, and toencourage the obedience of the investor to thelaws and regulations.The world economy is marked with thecompetition among nations; therefore thecapital investment policies shall beencouraged to create the national competitivecapability to support Indonesia’s economicintegration into the global economy. The worldeconomy is also coloured with trade blocks,common markets and free trade agreementsthat are based on the synergy of interestamong parties or states. The world economy isalso colored with Indonesia’s involvement invarious international cooperations related tocapital investment, whether bilateral, regionaland multilateral (World TradeOrganization/WTO) that impose manyPage 5